Lembaga Keuangan Mikro Dalam Permodalan Pertanian

 

Oleh: Dr. Hans Z. Kaiwai, M.Sc.agr.

(Staf Dosen Ilmu Ekonomi FE Uncen)

Salah satu permasalahan utama pengembangan usaha di bidang pertanian di Indonesia adalah masalah permodalan. Masalah permodalan dan pembiayaan usaha di bidang pertanian tersebut mempunyai cerita yang panjang sejalan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berbagai program terobosan telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain: 1) Proyek Peningkatan Pendapatan Petani (Departemen Pertanian), 2) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dibina oleh Departemen Sosial, 3) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS), binaan BKKBN, 4) Program Penguatan UKM yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan 5) dan program-program pemberdayaan masyarakat dengan berbagai bentuk dan strateginya. Dimana semua program tersebut dimaksudkan untuk memberikan penguatan permodalan kepada masyarakat miskin (kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses modal/kredit perbankan).

Suatu kemajuan yang telah dicapai dari segi regulasi dan peraturan perundang-udangan adalah telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dimana kegiatan usaha ekonomi produktif terutama usaha mikro, usaha kecil dan menengah telah diberi tempat yang layak. Berdasarkan undang-undang tersebut kerangka pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah antara lain dapat dilakukan dengan penguatan permodalan, kelembagaan dan sumber daya manusia, pemasaran, produksi dan pengolahan maupun desain dan teknologi.

Walaupun dalam prakteknya kelompok usaha ini dalam konteks pemberian pinjaman kredit secara nasional masih belum diberi tempat yang layak. Kelompok usaha ini (usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah) hanya memperoleh akses kurang dari 25% kucuran pemberian pinjaman yang berikan dalam sistem perkreditan nasional.  Proporsi akses terhadap perkreditan nasional tersebut akan semakin kecil tidak lebih dari 10% jika dilihat dari segi bidang usaha pertanian.

Kehadiran perbaikan bentuk skim kredit atau program pemberdayaan dan strategi penanggulangan kemiskinan nasional dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan permodalan (dana bergulir) atau dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) BUMN merupakan program jangka pendek yang sering terkait orientasi politik.

Para pelaku usaha dalam kelompok usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah memerlukan suatu sistem pendanaan permodalan yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan moneter nasional, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Oleh sebab itu, RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan suatu prasyarat pengembangan usaha ini.

Dalam praktek pengelolaan dana pinjaman di Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hanya memperoleh akses terhadap lembaga keuangan formal  sebesar 12%. Rendahnya akses terhadap kredit perbankan antara dikarenakan: 1) skim kredit dan produk bank tidak sesuai dengan kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, 2) Anggapan besarnya resiko kredit UMKM, 3) UMKM tidak memiliki agunan yang dipersyaratkan perbankan.

Pengembangan lembaga kredit mikro (LKM) dalam permodalan pertanian diarahkan untuk meningkatkan akses kelompok marginal terhadap dana pinjaman. Oleh sebab itu skema kredit dalam layanan lembaga kredit mikro harus berbasis komunitas yang diarahkan untuk mengurangi disparitas akses perkreditan nasional.

Penggunaan skema keuangan mikro berbasis komunitas perlu dikembangkan karena: 1) dapat mengembangkan kerangka kebijakan untuk memberdayakan masyarakat, 2) mendorong upaya kemandirian, 3) meningkatkan jaringan komunitas. Selanjutnya manfaat dari pengembangan skema pembiayaan tersebut adalah: 1) menyediakan pelayanan permodalan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2) menawarkan kredit kepada kelompok masyarakat miskin, 3) disesuaikan dengan kesepakatan yang dibuat bersama, 4) menggunakan proses pemberdayaan untuk meningkatkan harga diri, 5) mengembangkan inisiatif sendiri dan keberlanjutan untuk maju dan berkembang.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia telah tumbuh dan berkembang, sebagai sumber pembiayaan anggotanya, cukup banyak dan menyebar. Hingga saat ini kurang lebih telah tercatat 150.000 LKM yang telah memberikan manfaat kepada 55,7 juta UMKM. Walaupun demikian masalah kompetensi dan kelayakan sebagai suatu lembaga keuangan yang melayani masyarakat dalam hal simpan-pinjam perlu diperhatikan untuk diperbaiki.

Salah satu langkah kongkrit yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menyelesaikan RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menggunakan berbagai pengalaman best-practice sejumlah lembaga keuangan mikro yang telah dikembangkan berbagai negara seperti India, Banglades dan Thailand.

Bank Rakyat Indonesia telah diakui dan berpengalaman dalam pelayanan kredit skala mikro sehingga diakui sebagai The Biggest and The Best Micro Banking System in The World, sebaliknya Grameen Bank adalah The Best Social Banking System. Dimana perbedaan dari kedua sistem tersebut adalah:

BRI-Unit Kemampuan untuk memobilisasi dana masyarakat dan kegiatan usaha secara komersial yang sehat tanpa subsidi
Grameen Bank Kemampuan untuk menjangkau masyarakat miskin menjadi produktif dan siap masuk dalam arus kegiatan ekonomi biasa serta memanfaatkan mekanisme perbankan biasa

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia perlu diselenggarakan dalam semangat dan manajemen gabungan antara BRI-unit dan Grameen Bank. Semangat ini dapat dibangun dalam kerangka lembaga koperasi simpan pinjam, namun harus terpolarisasi dan bekerja sebagai suatu lembaga keuangan yang efisien.

Pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak terpola dalam suatu desain bisnis usaha yang terpola harus diganti dengan desain bisnis yang terpola dan membentuk unit bisnis yang seragam mengelompok, seperti: usaha perunggasan, usaha penggemukan sapi, dan lain-lain, sesuai dengan potensi daerah dan kompetensi petaninya. Untuk pengembangan usaha yang memerlukan pembiayaan permodalan, dikembangkan dalam kerangka usaha secara berjenjang dan terpola. Pengalaman dan pengembangan usaha dengan desain koperasi seperti ini dapat dipelajari dari contoh baik (best practice) yang dikembangkan di Kanada, Jerman, India dan Korea.

Walaupun BRI Unit dan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank telah menjadi lembaga terdepan mempermudah akses kredit kepada UMKM, capain itu belum menjawab semua persoalan kurangnya akses kredit terhadap UMKM terutama dalam bidang usaha pertanian. Oleh sebab itu lembaga keuangan mikro yang dicita-citakan dan diimpikan menjadi energi baru pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat petani miskin dapat segera terwujud.

About these ads

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 1 Juli 2011, in Pertanian. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: