Memotret Kinerja dan Kontribusi Koperasi dalam Perekonomian Nasional

Amelia, SE, RFP-I, MM (Dosen Manajemen Universitas Pelita Harapan Surabaya)

Ronald, ST, MM (Ketua Jurusan Universitas Pelita Harapan Surabaya)

Berbicara mengenai Koperasi bukanlah hal baru di dalam sendi perekonomian nasional. Walaupun koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang asli berasal dari Indonesia, namun dengan keberadaannya lebih dari 50 tahun diharapkan koperasi menjadi pilar atau soko guru perekonomian nasional dan juga lembaga gerakan ekonomi rakyat. Namun, harapan ini tentu tidak seindah kenyataannya dimana gaung dari koperasi sangat jarang terdengar saat ini.

Bila ditilik lebih jauh, kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi (dalam bahasa Inggris disebut co-operation, cooperative) pada awalnya diperkenalkan di Inggris sekitar abad pertengahan, dengan misi utama untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalangkan kekuatan mereka sendiri. Keberhasilan dari kegiatan berkoperasi ini kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara lainnya di dunia.

Pengenalan mengenai koperasi di Indonesia sendiri baru dimulai pada awal abad 20 sejak masa penjajahan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, gerakan koperasi Indonesia akhirnya dideklarasikan sebagai sebuah gerakan pada tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Koperasi memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian nasional dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini karena badan usaha yang paling sesuai dengan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam  Pada Pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi.

Sejak awal koperasi diperkenalkan di Indonesia, koperasi telah diarahkan sesuai dengan cikal bakal koperasi di Inggris yaitu untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang merupakan golongan ekonomi lemah. Keberadaan dari koperasi diharapkan memberi dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia dimana tidak terdapat satupun lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, namun di lain sisi juga mampu menjadi penyeimbang terhadap pilar perekonomian lainnya. Kesesuaian prinsip koperasi dengan budaya dan tata kehidupan yang dijunjung oleh bangsa Indonesia dapat terlihat dari prinsip koperasi yaitu menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya.

Tegaknya pondasi koperasi di Indonesia sendiri tidak lepas dari peran serta Bung Hatta yang pada awal pergerakan koperasi menjabat menjadi Wakil Presiden RI yang pertama. Buah kerja keras Bung Hatta akhirnya dapat terlihat dengan dihantarkannya koperasi memasuki masa kejayaan pada dekade 1950-1960-an dimana kegiatan ekonomi kerakyatan dengan berasaskan kekeluargaan digerakkan oleh koperasi. Tentu saja tidak salah bila akhirnya Bung Hatta menjadi Bapak Koperasi Indonesia.

Namun, seiring dengan bergantinya kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, kejayaan dari koperasi mengalami penurunan drastis. Ekonomi kerakyatan bukan lagi digerakkan oleh koperasi, melainkan konglomerasi yang serba membutuhkan modal sangat besar. Memasuki tahun 1970-an, koperasi mengalami masa dilematis dimana koperasi haruslah mengurus diri sendiri dan di lain pihak mereka harus bersaing dengan para perusahaan besar (multinasional) yang mendapat berbagai keuntungan, baik dari fasilitas dana dan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu institusi yang dapat memberikan fasilitas peminjaman dana adalah BRI, namun pada masa itu bukanlah lembaga keuangan yang bersahabat dengan koperasi. Sekilas dari perjalanan panjang koperasi tersebut dapat terlihat bahwa perjalanan yang dilewati oleh koperasi tidaklah selamanya mulus.

 

Kontribusi Koperasi dalam Perekonomian Nasional

Perekonomian nasional Indonesia disangga oleh tiga pilar utama, yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi. Meskipun setiap pilar tersebut mempunyai peranan masing-masing sesuai dengan kapasitasnya di dalam meningkatkan perekonomian nasional, namun bila ditilik dari UUD 1945 maka dapat dikatakan bahwa koperasi memiliki kedudukan istimewa yaitu sebagai soko guru perekonomian nasional.

Selain itu, diantara ketiga pilar utama perekonomian nasional tersebut, koperasi juga dapat menyesuaikan dengan baik. Di dalam ilmu ekonomi dimana secara makro diharapkan koperasi dapat berkontribusi secara nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, menjaga kestabilan inflasi dan pada akhirnya mengentaskan kemiskinan demi kesejahteraan masyarakat secara utuh. Di lain sisi, sesuai dengan mikro ekonomi, diharapkan koperasi dapat meningkatkan ketrampilan dan kemampuan serta kemandirian dari setiap anggotanya di dalam korelasinya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Namun sungguh ironis karena diantara ketiga pilar utama tersebut Koperasi merupakan pilar ekonomi yang paling surut langkahnya dibandingkan BUMN dan BUMS.

Tabel 1: Perkembangan Usaha Koperasi, 2000 – 2010

Periode(Tahun) Total Koperasi(Unit) Tidak Aktif(Unit) Aktif(Unit) % Aktif RAT(Unit) RAT (% dari koperasi aktif) Anggota(Orang)
Des. 98 52.000 .. .. .. .. .. ..
2000 103.077 14.147 88.930 86,28% 36.283 40,80% 27.295.893
2001 110.766 21.010 89.756 81,03% 37.637 41,93% 23.644.850
2002 118.644 26.113 92.531 77,99% 44.834 48,45% 25.007.601
2003 123.181 29.381 93.800 76,15% 44.661 47,61% 27.282.658
2004 130.730 37.328 93.402 71,45% 46.310 49,58% 27.523.053
2005 134.963 40.145 94.818 70,25% 45.508 48,00% 27.286.784
2006 141.326 42.383 98.944 70,01% 46.057 46,55% 27.776.133
2007 149.793 44.794 104.999 70,10% 48.262 45,96% 28.888.067
2008 154.964 46.034 108.930 70,29% 47.150 43,28% 27.318.619
2009 170.411 49.938 120.473 70,70% 58.534 48,59% 29.240.271
2010 177.482 52.627 124.855 70,35% 55.818 44,71% 30.461.121

Sumber: Depkop dan UKM, diolah penulis

Berdasarkan data resmi dari Departemen Koperasi dan UKM sampai pada akhir 2010 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dari akhir tahun 1998 dimana masa tersebut merupakan masa-masa terjadinya krisis ekonomi sampai pada tahun 2000. Peningkatan yang terjadipun hampir dua kali lipat dari jumlah total koperasi. Menurut Soetrisno (2003), pada dasarnya tanggapan terhadap dibukanya secara luas pendirian koperasi dengan pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya Inpres 18/1998, sehingga orang bebas mendirikan koperasi pada basis pengembangan dan hingga 2001 sudah lebih dari 35 basis pengorganisasian koperasi.

Namun, perkembangan yang terjadi setelah ini cukup memprihatinkan meskipun setiap tahun jumlah koperasi di Indonesia mengalami pertumbuhan. Kondisi prihatin tersebut dapat dilihat dari menurunnya persentasi koperasi aktif dari tahun ke tahun sampai pada akhirnya mengalami peningkatan kecil di tahun 2009 yaitu dari 70,29% menjadi 70,70% untuk kemudian pada akhir tahun 2010 kembali mengalami penurunan ke titik 70,35%. Dan dari jumlah koperasi yang aktif tersebut tidak sampai 50% yang menjalankan Rapat Tahunan Anggota (RAT). Situasi ini menunjukkan kurangnya keseriusan di dalam mengembangkan usaha koperasi karena di dalam RAT dapat dijelaskan mengenai kemampuan dan kelemahan serta strategi pengembangan koperasi ke depannya yang perlu untuk disesuaikan dan disamakan pada semua anggota. Ditambah lagi jumlah anggota koperasi yang kurang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2000 sebesar 27.295.893 dan di tahun 2010 sebesar 30.461.121. Padahal bila dapat disosialisasikan dengan baik maka dengan peningkatan anggota koperasi tentu saja akan meningkatkan perekonomian nasional.

Sejalan dengan ketidakseriusan tersebut, penurunan persentasi koperasi aktif ini menunjukkan kurangnya peran pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pembina koperasi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak menunjukkan dukungan terhadap pengembangan koperasi rakyat. Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Adi Susono yang diberitakan di Kompas pada 31 Mei 2007 menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah menyebabkan koperasi pasar tradisional semakin tersingkir oleh pasar modern. Selain itu, lebih lanjut Adi Susono menjelaskan bahwa perbankan juga kerap tidak berpihak pada koperasi kecil sehingga koperasi kecil sulit mendapatkan pinjaman modal untuk pengembangan usaha. Ini sangatlah kontras bila pada awal dijelaskan mengenai peran koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Tabel 2: Perkembangan Usaha Koperasi 2000 – 2010

Periode(Tahun) Modal Sendiri(Rp Juta) Modal Luar(Rp Juta) Rasio Modal dalam dan Modal luar Volume Usaha (Rp Juta) % Perkembangan Volume Usaha SHU (Rp Juta) % SHU terhadap Volume Usaha
2000 6.816.950,25 12.473.404,16

54,65%

23.122.224,23 .. 694.502 3,00%
2001 11.699.952 16.322.599,10

71,68%

38.730.174,95 67,50% 3.134.446,41 8,09%
2002 8.568.530,3 14.773.180,65

58,00%

28.415.411,31 -26,63% 988.516,72 3,48%
2003 9.419.987,16 14.939.422,15

63,05%

31.683.699,39 11,50% 1.871.926,70 5,91%
2004 11.989.451,5 16.897.052,35

70,96%

37.649.091,04 18,83% 2.164.234,54 5,75%
2005 14.836.208,06 18.179.195,39

81,61%

40.831.693,56 8,45% 2.198.320,31 5,38%
2006 16.790.860,53 22.062.212

76,11%

62.718.499,78 53,60% 3.216.817,65 5,13%
2007 20.231.699,45 23.324.032,14

86,74%

63.080.595,81 0,58% 3.470.459,45 5,50%
2008 22.560.380,03 27.271.935,23

82,72%

68.446.249,39 8,51% 3.964.818,55 5,79%
2009 28.348.727,78 31.503.882,17

89,98%

82.098.587,19 19,95% 5.303.813,94 6,46%
2010 30.102.013,90 34.686.712,67

86,78%

76.822.082,4 -6,43% 5.622.164,24 7,32%

Sumber: Depkop dan UKM, diolah penulis

Penggunaan modal dari koperasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: modal sendiri dan modal luar. Dari tahun 2000 ke tahun 2010 dapat terlihat peningkatan penggunaan modal sendiri dibandingkan modal luar yaitu dari rasio modal dalam dan modal luar tahun 2000 sebesar 54,65% menjadi 86,78% pada tahun 2010. Di satu sisi, ini dapat dipandang sebagai semakin matangnya manajemen serta anggota koperasi sehingga memiliki modal di dalam pengembangan koperasi. Namun, di sisi lain, dapat menimbulkan persepsi bahwa koperasi semakin sulit di dalam memperoleh modal luar di dalam membiayai koperasi. Dengan adanya kedua sisi ini maka perlu dilakukan peninjauan mendalam mengenai alternatif pembiayaan dari koperasi.

Salah satu indikator umum pengukuran kinerja koperasi yaitu perkembangan volume usaha dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Seperti halnya profit perusahaan, SHU sangat dipengaruhi oleh sisi permintaan (harga dan volume penjualan efektif) dan penawaran (biaya produksi). Dari persentasi SHU terhadap volume usaha menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2002 meskipun peningkatan belum sepenuhnya stabil dan pada tahun 2010 mencapai nilai 7,32%. Hal ini mencerminkan peningkatan tingkat efisiensi yang berbanding lurus dengan tingkat produktivitas di koperasi. Namun, dari persentasi perkembangan volume usaha dapat terlihat kurang stabilnya perkembangan dari volume usaha koperasi ataupun lebih parahnya menjadi kemunduran. Ini dapat terlihat dari penurunan volume usaha pada tahun 2002 sebesar -26,63% dan meskipun tidak sebesar pada tahun 2010 namun kemunduran ini terulang lagi pada tahun 2010 yaitu sebesar -6,43%.

Selain itu, terdapat perbedaan pemerataan koperasi aktif di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan data Depkop dan UKM tahun 2011. Terdapat provinsi dengan tingkat koperasi aktif yang tinggi dan di lain pihak terdapat tingkat koperasi aktif yang rendah. Pembahasan ini dapat dilihat dari teori ilmu ekonomi. Secara teori dalam ilmu ekonomi, korelasi antara koperasi aktif dan kondisi ekonomi atau pendapatan per kapita dapat berpengaruh positif ataupun negatif.

Dari sisi permintaan (pasar output), dalam kondisi ceteris paribus maka pendapatan per kapita yang tinggi membuat prospek pasar output baik (kondisi booming), memberi suatu insentif bagi perkembangan aktivitas koperasi karena pelaku-pelaku koperasi dapat melihat peluang besar dimana pasar sedang berkembang, sering disebut sebagai efek demand-pull. Di sisi berseberangan yaitu dari sisi penawaran (pasar output), bila dilihat dari sisi masyarakat dengan ekonomi lemah (petani dan produsen), pendapatan per kapita yang tinggi menciptakan disinsentif bagi para petani atau produsen untuk membentuk koperasi karena mereka merasa telah memperoleh kehidupan yang mereka inginkan atau disebut efek supply-push.

Fenomena supply-push menjelaskan bahwa petani dan produsen yang berada di daerah/provinsi dengan tingkat pendapatan per kapita yang cenderung rendah lebih berpotensi untuk membentuk koperasi dikarenakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi mereka untuk bekerja secara individu. Dengan membentuk koperasi maka mereka dapat memperoleh lebih banyak keuntungan untuk dapat bersaing dengan perusahaan besar baik dalam keunggulan harga ataupun penguasaan pangsa pasar.

Berdasarkan penelitian Tulus Tambunan (2008) dapat terlihat korelasi yang kuat antara koperasi aktif dan tingkat pengangguran di setiap provinsi di Indonesia. Ini dibuktikan dari data tahun 2006 dimana tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat (22,86%) dan jumlah koperasi aktif juga paling banyak (masing-masing 14.211 dan 20.562 unit). Sedangkan tingkat pengangguran terendah di Bangka Belitung (0,25%) dan jumlah koperasi aktif terkecil (473 unit). Terlihat indikasi fenomena supply-push didalam melihat hubungan koperasi aktif disetiap provinsi yang berbeda-beda.

 

Perjalanan Koperasi Indonesia di Masa Mendatang

Perjalanan koperasi di masa mendatang tentu saja tidak mudah, masih banyak hambatan-hambatan yang akan menghalangi. Namun setiap hambatan janganlah dijadikan penghambat yang dapat mematikan langkah tetapi dapat dijadikan peluang untuk menjadikan koperasi lebih baik lagi di masa mendatang. Sebelum pembahasan mengenai strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh koperasi maka perlu dilakukan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman) terlebih dahulu.

Berdasarkan penelitian Widiyanto (1996, 1998) berhasil mengiventarisasi kekuatan dan kelemahan faktor-faktor internal koperasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3: Inventarisasi Kekuatan dan Kelemahan Faktor-Faktor Internal Koperasi

No.

Faktor

Kekuatan

Kelemahan

Netral

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Captive marketLoyalitas

Mentalitas

Legalitas

Personalia

Dominasi kekuasaan

Konflik misi

Rantai distribusi

Administrasi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sumber: penelitian Widiyanto (1996, 1998)

Disimpulkan oleh Widiyanto (1996) bahwa tidak banyak koperasi yang memiliki keunggulan bersaing, dan memaparkan bahwa posisi koperasi cenderung pada posisi “dapat bertahan” ke “lemah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal dari koperasi sangat lemah padahal koperasi merupakan usaha yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

Bila dilihat dari kondisi tersebut maka untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan koperasi menjadi lebih baik diperlukan perhatian lebih terhadap koperasi, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pemerintah dalam hal ini Departemen Koperasi dan UKM perlu memiliki database yang lengkap mengenai koperasi secara spesifik serta keunggulan kompetitif dan kelemahan dari setiap koperasi, sosialisasi koperasi secara tepat dan berkala akan koperasi ke berbagai pelosok provinsi oleh pemerintah ataupun lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran untuk berkoperasi. Selain itu, juga turut berperan aktif dalam mendukung manajemen koperasi baik dalam kebutuhan, penganggaran, implementasi, dan evaluasi dana koperasi. Lebih lanjut, diperlukan capacity building dalam koperasi yaitu peningkatan sumberdaya manusia untuk dapat menjawab tantangan globalisasi.

Secara eksternal, kemampuan menetapkan harga dan struktur pasar perlu menjadi prioritas pembelajaran bagi koperasi. Di dalam memperoleh keunggulan dan dapat bertahan dalam jangka panjang maka penentuan harga serta pemilihan struktur pasar yang tepat perlu diperhatikan karena akan berdampak pada kualitas dan efisiensi. Selain itu, koperasi dapat lebih aktif di dalam menganalisis strategi yang digunakan badan usaha non-koperasi yang sekiranya dapat diterapkan, seperti: akuisisi, Joint Venture, dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya untuk meningkatkan diversifikasi produksi, spesialisasi, serta penerapan teknologi infomasi yang lebih modern dan inovatif. Peran pemerintah lebih spesifik Departemen Koperasi dan UKM diperlukan di dalam pembinaan, baik secara internal maupun eksternal, dan pembinaan ini diharapkan dapat berjalan sistematis dan berkesinambungan sehingga dapat memperoleh hasil seoptimal mungkin.

Keberhasilan koperasi bukanlah semata-mata peran pelaku koperasi dan pemerintah saja tetapi peran keseluruhan masyarakat untuk dapat menjadikan lingkungan yang kondusif untuk koperasi dapat hidup dan berkembang dengan sehat. Oleh karena itu, setiap lapisan masyarakat beserta keseluruhan aparat pemerintah perlu untuk senantiasa bergandengan tangan di dalam menghidupkan kembali dan menyuburkan koperasi Indonesia. Bukanlah mustahil koperasi dapat kembali merasakan masa kejayaannya seperti dahulu atau bahkan lebih.

About these ads

Tentang Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 8 Agustus 2011, in Ekonomi, Wacana Utama. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: