Monthly Archives: Juli 2010

Pemuda dan Strategi Pembangunan Desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh Mohamad Asrori Mulky

Peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina Jakarta.

Bicara soal pembangunan desa, tentu bukan menjadi tugas pemerintah semata. Tetapi sudah menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, tak terkecuali pemuda. Lalu, apakah peran pemuda dalam pembangunan desa betul-betul bisa diandalkan? Seberapa jauh pemuda memberi kontribusi dalam pembangunan Indonesia secara umum, dan desa secara khusus? Apa yang mesti ditawarkan oleh pemuda dan seberapa strategisnya mereka dalam program pembangunan desa?

Kalau kita melihat tapak tilas dan jejak rekam para pemuda dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka memiliki sejarah yang cukup bagus. Dalam konteks perubahan sosial Indonesia, pemuda selalu berada di garda paling depan. Tak jarang pemuda menjadi pemompa semangat, pencerah pemikiran dan pembakar api perjuangan untuk keluar dari penjajahan dan keterjajahan. Itulah sebabnya mengapa Presiden pertama Indonesia Soekarno hanya meminta 10 pemuda saja untuk membangun bangsa ini daripada 1000 orang tua tak berdaya.

Marilah sejenak kita merefresh kembali ingatan kita tentang sejarah masa lalu Indonesia dan bagaimana peran pemuda waktu itu. Tentu kita masih ingat Hari Kebangkitan Nasional 1908, hari kelahiran ikrar Sumpah Pemuda 1928, dan Hari Kemerdekaan Indonesia 1945. Semuanya itu terjadi berkat perjuangan pergerakan pemuda yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa lain. Bahkan, gerakan reformasi 1998 yang ditandai dengan lengsernya kerajaan Soeharto juga tak lepas dari peran pemuda, mahasiswa, pelajar, dan elemen masyarakat lainya. 

 Ini artinya, pemuda secara historis, memberikan kontribusi yang cukup besar bagi bangsa kita. Dengan begitu, tidak ada alasan, dalam program pembangunan desa, peran dan kiprah pemuda untuk tidak diikutsertakan.

 

Masalah Umum dalam Pembangunan Desa

Pembangunan pada prinsipnya sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh masyarakat atau warga setempat untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari apa yang dirasakan sebelumnya. Namun demikian, pembangunan juga merupakan proses “bertahap” untuk menuju kondisi yang lebih ideal. Karena itu, masyarakat yang ingin melakukan pembangunan perlu melakukan tahapan yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya dengan mempertimbangkan segala bentuk persoalan yang tengah dihadapinya.

Besarnya disparitas antara desa maju dengan desa tertinggal banyak disebabkan oleh: terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang profesional; belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara epektif dan produktif; pendekatan top down dan button up yang belum berjalan seimbang; pembangunan belum sepenuhnya partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur; kebijakan yang sentralistik sementara kondisi pedesaan amat plural dan beragam; pembangunan pedesaan belum terintegrasi dan belum komperhensif; belum adanya fokus kegiatan pembangunan pedesaan; lokus kegiatan belum tepat sasaran; dan yang lebih penting kebijakan pembangunan desa selama ini belum sepenuhnya menekankan prinsip pro poor, pro job dan pro growth.

Kenyataan di atas tentu sangat mengkhawatirkan kita semua. Mengapa desa yang memiliki kekayaan yang melimpah dan sumber daya alam yang tak terhitung justru mengalami ketertinggalan. Padahal pasokan makanan dan buah-buah untuk wilayah perkotaan semuanya berasal dari desa. Desa memiliki lahan yang luas, wilayah yang strategis, dan kondisi yang memungkinkan untuk berkarya dan mencipta. Mengingat demikian besarnya sumber daya manusia desa, di tambah dengan sumber daya alam yang berlimpah ruah, serta dilihat dari strategi pertahanan dan ke amanan nasional, maka sesungguhnya basis pembangunan nasional adalah di pedesaan. Sangat disayangkan sekali bila pembangunan nasional tidak ditunjang dengan pembangunan pedesaan.

 

Posisi Strategis Pemuda

Sebelum kita mendiskusikan posisi strategis dari pemuda dalam pembangunan desa tertinggal. Baiknya kita potret terlebih dahulu kondisi objektif bangsa kita saat ini. Secara objektif, bangsa Indonesia berada dalam situasi ”krisis”. Krisis dalam arti negara sedang mengalami pathologi atau kondisi sakit yang amat serius. Negara telah mengalami salah urus, rapuh dan lemah. Banyaknya para birokrat negara yang korup dan belum menunjukan keberpihakannya pada rakyat cukup membuktikan betapa rapuhnya kondisi bangsa kita.

Dampak dari salah urus negara yang sedang kita hadapi saat ini adalah terdapat 40 juta rakyat berada dalam garis pemiskinan, dan hampir 70% rakyat miskin berada di perdesaan, sumber daya alam (air, panas bumi, barang tambang hasil tani) dimiliki pengusaha asing, sekitar 13 Juta rakyat tidak memiliki pekerjaan, kualitas pendidikan yang masih rendah, banyak warga yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan tingkat buta huruf masih tinggi. Kondisi ini diperparah dengan ketersediaan pangan yang semakin terbatas. Krisis sosial juga berdampak pada memudarnya nilai-nilai dan ikatan kohesifitas warga. Ada kecendrungan nilai-nilai gotong royong, praktik swadaya mulai melemah seiring dengan memudarnya budaya lokal yang semakin tergerus oleh budaya lain.

Maka dalam rangka memperbaiki kondisi krisis yang tengah dihadapi bangsa kita sehingga berimbas pada tersendatnya pembangunan di perdesaan. Keberadaan pemuda sebagai penggerak dan perubah keadaan sangat memainkan posisi yang strategis. Strategis mengandung arti bahwa pemuda adalah kader penerus kepemimpinan nasional dan juga lokal (desa), pembaharu keadaan, pelopor pembangunan, penyemangat bagi kaum remaja dan anak-anak. Karena itu, paling tidak ada 3 peran utama yang bisa dilakukan pemuda sebagai kader penerus bangsa, yaitu; sebagai organizer yang menata dan membantu memenuhi kebutuhan warga desa; sebagai mediamaker yang berfungsi menyampaikan aspirasi, keluhan dan keinginan warga; dan sebagai leader, pemimpin di masyarakat, menjadi pengurus publik/warga.

Ketiga peran itulah setidaknya yang harus dilakukan pemuda dalam pembangunan desa. Dan yang lebih penting lagi, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan sebagai strategi pembangunan desa. Pertama, berpartisipasi dalam mempraktikan nilai-nilai luhur budaya lokal dan agama, dan membangun solidaritas sosial antar warga. Kedua, aktif dalam membangun dan mengembangkan wadah atau organisasi yang memberikan manfaat bagi warga. Ketiga, memajukan desa dengan memperbanyak belajar, karya dan cipta yang bermanfaat bagi warga. Keempat, berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang diselenggerakan oleh pemerintahan desa. Dan kelima, melakukan upaya-upaya untuk mendorong pemerintahan dalam setiap tingkatan (pusat, daerah dan desa) untuk menjalankan fungsinya sebagai pengurus warga yang benar-benar berpihak pada warga.

Strategi dan perencanaan pembangunan desa akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya, apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan warga setempat atau menekankan prinsip pro poor, pro job dan pro growth. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan keikutsertaan warga desa secara langsung dalam penyusunan rencana dan terlibat dalam setiap agenda. Sikap gotong royong, bahu-membahu, dan saling menjaga hendaknya dilakukan warga desa demi terciptanya pembangunan desa yang lebih baik.

Keberhasilan pembangunan desa pada akhirnya berarti juga keberhasilan pembangunan nasional. Karena desa tidak dipungkiri sebagai sumber kebutuhan warga perkotaan. Dan sebaliknya ketidakberhasilan pembanggunan pedesaan berarti pula ketidakberhasilan pembangunan nasional. Apabila pembangunan nasional digambarkan sebagai suatu titik, maka titik pusat dari lingkaran tersebut adalah pembangunan pedesaan. Karena itu, pemerintah dalam hal ini jangan mengabaikan desa dan mengenyampingkan kebutuhan warga desa. Ciri sebuah negara yang maju bukan bertolak pada pembangunan yang bersifat sentralistik, dalam hal ini berpusat di perkotaan. Tapi antara desa dan kota memerlukan pembangunan yang seimbang dan merata. Wallahu ‘alam bisshawab

Peran Pendampingan pada Pengembangan Masyarakat Tertinggal

  

 

 

 

 

 

Edi Suharto, Ph.D.

“If you have come to help me, you can go home again. But if you see my struggle as part of your own survival then perhaps we can work together”

  • Seorang Wanita Aborigin

 Pengantar

Kutipan dari seorang wanita Aborigin di atas memberi pesan jelas bahwa Community Development (CD) atau Pengembangan Masyarakat (PM) harus berpijak pada prinsip pemberdayaan (to empower), bukan pertolongan (to help).  Masyarakat tidak menginginkan seorang pendamping yang datang hanya untuk menolong mereka. Ketimbang sekadar memberi bantuan uang atau barang begitu saja, seorang pendamping diharapkan dapat melihat dan merasakan perjuangan masyarakat dan kemudian berjuang bersama membangun kehidupan, menata kesejahteraan.

PM tidaklah statis dan hanya bersifat lokal saja. PM bisa melibatkan interaksi dinamis dan partisipatoris antar beragam stakeholders, termasuk “pihak luar” (pemerintah, donor, pendamping) dan warga setempat. Dengan demikian, PM tidak harus terjebak pada dikotomi “bottom-up versus top-down planning”, maupun “local development versus global development”. Kegagalan PM sering terjadi akibat adanya bias-bias dalam PM. Peran pendampingan dan kapasitas pendamping menjadi sangat sentral dalam menunjang keberhasilan PM, khususnya pada masyarakat di daerah tertinggal.

Pengembangan Masyarakat

Disiplin Pekerjaan Sosial (Social Work) menetapkan bahwa Pengembangan Masyarakat (PM) adalah bagian dari strategi Praktik Pekerjaan Sosial Makro. Beberapa frasa lain yang sering dipertukarkan dengan PM antara lain: Community Organizing (CO), Community Work, Community Building, Community Capacity Building, Community Empowerment, Community Participation, Ecologically Sustainable Development, Community Economic Development, Asset-Based Community Development, Faith-Based Community Development, Political Participatory Development, Social Capital Formation, dst. (Suharto, 2006).

Di jagat Pekerjaan Sosial, PM seringkali didefinisikan sebagai proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan kerjasama yang setara (Netting, Kettner dan McMurtry; 1993; Ife, 1995; Suharto, 2007; Suharto, 2008). PM mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, pilihan, partisipasi, kerjasama, dan proses belajar yang berkelanjutan. Pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan adalah inti PM. PM berkenaan dengan bagaimana mempengaruhi struktur dan relasi kekuasaan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mencegah orang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Tujuan utama PM adalah memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial besar yang bekerja berdasarkan agenda bersama.

Pengorganisasian Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan di muka, Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing/CO) adalah nama lain dari Pengembangan Masyarakat (Community Development/CD). Saat ini, di negara asal pekerjaan sosial, seperti Inggris dan Amerika Serikat, umumnya dinamakan Social Work Macro Practice, Community Work,  CD atau CO saja.

Selama puluhan tahun para pendidik dan praktisi pekerjaan sosial di Indonesia selalu menggabungkan konsep CO dan CD secara tandem. Mata kuliah inti pekerjaan sosial di banyak sekolah pekerjaan sosial di Indonesia hingga kini masih menggunakan nama COCD: Community Organization/Organizing and Community Development. Saking populernya, frasa ini nyaris tidak diterjemahkan lagi ke dalam Bahasa Indonesia. Para pengajar pekerjaan sosial di Indonesia seakan merasa berdosa jika tidak menggunakan istilah COCD atau CO/CD secara terintegrasi.

Meskipun identik, CO sejatinya dapat dibedakan dengan CD. Dalam sejarahnya, CD lebih sering diterapkan pada masyarakat perdesaan di negara-negara berkembang. Karena permasalahan sosial utama di negara ini adalah kemiskinan massal dan struktural, maka dalam praktiknya CD lebih sering diwujudkan dalam bentuk “pengembangan ekonomi masyarakat” atau Community Economic Development.

Sebaliknya, CO lebih sering diterapkan pada masyarakat perkotaan yang relatif sudah maju. CO lebih banyak bersentuhan dengan aspek politik warga, seperti penyadaran hak-hak sipil (civil rights), pembentukan forum warga, penguatan demokrasi, pendidikan warga yang merayakan pluralisme, kesetaraan dan partisipasi publik.

CO pada hakikatnya merupakan sebuah proses dengan mana warga masyarakat didorong agar bekerjasama untuk bertindak berdasarkan kepentingan bersama. Makna “pengorganisasian” menegaskan segala kegiatan yang melibatkan orang berinteraksi dengan orang lain secara formal. Karenanya, tujuan utama CO adalah mencapai tujuan bersama berdasarkan cara-cara dan penggunaan sumberdaya yang disepakati bersama pula.

Banyak program CO yang menggunakan cara-cara populis dan tujuan-tujuan ideal demokrasi partisipatoris. Para aktivis CO atau CO workers biasanya menciptakan gerakan-gerakan dan aksi-aksi sosial melalui pembentukan kelompok massa, dan kemudian memobilisasi para anggotanya untuk bertindak, mengembangkan kepemimpinan, serta relasi diantara mereka yang terlibat.

Singkatnya, sebagai ilustrasi, jika CD menanggulangi kemiskinan melalui pemberian kredit dan pelatihan ekonomi mikro. Maka, CO menanggulangi kemiskinan dengan mendidik warga agar membentuk organisasi massa atau forum warga, sehingga mereka mampu bertindak melawan status quo, kaum pemodal, rentenir, atau kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak adil dan menindas.

Meskipun istilah dan pendekatan CO dan CD ini bisa digabungkan dan dipertukarkan, dalam makalah ini akan dipakai istilah CD. Bagi masyarakat tertinggal, konsep CD atau PM lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik mereka.

Masyarakat Tertinggal

Pada dasarnya masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Pertama, masyarakat dalam arti sekelompok orang yang tinggal dalam wilayah geografis, seperti desa, kelurahan, kecamatan atau kabupaten. Kedua, masyarakat dalam arti komunitas lokal (local community) yang menunjuk pada sekelompok orang yang berinteraksi dalam skala kecil dan memiliki karakteristik sosial budaya yang relatif homogen.

Masyarakat kategori pertama umumnya memiliki modal sosial yang bersifat “menjembatani”(bridging social capital). Ikatan-ikatan sosial relatif lemah, karena terjadi di antara orang-orang yang situasinya tidak persis sama, seperti teman jauh atau tetangga desa. Pada masyarakat kategori kedua, modal sosial yang dimiliki biasanya bersifat “mengikat” (bonding social capital). Ikatan-ikatan sosial terjalin relatif kuat di antara orang-orang yang memiliki situasi dan kepentingan yang relatif sama, misalnya teman dekat, anggota keluarga atau marga.

Masyarakat juga sering dibedakan berdasarkan kemajuan pembangunan atau peradabannya. Misalnya, dikenal istilah masyarakat maju dan masyarakat tertinggal. Masyarakat maju umumnya digambarkan memiliki karakteristik sosial-budaya yang heterogen, berlokasi di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan, pertokoan atau jalan raya. Sedangkan masyarakat tertinggal tidak jarang diasosiasikan dengan desa atau “perkampungan” yang dihuni oleh komunitas adat terpencil atau penduduk yang memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas-fasilitas publik (sekolah, rumah sakit, panti asuhan). Selain tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, mereka juga umumnya bermata-pencaharian sebagai petani atau peladang berpindah.

Pengkategorian dan pendefinisian masyarakat akan membedakan pendekatan PM dan pendampingannya. Bila masyarakat didefinisikan sebagai masyarakat desa/kelurahan yang maju, maka PM dan pendampingan seringkali melibatkan kegiatan-kegiatan advokasi atau aksi sosial yang melibatkan pengorganisasian masyarakt (CO) dan menuntut adanya perubahan kebijakan publik dan menyentuh konteks politik. Program-programnya bisa berupa perumusan dan pengusulan naskah kebijakan (policy paper) mengenai pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis, pengusulan draft Peraturan Daerah tentang perlindungan sosial warga miskin, advokasi upah buruh yang manusiawi, peningkatan kesadaran akan bahaya HIV/AIDS, pengarusutamaan jender dan kesetaraan sosial, perlindungan anak, penanganan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dst.

Bila masyarakat didefinisikan sebagai komunitas lokal atau masyarakat tertinggal, PM dan pendampingannya biasanya difokuskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan lokal (locality development) di sebuah permukiman atau wilayah yang relatif kecil. Program-programnya biasanya berbentuk usaha ekonomi mikro atau perawatan kesehatan dasar, pemberantasan buta aksara, peningkatan kesadaran dan partisipasi politik warga yang bersifat langsung dirasakan oleh penduduk setempat.

Tentu saja pembagian ini tidak bersifat absolut. Dalam kenyataan dan pada kasus-kasus tertentu, percampuran pendekatan PM dan pendampingan sangat mungkin terjadi di antara berbagai kategori masyarakat.

Tantangan PM

PM tidak selalu berjalan mulus.  Beragam hambatan dan tantangan seringkali menghadang yang pada gilirannya bisa menggagalkan pencapaian tujuan PM. Selain karena keterbatasan sumber daya (finansial dan manusia), kegagalan PM seringkali disebabkan oleh bias-bias yang menghinggapi perencanaan dan pelaksanaan PM. Merujuk pada pengalaman Robert Chambers di beberapa negara berkembang yang dikemas dalam bukunya Rural Development: Putting the Last First (1985) dan pengalaman penulis yang dibukukan dalam “Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia” (Suharto, 2004), ditemukan sedikitnya 10 bias dalam PM, yaitu:

  1. Bias perkotaan. PM cenderung banyak di laksanakan di wilayah perkotaan. Sementara itu daerah-daerah perdesaan seringkali terabaikan.
  2. Bias jalan utama. PM lebih banyak dilakukan di wilayah-wilayah yang dekat dengan jalan utama. Daerah-daerah terpencil yang jauh dari jalan raya kurang menarik perhatian karena sulit dijangkau dan kurang terekpose media massa.
  3. Bias musim kering. Masyarakat tertinggal seringkali mengalami masalah kekurangan pangan dan penyebaran penyakit pada saat musim hujan dan banjir. Namun, program-program PM kerap dilakukan pada saat musim kering ketika mobil para “development tourist” mudah menjangkau lokasi dan sepatu mengkilat mereka tidak mudah terperosok lumpur.
  4. Bias pembangunan fisik. Donor dan aktivis PM lebih menyukai melaksanakan program pembangunan fisik yang mudah terukur dari pada pembangunan manusia.
  5. Bias modal finansial. Saat melakukan needs assessment dan Participatory Rural Appraissal (PRA), baik masyarakat maupun para aktivis PM tidak jarang terjebak pada pemberian prioritas yang tinggi pada perlunya penguatan modal finansial (kredit mikro, simpan pinjam). Padahal dalam kondisi modal sosial yang tipis, kemungkinan terjadinya korupsi, pemotongan dana, dan pemalsuan nama orang-orang miskin, sangat besar.
  6. Bias aktivis. Program PM seringkali diberikan pada “orang-orang itu saja” yang relatif lebih menonjol dan aktif dalam menghadiri pertemuan, mengemukakan pendapat dan mengikuti berbagai kegiatan di wilayahnya. “Silent majority” menjadi terabaikan.
  7. Bias proyek. Program PM diterapkan berulangkali pada wilayah-wilayah yang sering menerima proyek, karena dianggap telah mampu menjalankan kegiatan dengan baik. Daerah-daerah yang dikategorikan “good locations” ini biasanya menjadi target rutin pelaksanaan proyek-proyek percontohan.
  8. Bias orang dewasa. Anak-anak dan kelompok lanjut usia yang umumnya dianggap kelompok “minoritas” jarang tersentuh program PM. Mereka jarang dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan dan perencanaan program, apalagi dimasukan sebagai penerima program.
  9. Bias laki-laki. Di daerah-daerah terpencil di Indonesia, laki-laki pada umumnya lebih sering terlibat dalam kegiatan PM ketimbang perempuan.
  10. Bias orang “normal”. Para penyandang cacat, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus jarang tersentu program PM. Mereka dipandang kelompok yang tidak “normal”.

 Pendampingan

 Membangun dan memberdayakan masyarakat melibatkan proses dan tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya (Suharto, 2006).

 Proses tersebut  tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Dalam program penanganan masalah kemiskinan, misalnya, masyarakat miskin yang dibantu seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya.

 Merujuk pada Payne (1986), prinsip utama pendampingan adalah “making the best of the client’s resources”. Sejalan dengan perspektif kekuatan (strengths perspektif), para pendamping masyarakat tidak memandang klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Melainkan mereka dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah. Bagian dari pendekatan pekerjaan sosial adalah menemukan sesuatu yang baik dan membantu klien memanfaatkan hal itu. Sebagaimana dinyatakan oleh Payne (1986: 26):

Whenever a social worker tries to help someone, he or she is starting from a position in which there are some useful, positive things in the client’s life and surroundings which will help them move forward, as well as the problems or blocks which they are trying to overcome. Part of social work is finding the good things, and helping the client to take advantage of them.

Pendampingan sosial memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan, PM sangat perlu memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial atau pendamping masyarakat seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Mereka biasanya terlibat dalam penguatan partisipasi rakyat dalam proses perencanaan, implementasi, maupun monitoring serta evaluasi program kegiatannya.

 Para pendamping memungkinkan warga masyarakat mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang berada di sekitarnya. Pendamping juga biasanya membantu membangun dan memperkuat jaringan dan hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi-posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih luas.

Riset penulis di 17 provinsi di Indonesia (Suharto, 2004: 61-62) menunjukkan bahwa ketika masyarakat miskin ditanya mengenai kriteria pendamping yang diharapkan, mereka menjawab bahwa selain memiliki kapasitas profesional, seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai program dan penanganan permasalahan masyarakat setempat, pendamping juga dituntut memiliki beberapa sikap humanis, seperti sabar dan peka terhadap situasi, kreatif, mau mendengar dan tidak mendominasi, terbuka dan mau menghargai pendapat orang lain, akrab, tidak menggurui, berwibawa, tidak menilai dan memihak, bersikap positif dan mau belajar dari pengalaman.

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Sebagai Model Untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Oetami Dewi

Kementerian Sosial Republik Indonesia RI

Masalah sosial yang selalu dihadapi bangsa dan negara ini sejak dulu adalah   kemiskinan dan  kebijakan yang diambil untuk mengatasinya melalui program penanggulangan kemiskinan. Apapun nama programnya yang terpenting adalah mampu memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat miskin.  Sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), khususnya Repelita I-IV dilalui melalui  program sektoral dan regional. Keberadaan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan diawali dari program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral, seperti Kelompok Usaha Bersama atau KUBE dari Kementerian Sosial yang dulu bernama Departemen Sosial. KUBE dimulai sejak tahun 1982, kemudian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dari BKKBN, dan Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil atau P4K dari Departemen Pertanian. Pada tahun 1990 dimunculkan Program Pengembangan Wilayah (PPW). Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990, PPW adalah program pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan perwilayahan dan ditujukan untuk mengembangkan wilayah yang bersifat khusus secara lintas sektoral dan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Pendekatan PPWT ini pada hakekatnya merupakan upaya penanggulangan di wilayah-wilayah khusus di perdesaan dan permukiman kumuh perkotaan yang bersifat lintas sektoral dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah yang relatif tertinggal. Kebijakan khusus melalui Program Pengembangan Wilayah (PPW), dikembangkan lagi menjadi Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), Program Pengembangan Kawasan Khusus (PPKK), dan program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di desa-desa tertinggal. Saat ini ada keberpihakkan khususnya untuk didaerah perbatasan.

 Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial

Sejak tahun 2006, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial mencoba menyempurnakan pendekatan dan penyelenggaraan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jika pada tahun 2005, penyaluran bantuan kepada KUBE bersifat natura, melalui perantara, top down, terpusat, tanpa pendampingan, maka mulai tahun 2006 sudah dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Pada tahun 2007, penyempurnaan program terus dilakukan melalui kerjasama dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Mulai tahun 2007, program Pemberdayaan Fakir Miskin yang telah disempurnakan akan mulai dilakukan. Salah satu perubahan nyata yang telah dilakukan adalah penyaluran bantuannya dilakukan langsung kepada KUBE dan melalui mekanisme perbankan (bekerjasama dengan PT BRI Tbk). Bantuan tidak lagi bersifat natura (barang) yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui pihak ketiga, namun disediakan sendiri oleh anggota KUBE.

Mekanisme Penyaluran Bantuan

Pengadaan barang dan jasa secara partisipatif akan dilakukan oleh anggota KUBE sendiri Kementerian Sosial memandang perlunya merumuskan langkah-langkah yang tepat agar tujuan penyaluran Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dapat dilakukan secara tepat dan dimanfaatkan secara efektif oleh KUBE. Pada tahun 2007, Kementerian Sosial melakukan pembaharuan internal kementerian atau yang dikenal dengan reinventing Kemensos. Adapung reinventing itu sendiri bahwa Kemensos akan melakukan perubahan dalam bentuk: (1) reorientasi kebijakan pada pembangunan manusia, (2) restrukturisasi organisasi untuk menjalankan dan mencapai tujuan kebijakan secara efektif, (3) pengembangan aliansi strategis dengan mitra kerja yang mempunyai kapasitas sesuai bidangnya, (4) perbaikan tata kelola pelaksanaan kebijakan, (5) penilaian kinerja program, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan kesempatan kerja, keuntung bagi yang bekerja, dan akumulasi tabungan bagi yang bekerja dan menabung.

 Pembaharuan program tersebut merupakan upaya Kementerian Sosial untuk menjadikan institusinya sebagai excellent ministry atau Kementerian unggulan (Pedum Tim Koordinasi BLPS, 2007:3). Dan untuk menjadi Kementerian unggulan tersebut, maka Kemensos perlu semakin terbuka untuk bekerjasama dengan semua mitra pembangunan, baik dari kalangan dunia usaha/swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para cendekiawan dan praktisi untuk bersama-sama mengembangkan Kemensos sebagai ujung tombak pencapaian target pembangunan nasional dan pembangunan daerah.  

 Kementerian Sosial menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan –dulu dikenal dengan: pengentasan kemiskinan- melalui program Kelompok Usaha Bersama atau KUBE. Program KUBE merupakan pengejawantahan Instruksi Presiden tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan atau Gerdu Taskin. Pola pemberdayaan KUBE yang diterapkan oleh Kementerian Sosial selama ini sangat seragam, kurang menekankan pada unsur-unsur lokal setempat. Jumlah kelompok sebanyak 10 Kepala Keluarga. Bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tetapi berupa paket usaha yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti peralatan bengkel, ternak sapi, peralatan-peralatan pertanian, dan lain-lain. Pemberian bantuan ini diawali dengan pembekalan pengembangan keterampilan usaha seadanya. Jenis paket usaha yang dikembangkan dianjurkan untuk memilih jenis usaha sesuai dengan ketersediaan sumber-sumber di daerah masing-masing, namun pelaksanaannya lebih mengacu pada kondisi pengadministrasian yang harus dipertanggung jawabkan.

 Jenis Bantuan KUBE

Setiap kelompok mendapat 1 paket bantuan usaha, untuk KUBE yang berprestasi dapat diberikan bantuan pengembangan usaha tahap berikutnya. Bantuan yang sudah diterima harus digulirkan pada kelompok fakir miskin lainnya yang ada di sekitarnya. Ada 10 indikator keberhasilan yang digunakan selama ini (Kemensos, 1994), yaitu:

  1. Perkembangan usaha ekonomis produktif keluarga
  2. Perkembangan usaha ekonomis produktif kelompok
  3. Kondisi kesejahteraan social Keluarga Binaan Sosial (KBS) secara keseluruhan
  4. Sumbangan Sosial Wajib (SSW) / luran Kesejahteraan Sosial (IKS) dan pengembangan gotong royong
  5. Perkembangan koperasi kelompok
  6. Pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial melalui embrio organisasi sosial
  7. Perkembangan tabungan dan tabanas
  8. Ikut sertanya KBS dalam program keluarga berencana, Posyandu dan wajib belajar
  9. Ada tidaknya partisipasi dalam kegiatan Karang Taruna

10.  Dampak proyek bantuan kesejahteraan sosial dalam masyarakat

 Pendekatan KUBE

KUBE dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para kelompok miskin, yang meliputi: terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan dinamika kehidupan kelompok sosial, seperti: pengembangan hubungan yang semakin harmonis, pengembangan kreativitas, munculnya semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, munculnya sikap kemandirian, munculnya kemauan, dan lain-lain, sehingga menjadi sumber daya manusia yang utuh dan mempunyai tanggung jawab sosial ekonomi terhadap diri, keluarga dan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pendekatan KUBE ini diharapkan juga kelompok sasaran mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan sumber lingkungan serta sumber-sumber lainnya yang ada di sekitarnya untuk kepentingan pengembangan potensi yang dimiliki, seperti: pemanfaatan lahan untuk pertanian, pemanfaatan air untuk pengembangan usaha ternak ikan, pemanfaatan tenaga yang mengganggur untuk menjadi tenaga kerja di KUBE yang dikelola, dan lain-lain. Diharapkan dengan pola seperti ini, mereka akan mudah mengintegrasikan sumber-sumber tersebut ke dalam kepentingan-kepentingan kelompok.  Kelompok mempunyai wewenang untuk mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dan menikmati hasil-hasilnya. Pemerintah hanya memfasilitasi agar KUBE dapat berhasil dengan baik. Dilihat dari komposisi ini, pendekatan KUBE merupakan pendekatan yang relevan di dalam pemberdayaan kelompok miskin tersebut.

Kendala dan Hambatan

Kenyataannya di lapangan tidaklah selalu indah karena berbagai kendala dan hambatan dihadapi. Proses pembentukan, pengelolaan dan pengembangannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, bagaimana bantuan yang diberikan, bagaimana pendampingan yang dilakukan, dan lain-lain. Sebagian KUBE terbentuk atas insiatif anggota, sebagian karena gagasan atau bentuk aparat desa atau pihak lain yang berkepentingan. Dalam pengelolaannya juga demikian, ada KUBE yang memang murni dikelola oleh anggota dan sebagian ada pihak yang terlibat karena ada kepentingan, dan masalah-msalah lainnya. Tetapi keberhasilan dan kegagalan KUBE tidak bisa hanya dilihat dari sisi sebelah mata, hanya menyalahkan pihak ekternal yang mungkin terlibat, yaitu karena adanya campur tangan pihak luar. Namun masalah-masalah yang bersifat internal juga perlu dikaji dan dianalisis, seperti sifat dan unsur-unsur yang ada dalam kelompok, seperti keanggotaan, struktur kelompok dan lain-lain.

 Harapan kedepan untuk menjadikan KUBE sebagai suatu pendekatan dalam proses pemberdayaan perlu dikaji kembali, sehingga benar-benar menjadi suatu pendekatan yang dapat menjadi satu alternatif penanganan atau model di dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Diamana upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik.

 KUBE merupakan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidak mampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagaian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat. Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian mayarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan

Wawancara Prof. Dr. La Pona, M.Si

“Pedesaan Harus Lebih Diperhatikan Pemerintah” 

  1. Apa yang menjadi ukuran (kriteria), suatu wilayah dikategorikan sebagai “desa” atau “kota”?

 Kriteria “desa” (disebut “kampung” di Papua)  adalah suatu daerah yang merupakan tempat kediaman penduduk yang bersifat agraris yang sebagian atau sepenuhnya terisolir dari kota. Pola kediaman penduduk di desa mencerminkan tingkat penyesuaian penduduk terhadap lingkungan alam, dalam hal ini topografi, iklim dan tanah.  Keluarga di desa-desa merupakan  suatu unit sosial dan kerja, struktur ekonominya dominan agraris, masyarakat desa merupakan suatu paguyuban dan hidup berdasar ikatan kekeluargaan,  proses sosial berjalan lambat, kontrol sosial ditentukan oleh moral dan hukum2 yang informil,  perumahan masyarakat hampir semua rumah tradisional kecuali kantor dan rumah dinas pegawai negeri, masih ada masyarakat hidup dari meramu dan merambah hasil hutan,  masyarakat desa di Papua misalnya masih banyak hidup pada jaman batu,  umumnya masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan struktural dan absolut. Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan  pengembangan ekonomi rakyat masih terbatas. Walaupun demikian banyak dari anak-anak yang lahir dari keluarga sederhana ini sejak dulu sampai sekarang malah telah banyak yang menjadi orang penting di negara ini. 

  

Dalam pendekatan geografis “kota” adalah perujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat insitu. Dalam pemahaman yang luas kota merupakan suatu perujudan geografis yang ditimbulkan unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politis dan kulturil yang terdapat insitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk dominan non pertanian.  Kehidupan Masyarakat kota umumnya bersifat individualistik di mana nilai-nilai dan norma kehidupan berbeda dengan masyarakat desa yang bersifat sosial. Nilai-nilai tradisonal umumnya mulai menghilang diganti dengan nilai-nilai budaya baru yang dinilai “baik”. Orientasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat sangat dominan. Sistem kehidupan masyarakat lebih kompleks dan beragam dibanding kehidupan masyarakat desa. 

   

  1. Mengapa persoalan pembangunan di pedesaan perlu mendapat perhatian?

  

Karena disanalah sebagian besar penduduk bangsa ini berada. Di desalah sesungguhnya berada kebodohan anak bangsa dan kemiskinan struktural dan absolut masyarakat Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi saja sebagaimana selama ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dinikmati sedikit saja penduduk Indonesia. Keberhasilan pembangunan sesungguhnya hanya dapat diukur dengan semakin baiknya pendidikan, ketrampilan, kesehatan, perbaikan ekonomi, membaiknya sara dan prasarana fisik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Orientasi pembangunan nasional dan daerah yang terlalu terpusat di perkotaan menjadikan desa hingga kini terbengkalai.  Pembangunan selama ini cenderung lebih terpusat di kota,  pembangunan kampung cenderung diabaikan dalam waktu yang lama, padahal penduduk paling banyak dan tertinggal adalah  di desa. Kondisi ini tidak boleh terus berlangsung.  Kebijakan dan program perbaikan kesejahteraan masyarakat desa perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. 

   

  1. Apakah terdapat perbedaan karakter / pendekatan antara konsep pembangunan masyarakat di pedesaan dengan di perkotaan?

  

Pendekatan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan pedesaan dan perkotaan memang selayaknya berbeda. Pembangunan di perkotaan pantas lebih diorientasikan pada pengembangan sektor jasa, perdagangan, industri atas, dan teknologi modern, sedangkan pedesaan lebih ditekankan pada pengembangan ekonomi rakyat bidang pertanian, perikanan, perkebunan,  perdagangan dan  industri kecil dan menengah. Dalam kenyataannya pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan formal pada tenaga kerja masyarakat kota, mengakibatkan semakin banyaknya berkembang sektor informal di perkotaan di Indonesia. Dan banyak dari pekerja sektor informal ini adalah para migran asal pedesaan yang tidak punya pendidikan dan ketrampilan. Tetapi hingga kini kelihatannya belum ada kebijakan keberpihakan dari pemerintah terhadap sektor informal ini, kecuali mungkin kebijakan  tidak digusur saja.   Padahal pemerintah harus berterima kasih pada sektor informal ini karena dengan upaya sendiri mereka menciptakan lapangan kerja sendiri. Di Papua (kasus Kota Jayapura) misalnya, sudah mulai nampak munculnya berbagai sektor informal di perkotaan, dan mulai ada fenomena sektor informal  yang belum pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pemulung. 

  

  1. Sektor-sektor apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan pembangunan masyarakat di pedesaan?

  

Sektor pembangunan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan masyarakat desa adalah sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastuktur dasar. Hanya dengan perbaikan sektor-sektor  pembangunan ini maka masyarakat desa bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan ketidakberdayaan terhadap perkembangan pembangunan kini dan kedepan. Kenyataannya sektor-sektor pembangunan tersebut bisa dib ilang masih menyedihkan. Perhatikan saja bagaimana sarana dan prasarana sekolah serta kualitas layanan kesehatan di pedesaan dekat perkotaan, apalagi desa yang jauh dan terpencil. 

  

  1. Apa saja yang menjadi hambatan dalam mempercepat pembangunan di pedesaan?

  

Hambatan utama adalah belum adanya political will dari pemerintah untuk membangun desa secara sungguh-sungguh. Visi, misi, pendekatan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan nasional dan daerah masih berorientasi ke kota saja. Perhatikan saja struktur anggaran nasional dan daerah. Perhatikan saja berapa alokasi dana pembangunan untuk pedesaan. Belum ada perubahan dan/atau perkembangan signifikan kebijakan  pembangunan desa. Mungkin ini juga implikasi dari kita menganut paham neo liberal sehingga program pembangunan  tidak terlalu memikirkan masyarakat desa. Kalau saja kita menganut paham kerakyatan maka kebijakan pembangunan kita dipastikan akan berbeda. Negara akan lebih memperhatikan pembangunan pedesaan. Atau mungkin orang desa dianggap tidak terlalu penting diperhitungkan dalam proses pembangunan ini, kecuali cukup bisa memenuhi makan dan minum serta punya rumah sederhana yang bisa dipakai untuk berteduh saja. 

Hambatan lain adalah masalah geografis, aksesibilitas, keterisolasian,  infrastruktur dasar, sumberdaya aparatur, kinerja aparatur pemerintah desa, rendahnya sumberdaya masyarakat kampung, terbatasnya pendanaan, rendahnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya inovasi, minimnya sumber-sumber inovasi pertanian, terhambatnya difusi inovasi budidaya pertanian, dan sulitnya adopsi inovasi budidaya pertanian dalam kehidupan masyarakat desa, dan masih banyak lagi hambatan pembangunan desa. 

  

  1. Untuk konteks Indonesia sekarang, nilai-nilai apa yang harus menjadi acuan dalam melakukan pembangunan masyarakat di desa?

  

Perlu, penting dan mendesak ditanamkan nilai-nilai baru (inovasi) dalam kehidupan  masyarakat desa. Masyarakat desa tidak akan bisa maju dengan baik kalau masih mempertahankan nilai-nilai lama (tradisional) yang cukup banyak menghambat perkembangan hidup masyarakat.  Nilai-nilai budaya lama seperti banyak anak banyak rejeki, anak merupakan pengganti tenaga kerja orang tua, anak laki-laki lebih baik dari anak perempuan, atau anak laki-laki pewaris keturunan keluarga sudah harus ditinggalkan. Nilai-nilai lama itu telah membatasi cara pandang hidup dan membuat masyarakat menjadi tetap miskin, walaupun memang tidak semua nilai lama itu harus ditinggalkan. Nilai-nilai tentang pentingnya mengutamakan investasi biaya pendidikan anak dibanding biaya membuat acara-acara sosial keluarga (mis. pesta, sunatan, syukuran, ulang tahun, gunting rambut, resepsi, dll) yang berlebihan karena alasan pristise atau untuk membangun image positif keluarga yang banyak menghabiskan uang keluarga bahkan harus mengutang atau kredit di bank, sudah perlu dikurangi atau ditinggalkan.  Perlu ditanamkan budaya menabung dan berinvestasi dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai budaya “pamer”  yang biasa ada dalam masyarakat desa (dan kota) perlu diganti budaya investasi. Budaya konsumtif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa sangat tidak menguntungkan da sudah harus diminimalisasi atau bahkan dihilangkan, karena merupakan salah satu sebab tidak bisa majunya kehidupan masyarakat.  

  

  1. Apa catatan Bapak terhadap program-program yang dimaksudkan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan, seperti: BLT, PNPM, transmigrasi, dan sebagainya?

  

Program BLT dan PNPM sesungguhnya mempunyai tujuan baik apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan dan betul-betul ditujukan pada masyarakat sasaran. Dalam kenyataannya jenis program-program banyak yang telah berhasil. Tetapi banyak pula yang mengecewakan, karena dalam pelaksanannya biasanya hanya dikelola oleh aparat desa dengan manajemen kepala desa. Masyarakat desa belum banyak yang tahu dan/atau tidak dilibatkan secara baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,  dan pertanggungjawabannya. Program-program ini pula biasanya berorientasi fisik (proyek), masih kurang ditujukan pada program pengembangan sumber daya manusia seperti ketrampilan dan/atau inovasi-inovasi  baru yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat desa. Program ini juga diindikasikan memunculkan dan/atau memindahkan perilaku korupsi dari kota ke desa. Pemerintah perlu menyiapkan sistem pelaksanaannya secara lebih baik. Masyarakatanya perlu disiapkan secara baik pula untuk menerima program-program ini. Pemerintah perlu secara baik mensosialisasikan jenis program ini kepada masyarakat sebelum dana-dana tersebut diturunkan. Banyak ceritera bahwa dana-dana itu hanya diketahui dan dikelola kepala desa atau sekelompok orang di desa. Desa-desa yang jauh terpencil terkadang dana BLT dan PNPM hanya sampai di kabupaten dan kecamatan (distrik).  Berdasarkan sumber-sumber terpercaya beberapa kepala kampung bahkan menggunakannya untuk berlibur atau lihat-lihat ibu kota. Di Papua program-program ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan masyarakat desa (kampung). Apabila dilaksanakan secara baik sesuai dengan tujuannya maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. 

  

Program transmigrasi sesungguhnya penting, apalagi seperti di tanah Papua, hanya dalam pelaksanannya cukup banyak menghadapi kendala dan memunculkan persoalan sosial-budaya dalam masyarakat. Di Papua program nasional ini sudah dihentikan sejak tahun 1999/2000 karena penolakan sebagian masyarakat asli Papua. Di Papua dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta (2010) dan luas wilayah 3 kali Pulau Jawa sebenarnya masih sangat membutuhkan program ini. Kini eks lokasi transmigrasi telah menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (growth center), pusat-pusat pengembangan daerah otonomi baru (kabupaten), lumbung makan bagi masyarakat kota, meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam,   pusat-pusat  penyebaran inovasi baru budidaya pertanian ke masyarakat asli,  sebagai “sabuk pengaman” daerah perbatasan, penguatan pertahanan keamanan negara, dan keuntungan lainnya. Tetapi bagi sebagian kelompok masyarakat menyatakan bahwa program ini tidak ada gunanya, menyengsarakan, memiskinkan, memarginalkan, dan membuat orang asli menjadi semakin   susah hidup. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua tentang pembangunan kependudukan (transmigrasi) sudah tidak memungkinkan lagi pengembangan transmigrasi di tanah Papua selama otonomi khusus, kecuali ada perubahan Perdasi tersebut.  

  

  1. Bagaimana pendapat Bapak mengenai urbanisasi? Dari kacamata kependudukan, mengapa terjadi urbanisasi?

  

Kalau urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota maka faktor penyebab urbanisasi beragam dan kompleks. Proses migrasi desa-kota dipengaruhi;  1) faktor-faktor di desa (mis. kemiskinan, kekeringan, lahan sempit), 2) faktor-faktor di kota (mis. kesempatan kerja, pendapatan, fasilitas sosial, kemegahan), 3) faktor-faktor penghalang (mis. biaya, jarak), dan 4)  faktor-faktor  pribadi (mis. penakut, berani, tertekan). Faktor-faktor di desa dan kota bersifat positif, negatif, dan netral. Faktor positif di desa akan menghambat orang ke kota, dan faktor negatif akan mendorong orang melakukan migrasi ke kota. Faktor positif (mis. keluarga, lahan subur, kenyamanan) di desa akan menahan seseorang bermigrasi. Faktor penghalang (mis. biaya, transportasi, aksesibilitas, kepribadian) tergantung pada kesukaran-kesukaran yang merintangi migran, walaupun demikian masih banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan migrasi atau tidak, tetapi dari dulu hingga sekarang motif ekonomi (pekerjaan dan pendapatan) merupakan dorongan utama orang bermigrasi.   

  

  1. Selain faktor ekonomi, adakah faktor lain yang mendorong masyarakat desa untuk merantau ke kota? Bisa Bapak jelaskan lebih jauh?

  

Banyak faktor non-ekonomi penyebab orang desa merantau ke kota, seperti;   membaiknya sarana dan prasarana transportasi,  perkembangan industri dan perdagangan, kondisi desa yang tidak nyaman,  ada suasana intimidasi,  lahan pertanian yang semakin sempit dan tidak subur,  adat istiadat yang mengekang, adanya migran potensial, saluran migrasi, informasi positif terhadap keadaan di kota, mekanisme di daerah perkotaan, proses pembangunan berbagai bidang  (teknologi, transportasi, komunikasi, pendidikan, dan lain sebagainya) telah menciptakan terobosan  terhadap isolasi, membawa daerah pedesaan terbuka dengan daerah perkotaan, berkurangnya sub-sistem pengawasan di desa, serta mempertajam kesadaran dan hasrat orang desa akan barang dan jasa yang ada di daerah perkotaan. Untuk mencapainya, penduduk desa harus meningkatkan hasil pertaniannya dan masuk kedalam jaringan pertukaran dengan penduduk kota. Jika tidak demikian mereka dapat bergerak ke kota untuk menjual tenaganya guna memperoleh upah yang akan dipakai membeli barang dan jasa. Inilah yang dinamakan lingkungan dimana sistem migrasi desa-kota berlangsung. Lingkungan ini merangsang orang desa untuk menginginkan perubahan di tempat asli (desa), serta merupakan alasan bagi kegiatan ekonominya, dan konsekwensinya adalah menentukan volume, karakteristik, dan urgensi migrasi desa-kota. Sebenarnya urbanisasi itu juga ada gunanya misalnya akan merubah cara pikir, berkembangnya cita-cita, proses remittance (dikirimnya uang, barang, informasi) dari kota ke desa, mengatasi pengangguran di desa, dan lainnya.  

  

10.  Ada sementara pihak berpendapat bahwa budaya gotong royong dan kekeluargaan yang masih kuat di desa mengakibatkan sektor jasa dan usaha informal tidak bisa berkembang di desa. Apakah Bapak sependapat bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab urbanisasi? Mengapa? 

  

Dalam pemahaman saya gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi (mis.  bercocok tanam di sawah di Jawa). Untuk keperluan itu seorang petani atau kepala keluarga meminta, dengan adat sopan santun  yang sudah tetap, beberapa orang lain sedesanya untuk membantunya (mis. memperbaiki jembatan, jalan, saluran air, mencangkul, membajak, membangun rumah, kedukaan). Sipeminta bantuan hanya menyediakan makan dan minum. Budaya gotong royong dan kekeluargaan ini bisa ditemukan pada hampir setiap daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara lainpun ada.  Tetapi ketika nilai uang masuk dalam sistem kehidupan masyarakat desa maka nilai budaya ini mulai memudar. Jenis gotongroyong berdasarkan fungsinya dapat dibedakan; (1) gotong royong yang bersifat jaminan sosial yaitu dalam bentuk tolong menolong, dan (2) gotong royong yang bersifat umum yaitu ditujukan untuk kepentingan umum, misalnya perbaikan jembatan, saluran air, dan lain-lain. Dalam pemahaman demikian maka budaya ini bisa secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi sektor jasa dan usaha informal di desa. Tetapi ada sejumlah nilai positif lain yang perlu diperhitungkan.  Para leluhur kita membuat filosofi hidup bahwa; manusia tidak hidup sendiri di dunia ini,  manusia itu tergantung dalam segala aspek kehidupannya kepada sesamanya, manusia harus berusaha menjaga hubungan baik dengan sesamanya, terdorong oleh jiwa sama-rata sama-rasa, serta manusia selalu berusaha untuk sedapat mungkin  bersifat conform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komuniti, terdorong oleh jiwa sama-tinggi sama-rendah. 

Dalam kondisi masyarakat desa Indonesia seperti sekarang maka budaya ini dibutuhkan. Gotong royong mengandung filosofi hidup yang hebat tetapi mulai redup seiring masuknya nilai budaya baru yang dinilai lebih bagus  generasi kini.  Penelitian mengetahui  sejauhmana pengaruh gotong royong terhadap proses migrasi dewsa-kota belum pernah saya lakukan dan baca, masih perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara budaya gotong royong di desa dengan proses migrasi penduduk desa ke kota.     

  

11.  Jika demikian, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi arus urbanisasi? 

  

Pembangunan pedesaan harus lebih diperhatikan pemerintah. Minimalisasi kesenjangan antara desa dan kota. Alokasikan dana pembangunan pedesaan yang lebih besar.  Selama masih terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara desa dan kota maka proses migrasi desa ke kota akan terus berlangsung bahkan meningkat. Perhatikan saja bagaimana Jakarta diserbu oleh orang-orang  desa sejak dulu hingga sekarang, demikian pula yang terjadi pada kota-kota di Papua. Bangun fasilitas pendidikan yang layak bagi kebanyakan anak desa bangsa ini.  Bangun layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat pedesaan. Kembangkan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Perbaiki infrastruktur dasar pedesaan. Bangun usaha-usaha ekonomi kecil dan menengah berbasis potensi sumberdaya alam masing-masing desa. Gali dan kembangkan berbagai program pendidikan dan ketrampilan berbasis pemanfaatan sumberdaya lokal. Berikan rakyat desa inovasi-inovasi sesuai dengan potensi yang ada di desanya. Jadikan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi sumber daya alamnya.  Kembangkan sumber-sumber informasi dan inovasi bagi masyarakat desa. Minimalisasi hambatan berlangsungnya difusi inovasi budi daya pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kecil-menengah dalam kehidupan masyarakat. Berikan modal bagi orang kampung yang memiliki potensi mengembangkan berbagai usaha ekonomi. Sebarkan para penyuluh lapangan dalam berbagai bidang usaha agar masyarakat desa memiliki tambahan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengembangkan usaha keluarga. Sebarkan benin-benih unggul kepada masyarakat. Hanya dengan itu pemerintah dapat menahan atau mengurangi penduduk desa tidak bermigrasi ke kota. 

  

12.  Nilai strategis apa yang dapat didayagunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di pedesaan, terkait dengan penerapan otonomi daerah? 

  

Otonomi daerah memberikan kekuasaan dan peluang kepada daerah untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan di daerahnya. Pembangunan perlu dimulai dari desa ke kota, karena selama ini sudah dari kota ke desa. Di Papua, beberapa kabupaten sudah mencanangkan pembangunan dari kampung. Pemerintah Provinsi Papua  misalnya kini mencanangkan pembangunan RESPEK, dimana setiap kampung diberikan 100 juta setiap tahun, belum dana-dana lainnya, ada kampung penduduknya hanya 25 kepala keluarga. Pembangunan harusnya dimulai dari kampung karena disanalah ¾ penduduk Indonesia berada dan hidup dalam keadaan miskin. Bila tidak maka orang desa akan selamanya hanya menjadi penonton, serta jangan heran kalau proses migrasi desa ke kota di Indonesia akan terus berlangsung bahkan meningkat. Gali dan manfaatkan potensi pedesaan sebagai dasar pembangunan masyarakat pedesaan.  

  

13.  Khusus untuk pembangunan pedesaan di Papua, apa catatan dan masukan dari Bapak? 

  

Pembangunan pedesaan di Papua harusnya sedikit berbeda dengan desa (disebut kampung di Papua) Indonesia lainnya. Taraf budaya masyarakat kampung masih banyak berada pada periode “jaman batu”. Diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih mengutamakan program pembangunan yang bertujuan memberikan pengenalan diri dalam konteks pembangunan nasional. Keterisolasian, keterpencilan, dan ketertinggalan budaya masyarakat kampung yang hampir semuanya orang asli Papua dari dunia (budaya) luar merupakan hambatan pembangunan yang tidak mudah ditangani. Dalam kondisi demikian program pembangunan perlu lebih memperhatikan atau ditujukan pada generasi muda dan anak-anaknya, terutama program pendidikan dan kesehatan. Era otsus sesungguhnya telah mencanangkan 4 (empat) program prioritas pembangunan yaitu pendidikian, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastuktur dasar. Kalau saja program-progran utama ini dilaksanakan secara baik maka akan terjadi perbaikan kehidupan masyarakat kampung yang lebih cepat. Persoalannya dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan amanah pasal-pasal dalam UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, misalnya Otsus mengamahkan dana pendidikan 20 % dari dana Otsus tetapi pelaksanannya tidak demikian, dan lainnya. Pelaksanaan Otsus selama lebih dari 8 tahun dengan dana tiga puluh triliun lebih (Provinsi Papua dan Papua Barat) setiap tahun untuk penduduk hanya ± 2,7 juta jiwa (2010) belum menunjukkan perubahan/perbaikan kehidupan masyarakat kampung secara signifikan. Dewan Adat Papua secara politik sudah mengembalikan Otsus ke pemerintah pusat karena dinilai telah gagal. Pemerintah daerah kini sedang melaksanakan program RESPEK dengan memberikan dana 100 juta setiap desa (kampung), belum termasuk dana-dana lainnya. Walaupun hasilnya mulai nampak tetapi  kadang mengalami hambatan dari sisi kinerja lembaga pemerintah daerah, sangat lemahnya aparatur kampung, sikap, dan perilaku korupsi, lemahnya pengawasan, dan aspek pertanggungjawaban. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah ini supaya melaksanakan program pembangunan di Papua sebagaimana diamanahkan undang-undang Otsus.   

1.      Apa yang menjadi ukuran (kriteria), suatu wilayah dikategorikan sebagai “desa” atau “kota”? 

  

Kriteria “desa” (disebut “kampung” di Papua)  adalah suatu daerah yang merupakan tempat kediaman penduduk yang bersifat agraris yang sebagian atau sepenuhnya terisolir dari kota. Pola kediaman penduduk di desa mencerminkan tingkat penyesuaian penduduk terhadap lingkungan alam, dalam hal ini topografi, iklim dan tanah.  Keluarga di desa-desa merupakan  suatu unit sosial dan kerja, struktur ekonominya dominan agraris, masyarakat desa merupakan suatu paguyuban dan hidup berdasar ikatan kekeluargaan,  proses sosial berjalan lambat, kontrol sosial ditentukan oleh moral dan hukum2 yang informil,  perumahan masyarakat hampir semua rumah tradisional kecuali kantor dan rumah dinas pegawai negeri, masih ada masyarakat hidup dari meramu dan merambah hasil hutan,  masyarakat desa di Papua misalnya masih banyak hidup pada jaman batu,  umumnya masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan dan kemiskinan struktural dan absolut. Sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan  pengembangan ekonomi rakyat masih terbatas. Walaupun demikian banyak dari anak-anak yang lahir dari keluarga sederhana ini sejak dulu sampai sekarang malah telah banyak yang menjadi orang penting di negara ini. 

  

Dalam pendekatan geografis “kota” adalah perujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat insitu. Dalam pemahaman yang luas kota merupakan suatu perujudan geografis yang ditimbulkan unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politis dan kulturil yang terdapat insitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk dominan non pertanian.  Kehidupan Masyarakat kota umumnya bersifat individualistik di mana nilai-nilai dan norma kehidupan berbeda dengan masyarakat desa yang bersifat sosial. Nilai-nilai tradisonal umumnya mulai menghilang diganti dengan nilai-nilai budaya baru yang dinilai “baik”. Orientasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat sangat dominan. Sistem kehidupan masyarakat lebih kompleks dan beragam dibanding kehidupan masyarakat desa. 

    

2.      Mengapa persoalan pembangunan di pedesaan perlu mendapat perhatian? 

  

Karena disanalah sebagian besar penduduk bangsa ini berada. Di desalah sesungguhnya berada kebodohan anak bangsa dan kemiskinan struktural dan absolut masyarakat Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi saja sebagaimana selama ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan hanya dinikmati sedikit saja penduduk Indonesia. Keberhasilan pembangunan sesungguhnya hanya dapat diukur dengan semakin baiknya pendidikan, ketrampilan, kesehatan, perbaikan ekonomi, membaiknya sara dan prasarana fisik, dan kesejahteraan masyarakat desa. Orientasi pembangunan nasional dan daerah yang terlalu terpusat di perkotaan menjadikan desa hingga kini terbengkalai.  Pembangunan selama ini cenderung lebih terpusat di kota,  pembangunan kampung cenderung diabaikan dalam waktu yang lama, padahal penduduk paling banyak dan tertinggal adalah  di desa. Kondisi ini tidak boleh terus berlangsung.  Kebijakan dan program perbaikan kesejahteraan masyarakat desa perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. 

    

3.      Apakah terdapat perbedaan karakter / pendekatan antara konsep pembangunan masyarakat di pedesaan dengan di perkotaan? 

  

Pendekatan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan pedesaan dan perkotaan memang selayaknya berbeda. Pembangunan di perkotaan pantas lebih diorientasikan pada pengembangan sektor jasa, perdagangan, industri atas, dan teknologi modern, sedangkan pedesaan lebih ditekankan pada pengembangan ekonomi rakyat bidang pertanian, perikanan, perkebunan,  perdagangan dan  industri kecil dan menengah. Dalam kenyataannya pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan formal pada tenaga kerja masyarakat kota, mengakibatkan semakin banyaknya berkembang sektor informal di perkotaan di Indonesia. Dan banyak dari pekerja sektor informal ini adalah para migran asal pedesaan yang tidak punya pendidikan dan ketrampilan. Tetapi hingga kini kelihatannya belum ada kebijakan keberpihakan dari pemerintah terhadap sektor informal ini, kecuali mungkin kebijakan  tidak digusur saja.   Padahal pemerintah harus berterima kasih pada sektor informal ini karena dengan upaya sendiri mereka menciptakan lapangan kerja sendiri. Di Papua (kasus Kota Jayapura) misalnya, sudah mulai nampak munculnya berbagai sektor informal di perkotaan, dan mulai ada fenomena sektor informal  yang belum pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pemulung.  

  

4.      Sektor-sektor apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan pembangunan masyarakat di pedesaan? 

  

Sektor pembangunan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan masyarakat desa adalah sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastuktur dasar. Hanya dengan perbaikan sektor-sektor  pembangunan ini maka masyarakat desa bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan ketidakberdayaan terhadap perkembangan pembangunan kini dan kedepan. Kenyataannya sektor-sektor pembangunan tersebut bisa dib ilang masih menyedihkan. Perhatikan saja bagaimana sarana dan prasarana sekolah serta kualitas layanan kesehatan di pedesaan dekat perkotaan, apalagi desa yang jauh dan terpencil. 

  

5.      Apa saja yang menjadi hambatan dalam mempercepat pembangunan di pedesaan? 

  

Hambatan utama adalah belum adanya political will dari pemerintah untuk membangun desa secara sungguh-sungguh. Visi, misi, pendekatan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan nasional dan daerah masih berorientasi ke kota saja. Perhatikan saja struktur anggaran nasional dan daerah. Perhatikan saja berapa alokasi dana pembangunan untuk pedesaan. Belum ada perubahan dan/atau perkembangan signifikan kebijakan  pembangunan desa. Mungkin ini juga implikasi dari kita menganut paham neo liberal sehingga program pembangunan  tidak terlalu memikirkan masyarakat desa. Kalau saja kita menganut paham kerakyatan maka kebijakan pembangunan kita dipastikan akan berbeda. Negara akan lebih memperhatikan pembangunan pedesaan. Atau mungkin orang desa dianggap tidak terlalu penting diperhitungkan dalam proses pembangunan ini, kecuali cukup bisa memenuhi makan dan minum serta punya rumah sederhana yang bisa dipakai untuk berteduh saja.  

Hambatan lain adalah masalah geografis, aksesibilitas, keterisolasian,  infrastruktur dasar, sumberdaya aparatur, kinerja aparatur pemerintah desa, rendahnya sumberdaya masyarakat kampung, terbatasnya pendanaan, rendahnya kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya inovasi, minimnya sumber-sumber inovasi pertanian, terhambatnya difusi inovasi budidaya pertanian, dan sulitnya adopsi inovasi budidaya pertanian dalam kehidupan masyarakat desa, dan masih banyak lagi hambatan pembangunan desa.  

  

6.      Untuk konteks Indonesia sekarang, nilai-nilai apa yang harus menjadi acuan dalam melakukan pembangunan masyarakat di desa? 

  

Perlu, penting dan mendesak ditanamkan nilai-nilai baru (inovasi) dalam kehidupan  masyarakat desa. Masyarakat desa tidak akan bisa maju dengan baik kalau masih mempertahankan nilai-nilai lama (tradisional) yang cukup banyak menghambat perkembangan hidup masyarakat.  Nilai-nilai budaya lama seperti banyak anak banyak rejeki, anak merupakan pengganti tenaga kerja orang tua, anak laki-laki lebih baik dari anak perempuan, atau anak laki-laki pewaris keturunan keluarga sudah harus ditinggalkan. Nilai-nilai lama itu telah membatasi cara pandang hidup dan membuat masyarakat menjadi tetap miskin, walaupun memang tidak semua nilai lama itu harus ditinggalkan. Nilai-nilai tentang pentingnya mengutamakan investasi biaya pendidikan anak dibanding biaya membuat acara-acara sosial keluarga (mis. pesta, sunatan, syukuran, ulang tahun, gunting rambut, resepsi, dll) yang berlebihan karena alasan pristise atau untuk membangun image positif keluarga yang banyak menghabiskan uang keluarga bahkan harus mengutang atau kredit di bank, sudah perlu dikurangi atau ditinggalkan.  Perlu ditanamkan budaya menabung dan berinvestasi dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai budaya “pamer”  yang biasa ada dalam masyarakat desa (dan kota) perlu diganti budaya investasi. Budaya konsumtif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa sangat tidak menguntungkan da sudah harus diminimalisasi atau bahkan dihilangkan, karena merupakan salah satu sebab tidak bisa majunya kehidupan masyarakat.   

  

7.      Apa catatan Bapak terhadap program-program yang dimaksudkan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan, seperti: BLT, PNPM, transmigrasi, dan sebagainya?  

  

Program BLT dan PNPM sesungguhnya mempunyai tujuan baik apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan dan betul-betul ditujukan pada masyarakat sasaran. Dalam kenyataannya jenis program-program banyak yang telah berhasil. Tetapi banyak pula yang mengecewakan, karena dalam pelaksanannya biasanya hanya dikelola oleh aparat desa dengan manajemen kepala desa. Masyarakat desa belum banyak yang tahu dan/atau tidak dilibatkan secara baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,  dan pertanggungjawabannya. Program-program ini pula biasanya berorientasi fisik (proyek), masih kurang ditujukan pada program pengembangan sumber daya manusia seperti ketrampilan dan/atau inovasi-inovasi  baru yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat desa. Program ini juga diindikasikan memunculkan dan/atau memindahkan perilaku korupsi dari kota ke desa. Pemerintah perlu menyiapkan sistem pelaksanaannya secara lebih baik. Masyarakatanya perlu disiapkan secara baik pula untuk menerima program-program ini. Pemerintah perlu secara baik mensosialisasikan jenis program ini kepada masyarakat sebelum dana-dana tersebut diturunkan. Banyak ceritera bahwa dana-dana itu hanya diketahui dan dikelola kepala desa atau sekelompok orang di desa. Desa-desa yang jauh terpencil terkadang dana BLT dan PNPM hanya sampai di kabupaten dan kecamatan (distrik).  Berdasarkan sumber-sumber terpercaya beberapa kepala kampung bahkan menggunakannya untuk berlibur atau lihat-lihat ibu kota. Di Papua program-program ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan masyarakat desa (kampung). Apabila dilaksanakan secara baik sesuai dengan tujuannya maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat desa.  

  

Program transmigrasi sesungguhnya penting, apalagi seperti di tanah Papua, hanya dalam pelaksanannya cukup banyak menghadapi kendala dan memunculkan persoalan sosial-budaya dalam masyarakat. Di Papua program nasional ini sudah dihentikan sejak tahun 1999/2000 karena penolakan sebagian masyarakat asli Papua. Di Papua dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta (2010) dan luas wilayah 3 kali Pulau Jawa sebenarnya masih sangat membutuhkan program ini. Kini eks lokasi transmigrasi telah menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (growth center), pusat-pusat pengembangan daerah otonomi baru (kabupaten), lumbung makan bagi masyarakat kota, meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam,   pusat-pusat  penyebaran inovasi baru budidaya pertanian ke masyarakat asli,  sebagai “sabuk pengaman” daerah perbatasan, penguatan pertahanan keamanan negara, dan keuntungan lainnya. Tetapi bagi sebagian kelompok masyarakat menyatakan bahwa program ini tidak ada gunanya, menyengsarakan, memiskinkan, memarginalkan, dan membuat orang asli menjadi semakin   susah hidup. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua tentang pembangunan kependudukan (transmigrasi) sudah tidak memungkinkan lagi pengembangan transmigrasi di tanah Papua selama otonomi khusus, kecuali ada perubahan Perdasi tersebut.   

  

8.      Bagaimana pendapat Bapak mengenai urbanisasi? Dari kacamata kependudukan, mengapa terjadi urbanisasi? 

  

Kalau urbanisasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota maka faktor penyebab urbanisasi beragam dan kompleks. Proses migrasi desa-kota dipengaruhi;  1) faktor-faktor di desa (mis. kemiskinan, kekeringan, lahan sempit), 2) faktor-faktor di kota (mis. kesempatan kerja, pendapatan, fasilitas sosial, kemegahan), 3) faktor-faktor penghalang (mis. biaya, jarak), dan 4)  faktor-faktor  pribadi (mis. penakut, berani, tertekan). Faktor-faktor di desa dan kota bersifat positif, negatif, dan netral. Faktor positif di desa akan menghambat orang ke kota, dan faktor negatif akan mendorong orang melakukan migrasi ke kota. Faktor positif (mis. keluarga, lahan subur, kenyamanan) di desa akan menahan seseorang bermigrasi. Faktor penghalang (mis. biaya, transportasi, aksesibilitas, kepribadian) tergantung pada kesukaran-kesukaran yang merintangi migran, walaupun demikian masih banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan migrasi atau tidak, tetapi dari dulu hingga sekarang motif ekonomi (pekerjaan dan pendapatan) merupakan dorongan utama orang bermigrasi.    

  

9.      Selain faktor ekonomi, adakah faktor lain yang mendorong masyarakat desa untuk merantau ke kota? Bisa Bapak jelaskan lebih jauh? 

  

Banyak faktor non-ekonomi penyebab orang desa merantau ke kota, seperti;   membaiknya sarana dan prasarana transportasi,  perkembangan industri dan perdagangan, kondisi desa yang tidak nyaman,  ada suasana intimidasi,  lahan pertanian yang semakin sempit dan tidak subur,  adat istiadat yang mengekang, adanya migran potensial, saluran migrasi, informasi positif terhadap keadaan di kota, mekanisme di daerah perkotaan, proses pembangunan berbagai bidang  (teknologi, transportasi, komunikasi, pendidikan, dan lain sebagainya) telah menciptakan terobosan  terhadap isolasi, membawa daerah pedesaan terbuka dengan daerah perkotaan, berkurangnya sub-sistem pengawasan di desa, serta mempertajam kesadaran dan hasrat orang desa akan barang dan jasa yang ada di daerah perkotaan. Untuk mencapainya, penduduk desa harus meningkatkan hasil pertaniannya dan masuk kedalam jaringan pertukaran dengan penduduk kota. Jika tidak demikian mereka dapat bergerak ke kota untuk menjual tenaganya guna memperoleh upah yang akan dipakai membeli barang dan jasa. Inilah yang dinamakan lingkungan dimana sistem migrasi desa-kota berlangsung. Lingkungan ini merangsang orang desa untuk menginginkan perubahan di tempat asli (desa), serta merupakan alasan bagi kegiatan ekonominya, dan konsekwensinya adalah menentukan volume, karakteristik, dan urgensi migrasi desa-kota. Sebenarnya urbanisasi itu juga ada gunanya misalnya akan merubah cara pikir, berkembangnya cita-cita, proses remittance (dikirimnya uang, barang, informasi) dari kota ke desa, mengatasi pengangguran di desa, dan lainnya.   

  

10.  Ada sementara pihak berpendapat bahwa budaya gotong royong dan kekeluargaan yang masih kuat di desa mengakibatkan sektor jasa dan usaha informal tidak bisa berkembang di desa. Apakah Bapak sependapat bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab urbanisasi? Mengapa? 

  

Dalam pemahaman saya gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi (mis.  bercocok tanam di sawah di Jawa). Untuk keperluan itu seorang petani atau kepala keluarga meminta, dengan adat sopan santun  yang sudah tetap, beberapa orang lain sedesanya untuk membantunya (mis. memperbaiki jembatan, jalan, saluran air, mencangkul, membajak, membangun rumah, kedukaan). Sipeminta bantuan hanya menyediakan makan dan minum. Budaya gotong royong dan kekeluargaan ini bisa ditemukan pada hampir setiap daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara lainpun ada.  Tetapi ketika nilai uang masuk dalam sistem kehidupan masyarakat desa maka nilai budaya ini mulai memudar. Jenis gotongroyong berdasarkan fungsinya dapat dibedakan; (1) gotong royong yang bersifat jaminan sosial yaitu dalam bentuk tolong menolong, dan (2) gotong royong yang bersifat umum yaitu ditujukan untuk kepentingan umum, misalnya perbaikan jembatan, saluran air, dan lain-lain. Dalam pemahaman demikian maka budaya ini bisa secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi sektor jasa dan usaha informal di desa. Tetapi ada sejumlah nilai positif lain yang perlu diperhitungkan.  Para leluhur kita membuat filosofi hidup bahwa; manusia tidak hidup sendiri di dunia ini,  manusia itu tergantung dalam segala aspek kehidupannya kepada sesamanya, manusia harus berusaha menjaga hubungan baik dengan sesamanya, terdorong oleh jiwa sama-rata sama-rasa, serta manusia selalu berusaha untuk sedapat mungkin  bersifat conform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komuniti, terdorong oleh jiwa sama-tinggi sama-rendah.  

Dalam kondisi masyarakat desa Indonesia seperti sekarang maka budaya ini dibutuhkan. Gotong royong mengandung filosofi hidup yang hebat tetapi mulai redup seiring masuknya nilai budaya baru yang dinilai lebih bagus  generasi kini.  Penelitian mengetahui  sejauhmana pengaruh gotong royong terhadap proses migrasi dewsa-kota belum pernah saya lakukan dan baca, masih perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara budaya gotong royong di desa dengan proses migrasi penduduk desa ke kota.      

  

11.  Jika demikian, apa yang harus dilakukan untuk mengurangi arus urbanisasi? 

  

Pembangunan pedesaan harus lebih diperhatikan pemerintah. Minimalisasi kesenjangan antara desa dan kota. Alokasikan dana pembangunan pedesaan yang lebih besar.  Selama masih terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara desa dan kota maka proses migrasi desa ke kota akan terus berlangsung bahkan meningkat. Perhatikan saja bagaimana Jakarta diserbu oleh orang-orang  desa sejak dulu hingga sekarang, demikian pula yang terjadi pada kota-kota di Papua. Bangun fasilitas pendidikan yang layak bagi kebanyakan anak desa bangsa ini.  Bangun layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat pedesaan. Kembangkan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Perbaiki infrastruktur dasar pedesaan. Bangun usaha-usaha ekonomi kecil dan menengah berbasis potensi sumberdaya alam masing-masing desa. Gali dan kembangkan berbagai program pendidikan dan ketrampilan berbasis pemanfaatan sumberdaya lokal. Berikan rakyat desa inovasi-inovasi sesuai dengan potensi yang ada di desanya. Jadikan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi sumber daya alamnya.  Kembangkan sumber-sumber informasi dan inovasi bagi masyarakat desa. Minimalisasi hambatan berlangsungnya difusi inovasi budi daya pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kecil-menengah dalam kehidupan masyarakat. Berikan modal bagi orang kampung yang memiliki potensi mengembangkan berbagai usaha ekonomi. Sebarkan para penyuluh lapangan dalam berbagai bidang usaha agar masyarakat desa memiliki tambahan pengetahuan dan ketrampilan untuk mengembangkan usaha keluarga. Sebarkan benin-benih unggul kepada masyarakat. Hanya dengan itu pemerintah dapat menahan atau mengurangi penduduk desa tidak bermigrasi ke kota.  

  

12.  Nilai strategis apa yang dapat didayagunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di pedesaan, terkait dengan penerapan otonomi daerah?  

  

Otonomi daerah memberikan kekuasaan dan peluang kepada daerah untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan di daerahnya. Pembangunan perlu dimulai dari desa ke kota, karena selama ini sudah dari kota ke desa. Di Papua, beberapa kabupaten sudah mencanangkan pembangunan dari kampung. Pemerintah Provinsi Papua  misalnya kini mencanangkan pembangunan RESPEK, dimana setiap kampung diberikan 100 juta setiap tahun, belum dana-dana lainnya, ada kampung penduduknya hanya 25 kepala keluarga. Pembangunan harusnya dimulai dari kampung karena disanalah ¾ penduduk Indonesia berada dan hidup dalam keadaan miskin. Bila tidak maka orang desa akan selamanya hanya menjadi penonton, serta jangan heran kalau proses migrasi desa ke kota di Indonesia akan terus berlangsung bahkan meningkat. Gali dan manfaatkan potensi pedesaan sebagai dasar pembangunan masyarakat pedesaan.   

  

13.  Khusus untuk pembangunan pedesaan di Papua, apa catatan dan masukan dari Bapak? 

  

Pembangunan pedesaan di Papua harusnya sedikit berbeda dengan desa (disebut kampung di Papua) Indonesia lainnya. Taraf budaya masyarakat kampung masih banyak berada pada periode “jaman batu”. Diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih mengutamakan program pembangunan yang bertujuan memberikan pengenalan diri dalam konteks pembangunan nasional. Keterisolasian, keterpencilan, dan ketertinggalan budaya masyarakat kampung yang hampir semuanya orang asli Papua dari dunia (budaya) luar merupakan hambatan pembangunan yang tidak mudah ditangani. Dalam kondisi demikian program pembangunan perlu lebih memperhatikan atau ditujukan pada generasi muda dan anak-anaknya, terutama program pendidikan dan kesehatan. Era otsus sesungguhnya telah mencanangkan 4 (empat) program prioritas pembangunan yaitu pendidikian, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastuktur dasar. Kalau saja program-progran utama ini dilaksanakan secara baik maka akan terjadi perbaikan kehidupan masyarakat kampung yang lebih cepat. Persoalannya dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan amanah pasal-pasal dalam UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, misalnya Otsus mengamahkan dana pendidikan 20 % dari dana Otsus tetapi pelaksanannya tidak demikian, dan lainnya. Pelaksanaan Otsus selama lebih dari 8 tahun dengan dana tiga puluh triliun lebih (Provinsi Papua dan Papua Barat) setiap tahun untuk penduduk hanya ± 2,7 juta jiwa (2010) belum menunjukkan perubahan/perbaikan kehidupan masyarakat kampung secara signifikan. Dewan Adat Papua secara politik sudah mengembalikan Otsus ke pemerintah pusat karena dinilai telah gagal. Pemerintah daerah kini sedang melaksanakan program RESPEK dengan memberikan dana 100 juta setiap desa (kampung), belum termasuk dana-dana lainnya. Walaupun hasilnya mulai nampak tetapi  kadang mengalami hambatan dari sisi kinerja lembaga pemerintah daerah, sangat lemahnya aparatur kampung, sikap, dan perilaku korupsi, lemahnya pengawasan, dan aspek pertanggungjawaban. Pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah ini supaya melaksanakan program pembangunan di Papua sebagaimana diamanahkan undang-undang Otsus. 

Otonomi Desa di Indonesia: Otonomi Asli atau Tidak Asli Lagi?

 

 

 

 

 

 

Achmad Nurmandi

Latar Belakang

Sejak berlakunya UU No. 32./2004 dan UU 33/2004, implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah. Disamping menempatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi, Pemerintah juga memandang bahwa Desa sudah saatnya melaksanakan otonominya selaian otonomi asli yang ada selama ini. Sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni Provinsi memiliki otonomi terbatas. Kabupaten/Kota memiliki otonomi luas dan Desa memiliki otonomi asli.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa  desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya. Yang menjadi pertanyaan apakah otonomi asli sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tersebut masih ada di desa-desa Indonesia. Transformasi sosial ekonomi selama enam puluh (60) tahun sejak Indonesia merdeka menyebabkan banyak perubahan yang signifikan pada praktek penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagian besar desa-desa di pulau Jawa telah mengalami perubahan ruang menjadi kota atau desa-kota. [1] Sementara itu sebagian besar desa-desa di pulau Sumatera mengalami trasnformasi menjadi desa industri perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet.  Perubahan struktur ekonomi desa kontemporer ini menyebabkan urusan-urusan pemerintah desa pun mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.  Kewenangan atau urusan desa yang dulunya dikenal dengan otonomi asli pun menjadi hilang dan atau mengalami perubahan bentuk.

 Dari paparan tersebut diatas makalah ini berusaha untuk menjawab penting yang menggelitik para pengambil kebijakan atau praktisi adalah bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Otonomi Desa di Indonesia? Apakah masih ada otonomi asli yang dilaksanakan oleh desa-desa di Indonesia?  Data yang dipaparkan dalam paper ini adalah data yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 2005 yang dilakukan penulis sebagai tugas yang diberikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang ) Provinsi Riau.

Kewenangan Desa

Dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup  (1) urusan pemerintahan  yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, (3) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir (4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

 
 

Dalam pengaturan perundangan, pemerintah desa selalu disebutkan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu kepala pemerintahan dan wakil-wakil rakyat. Dalam UU No. 19 tahun 1965 pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Musyawarah Desa, dan pada UU No. 5 tahun 1979 pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Sedangkan di bawah UU No. 22 tahun 1999 pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, dan Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa dan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa

            Dari keempat UU tersebut kelihatannya terjadi “fluktuasi” otonomi desa. Pada UU yang pertama disebutkan adanya badan musyawarah desa yang secara tegas sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga masyarakat; sementara pada UU yang kedua LMD hanyalah lembaga musyawarah yang anggota-anggotanya tidak dipilih oleh rakyat akan tetapi diangkat lebih karena pilihan atau penunjukan Kepala Desa sendiri dan Kepala Desa secara otomatis menjadi ketua LMD. Lain halnya pada UU No. 22 tahun 1999 dimana otonomi desa sedemikian luasnya, sehingga desa diberikan keleluasaan untuk mengadakan kegitan yang dapat dipakai untuk meningkatkan dan mendapatkan hasil-hasil atau dana yang bisa dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatannya.

            Demikian halnya pada UU No. 32 Tahun 2004, lembaga musyawarah desa berubah menjadi badan permusyawaratan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyatukan aspirasi masyarakat. Anggota badan permusyawaratan desa aadalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Selain Badan Permusyawaratan Desa menurut undang-undang ini juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, lembaga ini bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. 

Pencermatan lebih mendalam menunjukkan bahwa konflik penguasaan kewenangan terutama disebabkan karena adanya kewenangan yang menghasilkan penerimaan, yaitu adanya kecenderungan perebutan kewenangan antar tingkatan pemerintahan untuk memperoleh sumber-sumber keuangan yang berasal dari kewenangan tersebut. Kewenangan-kewenangan yang menghasilkan sumber penerimaan cenderung bermasalah, sedangkan kewenangan yang kurang menghasilkan penerimaan  dan atau memerlukan biaya cenderung untuk dihindari.

Friksi  pada dasarnya berpangkal dari siapa yang mempunyai kewenangan secara hukum atas hal yang disengketakan tersebut.  Motif utama yang mendorong bukanlah persoalan untuk memberikan pelayanan masyarakat pada hal yang disengketakan tersebut, namun lebih pada bagaimana menguasai sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan dari kewenangan yang disengketakan tersebut. Daerah menganggap bahwa dengan adanya otonomi maka kebutuhan uang mereka menjadi tidak terbatas, sedangkan PAD dan DAU terbatas sehingga hal tersebut menarik mereka untuk menambah sumber-sumber penerimaan dari penguasaan obyek-obyek yang dapat menghasilkan tambahan penerimaan daerah.

Analisis yang lebih fundamental mengindikasikan bahwa keberadaan unit pemerintahan daerah bertujuan unuk melayani kebutuhan masyarakat (public service). Ini berarti tiap daerah akan mempunyai keunikan sendiri-sendiri baik dari aspek penduduk, maupun karakter geografisnya. Masyarakat pantai dengan mata pencaharian utama di perikanan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, ataupun masyarakat pedalaman. Masyarakat pedesaan akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat daerah perkotaan. Apabila keberadaan Pemda untuk melayani kebutuhan masyarakat, maka konsekuensinya urusan yang dilimpahkanpun seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utama penduduknya. Adalah sangat tidak logis apabila di sebuah daerah kota sekarang ini masih dijumpai urusan-urusan pertanian, perikanan, peternakan, dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan primer. Pelimpahan urusan otonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu analisis kebutuhan (need assessment) merupakan suatu keharusan sebelum urusan itu diserahkan ke suatu daerah otonom.

Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal yaitu :

a)      Kebutuhan dasar (basic needs) seperti air, kesehatan, pendidikan, linkungan, keamanan, dsb;

b)      Kebutuhan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya;

Dalam konteks otonomi, daerah dan desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan diatas. Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama diseluruh Indonesia hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter daerah, pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian penduduk.

Berbeda dengan negara maju dimana pembangunan usaha sebagian besar sudah dijalankan oleh pihak swasta, maka di Negara Indonesia sebagai negara berkembang, peran pemerintah masih sangat diharapkan untuk menggerakkan usaha masyarakat. Kewenangan untuk menggerakkan usaha atau ekonomi masyarakat masih sangat diharapkan dari pemerintah. Pemda di negara maju lebih beerorientasi untuk menyediakan kebutuhan dasar (basic services) masyarakat. Untuk itu, maka Pemda di Indonesia mempunyai kewenangan (otonomi) untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.

Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :

a)      Economies of scale :  bahwa penyerahan urusan itu akan menciptakan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraanya. Ini berkaitaan dengan economies of scale (skala ekonomis) dalam pemberian pelayanan tersebut. Untuk itu harus ada kesesuaian antara skala ekonomis dengan catchment area (cakupan daerah pelayanan). Persoalannya adalah sejauhmana skala ekonomis itu sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi Pemda yang sudah ada. Makin luas wilayah yang diperlukan untuk mencapai skala ekonomis akan makin tinggi otoritas yang diperlukan. Bandara dan pelabuhan yang cakupan pelayanannya antar provinsi adalah menjadi tanggung jawab nasional.

b)      Akuntabilitas : bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pemda pada masyarakat. Ini berarti bagaimana mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Makin dekat unit pemerintaahan yang memberikan pelayanan kepada masyaarakat akan makin mendukung akuntabilitas.

c)      Eksternalitas : dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang memerlukan pelayanan tersebut. Eksternalitas sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut. Contoh, sungai atau hutan yang mempunyai eksternalitas regional seyogyanya menjadi tanggung jawab Provinsi untuk mengurusnya.

Potret Otonomi Desa di Provinsi Riau

       a.  Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian deskriptif eksploratif yang dalam penelitian seperti ini, pengetahuan mengenai persoalan atau fenomena yang akan diteliti masih sangat kurang atau sama sekali belum ada, oleh karena itu perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengeksplorasi data melalui depth interview dan kemudian mendeskripsikannya.

  1. b.      Unit  Analisis dan Wilayah Penelitian

Unit analisis yang diteliti adalah desa sebagai suatu unit pemerintahan di tingkat yang paling bawah yang dibagi pada beberapa kecamatan yang diambil secara random. Wilayah penelitian akan meliputi beberapa desa di Provinsi Riau yang berjumlah sebanyak 1318 desa pada tahun akhir tahun 2005. Dari jumlah populasi tersebut, diambil minimal 5% sebagai desa sampel, yang selanjutnya dipilih secara systimatic random sampling. Dari populasi yang ada desa-desa yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:Jumlah desa yang dijadikan sampel berjumlah 71 desa atau 5% dari jumlah populasi dengan rincian sebagai berikut

Otonomi Desa Kontemporer: Otonomi Asli atau Tidak Asli?

            Instrumen penelitian bertujuan untuk mendeteksi urusan-urusan pemerintahan  apa saja yang masih dilakukan atau menjadi kewenangan pemerintah desa; apakah masih ada urusan asal usul, dan jika ada bagaimana pelaksanaannya? Sebagai contoh urusan atau kewenangan kehutanan dapat dilihat dari data dalam table berikut.

Dari table data dan wawancara langsung di lapangan terlihat bahwa kewenangan bidang kehutanan dalam hal ini, kewenangan asli desa tidak ada lagi. Dari mereka yang menjawab “ya” dalam pelaksanaan kewenangan/urusan kehutanan ini, mereka hanya melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah kabupaten bahkan pemerintah pusat. Pengelohan hutan desa yang merupakan urusan otonomi asli desa sudah tidak ada lagi. Pengolahan hutan sudah menjadi urusan pemerintah pusat sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Jadi, kita melihat kasus per kasus dari semua urusan, mulai pertanian hingga bidang otonomi pemerintahan, sifat tugas pembantuan yang diberikan dapat dikatakan sebagai “tugas pembantuan semu”. Bukan merupakan tugas pembantuan yang sepenuhnya diserahkan kepada desa untuk mengatur dan mengelola pelaksanaan tugas. Jika ini diteruskan dari tahun ke tahun, slogan otonomi desa yang bermuara kepada pemberdayaan masyarakat desa hanya akan menjadi “otonomi desa tidak asli lagi”.

 

Dalam sektor pendidikan yang merupakan cara untuk meningkatan kualitas penduduk dalam menghadapi era persaingan masa depan, belum mampu dilaksanakan secara maksimal, keterbatasan dana dan SDM menjadi alasan dalam melaksanakan program ini.

 


[1] Istilah desa-kota diperkenalkan oleh Terry McGee (1998), ahli geografi dari Kanada, yang menunjukkan percampuran antara ciri-ciri desa dan kota pada pemanfaatan lahan. Sebagian lahan dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan berdampingan dengan kegiatan pertanian. Pekerja masyarakat desa  pun mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri, seperti pekerja pabrik, sektor informal, sektor transportasi dan sektor keuangan.

[2] Lihat Soetardjo Koesoemo, Desa, Djembatan, 1978.

Desa dan Pendekatan Pembangunan yang Relevan

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh Zamruddin Hasid *)

 Desa harus jadi kekuatan ekonomi
Agar warganya tak hijrah ke kota
Sepinya desa adalah modal utama
Untuk bekerja dan mengembangkan diri

Walau lahan sudah menjadi milik kota
Bukan berarti desa lemah tak berdaya
Desa adalah kekuatan sejati
Negara harus berpihak pada para petani …

(Dikutip dari Lagu Desa, karya Iwan Fals, 2005)

 

SEBUAH negara meliputi kumpulan wilayah perdesaan dan perkotaan, bahkan Indonesia yang memiliki wilayah yang cukup luas, dibangun dan bergantung dari wilayah perdesaan. Desa diibaratkan sebuah sumber yang memercikkan “segala potensi alam” yang dikelola oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Petani, berharap banyak dari alam. Penambang, berburu isi dari alam. Pelaut (nelayan), pergi berlayar mendapatkan hasil tangkapan dari alam. Warga kota mengharapkan hasil alam dari desa (dari sektor pertanian) berupa bahan makanan (food) dan bahan mentah (raw material). Dan, semua bermula dari wilayah desa dan pesisir.

Di luar dari segenap urgensi keberadaan dan potensi alam yang dimilikinya, Desa identik dengan ketertinggalan. Kita bisa menyimak betapa mirisnya kehidupan perdesaan di daerah terpencil, misalnya Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara. Bahkan di wilayah maju seperti Pulau Jawa, wilayah desa pun masih terbelakang. Betapa akses dasar begitu minim, yang membuat orang-orang tak berdaya mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya. Namun, sebaliknya kota begitu digdayanya. Infrastruktur massif di mana-mana. Gedung tinggi menjulang, hiruk pikuk manusia berseliweran, hingga kriminalitas.

Ketertinggalan desa, secara konseptual disebabkan model pembangunan yang belum tepat. Pola pembangunan trickle down effect yang difokuskan ke wilayah perkotaan memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang fantastis. Sayangnya, biaya opportunitas yang dikorbankan adalah ketertinggalan wilayah lain, utamanya adalah wilayah perdesaan. Desa yang mayoritas mengandalkan sektor ekonomi primer/tradisional (pertanian dalam arti luas) justru termarjinalkan oleh kebijaksanaan ekonomi moderen.

Efek pertumbuhan di perkotaan, mendorong warga desa—yang produktif—, berpikir realistis: mengadu nasib ke kota (urbanisasi). Praktis, tenaga produktif desa yang merupakan motor penggerak pembangunan desa lenyap. Beberapa penelitian juga menemukan fakta kurang berkembangnya kesempatan kerja dan rendahnya produktivitas kerja di sektor ekonomi pedesaan berdampak mengalirnya tenaga kerja usia muda terdidik ke wilayah perkotaan (Spare and Haris, 1986; Manning 1992). Salah satu penyebab lambannya peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah lambanya peningkatan upah riil buruh pertanian (Manning dan Jayasuria, 1996 ; White, 1992) atau mengalami stagnasi, sementara itu upah riil non tani terus mengalami penurunan (Erwidodo dkk, 1993).

 

Kondisi demikian akhirnya hanya menyisakan angkatan kerja yang belum layak kerja atau tak punya keterampilan memadai. Sektor ekonomi yang tidak didukung sarana dan tenaga kerja memadai, praktis pula hanya menghasilkan produktivitas (nilai tambah) yang kecil dan menimbulkan kemiskinan. Sudah mafhum, bahwa realitas kemiskinan di negara ini direpresentasikan di perdesaan. Umumnya mereka menjadi petani buruh atau pekerja serabutan di luar pertanian. Banyak juga dari mereka jadi pekerja bebas (self employed), melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dengan kondisi demikian—keterampilan dan lapangan kerja sangat limited—, maka upah sangat rendah.

Desa dan Hegemoni Sistem Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis yang menjadi tools pembangunan modern khususnya di perkotaan sekarang ini, sejujurnya—disadari atau tidak—menghambat perkembangan desa. Desa hanya dijadikan wilayah penjajahan gaya baru di mana segala potensinya (hasil alamnya) digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kota melalui transaksi perdagangan. Serupa yang dikatakan Sri Edi Swasono, “Ekonomi rakyat yang low cost mendukung (mensubsidi) ekonomi besar di atasnya yang high-cost” (Lihat “Pembangunan Menggusur Orang Miskin, Bukan Menggusur Kemiskinan – http://www.ekonomirakyat.org).

Harus kita sadari, ketertinggalan pembangunan di perdesaan muncul dari kekecewaan juga kecemburuan masyarakat perdesaan terhadap moderennya kota. Inilah mengapa banyak sekali program-program pemerintah yang kurang mendapat perhatian. Lantas, bisakah dengan keadaan demikian pembangunan desa akan berhasil?

Idealnya, harus ada sebuah keseimbangan antara pembangunan di perkotaan (urban) dan pembangunan di perdesaan (rural), terutama sekali juga antara pembangunan sektor industri dan sektor pertanian. Istilah pertanian tetap relevan dan pembangunan pertanian tetap merupakan bagian dari pembangunan perdesaan (rural development) yang menekankan pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, termasuk di antaranya petani.

Strategi Membangun Desa: Fakta Empiris dan Kegagalannya?

Jika dilihat secara empiris. Pemerintah sejak era Orde Baru (Pelita IV), sebenarnya telah mendorong sebuah program yang sangat baik: Penempatan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (S-P3). Pemerintah sudah menerjunkan lebih dari 4000-an sarjana ke desa dengan harapan mereka dapat menjadi motivator, menciptakan lapangan kerja, menyuluh warga desa, mendidik warga terkait industri rumah tangga, sampai kepada pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kelemahan dari program ini karena para sarjana yang dikirimkan ke desa justru enggan. Hal ini disebabkan, rendahnya upah kerja yang terdapat di perdesaan dan faktor psikologis lulusan sarjana yang umumnya “gengsi” bekerja di desa. Akibatnya para sarjana yang semula diharapkan menggerakkan pembangunan desa justru kembali berurbanisasi ke kota (back to urban).

Pemerintah juga menggadang-gadang program Inpres Desa Tertinggal (IDT), sekitar awal tahun 1993. Semacam upaya dari pemerintah untuk membangun secara “spontan” desa-desa yang tertinggal. Tujuannya untuk memutus arus lingkaran setan kemiskinan, dengan pemberian bantuan modal dan proses perubahan (transformasi struktural) lingkungan orang-orang miskin di perdesaan. Diharapkan program IDT ini menjadi stimulan atau perangsang kegiatan pemberdayaan ekonomi desa ke tahap yang lebih maju.

Kegagalan program IDT ini disebabkan terlalu fokus kepada variabel ekonomi. Melalui pendekatan ekonomi yang berkisar soal pemberian pinjaman uang/bantuan fisik. Tanpa melihat kesiapan warga, pemahamannya, dan pengawasannya. Variabel lain yang sebenarnya turut berperan seperti nilai moral, sikap budaya, kondisi politik, dan kelembagaan, justru kerap dikesampingkan. Akibatnya, masyarakat tidak mampu mendinamisasikan segenap potensinya. Strategi yang tepat adalah terlebih dahulu membangun sikap dan pemahaman (character building) masyarakat desa melalui program non-ekonomi seperti sosial kultural dan infrastruktur.

Pendekatan Relevan Membangun Desa

Penulis merasa yakin bahwa membangun desa harus dimulai dari perubahan paradigma. Desa jangan diidentikkan suatu entitas yang “senantiasa” tertinggal dalam segala hal. Persepsi desa tertinggal, harus diubah menjadi desa yang memiliki segenap potensi, masyarakat yang punya semangat kemajuan. Desa perlu dimoderenisasi, namun tidak meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional dan kearifan lokal (local wisdom).

Desa yang moderen tampak dari tersedianya sarana-prasarana, infrastruktur, dan akses dasar yang menunjang masyarakatnya memiliki kapabilitas untuk hidup dengan kualitas lebih baik dan dapat mengaktualisasikan segenap potensinya. Masyarakatnya secara umum memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pangan, kesehatan dan gizi, pendidikan, perumahan dan lingkungan hidup atau dengan kata lain kuat dari segi ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan dan politik.

Pembangunan desa juga merupakan pembangunan masyarakatnya (community development). Sehingga fokus pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas mutu manusia yang berdiam di desa. Utamanya adalah meningkatkan pelayanan pendidikan (dasar dan menengah) dan pelayanan kesehatan (gizi).

Wilayah perdesaan yang selama ini juga sangat kental dengan sektor pertanian sebagai urat nadi penggerak perekonomian, sebaiknya dimodifikasi dengan pembaharuan teknologi. Modifikasi bukan berarti mengganti sektor ini ke sektor lain yang lebih “menjanjikan”, tetapi menjadikan sektor ini lebih berorientasi ke bisnis (agribisnis) berbasis technology oriented sehingga produktivitas mengalami peningkatan.

Salah satu contoh pendekatan pembangunan perdesaan di sektor pertanian (sub-sektor peternakan) adalah Program Sarjana Membangun Desa (SMD). Kementerian Pertanian RI, melalui Direktorat Jenderal Peternakan. Program SMD ini merupakan pemberdayaan kelompok peternak yang akan melalui pendampingan kelompok sekaligus penyaluran dana penguatan modal usaha. Tujuan program ini untuk memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha peternakan; meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak; meningkatkan kemandirian dan kerja sama kelompok; mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis muda dan terdidik pada usaha peternakan; mengembangkan sentra-sentra kawasan usaha peternakan. Adapun sasaran pelaksanaan kegiatan Sarjana Membangun Desa Tahun 2010 ditargetkan 700 Sarjana dan 700 Kelompok.

Pada tingkat mikro, ketersediaan tenaga kerja di perdesaan hendaknya terus diberdayakan dalam suatu wadah yang dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan didukung oleh pembangunan pertanian yang spesifik lokasi dan mempunyai daya saing yang tinggi, serta pengembangan sektor non-pertanian yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dalam bidang ekonomi, usaha dan pekerjaan masyarakat diarahkan pada peningkatan local productivity secara kontinyu, sehingga mampu menciptakan keuntungan dan meningkatkan tabungan masyarakat di pedesaan. Dalam hal ini, penguasaan teknologi dan keterampilan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial pada wilayah perdesaan.

Namun demikian, pembangunan pertanian di perdesaan dengan basis agribisnis ini juga tidak perlu berlebihan. Karena akan berakibat berkurangnya perhatian kita pada petani-petani kecil, petani gurem, dan buruh-buruh tani yang miskin, penyakap, petani penggarap, dan lain-lain yang kegiatannya tidak merupakan bisnis. Keberadaan mereka ini masih banyak sekali, dan merekalah penduduk miskin di perdesaan kita yang membutuhkan perhatian dan pemihakan para pakar terutama pakar-pakar pertanian dan ekonomi pertanian. Pakar-pakar agribisnis rupanya lebih memikirkan bisnis pertanian, yaitu segala sesuatu yang harus dihitung keuntungan dan kerugiannya, efisiensinya, dan sama sekali tidak memikirkan keadilan dan moral manusianya. Pembangunan pertanian harus berarti pembaruan penataan pertanian yang menyumbang pada upaya mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung di perdesaan.

 

Indonesia merupakan negara kepulauan di mana ada lima pulau besar yang menghuni wilayahnya yaitu Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Karakteristik dan potensi dari wilayah tersebut tentu saja memiliki “keunikan” tersendiri khususnya wilayah perdesaannya. Karena itu, pembangunan perdesaan di Indonesia sebaiknya tidak digeneralisasi, tetapi dispesifikasikan sesuai dengan kondisi wilayah perdesaan masing-masing. Karena berbeda pulau, berbeda karakter.

 

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah, menandai dimulainya kewenangan daerah secara otonom dalam membangun daerahnya. Salah satu cara atau pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam membangun wilayah perdesaan adalah melibatkan seluruh stakeholder daerah, mengingat kemampuan pemerintah daerah—khususnya keuangan— sangat terbatas. Misalnya bekerjasama dengan sejumlah perusahaan besar untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengawasan dana-dana corporate social responsibility (CSR) khususnya yang ditujukan bagi pembangunan wilayah perdesaan.

 

Program kerja sebaiknya difokuskan pada pemberdayaan dan perbaikan ekonomi rakyat yang diawali perubahan pola pikir masyarakat (manusia), karena akan langsung mempengaruhi perbaikan kondisi kesejahteraan sosial secara umum. Indikatornya adalah peningkatan pendapatan perkapita. Untuk melakukan usaha perbaikan ekonomi masyarakat, pemerintah perlu secara rinci fokus kepada program yang jelas berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan status sosial masyarakat perdesaan di daerahnya. Jadi di masa mendatang, sasaran pembangunan pemerintah daerah pada wilayah pedesaan hendaknya difokuskan pada tiga determinan pokok, yaitu pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan status kesehatan.

 *) Zamruddin Hasid, Guru Besar Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.

PERAN ORGANISASI MAHASISWA DALAM PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Oleh : Rendra Falentino

(Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia)

Sejarah mencatat bahwa pergerakan kebangsaan menuju Indonesia merdeka tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik. Tidak dapat pula dipungkiri bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemuda, memiliki peran yang sangat dominan dalam mendirikan partai politik yang revolusioner guna merebut kemerdekaan Indonesia.

Pendirian partai politik di Indonesia pra kemerdekaan, memiliki sejarah yang berbeda dengan pendirian partai politik di Eropa Barat pada abad ke-18. Perbedaan sejarah inilah yang membuat partai politik di Indonesia, memiliki karakter yang berbeda dengan partai politik di Eropa Barat. Karakter kebangsaan yang kuat didukung dengan pergerakan revolusioner kelompok muda, merupakan ciri tersendiri dari partai politik di Indonesia pada saat itu.

 

Sejarah Pendirian Partai Politik

Pada mulanya partai politik di Eropa Barat didirikan oleh kelompok-kelompok politik didalam parlemen dalam rangka memperjuangkan kepentingannya. Namun seiring dengan perkembangan sistem politik pada saat itu, dimana hak pilih diberikan kepada masyarakat, maka pada abad ke-19 kelompok-kelompok politik didalam parlemen mendirikan partai politik diluar parlemen, dengan tujuan mengumpulkan suara masyarakat yang menjadi pendukungnya. Partai-partai ini tidak memiliki ideologi, tidak memiliki program politik yang jelas, dan hanya bekerja secara aktif menjelang pemilihan umum dengan target memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Partai politik dengan karakter demikian dikenal sebagai ‘partai massa’.

Namun pada perkembangan berikutnya, muncul partai politik yang didirikan oleh masyarakat dengan karakter yang berbeda. Partai-partai ini memiliki ideologi, doktrin, program politik yang jelas, selektif dalam rekruitmen, dan melakukan pendidikan kader. Partai politik dengan karakter demikian dikenal sebagai ‘partai kader’.

Sementara di Indonesia, George Mc Turnan Kahin dalam bukunya yang berjudul “Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia” menyatakan bahwa partai politik pertama kali didirikan pada tahun 1912. Partai yang diberi nama Nationale Indische Partij (NIP) tersebut beranggotakan pribumi dan orang Indonesia keturunan. Pemimpin NIP adalah tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan, seperti Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Ki Hajar Dewantara dan seorang Indonesia keturunan bernama Douwes Dekker. Karena dianggap membahayakan pemertintah Hindia Belanda, akhirnya tokoh-tokoh tersebut dipenjarakan dan NIP dibubarkan.

Partai politik berikutnya yang didirikan adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), pada tahun 1920. Partai ini didirikan oleh tokoh-tokoh Sarekat Islam (SI) yang terinfiltrasi oleh Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), organisasi beraliran marxisme yang didirikan oleh kaum sosialis Belanda. Seperti NIP, PKI juga dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, diantaranya adalah Semaoen dan Tan Malaka. Partai ini kemudian berupaya melakukan revolusi terhadap pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926. Namun upaya PKI tersebut gagal. Kegagalan pemberontakan ini membuat para pemimpin PKI kemudian ditahan dan dibuang dari Indonesia.

Selanjutnya, yang penting dalam sejarah pergerakan kebangsaan untuk merebut kemerdekaan Indonesia adalah didirikannya Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai politik ini didirikan oleh pemuda-pemuda Indonesia yang baru menyelesaikan studinya. Mereka adalah anggota-anggota dari Algemene Studie Club (ASC) dan Perhimpunan  Indonesia (PI). ASC merupakan sebuah kelompok studi mahasiswa di Bandung, sementara PI merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di negara Belanda. PNI menjadi partai politik nasionalis terkuat di Indonesia dan secara terang-terangan menyatakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Salah satu tokoh PNI yang sangat gigih dalam melakukan perlawanan dan akirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah Ir. Soekarno.

 

Perbedaan Karakter

Melihat fakta-fakta sejarah tersebut, jelas ada perbedaan karakter antara partai politik yang didirikan di Eropa Barat dengan partai politik yang didirikan di Indonesia pra kemerdekaan.

Partai politik di Eropa Barat merupakan ‘partai massa’ yang didirikan oleh penguasa dan hanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Masyarakat dijadikan sebagai anggota pasif yang hanya dibutuhkan suaranya pada saat pemilihan umum, bukan sebagai kader yang terlibat aktif dalam perjuangan partai.

Sedangkan di Indonesia pada era pra kemerdekaan, partai politik merupakan ‘partai kader’ yang didirikan oleh anggota-anggota organisasi masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa. Partai dijadikan sebagai alat perjuangan untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, dengan cita-cita merebut kemerdekaan. Sementara masyarakat dilibatkan secara aktif sebagai kader partai yang turut serta dalam perjuangan partai.

 

Peran Organisasi Mahasiswa

Sebagai partai yang didirikan oleh elemen masyarakat, maka peran organisasi masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa, dalam pendirian partai politik di Indonesia pada era pra kemerdekaan sangatlah besar. Tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan yang menjadi pendiri dari partai-partai tersebut, adalah orang-orang muda yang sebelumnya merupakan anggota dari organisasi masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa. Sulit rasanya membayangkan akan terbentuk  partai-partai kader yang revolusioner, seperti PNI dan PKI, tanpa adanya organisasi seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, maupun Algemene Studie Club sebelumnya.

Organisasi Mahasiswa merupakan wadah berkumpul, mengembangkan diri, dan berjuang bagi mahasiswa. Seperti namanya, organisasi mahasiswa, maka organisasi ini bersifat eksklusif, karena membatasi keanggotaan hanya untuk mahasiswa, namun wilayah perjuangan organisasi ini bersifat inklusif. Di dalam organisasi ini, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai organisasi beserta ideologi dan doktrinnya, tetapi juga berjuang untuk mewujudkan cita-cita ideologi organisasi. Anggota organisasi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi, sebagian diantaranya memilih untuk melanjutkan perjuangannya bersama masyarakat dalam organisasi yang lebih besar seperti partai politik, untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang lebih besar lagi dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangannya.

Tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan, seperti Soekarno dan yang lainnya merupakan anggota organisasi mahasiswa yang memiliki cita-cita Indonesia merdeka, dan setelah menyelesaikan studinya memilih untuk mendirikan partai politik sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ternyata tokoh-tokoh tersebut berhasil mendirikan partai-partai kader yang revolusioner, dan berhasil merebut kemerdekaan Indonesia.

 

Partai Politik Sekarang

Seiring perjalanan waktu, karakter partai politik di Indonesia mengalami pergeseran. Karakter partai politik sekarang, telah jauh berbeda dengan partai politik yang didirikan pada era pra kemerdekaan. Dengan sistem politik yang sangat liberal, Partai politik sekarang justru cenderung memiliki karakter yang sama dengan partai politik pada mula didirikan di Eropa Barat.

Hampir semua partai di Indonesia sekarang telah berubah bentuk dari ‘partai kader’ yang revolusioner menjadi ‘partai massa’. Partai didirikan oleh penguasa dan hanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan meraih kekuasaan yang lebih besar lagi dengan melakukan penindasan terhadap bangsa sendiri. Ideologi partai hanya menjadi jargon semata, tidak memiliki doktrin dan tidak memiliki program politik yang jelas. Masyarakat bukan sebagai kader yang turut aktif dalam perjuangan politik partai, melainkan hanya dibutuhkan suaranya pada saat pemilihan umum.

Namun kondisi tersebut tidak sepatutnya dipertahankan. Jika karakter partai politik di Indonesia tidak dikembalikan seperti pada era pra kemerdekaan, maka kehancuran bangsa hanya tinggal menunggu waktu saja. Untuk merubah kondisi ini, organisasi mahasiswa dituntut lebih memperbesar lagi perannya. Anggota-anggota organisasi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan melanjutkan perjuangannya melalui partai politik semestinya dapat berperan lebih baik lagi, agar partai politik dapat terus melanjutkan revolusi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

BAGAIMANA POTRET PEMAHAMAN IDEOLOGI DALAM DIRI

Muhammad Rifai Darus,SH

(Ketua DPD KNPI Provinsi Papua)

 

 

 

 

 

 

 

Zaman semakin maju, perubahan terus berlangsung. Ada dua pilihan yang diperhadapkan, yaitu: bertahan atau terelemisasi dari proses perubahan tersebut. Sejarah dunia telah menunjukkan sering terjadi pergolokkan sosial – kemasyarakatan, antara  yang tidak merindukan perubahan (konservatif) dan yang merindukan perubahan (modernisasi).

 Sebuah kata bijak mengatakan : “tidak ada yang permanen selain perubahan”. Dan tentu saja saat yang tepat untuk berubah adalah SEKARANG. Itu juga memiliki makna : setiap kali raih peluang! Mungkin ini sekedar akronim. Namun, marilah dibayangkan, betapa berharganya waktu yang telah dilewati. Waktu tidak bisa dibeli dan tidak dapat didaur ulang. Sadar atau tidak, setuju atau tidak, segala sesuatu akan tetap berubah dan terus berubah.  Saat ini, mungkin banyak pribadi-pribadi yang terancam kehancuran karena tidak mampu menghadapi perubahan. Goethe, seorang filsuf Jerman berkata, “kita harus senantiasa berubah, memperbaharui, meremajakan diri sendiri. Kalau tidak, kita akan mengeras”.

Suatu perubahan sikap dimulai dari titik perubahan atau pembaharuan cara berpikir. Untuk mengalami terobosan baru dalam pemikiran, diperlukan suatu momentum tertentu. Suatu peristiwa, tantangan, kesulitan atau bahkan bencana sekalipun bisa menjadi sebuah peluang untuk mengalami terobosan dalam pembaharuan pikiran. Menyadari bahwa perubahan terus berlangsung, maka diperlukan adaptasi kepada perubahan tersebut. Hasil berinteraksi dan penyesuaian terhadap perubahan dapat membangun dan menyatukan pola pikir, pola sikap dan pola tindak untuk meneropong masa depan dengan visi. William James seorang psikolog mengatakan, penemuan terbesar di generasi ini ialah bahwa manusia dapat mengubah hidupnya dengan mengubah sikap berpikirnya. Cara berpikir terbentuk dari pengetahuan yang dipelajari dan pengalaman yang dialami.

Masa depan adalah sebuah impian, hari esok merupakan suatu permulaan. Meskipun senantiasa masih mengandung misteri dan seribu tanda tanya. Selagi masih dapat disebut hari esok, itu berarti masih tersedia kesempatan untuk memulai sebuah awal yang baru, suatu langkah yang lebih baik dari kemarin. Memulai momen awal selalu menimbulkan kegairahan tersendiri. Ada tantangan baru dan harapan yang terbesit dalam hati, memenuhi ruang angan-angan.

Proses regenerasi adalah sebuah siklus perubahan. Dari pendahulu kepada pendatang atau dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Timbul pertanyaan?? Siapkah sejumlah keberlanjutan dari perubahan dapat dikerjakan oleh pemuda?? Estafet pada semua lini dan aspek pasti digengam. Antara tanggung jawab dan kemampun seyogianya harus berbanding lurus. Dibutuhkan attitude, science, knowledge, skill yang profesional sehingga terwujud efektifitas, efisiensi dan produktifitas atas sejumlah peran dan tanggung jawab yang diemban dan dikerjakan. pemuda atau pelanjut dan pengisi proses perubahan adalah merupakan sebuah impian. Impian tersebut harus dibangun dalam sikap dan pemikiran visioner. Artinya, sangat dibutuhkan pemuda dengan sejumlah dreams tentang kehidupan masa kini dan yang akan datang. Dari dreams tersebut dapat membentuk struktur pikir yang handal untuk menyatukan ide – konsep – praktis.  

 Pemuda, baik secara individu atau pula berasosiasi, akan terdistribusi pada panggilan kerjanya. Suka atau tidak suka, ini era generasi muda. Angkatan yang penuh dengan kompetisi. Kesiapan diri melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan lainnya adalah modal dasar. Era kompetitif menuntut adanya kompetensi yang disertai dengan moralitas yang benar dan mentalitas yang kuat. Konstruksi pemikiran pemuda harus dibangun dalam struktur pikir yang terinternalisasi pada diri pemuda. Struktur pikir tersebut berangkat dari sebuah pembentukan integritas diri dan pemahaman ideologi yang komprehensif dan holistik. Agar ada batasan peristilah yang jelas, maka integritas dalam konsepsi sederhana dikatakan bahwa antara perkataan dan tindakan harus ada keserasian. Sedangkan ideologi merupakan ide-ide yang teratur mengenai bermacam-macam masalah politik, ekonomi dan sosial; asas haluan; pandangan hidup.      

 Ruang dan kesempatan telah ada didepan mata, raihlah! Semua pemuda sedang berada dalam sebuah perlombaan kehidupan dan hampir sebagian pemuda telah terrekrut pada dunia kerja. Realitas dunia kerja menuntut adanya akulturasi pikir dalam frame sebuah institusi atau organisasi. Melihat realita, dunia kerja yang menjanjikan adalah dunia kerja politik. Ada ekspresi, pencitraan sosial, pristise, aktualisasi diri dan juga kompensasi atas jasa yang tinggi nilainya. Terstruktur dari pusat sampai kepada daerah. Lembaga perpolitikan hampir diwarnai dengan perbandingan prosentase berimbang antara pemuda dan pendahulunya. Inilah realitas akulturasi pemikiran, interaksi – komunikasi politik, pengalaman dan kemantangan politik, quasi perpolitikan pada sisi yang lain.

Apapun wujudnya, pemuda tampil sebagai individu-individu yang dituntut meliliki komitmen dan langkah serta berdedikasi sebagai penggerak perubahan. Pemuda dan perpolitikan, harus dipahami dalam etika yang wajar, bahwa politik bukan saja teknik untuk berkuasa, tetapi yang dituntut adalah etika untuk mengabdi. Antara pemuda – ideologi – politik harus diintegrasikan menjadi kekuatan. Belajar dari pengalaman sejarah, Soekarno dulu mampu menggetarkan panggung dunia melalui pemikiran dan pidatonya karana dilandasi ideologi yang tertanam kuat. Begitu juga mahasiswa menumbangkan rezim orde baru karena dilandasi ideologi perjuangan revolusionernya.

Modernisasi telah memaksa adanya lompatan sosial, dari tradisional kepada modern. Adalah fenomena dan realitas sosial yang harus diterima. Pertanyaannya? Sejauhmana transisi yang dibangun untuk menjembatani lompatan kondisi tersebut? Siapakan yang berperan mengkonsolidasikan transisi tersebut?? Berbagai trend kehidupan, seperti pragmatisme, hedonisme, individualisme, dan borjuisme, mungkin dapat merapuhkan kebiasaan-kebiasaan yang original dan tangguh. Sikap dan pemikiran pemuda dapat saja mengalami asimilasi dan mengeser substansi ideologinya. 

 Para pemuda yang ada dalam dunia politik atau lazim disebut para politisi muda, dapat saja menuai kerapuhan ideologinya. Paradoksial antara ideologi dan efek perubahan dapat memposisikan politisi muda dalam gaya hidup yang glamour? Menikmati dalam aras sederhana, setidaknya aktivitas sosial dalam entitas dan konteks politisi muda. Mungkin saja bukan sebagai entertanier borjuis, tetapi sebagai manusia yang haus harta, tahta dan wanita dan popularitas kelas amatiran yang laten.

 Reformasi telah memberi keterbukaan dan kesempatan. Pada area politik, animo pemuda untuk terjun langsung dalam proses perpolitikan penuh dengan antusias. Saling berlomba untuk mencapai target politik dikerjakan baik secara individu tetapi juga dengan berkooperatif. Alhasilnya dapat dilihat pada lembaga legislatif dengan representasi pemuda yang hampir dominan.  Ini menandakan bahwa, pemuda bukan menjadi pendukung dan pelengkap dari pelaku politik pendahulu, tetapi pemuda menyadari bahwa terdapat sejumlah potensi yang mampu memberikan kepastian dan keunggulan yang berpihak kepada  pemuda. Dalam semangat reformasi tersebut, segala bentuk perubahan harus pelakunya adalah pemuda. Reformasi telah  menjadi titik awal kebangkitan pemuda. Afiliasi  pemuda dalam dunia politik terstruktur dari pusat sampai daerah, ini dapat memberikan kemungkinan dan juga peluang, pemuda yang berada di daerah dengan sejumlah kwalitas yang handal tidak saja berkompetisi pada wilayah politik lokal, tetapi dapat memberi kemungkinan menjadi kompetitor politik pada wilayah politik nasional.     

Wujud reformasi yang lain, telah memberikan warna dan konfigurasi politik yang tidak bias gender. Ada pemerataan dan kesempatan yang sama diberi kepada perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan berani mengaktulisasi diri. Regulasi yang diberlakukan memberikan penegasan sehingga menjamin perempuan untuk berada dalam ruang politik dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses politik. Tidak dipungkiri “tabu” politik menjadi steriotip kepada perempuan. Dalam kurun waktu yang lama perpolitikan mengalami bias gender dan perempuan hanya menjadi penyumbang suaru kepada lelaki. Reformasi yang diawaki oleh pemuda telah berimplikasi langsung kepada perempuan.

Perempuan dari segi kwalitas hampir setara dengan lelaki. Namun berbanding terbalik dengan kwantitas, bahwa perempuan mendominasi sebagai konstituen. Dari regulasi yang ada, institusi politik telah menjadi warna yang berbeda dengan adanya keterwakilan perempuan. Diharapkan bahwa ada sebuah pemahaman dan kesadaran konstituen dalam menentukan pilihan politiknya dan tidak menjadi anggapan keterwakilan perempuan hanya merupakan pelengkap dari pemberlakuan aturan.

Perempuan dan politik dapat dikatakan memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Seperti sedang dilakukan niaga politik dan telah terlihat hasilnya, keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif perlahan namun pasti mampu memberikan keyakinan dan pengaruh sehingga mendapat apresiasi tinggi dari publik. Artinya perempuan telah turut terproses dengan baik. berawal dari kemampuan membuka keterisolasian dan kesiapan diri, didukung dengan kemampuan pikir dan dinyatakan dalam tindakan untuk mempengaruhi agar mendapat dukungan serta legitimasi. Ada skeptis, bahwa perempuan belum teruji dalam perpolitikan. Menjawab hal tersebut harus dilalui dengan kerja dan peran yang mampu memposisikan perempuan sebagai corong komunikasi yang tangguh dengan sejumlah pemikiran-pemikiran yang dapat diterima dan diyakini oleh publik.

Akhirnya diketahui, bahwa lembaga legislatif didominasi oleh politisi muda. Ada sejumlah harapan ditujukan kepada politisi muda, bahwa dengan didukung semangat muda, sikap kritis, tidak terkontaminasi dan idealis, para politisi muda mampu menjadi pilar terdepan memberikan keteladanan ideologi yang mampu merubah cara pandang dalam dunia perpolitikan. Upaya mewujudkan kedewasaan (marture) dalam berpolitik adalah merupakan sebuah harapan bersama yang dinantikan dan dialami oleh publik. Setiap kompetisi politik dari pra – pasca – sesudah diharapkan dan harus diperlihatkan penuh dengan sikap kedewasaan. Pilihan politik selalu ada dan pasti berbeda, namun perbedaan tersebut tidak mesti dibedakan dalam sikap dan tindakan politik seperti pematian karakter, membatasi ruang dan pergerakan politik, menutupi akses politik, teror dan intimidasi. Beberapa hal yang disebutkan pernah menjadi kebiasaan politik sehingga membuat wajah perpolitikan jauh dari sikap kedewasaan. Perubahan yang berlangsung, telah mendorong terwujudnya cara pandang politik dengan kesantunan dan beretika. Politisi muda menjadi pilar terdepan dengan sejumlah kekuatan mendorong pentahapan politik dari delitimasi terhadap resim yang berkuasa – konsolidasi – transisi – kedewasaan (marture). Pengaruh mempengaruhi harus mampu diterjemahkan dalam rangka mengaktulisasi nilai-nilai substantif sehingga mampu mengalihkan mindset publik melalui pikir, sikap dan tindakan politik yang baru dengan lebih rasional persuasif.   

Realitas kekiniaan, menunjukkan bahwa hampir sebagian politis muda terjebak dalam pemikiran sempit dan mengalami kecenderungan dis – orientasi nilai, kelabilan sikap dan tindakan, serta belum siap. Realitas peradaban tidak didukung dengan ketanguhan diri politisi muda. Modernisasi seharusnya dimaknai secara menyeluruh dan objektif. Kesalahan-kesalahan masa sebelumnya masih terus terulang. Partai politik sebagai media penyalur politisi hampir dapat dikatakan GAGAL dalam perspektif komparasi untuk mengkontribusikan kader dengan kwalitas terbaik. Pada internal partai politik masih dibenturkan antara kultur lama (etika) dengan kompetensi yang datang karena efek perubahan. Partai politik hanya terlihat perannya, ketika ada deklarasi partai politik, HUT partai politik dan memontum politik. Hal ini mungkin saja dibenarkan dari sudut pandang lain atau juga bagian dari pola masa lalu.

Tuntutan masa kini dan yang akan datang, bahwasannya partai politik harus menjadi institusi kuat, solid dan mampu melakukan perampingan struktur dengan asumsi miskin struktur dan kaya fungsi. bahwa struktur tersebut harus lebih efektif, dinamis membaca dan beradaptasi dengan tuntutan yang diakibatkan dari sebuah perubahan. Sebagai bagian dari masyarakat, partai politik juga diharapkan mampu merencakan dan merealisasikan berbagai program dan kegiatan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan. Sebagai contoh, partai demokrat tampil sebagai partai pertama yang memodernisasi diri dengan mendorong pemuda menjadi public figur, public speaking dan public relation. Ini pembelajaran nyata dan sedapat mungkin memberikan pengaruh langsung kepada partai-partai politik lainnya.

Setidaknya ada pembudayaan baru. Partai politik tampil sebagai institusi dengan semangat perubahan yang dilandaskan kepada visi dan kompetensi. Memposisikan pemuda sebagai wujud alih generasi kepemimpinan adalah dampak nyata modernisasi tersebut. Disamping itu pula partai politik harus bertanggung jawab menjadi penyalur kaderisasi pemuda dalam perpolitikan dengan sejumlah kesiapan yang tangguh dan memadai. Politisi muda yang diharapkan adalah politisi muda yang tidak kehilangan identitas dirinya karena sebuah asimilasi, tetapi politisi muda yang diharapkan adalah politisi muda yang memiliki karaktek dan profesionalisme. Karakter yang dimaksudkan adalah karekter sebagai kekuatan, landasan, dan sebuah jaminan. Sedangkan profesionalisme yang dimaksudkan adalah berdisiplin, berakuntabilitas, beretika dan memiliki kompetensi. Kesatuan nilai ini harus terinternalisasi pada politis muda, sehingga dapat sukses dan tahan uji dalam masa transisi menuju kepastian masa datang.

Partai Kartel dalam Negara Kartel

Alo Liliweri

Guru Besar Ilmu Komunikasi Budaya Universitas Nusa Cendana

 Dari Kartel Ekonomi ke Kartel Politik

Diskusi tentang “kartelisasi” negara dan politik kini semakin meruak. Negara, pemerintah, dan partai politik seolah mempertontonkan “kerjasama yang komplementer”  dan “simetris” untuk tidak dikatakan “kolusi” antara partai-partai politik dan para wakil mereka di DPR, antara partai-partai politik yang membentuk koalisi dan oposisi dengan dan terhadap pemerintah. Perilaku ini yang dalam budaya komunikasi politik disebut “kartelisasi” di mana kita sedang menghadapi “era baru” negara demokrasi dan system kepartaian yang ditengarai oleh  peranan aparatur negara dan peranan partai-partai politik yang bekerja sama membentuk “negara kartel” dengan dukungan “partai kartel”.

Jika kita berdiskusi tentang “kartel” maka kita tidak sedang diskusi tentang suatu istilah tetapi suatu konsep yang bermula berasal dari ilmu ekonomi. Kartel dapat dipahami sebagai sebuah konsorsium yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang secara bebas dan saling percaya bekerjasama membatasi persaingan sesama perusahaan untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Kerjama sama ini antara lain diwujudkan dalam bentuk pengendalian quota produksi dan distribusi (pemasaran) produk barang dan jasa yang mereka hasilkan, termasuk mengontrol harga produk mulai dari rantai produksi sampai ke tangan konsumen. Kini, semua perusahaan pada level local, regional, nasional sampai internasional, jika ingin survive dalam era globalisasi maka satu-satunya jalan adalah membangun jaringan dan kerjasama dalam ekonomi dan bisnis kartel.

John Atkinson Hobson, seorang ekonom Inggris liberal-kiri pernah memperkenalkan konsep kartel-ekonomi modern sebagai tanggapan terhadap situasi ekonomi antara tahun 1902–1938, di saat mana terjadi antagonisme impreliasme. Kata dia, belajar dari pengalaman negara-negara imperialis yang bertahan hidup dan menjadi kuat dan besar karena mereka membantun kerjasama antara sesame negara imperialis dengan objek imperialis mereka, terutama kerjasama ketika menghadapi masa krisis. Selain Atkinson ada pula Karl Kautsky, teoretisi terkemuka demokrasi sosial yang sejak tahun 1912 berpendapat bahwa negara-negara besar  seperti Inggris dan Jerman pernah membentuk kerjasama sebagai “negara kartel” yang tidak saja menyediakan fasilitas bagi Perang Dunia tetapi sampai pada tingkat melakukan rekonsiliasi dalam suatu semangat ultra-imperialisme. Dapat disimpulkan bahwa kartelisasi negara dan pemerintah dapat dibentuk berdasarkan aliansi kepentingan untuk melindungi kapasitas internal dalam menghadapi kepentingan eksternal.

Metodologi Dasar Teori Negara Kartel

Istilah kartel dalam “teori negara kartel” secara sederhana dikenal sebagai aliansi antara para pesaing (alliance of rivals) untuk menghadapi pesaing-pesaing besar dalam Perang Dunia. Makna negara kartel ini semakin dikenal lantaran menggabungkan fungsi politik dan fungsi pemerintahan dalam sebuah “kartel” yang didukung oleh kerjasama (baca : kolusi)  antara negara dengan partai-partai politik dalam suatu negara.

Dalam ranah ilmu politik, teori negara kartel dianggap sebagai “desain teori hibrida”  karena teori-teori kartel merupakan hasil rakitan antara beberapa teori dan pendekatan keilmuan mulai dari pendekatan realisme, neo fungsionalisme dan teori imperialisme ala Marxis, juga eori-teori kartel klasik dalam ilmu ekonomi dll. Hasil akhir pelbagai pendekatan teori kartel negara sangat mirip dengan teori kartel klasik dalam ilmu ekonomi yang kelak diadopsi untuk ke dalam politik kartel dan partai kartel. Jadi, dengan cara dan metodologi apapun teori negara kartel dan partai politik kartel sangat ditentukan oleh faktor-faktor sosial-ekonomi baik sebagai dasar utama dari awal pendekatan teoritis - yang sudah tentu saja tidak sekedar mencegah pengaruh ideologis semata-mata - melainkan dengan cara tersembunyi berhubungan dengan kepentingan kekuatan yang lebih besar yang bakal dihadapi bersama.

Konsep “partai kartel” untuk pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Peter Mair  dan Richard S. Katz dalam beberapa karya mereka antara lain, dalam “Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party”  dan “Party System Change’ Description Party System Change: Approaches and Interpretations. Kata mereka, konsep partai kartel merujuk pada kehadiran partai politik sebagai sarana kerjasama – untuk tidak dikatakan “kolusi” antara pelbagai pihak yang “mengemas” kompetisi dalam bentuk kerjasama. Perdefinisi, partai kartel berawal dari partai-partai yang memiliki politisi maju dan demokratis yang dicirikan oleh penetrasi peran partai ke dalam negara dalam sebuah pola kolusi antara partai dengan penyelenggara negara (pemerintah). Dalam perkembangannya partai kartel semacam ini membuat tujuan politik menjadi self-referensial, profesional dan teknokratik, dan persaingan antara partai menjadi lebih kecil sehingga mendorong partai kartel tetap fokus pada manajemen yang efisien dan efektif untuk bekerjasama atau sebaliknya menjadi oposisi pemerintah.

Katz & Mair (1995)  menjelaskan bahwa sejak tahun 1960-an telah terjadi konseptualisasi tiga jenis kartel sebagai perubahan dalam ranah politik, yaitu; (1) perubahan peran politik, fungsi perwakilan versus fungsi pemerintah; (2) perubahan kompetisi partai, kartelisasi versus eksklusi; dan (3) perubahan struktur organisasi, parlamentarisasi versus stratarchy (strata dan hirarki) Pertama, perubahan peran politik, fungsi perwakilan versus fungsi pemerintah. Partai kartel umumnya dibentuk sebagai tanggapan partai politik terhadap posisi mereka yang terletak antara lingkungan masyarakat dan negara. Model ini mendalilkan bahwa partai-partai semakin kehilangan kapasitas dan keinginan mereka untuk memenuhi fungsi-fungsi legilasi seperti fungsi (artikulasi, agregasi, perumusan tujuan dan mobilisasi politik).

Situasi ini mendorong orang-orang partai di legislatif tampil sebagai “pahlawan” yang sangat menentukan setiap kebijakan dan keputusan pemerintah. Akibatnya adalah para anggota partai semakin peduli terhadap tuntutan pemerintah di legislatif (yang kelak membuat mereka menjadi makin professional) namun sebaliknya makin berkurang kemampuannya untuk menafsirkan kebijakan-kebijakan partai mereka sendiri. Dominasi eksklusif yang semakin dekat antara legislatif dan pemerintah memungkinkan partai dengan mudah mendapatkan sumber daya baru dari pemerintah bagi pembiayaan organisasi partai. Dampak dari partai kartel semacam ini antara lain melemahnya keterlibatan anggota partai dengan partainya sendiri serta pelbagai kelompok kepentingan yang terkait dalam kegiatan partai.

Kedua, perubahan kompetisi partai, kartelisasi versus eksklusi. Politik kartel & partai kartel ini terbentuk di antara partai-partai politik yang bersaing untuk saling berbagi kebutuhan terhadap aliran sumber daya negara yang sudah tentu pada gilirannya akan mengubah hubungan antara partai politik dengan lawan-lawan politik. Pembentukan partai kartel ini dimungkinkan oleh interaksi profesional  di antara para politisi partai yang terjadi setiap hari di lembaga legislatif. Para aktor partai menyadari bahwa persaingan antara partai menjadi tidak bermanfaat karena ada kepentingan umum di antara kelas “politik”  sehingga mereka harus meletakkan dasar kerjasama bagi tindakan kolektif (von Beyme 1996; Borchert 2001). Proses pembentukan partai kartel ini memiliki dua sisi, di mana kartelisasi ini bertujuan untuk mengurangi konsekuensi dari persaingan Pemilu dan di pihak lain dapat mendirikan oposisi untuk mengontrol pemerintah.

Ketiga, perubahan struktur organisasi, parlamentarisasi versus stratarchy (strata dan hirarki). Partai partel tipe ini mengubah dimensi organisasi demi perimbangan kekuasaan dalam partai misalnya dalam hal mekanisme pengambilan keputusan internal partai yang sangat ditentukan oleh dua faktor, yaitu; (1) struktur dan hirarki; dan (2) material sumber daya negara. Partai-partai kartel ini umumnya berupaya untuk memperkuat partai sebagai “kantor publik”  yang berperan sebagai kantor yang mempunyai akses langsung terhadap keputusan politik di legislatif maupun pemerintah serta akses ke media massa sebagai wacana yang menghubungkan partai dengan ruang public. Dalam kerja ini, partai-partai mencoba membentuk strata dan hirarki partai berdasarkan kepentingan antara legislatif dan pemerintah sesuai dengan tingkatan wilayah pemerintahan. Para anggota legislatif nasional yang juga adalah elit partai mencoba untuk membebaskan diri dari tuntutan pemimpin partai regional dan lokal sejauh politik dan pertanyaan strategis pada tingkat nasional yang bersangkutan.

 Perubahan yang Sedang Kita Alami

Bertambahnya jumlah partai dari beberapa Pemilu di “Orde Reformasi” ini menarik perhatian. Ibarat pepatah “patah tumbuh hilang berganti” maka partai-partai pememang Pemilu legislatif yang memenuhi electoral threshold  (ET) melaju ke Pemilu berikut sedangkan yang tidak memenuhi ET sudah pasti tidak mengikuti Pemilu berikutnya.

Ada beberapa gejala perilaku partai politik yang menggambarkan kartelisasi partai politik; pertama, terbentuknya struktur legislatif yang dikuasai oleh, (1) partai mayoritas, (2) koalisi antara partai-partai minoritas dengan mayoritas, (3) koalisi antara partai-partai minoritas; yang keluarannya dalam bentuk koalisi partai pendukung pemerintah dan koalisi partai oposisi pemerintah. Kedua, partai-partai pemenang yang melebihi ET mempertahankan status quo tetap berdalih mempertahankan ET yang ada atau menaikkan ET. Hal ini bertujuan untuk membatasi jumlah partai baru yang akan masuk pada Pemilu berikut.

Ketiga, para politisi dari “partai-partai yang keguguran” dalam Pemilu sebelumnya mendirikan partai-partai baru; sekurang-kurangnya melalui modus; (1) ketika faksi-faksi dari suatu partai politik mengalami kekalahan merebut kursi ketua partai pada kongres, muktamar, musyawarah atau apapun namanya di fora nasional, (2) mendirikan partai-partai dengan nama baru sama sekali atau menambah “embel-embel” lain di belakang nama dari partai “induk” sebelumnya, dan (3) mendirikan partai baru dengan menggabungkan beberapa partai non sheet atau yang rendah ET pada Pemilu sebelumnya. Keempat, “politik kartel” juga menerabas memasuki ranah peran pemerintah di mana pada tingkat pusat partai atau koalisi partai yang mendukung Pilpres akan “menitipkan” kader partainya untuk menduduki jabatan menteri, dan pada tingkat daerah menitipkan “kader PNS” nya dalam lembaga pemerintahan di daerah.

Perilaku politik yang dibentuk oleh politik kartel yang bersumber dari partai kartel semacam ini cepat atau lambat sangat mempengaruhi budaya politik kita di masa depan. Di satu pihak dari segi demokrasi dapat menjadikan lembaga legislatif sebagai “competitor” pemerintah melalui memperkuat posisi tawar legislatif terhadap pemerintah namun di sini pula membuat kinerja pemerintah semakin melemah dan bahkan tak berdaya karena semua kebijakan yang diambil demi kepentingan rakyat “disetir” oleh pelbagai kepentingan politik dalam koalisi kartel tersebut.

Situasi ini dikuatkan oleh teorisasi kartel negara bahwa dengan cara dan metodologi apapun teori negara kartel dan partai politik kartel, kini dan masa depan, sangat ditentukan oleh faktor-faktor sosial-ekonomi baik sebagai dasar utama dari bangunan kerjasama di antara partai politik maupun antara partai politik dengan pemerintah. Pelbagai kasus yang telah kita hadapi dan yang telah dibuka ruang public cukup dijadikan sebagai bukti untuk menunjukkan betapa politik kartel telah mempengaruhi dan bahkan secara bertahap membentuk negara kartel. Tengoklah kasus Bank Century dan terbentuknya Setgab koalisi di satu pihak dan perjuangan untuk mendapatkan “dana aspirasi”, dan yang terakhir ini tidak saja terjadi tingkat pusat tetapi juga kini marak di pelbagai daerah.

Copy-paste yang sama dari politik kartel dari partai kartel merebak pula melalui perilaku partai politik dan polisiti di daerah ketika menghadapi Pilkada. Bukan rahasia umum jika dalam kesempatan ini partai-partai yang mempunyai kursi di lembaga legislatif atau bahkan yang tidak mempunyai kursi melakukan “tender” terhadap para bakal calon kepala daerah untuk mendapatkan quota 15% sebagai kelayakan terhadap keikutsertaan dalam Pemilu Pilkada. Di sini, perilaku partai politik dan para politisi tidak lagi etika dan norma politik karena telah “mengubah” partai politik menjadi “perusahaan politik” yang mendapatkan pemasokan sumber daya bagi partai maupun bagi pribadi dalam jangka waktu periode suatu Pilkada. Karena di pelbagai daerah, para bakal calon tidak pernah menganggap remeh partai-partai yang memiliki jumlah kursi di bawah 15% di lembaga legislatif, bahkan harus mempertingkan pula partai-partai yang non sheet.  Diketahui bahwa peranan mereka dalam politik kartel sangat ditentukan di saat-saat injuri time ketika KPUD akan menutup pendaftaran calon kepala daerah.

Karena itu di masa depan, sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang harus ditinjau kembali untuk mengendalikan merebaknya politik kartel dan partai kartel. Perlu ada perumusan kembali dan kesepahaman bersama tentang UU Pemilu, dan jika dibutuhkan pemisahan antara UU Pemilu Pilpres dan UU Pemilu Kada. Karena yang pertama erat kaitannya dengan UU Pemerintah Pusat dan kedua erat kaitannya dengan UU Pemerintah Daerah. Perumusan kembali dan kesepahaman bersama ini berkaitan dengan pengaturan seperti angka ET bagi persyaratan kepesertaan dalam Pemilu, membatasi jumlah partai politik yang tidak boleh tidak diserahkan kepada seleksi alamiah, prosedur penghitungan suara dalam Pemilu, tata cara penggabungan suara (stembuss accord), bagaimana cara membentuk koalisi pendukung dan koalisi oposisi pra dan pasca Pemilu, sekaligus bagaimana mencegah konflik dan perpecahan dalam warga masyarakat paska Pilkada.

Memang masih banyak hal yang perlu kita diskusikan untuk merumuskan semua upaya demi mencegah merebaknya politik kartel yang makin kuat menyumbang terbentuknya negara kartel, namun semuanya sangat tergantung dari jawaban terhadap hipotesis ini; jika kita pandang bahwa semua produk hukum dan perundang-undangan yang ada sudah cukup mencegah terjadinya politik kartel dan partai kartel maka semuanya berpulang pada etika para pelaku politik untuk menjalankannya. Tetapi jika semua produk hukum dan perundang-undangan yang ada tidak cukup memadai untuk mencegah gejolak yang terjadi maka kita perlu perubahan ke masa depan yang lebih baik melalui perubahan hukum yang lebih konstruktif.

Wawancara Deddy T. Tikson, Ph.D

 

 

 

 

 

 

 

 

“Saya tidak melihat parpol punya ideologi…”

 Maraknya partai politik (parpol) yang mengikuti Pemilu sejak masa reformasi memang menjadi fenomena menarik. Di satu sisi, ini merupakan buah pembangunan demokrasi Indonesia sekaligus menunjukkan meningkatnya partisipasi publik dalam kehidupan politik. Namun di sisi lain, banyaknya jumlah parpol juga cukup membingungkan masyarakat pemilih dan menghasilkan kompleksitas baru dalam sistem politik Indonesia. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah masalah ketidakjelasan atau kesenjangan ideologi parpol dengan program dan perilaku politik mereka. Untuk mengulas hal tersebut, Redaksi Tabloid INSPIRASI melakukan wawancara dengan Deddy T. Tikson, Ph.D., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Makassar. Berikut petikannya:

 Apa sebenarnya urgensi ideologi dalam parpol?

 Ideologi dalam parpol menjadi penting ketika ideologi parpol dipahami sebagai sekumpulan pemikiran, ide, konsep, gagasan dan visi tentang proses pencapaian tujuan-tujuan negara sebagaimana tersurat dalam UUD 1945. Ideologi ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran yang berbeda di antara seluruh partai ketika masuk ke dalam arena pertarungan perebutan kekuasaan politik, seperti pimpinan eksekutif dan anggota legislatif, baik di pusat maupuan di daerah.  Sejak awal kemerdekaan, di Indonesia terdapat tiga ideologi partai yang dominan, yaitu  Nasionalisme, Islam, dan Sosialisme/Komunisme. Setelah Komunisme dilarang dan PKI dibubarkan pada masa Orde Baru, maka ideologi yang masih ada pada awalnya adalah Nasionalisme dan Islam.

 Bagaimana dengan ketentuan UU yang mengharuskan parpol berasas Pancasila?

 Apabila nasionalisme dipahami sebagai paham yang mengajarkan tentang kepentingan nasional (bangsa dan Negara) adalah di atas segala kepentingan lainnya, maka ideologi ini hendaknya menjadi ideologi dasar untuk semua parpol. Artinya, mereka semua hanya berjuang untuk kepentingan bangsa dan Negara. Dengan demikian, semua partai harus menganut ideologi nasionalisme dengan kuat dan konsisten, sehingga semua partai menjadi nasionalis. Nasionalisme harus mejadi fondasi berfikir dan bertindak semua warga negara, baik yang berada di dalam maupun luar parpol. Di dalam nasionalisme itulah terkandung nilai-nilai Pancasila yang tidak bisa ditolak oleh seluruh partai politik dan unsur bangsa ini, karena telah diakui keberadaaannya dalam pembukaan UUD 1945. Dalam konteks ini, ideologi partai menjadi sangat penting dan semua parpol harus menjadi nasonalis karena harus memperjuangkan dan mencapai cita cita perjuangan bangsa sesuai UUD 1945.

 Lalu, bagaimana membedakan ideologi antar parpol jika semua memiliki basis ideologi yang sama?

 Parpol perlu menganut salah satu ideologi kerja atau pendukung yang dapat digunakan untuk  mengarahkan dan merumuskan visi, kebijakan dan program-program parpol dalam pencapaian tujuan nasional di atas. Dengan kata lain, ideologi ini merupakan prinsip-prinsip tentang cara-cara pencapaan tujuan nasional, dimana setiap parpol bisa berbeda. Dalam berideologi, parpol bisa mengadopsi salah satu ideologi dari luar misalnya kapitalisme liberal seperti Amerika, sosialisme demokrat seperti Swedia, atau kapitalisme Cina. Ideologi lain yang juga bisa dipilih adalah agama (baik Islam maupun non-Islam). Kesekian ideologi ini perlu dianut oleh parpol agar mereka memiliki arah dan visi yang jelas tentang kebijakan-kebijakan nasional untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang akan dirumuskan oleh mereka.     

 Jika sangat penting, mengapa saat ini masih banyak parpol yang tidak tegas dalam menetapkan ideologinya? Apakah hal ini karena terlalu banyak parpol yang ikut Pemilu?

 Menurut pendapat saya, parpol sekarang bukan tidak tegas memilh ideologi mereka, tetapi mereka tidak tahu ideologi politik yang bisa mereka pilih, atau pada mazhab ideologi mana mereka berada. Ini terjadi mungkin sebagai akibat dari ketidakmampuan mereka merumuskan kebijakan-kebijakan publik yang cocok untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional (kalau masih ada). Misalnya, mereka banyak membicarakan tentang neo-liberlisme menjelang dan pada saat kampanye pemilihan presiden yang lalu. Namun, tampaknya mereka belum memahami secara tepat arti dan makna konsep itu pada tataran operasional kebijakan publik. Partai-partai yang diidentifikasi menganut ideologi Islam juga tidak mampu menggali prinsip-prinsip keIslaman dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik. Dengan demikian, semua parpol tidak bisa dibedakan menurut ideologi yang mereka anut, paling mereka semua bisa masuk dalam kategori pragmatisme-materialisme. Banyaknya partai sebetulnya tidak perlu mengaburkan identitas ideologi parpol, karena ideologi hanya digunakan sebagai prinsip dasar cara berfikir dalam perumusan kebijkan publik dan program-program pembangunan nasional. Parpol Islam, misalnya, bisa mengajukan konsep kebijakan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan dengan berbagai cara; apakah dengan melalui komunalisme atau kapitalisme. Banyak hal bisa dibicarakan dalam kaitannya dengan kebijakan pembangunan ini.

 Bisakah Bapak memberi contoh bagaimana idealnya sebuah ideologi akan menjadi basis perjuangan parpol, termasuk misalnya ketika menyusun program dan berkoalisi?

 Jawaban untuk pertanyaan ini sudah saya sampaikan tadi di awal. Pada dasarnya kebijakan publik yang dirumuskan oleh setiap partai harus menganut ideologi yang jelas. Misalnya, UUD 1945 merumuskan sistem ekonomi dimana kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat. Rumusan ini mirip dengan bentuk ekonomi sosialis-etatisme dimana peranan negara dalam kesejahteraan rakyat sangat besar. Perjuangan parpol adalah diawali dengan merumuskan kebijakan dan program ekonomi yang sesuai dengan amanat UUD 1945 ini. Kalau koalisi menjadi penting dan menjadi kebiasaan dalam perpolitikan di Indonesia, maka yang berkoalisi itu seharusnya parpol yang berada dalam ideologi yang sama.

 Seringkali ideologi parpol hanya jadi “jualan” saat kampanye tetapi setelah berkuasa banyak yang tidak sejalan dengan ideologinya. Apa tanggapan Bapak?

 Ya itulah.. seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak melihat parpol punya ideologi, meskipun dalam kampanye mereka. Bahkan ideologi nasionalisme pun kelihatan sangat tipis. Setelah mereka berkuasapun tetap tidak punya ideologi.

 Setelah Pemilu 1999, terlihat kecenderungan semakin banyak parpol yang mengarahkan ideologinya ke “tengah”. Hal ini didorong oleh kekalahan partai-partai yang tegas-tegas berideologi “kanan” atau “kiri” (partai-partai berbasis agama dan sosialis) dalam Pemilu 1999. Benarkah memang terjadi demikian?

 Menurut saya, kekalahan partai-partai itu tidak ada atau kecil hubungannya dengan arah kiri atau kanan. Mereka tidak platform politik yang jelas. Mereka tidak mampu menawarkan konsep-konsep kebijakan yang akurat dan dipahami rakyat untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Sekali lagi, parpol berbasis agama atau sosialis tidak mampu mengoperasionalkan ideologi mereka dalam bentuk kebijakan publik. Mungkin mereka tidak memahami apa sesungguhnya implikasi kebijakan dari kedua ideologi tersebut.

  Apakah hal itu menunjukkan bahwa masyarakat pemilih—dalam konteks politik Indonesia—masih trauma terhadap jargon-jargon politik yang ideologis?

 Kalau boleh dan benar ada trauma, hanyalah terhadap Partai Komunis Indonesia. Sedangkan terhadap parpol lainnya saya pikir tidak ada. Kekalahan Golkar dalam pemilu masa reformasi bukan karena ideologinya, tetapi karena citranya dianggap sebagai bagian dari alat kekuasaan Presiden Suharto.

 Nasionalisme adalah ideologi yang banyak diusung parpol. Apakah nasionalisme ini populer karena dianggap sebagai ideologi “tengah”?

 Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ideologi nasionalisme adalah wajib dianut oleh semua parpol. Dia menjadi popular karena tidak lelah/capek mempelajarinya kalau hanya sekedar kulit-kulitnya saja. Apakah dengan demikian mereka menjadi nasionalis sejati? Sebagai contoh, Partai Komunis Cina sangat nasionalis, Partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat juga sangat nasioalis.

 Apakah maraknya pragmatisme dan kartelisasi politik di Indonesia seperti sekarang ini terkait dengan pudarnya warna ideologis dalam tubuh parpol?

 Mungkin istilah memudar tidak terlalu tepat juga. Warna  dikatakan memudar apabila warna itu pernah kita dengan jelas, apakah merah, putih, hijau dan sebagainya. Tetapi dalam konteks politik Indonesia, warna parpol itu tidak tampak dengan jelas. Pragmatisme justru merupakan warna asli mereka.

 Mengapa masyarakat cenderung lebih melihat figur daripada ideologi dalam memilih parpol? Atau, kalau pertanyaannya dibalik, mengapa parpol lebih cenderung “menjual” figur daripada ideologi?

 Yang lebih enak dijawab pertanyaan yang kedua. Lebih cenderung menjual figur karena lebih gampang mencarinya, baik fugur politik sendiri, tokoh masyarakat, bahkan artis atau aktor. Sedangkan ideologi, boro-boro mereka bisa jual, punya pun tidak!! Mempelajari dan merumuskan ideologi parpol jauh lebih sulit dari mencari figur. Mungkin kapasitas orang parpol belum sampai untuk bisa mempelajari dan memahami ideologi yang bisa diadopsi oleh parpol. 

 Mengapa masyarakat jarang melihat ideologi parpol sebagai dasar pilihan mereka dalam Pemilu? Apakah ini terkait dengan tingkat pendidikan dan pemahaman politik masyarakat yang masih rendah?

 Pertama, mungkin ideologi itu tidak telihat oleh masyarakat. Kedua, kalaupun dia terlihat, apakah akan dipahami oleh masyarakat pemilih? Perlu dipahami bahwa yang dijual selama kampanye itu adalah kebijakan dan program partai untuk memecahkan masalah bangsa, bukan ideologi. Operasionalisasi ideologilah yang disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program. Seperti yang saya sudah singgung di atas, kalau menganut ideologi sosialisme maka peranan negara dalam pengendalian ekonomi menjadi besar, sebaliknya dalam kapitalisme liberal peranan negara menjadi kecil.

 Bukankah dengan tidak jelasnya ideologi parpol akan merugikan masyarakat, dan sebaliknya, malah lebih menguntungkan elit parpol? Sebab, para elit politik akan lebih leluasa melakukan “manuver” politik untuk kepentingan jangka pendek mereka?

 Ketika ideologi tidak jelas, maka kebijakan dan program pun menjadi kabur. Tentu rakyat dirugikan karena tidak ada visi, kebijakan, dan program jang jelas. Rakyat tidak bisa melihat Negara dan bangsa ini mau dibawa ke mana oleh parpol. Situasi ini menguntungkan dan memudahkan elit parpol, sebab tidak perlu berpikir dan bekerja terlalu keras untuk memperoleh hasil jangka pendek. Pragmatisme telah mendominasi kehidupan parpol.

 Langkah apa yang perlu dilakukan agar masyarakat dan elit politik memahami pentingnya ideologi parpol sebagai panduan dalam kebijakan yang akan diambil untuk menyejahterakan rakyat?

 Pertanyaan ini sulit saya jawab, karena harus ada kehendak politik yang kuat dari para elit agar situasi sekarang bisa berubah. Perubahan harus melalui keputusan politik yang ditetapkan oleh badan legislative dimana elit politik di dalamnya tidak memiliki kapasitas untuk memahami pentingnya ideologi parpol sebagai panduan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka memiliki kapasitas yang besar untuk mesejahterakan diri masing-masing dan kelompoknya. 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.