Perkembangan LSM dan Penguatan Negara

 

Satya Arinanto,

Guru Besar dan Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kehadiran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kehidupan bernegara merupakan suatu fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di berbagai belahan dunia. Angin kencang demokratisasi yang berhembus di berbagai belahan dunia semenjak 1989 turut mengukuhkan kehadiran LSM di berbagai level, baik level negara maupun internasional.

Dalam sejarah perkembangannya di Indonesia, istilah “lembaga swadaya masyarakat” sebenarnya merupakan salah satu “penyempurnaan” dari istilah sebelumnya, “organisasi nonpemerintah” (ornop). Istilah “organisasi nonpemerintah” tersebut sebenarnya lebih tepat dipergunakan sebagai terjemahan dari frasa “non-governmental organizations” (NGOs), yang merupakan suatu istilah yang lazim dipergunakan di kalangan internasional. Salah satu latar belakang penggantian istilah “organisasi nonpemerintah” menjadi “lembaga swadaya masyarakat” ialah agar tidak terkesan bahwa organisasi (ornop) tersebut semata-mata bertujuan untuk bertentangan atau berhadapan dengan pemerintah.

Di lingkup internasional, eksistensi LSM bahkan dikukuhkan oleh United Nations Charter (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB), khususnya dalam Pasal 71-nya yang mengatur adanya prosedur konsultatif dengan LSM. Pengaturan dalam pasal ini didasarkan pada asumsi bahwa ruang publik lebih luas daripada sekedar ruang pemerintah; karenanya tidak hanya negara yang memiliki legitimasi untuk didengar dalam hal-hal yang terkait erat dengan berbagai kebutuhan dan aspirasi dari para warga negara.

Adanya pengaturan dalam bentuk hard law yang mempertegas pengakuan mengenai pentingnya LSM tersebut kemudian diikuti oleh beberapa ketentuan serupa dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang tata organisasi pelbagai organisasi antar pemerintah, baik dalam tingkat universal maupun regional, dalam program-program dan dana-dana PBB,  sebagaimana juga dalam pelbagai instrumen yang bersifat soft law dari interaksi antara lembaga-lembaga pemerintahan dan kelompok LSM.

Selanjutnya dapat digambarkan bahwa LSM dan peran serta masyarakat tumbuh semakin pesat setelah disahkannya Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) pada 1996 dan berakhirnya Era Perang Dingin pada 1991. LSM menjadi bentuk baru dari partisipasi masyarakat dalam hubungan-hubungan publik, yang, pada level internasional, didasarkan pada personalitas hukum internasional dari para individu dan hak-hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, yang telah memperluas jalan melebihi proses dekolonisasi dari abad lalu untuk melindungi hak atas demokrasi.

Dalam demokrasi-demokrasi yang solid, ketika LSM tidak dapat disamakan kedudukannya dengan masyarakat sipil, mereka merupakan kelompok non-state actors dalam dunia kontemporer yang telah mendemonstrasikan dimilikinya suatu kapasitas besar untuk mengumpulkan para kolaborator dan pendukung finansial. Berbagai survei telah menunjukkan bahwa LSM berperan aktif dalam pembentukan kebijakan publik – baik dalam level lokal, national, maupun internasional – dengan menyampaikan berbagai macam isu, kadang berperan sebagai pendukung, namun lebih sering sebagai pengkritik.

Pada level domestik, kelompok LSM memperkuat energi publik dan meningkatkan debat pluralis di dalam suatu negara untuk meyakinkan tercapainya pemenuhan “kontrak sosial”. Di beberapa negara, kebijakan publik pada masa ini dibahas oleh para pejabat pemerintah dengan perwakilan masyarakat sipil dalam fora resmi, dalam bentuk pelbagai komite yang bersifat tematis dan konferensi yang berkala. Hal ini misalnya terjadi di Brazil, dimana beberapa kebijakan terkait masalah kesehatan, pendidikan, perlindungan lingkungan, jaringan sosial, perlindungan anak-anak dan orang tua, dan turisme disusun dengan mempertimbangkan pandangan kelompok LSM.

LSM dapat mendorong proses-proses politik lokal yang mendukung demokrasi dengan tujuan memperkuat masyarakat sipil secara umum, tanpa menjadi partisan terhadap suatu partai politik tertentu. Pada intinya, penguatan partisipasi masyarakat dalam arena publik bersifat esensial bagi kesehatan demokrasi: ia menjamin kebebasan berpikir dan partisipasi dalam hubungan publik tetap terkait dengan struktur rasional dan hukum dari negara.

Pada level internasional, dalam tempo lebih dari 50 tahun terakhir, LSM telah tumbuh dengan sangat pesatnya. Di Inggris misalnya, pada sekitar tahun 1998, terdapat lebih dari 250.000 LSM. Berbeda dengan lembaga-lembaga pemerintahan, LSM bisa menghidupi dirinya sendiri dari uang iuran, donasi, dan bantuan dana dari lembaga-lembaga publik atau privat.

Kepesatan perkembangan LSM tersebut dipicu oleh beberapa krisis yang terjadi di masyarakat sebagai berikut: (1) krisis negara kesejahteraan modern, (2) pembangunan, (3) sosialisme, dan (4) globalisme lingkungan hidup.

Krisis yang pertama, yakni krisis negara kesejahteraan modern, muncul ketika negara gagal memberikan kesejahteraan sosial. Persepsi publik yang berlanjut terhadap kegagalan negara menghasilkan bantuan dalam bentuk kelompok-kelompok publik dalam bentuk LSM yang kemudian mengambil alih sebagian kewajiban yang selama ini diklaim sebagai kewenangan prerogatif negara.

Di Indonesia LSM sebenarnya juga telah hadir sejak lama, bahkan sejak nasa-masa awal pembangunan negara pascaproklamasi kemerdekaan. Walaupun tidak dalam bentuk organisasi formal, aktivitas yang mencerminkan kegiatan LSM bahkan sudah ditemui pada periode sebelum proklamasi kemerdekaan.

Pada masa pascaproklamasi kemerdekaan, bentuk dan macam kegiatan LSM semakin berkembang. Ketika kita mengalami masa-masa nondemokratis di masa Orde Baru, eksistensi LSM-LSM yang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah semakin berkembang. Terasa ada ideologi yang sama di antara mereka, yakni keinginan yang senada untuk mewujudkan cita-cita pembentukan negara demokratis yang berdasarkan keadilan sosial dan perikemanusiaan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Aktivitas-aktivitas tersebut semakin intens ketika pada akhirnya Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden, dan kita memasuki masa-masa pembentukan kehidupan kebangsaan yang demokratis pada masa pasca-Soeharto. Pada masa-masa ini sangat tampak bahwa sejumlah lembaga dana internasional sangat intens dalam membantu mendanai pelbagai kegiatan LSM.

Ada LSM yang bergerak dalam isu perubahan (amandemen) UUD 1945; otonomi daerah; penegakan hukum; pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; pluralisme agama; perubahan sistem pemilu; pembentukan lembaga parlemen yang bikameral; penguatan fungsi kontrol parlemen; pemberdayaan perempuan; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan sebagainya.

Sebagian besar upaya lembaga donor tersebut dapat dikatakan berhasil karena berbagai isu tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat, dan sebagian di antaranya juga berhasil masuk ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Keberhasilan tersebut di satu sisi dinilai positif, namun di sisi lain juga muncul tudingan adanya “campur tangan asing” dalam proses demokratisasi kehidupan politik di Indonesia. Tudingan semacam ini misalnya muncul dalam proses perubahan UUD 1945 di mana kelompok-kelompok yang anti terhadap perubahan UUD 1945 mengeluarkan tudingan bahwa proses perubahan tersebut didanai oleh pihak asing. Kelompok tersebut kemudian sering menyerukan agar kita kembali ke UUD 1945 yang asli, dan menghapuskan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan.

Di samping sinyalemen didanai oleh pihak asing, dalam era reformasi dan pascareformasi juga muncul sinyalemen adanya “LSM Musiman” atau LSM Papan Nama” yang muncul secara mendadak karena merupakan pesanan dan dibiayai oleh pihak-pihak tertentu. Biasanya kepentingan politik sangat dominan di balik pembentukan LSM-LSM semacam ini.

Menghadapi beberapa sinyalemen semacam itu, ada baiknya jika LSM-LSM yang selama ini eksis berupaya mereformasi diri. Sejalan dengan isu-isu keterbukaan dan transparansi yang sering mereka lontarkan, mereka sendiri juga harus membuka diri dan menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan organisasinya. Misalnya, mereka juga harus terbuka kepada publik, lembaga-lembaga mana saja yang selama ini membiayai kegiatannya dan berapa jumlahnya. Jika hal ini bisa dipenuhi, maka diharapkan misi yang diemban LSM untuk memperkuat kehidupan negara akan dapat tercapai.

About these ads

Tentang Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 11 Februari 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: