PANGAN TRADISIONAL LEDOK SEBAGAI PANGAN ALTERNATIF

Oleh: I Ketut Suter (Guru Besar Univeritas Udayana)

Selama ini kebutuhan pokok masyarakat hanya berorientasi pada beras sehingga  menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap beras. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap beras dan semakin sulit untuk dipenuhi karena keterbatasan produksi. Kondisi ini bila terjadi secara terus menerus akan dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung ketahanan pangan perlu memberdayakan sumber-sumber pangan alternatif termasuk di dalamnya pemberdayaan makanan tradisional. Pemanfaatan hasil pertanian selain beras seperti umbi-umbian dan  jagung sebagai sumber karbohidrat yang tersedia secara lokal, jumlahnya cukup, berkesinambungan dan memiliki nilai gizi yang memadai sangat perlu dilakukan.

            Ledok adalah sejenis bubur, merupakan salah satu jenis makanan tradisional Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Ledok dibuat dengan  menggunakan bahan baku utama jagung dan umbi ketela pohon (tanpa menggunakan beras), ditambah dengan bahan-bahan lainnya yang tersedia secara lokal seperti kacang panjang, kacang merah dan kemangi. Kadang-kadang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena selama proses pembuatannya terutama pada tahap perebusan selalu dilakukan pengadukan (dalam bahasa daerah Bali disebut ngeledokin). Ledok sejak dulu dan sampai saat ini masih dikonsumsi oleh hampir semua lapisan masyarakat di Nusa Penida yaitu anak-anak, remaja dan terutama orang tua. Hal ini disebabkan karena kondisi Nusa Penida yang sangat kering (sumber air sangat terbatas) sehingga tidak memungkinkan menanam padi untuk menghasilkan beras. Dengan demikian masyarakat terpaksa memanfaatkan sumber pangan lain selain beras yaitu jagung dan ketela pohon sebagai bahan pangan pokok.. Pengembangan minat untuk mengkonsumsi ledok oleh masyarakat di luar Nusa Penida perlu dilakukan, sehingga ketergantungan terhadap bahan pokok beras dapat dikurangi. Untuk meningkatkan minat masyarakat di luar Nusa Penida mengkonsumsi ledok,  perlu dilakukan upaya peningkatan citra ledok. Citra ledok seperti halnya citra makanan tradisional pada umumnya oleh masyarakat dinilai kurang bergizi, kurang sehat, kurang aman, penyiapan dan pengolahannya membutuhkan waktu lama dan kurang bergengsi. Beberapa upaya perbaikan citra makanan tradisional ledok telah dilakukan antara lain oleh Suter, et al (2007) ledok tradisional dikembangkan menjadi ledok instan, Sugitha, et al. (2007) meningkatkan nilai gizi ledok tradisional dengan penambahan ikan tenggiri dan Suter, et al. (2009 a) menambahkan ikan tongkol dan rumput laut pada formulasi ledok instan untuk meningkatkan nilai gizinya. Ikan dan rumput laut dua bahan pangan lokal daerah Bali. Ikan diharapkan dapat meningkatkan nilai protein, iodium dan lemak terutama asam lemak tak jenuh omega-3, yang ditengerai dapat mengurangi resiko serangan jantung. Rumput laut mengandung serat makanan dan iodium. Serat makanan mempunyai kemampuan menurunkan resiko kanker kolon, sedangkan iodium mempunyai peran mengurangi resiko menderita gondok.  Dengan penambahan ikan dan atau rumput laut diharapkan ledok menjadi makanan tradisional yang memiliki keunggulan yaitu selain sebagai makanan bergizi juga berperan sebagai makanan fungsional.

            Ledok tradisional cara penyiapan bahan baku dan lama waktu memasak sampai siap saji memerlukan waktu lama yaitu 48 menit, sedangkan lama waktu masak ledok instan adalah 17,5 menit (Suter, et al., 2007). Bila dibandingkan dengan lama waktu masak beras jagung instan (6 menit) dan beras instan (9 – 11 menit)(Joko, 2002 dalam Sugiyono, et al., 2004) maka lama waktu masak ledok instan masih relatif lama karena bentuk dan ukuran bahan bakunya masih alamiah. Dengan mengembangkan ledok tradisional menjadi ledok instan maka lama waktu masak dapat dipersingkat dan umur simpan bahan baku dapat diperpanjang karena semua bahan baku dibuat dalam keadaan kering. Dalam bentuk makanan instan ini ledok disamping sebagai pangan alternatif juga akan bermanfaat pada saat terjadinya bencana alam seperti kebanjiran dan gempa bumi, karena pendistribusiannya lebih mudah dan lebih tahan lama dibanding  dengan pendistribusian bahan makanan segar ke lokasi terjadinya musibah bencana alam yang umumnya sulit dijangkau.

KARAKTERISTIK LEDOK  TRADISIONAL DAN LEDOK INSTAN

Beberapa karakteristik ledok tradisional dan ledok instan yaitu lama masak dan  kandungan zat gizi sebagai berikut.

1.  Lama masak

            Ledok tradisional memerlukan waktu memasak yaitu waktu dihitung mulai memasukkan bahan-bahan ledok ke dalam air mendidih sampai ledok masak adalah rata-rata 48 menit, sedangkan ledok instan memerlukan waktu selama 17,5 menit (lihat Tabel1). Penampilan ledok instan siap saji mirip dengan ledok tradisional. Suter, et al. (2009 b) melaporkan bahwa lama waktu masak ledok instan dapat diperpendek menjadi 5 (lima) menit dengan cara memperkecil ukuran partikel bahan baku utama ledok instan yaitu beras jagung, umbi ketela pohon, kacang tanah dan kacang merah menjadi ukuran 1 mm  (16 mesh), ukuran bahan lainnya yaitu sayuran 2 mm (9 mesh) sedangkan ukuran bumbunya adalah 1 mm (16 mesh). Lebih lanjut dilaporkan bahwa cara penyiapan ledok instan siap saji adalah dengan cara menyeduh ledok instan (50 g) didalam wadah styrofoam dengan air mendidih  sebanyak 4 (empat) kali berat bahan (200 ml), diaduk merata, ditutup dan didiamkan selama 5 (lima) menit sampai air terserap habis atau ledok telah masak. Selanjutnya ledok siap disajikan

2. Kandungan zat gizi

            Kadar zat gizi ledok tradisional dan ledok instan mencakup air, abu, protein, lemak, serat kasar dan karbohidrat disajikan pada Tabel 1.  Tampak bahwa kandungan air, abu, protein, lemak dan serat kasar ledok instan 1) relatif lebih tinggi dibanding dengan ledok tradisional, kecuali kandungan karbohidratnya,  ledok tradisional lebih tinggi dibanding ledok instan. Lebih tingginya kandungan gizi pada ledok instan mungkin disebabkan karena lama waktu masaknya yang lebih pendek dibanding ledok tradisional, sehingga terjadinya kerusakan zat-zat gizi tersebut lebih sedikit.  Ledok instan 2) kadar air

Tabel 1. Kadar zat gizi dan lama  waktu masak ledok tradisional dan ledok instan

              (Suter,  et al., 2007)

Jenis ledok Air(%) Abu(%) Protein(%) Lemak(%) Serat kasar (%) Karbohidrat(%) Lama waktu masak(menit)
 Instan !)

Tradisional

Instan 2) *

 72,38

71,92

80,68

 1,09

0,98

0,91

 3,54

3,15

7,32

 6,75

4,71

1,81

 3,52

3,18

-

 12,71

16,05

9,29

 17,5*

48,0

5,0

 

* Sumber : Suter, et al., (2009 b)

1) Ledok instan ukuran bahan baku utama alamiah (butiran utuh)

2) Ledok instan ukuran bahan baku utama (beras jagung, umbi ketela pohon, kacang tanah dan kacang merah adalah 1 mesh

dan protein tampak lebih tinggi, tetapi kadar abu, lemak dan karbohidrat tampak lebih rendah dibandingkan dengan ledok tradisional.

RANGKUMAN

            Ledok adalah jenis makanan tradisional tanpa menggunakan beras di Nusa Penida yang masih dikonsumsi sampai saat ini. Mengingat ledok tradisional bahan bakunya sebagian besar adalah masih segar maka mudah rusak sehingga umur simpannya pendek. Ledok instan hasil pengembangan ledok tradisional memliki keunggulan yaitu lama waktu masak untuk menjadi siap saji lebih pendek (5 menit), umur simpan lebih lama karena bahan bakunya dalam keadaan kering, nilai gizi cukup tinggi dan memiliki sifat sensorik yang sama dengan ledok tradisional. Atas dasar kelebihan tersebut ledok instan berpotensi untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif secara komersial.

CBM SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF

oleh :Christopher Harsamto (Mahasiswa ITB)

Energi adalah kekal, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun energi dapat berubah bentuk. Itulah konsep energi yang terus dipegang hingga saat ini. Energi sudah ada dan menjadi kebutuhan dari zaman manusia belum mengenal teknologi. Manusia jaman purba membutuhkan energi panas untuk memasak dengan cara membakar kayu. Dan di jaman modern saat ini, energi menjadi tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan hidup manusia dan bahkan memainkan peranan yang sangat penting bagi sebuah negara.

Saat ini energi listrik dan energi panas dari pembakaran bahan bakar minyak (BBM) menjadi tumpuan hidup suatu negara karena keduanya ini memungkinkan terjadinya aktivitas ekonomi dan bisnis. Saat ini kegiatan ekonomi dan bisnis tak bisa terlepas dari bantuan komputer, baik untuk kebutuhan komputasi, dokumentasi, bertukar informasi, dll. Sedangkan energi panas dari pembakaran BBM digunakan untuk kendaraan bermotor yang fungsinya sebagai alat transportasi. Seperti kita ketahui transportasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan bisnis.

Setelah melihat betapa pentingnya energi, kita juga tak bisa menutup mata bahwa kebutuhan akan energi meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah manusia. Maka dari itu negara berlomba-lomba untuk membangun pembangkit listrik dan kilang minyak utuk memenuhi kebutuhan energi negaranya. Untuk saat ini batubara menjadi pilihan favorit untuk mensuplai pembangkit listrik. Hal ini karena batubara murah dan cadangannya banyak. Sama seperti BBM, batubara merupakan bahan bakar fosil yang mana untuk mengubahnya menjadi energi panas agar bisa dimanfaatkan menghasilkan gas karbon yang berperan dalam terjadinya pemanasan global saat ini. Meningkatnya kesadaran manusia akan bahaya pemanasan global mendorong pencarian sumber energi alternatif yang tentunya ramah lingkungan.

Coalbed Methane, atau sering disingkat sebagai CBM telah menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, China, India, Kanada, Rusia, dan beberapa negara di Eropa Timur telah melakukan studi dan pengembangan akan pemanfaat CBM ini. CBM berupa gas metan yang terdapat di dalam lapisan batubara. Gas ini berasal dari proses pembetukan batubara yang berlangsung selama jutaan tahun. Gas ini tersimpan di dalam rekahan-rekahan yang ada di sepanjang lapisan batubara. Gas metan merupakan gas karbon yang bisa terbakar dan menghasilkan energi panas dan terbuang sia-sia ke udara saat batubara ini ditambang dengan metode tambang terbuka.

Maka sebelum batubara ini akan ditambang, gas metan yang dikandungnya diambil terlebih dahulu dengan metode yang hampir serupa dengan kegiatan pengambilan gas bumi. Pipa besi dimasukkan ke dalam tanah menuju lapisan batubara berasda dengan metode pengeboran. Kemudian pipa ini nantinya berfungsi untuk ‘menyedot’ gas metan yang ada ke permukaan untuk kemudian disimpan di tangki penyimpanan.

Sebagai sumber energi alternatif, CBM bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan dari untuk bahan bakar pembangkit listrik hingga kebutuhan rumah tangga sebagai gas untuk memasak. Bahkan di China CBM sudah mulai digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Hal serupa juga sedang dikembangkan di India. Selain multifungsi, CBM juga lebih ramah lingkungan karena memiliki kandungan hidrokarbon yang rendah yang terdiri dari propana atau butana. Nilai lebih lain yang dimiliki dari CBM adalah CBM lebih murah daripada minyak bumi. Hal ini karena biaya operasi untuk mengeksploitasi  CBM lebih murah daripada mengeksploitasi minyak bumi. Cadangan minyak bumi letaknya jauh di dalam bumi dan bisa mencapai lebih dari 1km.

Sedangkan lokasi lapisan endapan batubara umumnya berada pada kedalaman yang jauh lebih dangkal. Walaupun nantinya produksi CBM akan memerlukan lebih banyak infrastruktur sumur daripada sektor migas. Di tengah gencarnya isu akan pemanasan global dan harga minyak bumi yang terus melambung naik, CBM muncul sebagai energi alternatif yang perlu diperhitungkan dan ditindak lanjuti secara serius. Terlebih lagi Indonesia memiliki cadangan batubara yang melimpah.

Sumber http://www.mcdan.com

 

Garis start dimulainya pengembangan CBM di Indonesia adalah dengan ditetapkannya Roadmap Coalbed Methane 2009.  Pada tanggal 5 Mei 2009 telah ditandatangani 3 kontrak WK CBM bersamaan dengan pelaksanaan konferensi Indonesia Petroleum Association. Walaupun rencana awalnya ada 6 kontrak yang akan ditandatangani. Penandatanganan ke tiga kontrak ini melengkapi 7 kontrak WK yang sudah ditandatangani pada tahun sebelumnya. Blok Sekayu merupakan blok yang pertama kali ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2008.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan akan ada penandatanganan 14 kontark baru dan tahun 2011 akan terjadi produksi CBM pertama.  Pemerintah juga telah memberikan stimulus bagi para investor yang ingin berinvestasi di bidang CBM seperti pemberian tawaran bagi hasil yang cukup menarik yakni 55% pemerintah dan 45% kontraktor. Dapat dibandingkan dengan sektor migas yang bisa mencapai 75% pemerintah dan 25% kontraktor.

Indonesia memang merupakan negara dengan cadangan CBM yang cukup besar. Berdasarkan data yang ada , potensi CBM di Indonesia  saat ini berkisar 450 triliun cubic feet (TCF).  Sedangkan untuk pembagiannya, Indonesia memiliki 3 katagori sumbervdaya CBM yakni high prospective, moderate prospective, dan low prospective. Cadangan ini tersebar di seluruh penjuru nusantara pada 11 cekungan batuabara. Hasil survey geologi ini meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia memiliki potensi CBM yang besar. Dan suatu kebanggaan besar bahwa konferensi CBM dunia yang kedua yang akan berlangsung pada bulan Maret akan berlangsung di Jakarta dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

CBM yang bersumber dari lapisan batubara yang pada umumnya di tambang secara tambang terbuka di Indonesia memunculkan kekhawatiran akan adanya resiko kebijakan yang akan saling bertabrakan (penambangan batubara diatur dalam PKP2B). Sesuai dengan Peraturan Mentri ESDM No. 33 Tahun 2006 dan revisinya No. 36 Tahun 2008, wilayah pengembangan CBM meliputi wilayah terbuka, wilayah PKP2B, dan KP Batubara serta WK Migas. Maka permasalahan mungkin timbul bagi penambangan batubara yang sudah ada. Ataupun nantinya untuk cadangan baru, mana yang akan didahulukan, CBM atau penambangan batubara. Maka perlu ada solusi yang bisa menengahkan CBM dan penambangan terbuka. Akan lebih baik jika CBM dan penambangan batubara bisa berjalan bersamaan.

Prospektif CBM yang sangat baik bukan berarti tanpa resiko yang membuat investor menjadi ragu menanamkan modalnya pada sektor ini. Besarnya cadangan batubara yang ada di dalam tanah tidak menjamin kualitas maupun kadar gas metan yang terkandung di dalamnnya. Perlu ada investigasi lebih detail untuk mendapatkan informasi ini. Masalah lainnya timbul dalam pembebasan tanah. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, CBM memerlukan sumur yang tersebar di seluruh lapisan batubara. Sama seperti sektor penambangan dan migas, resiko lain yang juga harus diperhitungkan adalah permasalahan yang mungkin timbul dengan pihak kehutanan. Fakta di lapangan menyatakan bahwa hampir semua cadangan batubara di Indonesia berada di wliayah hutan. Perlu diingat oleh para investor bahwa produksi CBM memiliki umur yang lebih pendek daripada industri gas bumi yang bisa mencapai 40 tahun. Umur produksi CBM tidak lebih dari 20 tahun.

Semoga untuk ke depan, pengembangan CBM di Indonesia semakin gencar dilakukan dan mulai digunakan dalam kehidupan masyarakat. Tak lupa dengan dukungan dari pemerintah.

APAKAH INDONESIA MEMBUTUHKAN NUKLIR?

oleh: Tjipta Suhaemi (BATAN)

Pendahuluan

Pada tahun-tahun terakhir ini krisis pasokan listrik di Indonesia sudah sangat sering terjadi. Jika tidak segera diatasi, krisis energi ini akan semakin parah dan bisa berimbas kepada sektor-sektor pembangunan dan ekonomi lainnya. Kita semuanya terlebih-lebih rakyat kecil  mulai merasakan akibat dari krisis energi ini. Hidup kita semakin susah, karena tidak bisa melakukan  aktivitas sehari-hari dengan lancar. Skenario yang paling buruk akibat dampak dari krisis energi adalah melambatnya pembangunan, proses produksi bahkan terhenti sama sekali.

Sebenarnya krisis listrik ini tidak akan terjadi jika negeri ini menaati jadwal yang telah dibuat sendiri yaitu tahun 2004 pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama dalam jaringan Jawa-Madura-Bali sudah harus dibangun. Apakah benar Indonesia membutuhkan nuklir?  Sebanarnya nuklir merupakan salah satu solusi alternatif dan realistis yang dapat diandalkan untuk mencukupi pasokan listrik di negeri ini. Bagi siapa saja yang ingin menjadi negara maju dan ingin sejahtera pasti memiliki pembangkit listrik bertenaga nuklir. Seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Rusia, Israel, Korea Selatan, India, China, bahkan negara Jepang yang pernah menjadi korban bom nuklir dan rawan gempa menggunakan program energi nuklir untuk mencukupi kebutuhan energinya.

Akibat semakin menipisnya sumber energi fosil membuat negara di dunia gusar terhadap masa depannya. Oleh karenanya negara maju berupaya sungguh-sungguh untuk menggeser ketergantungannya dari sumber energi minyak kepada sumber-sumber yang lebih menjanjikan. Memang dewasa ini sebagian besar kebutuhan energi dunia masih dipasok oleh bahan bakar minyak, batubara dan gas alam. Pembangkit konvensional yang notabene berasal dari panas bumi, matahari, angin, biomassa, dan air belum mampu menghasilkan listrik dalam skala besar. Sementara pembangkit fosil seperti minyak dan batubara menimbulkan masalah lingkungan dan pemanasan global.

Pemerintah telah menyadari permasalahan energi ini di negeri kita. Untuk menjamin keamanan pasokan energi dalam negeri dan guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, tentang Kebijaksanaan Energi Nasional (KEN) sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional. KEN sebagai acuan upaya mewujujdkan keamanan pasokan energi dalam negeri dengan menetapkan bauran energi (energy mix) yang optimal pada tahun 2025, dan kontribusi energi baru dan terbarukan lainnya lebih besar dari 17%. Khusus untuk energi biomassa, nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan tenaga angin sebagai bagian dari EBT menjadi lebih besar dari 5%. Dalam hal pemanfaatan energi nuklir, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN mengamanatkan bahwa pada RPJM ke-3 (2015-2019) energi nuklir mulai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat. Namun hal itu baru di atas kertas, belum diimplementasikan.

Lagi-lagi masalah nuklir ini telah menjadi isu politik, sampai-sampai para kiai di Jawa Tengah menfatwakan PLTN menjadi barang haram. Saat ini energi nuklir belum sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat, termasuk di dalamnya para akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Perbedaan pendapat semacam ini merupakan hal yang wajar di dalam dunia demokrasi. Berbagai pendapat yang kontra masih sering muncul dan demonstrasi yang bersifat massal masih sering digelar untuk mencegah agar PLTN tidak dibangun. Kondisi tersebut kemungkinan didorong oleh kurangnya pemahaman tentang besarnya cadangan sumber energi yang kita miliki, pengaruh kenaikan harga minyak terhadap harga listrik terus bertumpu pada bahan  fosil. Selain itu, pemanfaatan bahan bakar fosil rentan terhadap fluktuasi harga secara internasional.

Selain itu, keandalan teknologi keselamatan PLTN yang dicapai saat ini masih belum tersosialisasikan secara optimal sehingga masyarakat dapat merasa yakin bahwa kasus-kasus kecelakaan seperti Chernobyl tidak akan terjadi lagi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Terdapat pula faktor lain yang membuat sebagian masyarakat masih belum dapat menerima rencana pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan listrik adalah adanya ketidakpercayaan terhadap bangsa sendiri, terkait budaya kedisiplinan, korupsi dan kemampuan penguasaan teknologi yang masih rendah. 

Pertimbangan bagi Indonesia

Dari tinjauan kondisi saat ini, Indonesia ke depan akan memerlukan ketersediaan energi yang cukup tinggi. Dengan kondisi ketersediaan energi sekarang tidak mungkin kebutuhan tersebut dapat tercapai. Pilihan sumber energi yang ada di depan kita tidaklah banyak. Pilihan  yang sudah dan sedang kita gunakan secara dominan adalah enegi fosil. Pilihan berikutnya adalah energi air dan energi nuklir. Pilihan beberapa jenis energi baru dan terbarukan (renewable) sebenarnya menjadi alternatif paling baik untuk masa depan kita. Akan tetapi kapasitasnya masih sangat kecil dan harganya mahal.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi yang mantap yang dapat digunakan sebagai acuan dalam lingkungan IPTEK yang mampu mendukung ketersediaan energi berkelanjutan. Dengan memperhatikan jumlah dan angka pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya standar hidup, dan issu lingkungan, maka perencanaan energi jangka panjang harus dilakukan secara arif dan bijksana. Dengan keterbatasan sumber energi tak terbarukan, maka untuk memenuhi kebutuhan energi di tahun mendatang, harus diterapkan konsep bauran energi (energy mix) serta harus lebih mengarah kepada energi berbasis teknologi (technology base), dibanding dengan energi berbasis sumber daya (resource base) yang bersifat tidak terbarukan.

Resiko jika memilih batubara maka pencemaran lingkungan akan terjadi dalam jumlah yang semakin banyak. Dalam masalah pengangkutan tiap hari harus diproduksi dan diangkut bahan bakar yang jumlahnya melampaui setengah juta ton tiap harinya ke instalasi listrik. Produksi batu bara sebanyak ini tidak akan merupakan pekerjaan yang mudah, dilihat dari segi teknis, transportasi, pembiayaan lingkungan. Dalam masalah lingkungan terlihat gas-gas rumah kaca bakal menyelimuti permukaan bumi. Dampaknya sudah barang tentu semakin parah. Saat ini kita saja sudah bisa merasakan akibat kekacauan iklim yang  tidak menentu. Bencana alam, longsor, kekeringan, banjir, serta sengatan udara panas-dingin bakal akan sering terjadi.

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar nuklir (uranium) untuk membangkitkan energi. Sistem PLTN tergolong teknologi tinggi dan prospektif ke masa depan. PLTN mempunyak karakteristik  sumbernya berkelimpahan di alam, bisa dibangkitkan dalam skala besar, ekonomis dalam skala massal, dan ramah lingkungan.

Desain PLTN

Bagaimana sistem pembangkitan listrik yang menggunakan bahan bakar nuklir? Adakah perbedaannya dengan pembangkit konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil? Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir sebenarnya hampir sama dengan pembangkit listrik konvensional seperti PLTU (pembangkit listrik tenaga uap), yaitu menggunakan tenaga uap untuk menggerakkan turbin dan generator. Yang membedakan adalah panas yang digunakan untuk membangkitkan uap tidak dihasilkan dari pembakaran bahan fosil, tetapi sebagai hasil dari pembelahan inti atom U-235 yang ditembak dengan neutron. Panas yang dihasilkan dari reaksi pembelahan diangkut keluar dari teras reaktor oleh fluida pendingin, yang secara terus menerus dipompakan ke dalam reaktor melalui saluran pendingin reaktor.

PLTN terdiri dari dua bagian, yaitu sistem pemasok uap nuklir (nuclear steam supply system) yang merupakan tempat bagi reaktor nuklir dan pembangkit uap, dan Instalasi Pendukung (balance of plant)  yang merupakan tempat bagi turbin uap dan generator listrik.

Komponen utama PLTN adalah bahan bakar, moderator dan pendingin, sistem pembangkit uap, sistem keselamatan. Kombinasi dari komponen-komponen tersebut melahirkan variasi dari desain PLTN. Saat ini PLTN diklasifikasikan berdasarkan  jenis pendingin, siklus uap, moderator, energi neutron dan bahan bakar. Dewasa ini ada beberapa jenis PLTN komersial antara lain adalah PWR (Pressurized Water Reactor), BWR (Boiling Water Reactor), dan PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor), GCR (Gas Cooled Reactor), HTGR (High Temperature Gas-cooled Reactor). Jenis PLTN ini mempunyai keunggulan/kelebihan masing-masing, namun unsur-unsur kunci dan desain keseluruhan dari berbagai jenis PLTN itu pada umumnya adalah sama, misalnya bangunan turbin, generator, fasilitas perawatan, fasilitas administrasi, rumah pompa, dan struktur pengungkung reaktor.

Energi nuklir bukan bom

Banyak anggota masyarakat awam yang membayangkan bahwa reaktor nuklir adalah bom nuklir, yang sewaktu-waktu dapat meledak.  Pendapat ini tidak benar, walaupun tidak dapat dipersalahkan kepada siapapun juga mengingat introduksi nuklir kepada umat manusia melalui jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 dalam usaha mengakhiri perang dunia kedua. Memang benar baik bom atom maupun reaktor nuklir sama-sama bekerja berdasarkan reaksi nuklir berantai. Perbedaan yang nyata antara keduanya terletak pada laju kecepatan reaksi berantai, pada bom atom sekurang-kurangnya seribu kali lebih cepat dibandingkan reaktor nuklir.

Perbedaan lainnya adalah diperlukannya sejumlah massa kritis dari uranium-235 murni atau plutonium-239 murni. Pada reaktor nuklir bahan bakar nuklir hanya mengandung 3 sampai 5 persen uranium 235, selebihnya adalah uranium-238 yang tidak mengalami pembelahan.

Selain itu, hal lain yang membuat reaktor nuklir bukan bom adalah bahwa reaktor nuklir sudh dilengkapi dengan peralatan yang dapat digunakan untuk mengendalikan tingkat daya dan energi yang dibangkitkan di dalam reaktor nuklir.

Keuntungam  nuklir

Salah satu pertimbangan banyak negara memilih energi nuklir adalah kandungan energi yang demikian besar. Setiap pembakaran 1 gram uranium akan menghasilkan energi setara dengan 1 ton batubara. Banyak keuntungan yang diperoleh, sebab dengan volume yang kecil itu bahan bakar nuklir memiliki kemudahan dalam transportasi dan penyimpanan dibandingkan dengan batubara. PLTU Suralaya beberapa waktu yang lalu pernah kekuarangan pasokan batubara akibat cuaca yang berakibat tersendatnya pengangkutan batubara melalui laut dari Kalimantan. Selain itu tempat penimbunan batubara memerlukan lahan yang luas dan membutuhkan gerbong pengangkut yang sangat banyak. Tentunya hal ini bisa  memberikan dampak kestabilan pasokan bahan bakar secara kontinu. 

Tentang polusi dari PLTN jauh lebih kecil. Batubara menghasilkan polusi berupa abu yang beterbangan memenuhi udara, dan sisa pembakarannya juga memiliki volume yang besar. Sedangkan nuklir dengan volume yang kecil bisa membangkitkan energi listrik yang besar. Ketersediaan cadangan bahan bakar untuk jangka waktu yang aman bisa dilakukan dengan baik. Transportasi lebih efisien dan lebih ekonomis, serta volume penambangan lebih kecil.

Memang ada hal yang perlu diperhatikan sungguh-sungguh adalah kecermatan dalam penanganan keselamatan. Namun hal ini tak perlu dicemaskan karena teknologi keselamatan PLTN sudah berkembang demikian rupa, sehingga dari hampir 450 PLTN yang beroperasi di seluruh dunia, sangat kecil sekali persentase terjadinya kecelakaan.

Keselamatan nuklir dan keserasian dengan  lingkungan

Masih kerasnya penolakan akan PLTN selain dipicu oleh faktor pelestarian lingkungan dan sosiopolitik, juga disebabkan oleh katanya berlimpahnya sumber energi yang tersedia, ancaman bencana, dan disiplin dalam operasi dan pemeliharaan. Banyak anggota masyarakat yang meragukan keamanan dan keselamatan dalam memanfaatkan energi nuklir. Keraguan itu antara lain : Pertama, apakah reaktor nuklir benar-benar dapat dioperasikan dengan aman dan seberapa besar peluang terjadinya ledakan nuklir. Kedua, adalah tentang limbah, bagaimana pengelolaan limbah radioaktif sebagai akibat penggunaan PLTN untuk pembangkitan listrik. Ketiga, tentang ketakutan senjata nuklir dan bom nuklir.

Industri nuklir adalah satu-satunya industri yang melaksanakan pengamanan dan menangani keselamatan mulai dari hulu sampai ke ujung hilir. Semuanya dilakukan nyaris tanpa emisi gas buang ataupun limbah cair yang radioaktif ataupun berbahaya. Praktis tidak ada pembuangan ke lingkungan sekitar dari operasi pembangkitan listrik nuklir. Kalaupun ada yang lepas dari operasi normal, waktu parohnya pendek dan cepat hilang. Limbah nuklir yang berpotensi membahayakan, seluruhnya masih di dalam bahan bakar bekas dan diamankan/disimpan, atau, apabila diproses-ulang guna memanfaatkan sisa bahan fisil, limbahnya dimampatkan dalam gelas (vitrifikasi) dan diamankan/disimpan.

Masalah lingkungan utama yang dihadapi umat manusia dewasa ini adalah pemanasan global yang diakibatkan oleh perkembangan industri. Sinar matahari yang dipantulkan oleh bumi semakin lama semakin sedikit yang dapat lolos ke angkasa luar, berkat efek rumah kaca. Energi nuklir yang ramah lingkungan sebenarnya adalah bagian dari solusi masalah pemanasan global. Menurut penelitian energi nuklir menghasilkan emisi sebanding dengan tenaga angin.

                Alasan klasik bagi para penentang PLTN sudah tentu kasus Three Miles Island dan Chernobyl. Tetapi apakah itu sekadar alasan teknis ilmiah, bahwa PLTN tidak memenuhi  standar keselamatan? Beberapa dekade yang lalu alasan itu memang benar, tetapi sekarang nampaknya berlebihan berhubung desain PLTN generasi ketiga dan atau keempat yang dibangun sekarang ini telah diperbaiki dengan metode deterministik maupun probabilistik sehingga mencapai standar keselamatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar keselamatan PLTN Three Miles Islannd ataupun Chernobyl. Sekarang dengan standar itu tidak ada alasan teknis untuk mempercayai PLTN akan berubah menjadi semacam bom atom.

Kesimpulan

Dengan adanya keterbatasan maupun kendala dalam sumber energi konvensional, maka Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) layak dipertimbangkan sebagai salah satu opsi alternatif dalam menyediakan energi listrik. Masyarakat Indonesia hendaknya harus berpikir rasional dan proporsional dalam hal pembangunan PLTN. Setiap pengambilan keputusan memang sebaiknya mempertimbangkan keunggulan dan kelemahannya. Kita harus berpikir dingin dan tidak emosional. Memang sekarang waktunya Indonesia untuk meiliki PLTN, karena kondisi dan situasi sudah sangat mendesak dan membahayakan pembangunan bangsa secara berkelanjutan.

Indonesia sudah selayaknya belajar dari pengalaman negara-negara di Asia yang telah lebih dahulu membangun PLTN. Untuk Asia saja telah beroperasi 109 buah PLTN di 5 negara, yaitu Jepang, Korea Selatan, China, India, dan Pakistan. Sebanyak 18 buah sedang dalam konstruksi, dan dalam perencanaan sebanyak 110 buah. Tahun 2010 diproyeksikan kapasitas PLTN di Asia mencapai 38 GWe per tahun, dan dari 2010 ke 2020 mencapai 58 GWe per tahun yang merupakan 36% dari kapasitas dunia.

Dalam penggunaan PLTN untuk pembangkit listrik ini, sebenarnya Indonesia sudah ketinggalan jauh dari negeri lain. Korea Selatan yang pada tahun 1960-an dalam hal penguasaan iptek nuklir sejajar dengan Indonesia, sekarang telah memiliki 20 buah PLTN dengan kapasitas  17.716 MWe. India sekarang memiliki 15 buah PLTN dengan kapasitas 3.040 MWe atau 2,8% dari total listrik dan  direncanakan tahun 2050 sebanyak 25% listriknya berasal dari PLTN. China pada tahun 1993 baru mempunyai 1 buah PLTN (288 MWe), pada akhir tahun 2005 telah mempunyai 9 buah PLTN dengan kapasitas 6.572 MWe, dan diperkirakan  mencapai sekitar 40 GWe pada tahun 2020.

Strategi Energi

Oleh: Widjajono Partowidagdo (Guru Besar ITB, Anggota DEN)

Terdapat beberapa anggapan yang keliru mengenai energi di Indonesia, di antaranya: pertama, Indonesia adalah negara yang kaya minyak, padahal tidak. Kita lebih banyak memiliki energi lain, seperti: batubara, gas, CBM (Coal Bed Methane), panasbumi, air, BBN (Bahan Bakar Nabati) dan sebagainya. Kedua, harga BBM (Bahan Bakar Minyak) harus murah sekali tanpa berpikir bahwa hal ini menyebabkan: terkurasnya dana Pemerintah untuk subsidi harga BBM, ketergantungan kita kepada BBM yang berkelanjutan, ketergantungan kepada impor minyak dan BBM yang makin lama makin besar, serta makin sulitnya energi lain berkembang. Ketiga, investor akan datang dengan sendirinya tanpa perlu kita bersikap bersahabat dan memberikan iklim investasi yang baik.  Keempat, peningkatan kemampuan nasional akan terjadi dengan sendirinya tanpa keberpihakan Pemerintah.

Potensi Energi Nasional 2008 (Sumber: ESDM) diberikan pada Tabel 1 yang terdiri dari energi fosil dan energi non fosil. Terlihat bahwa cadangan terbukti minyak Indonesia tinggal 3,7 milyar barel.  Justru, kita lebih banyak memiliki energi non minyak.

Tabel 1 Potensi Energi Nasional 2008

ENERGI FOSIL SUMBER DAYA CADANGAN Terbukti Potensial (Probable+Possible) PRODUKSI   (per Tahun)
Minyak Bumi 56,6 miliar barel 3,7 miliar barel 4,5 miliar barel 357 juta barel
Gas Bumi 334,5 TSCF 112,4TSCF 57,6 TSCF 2,7 TSCF
Batubara 104,5 miliar ton 5,5 miliar ton 13,3 miliar ton 229,2 juta ton
Coal Bed Methane (CBM) 453 TSCF - - -

 

ENERGI NON FOSIL SUMBER DAYA SETARA KAPASITAS TERPASANG
Tenaga Air 845,00 juta SBM 75,67 GW 4,2 GW
Panas Bumi 219,00 juta SBM 27,51 GW 1,052GW
Mini/Micro Hydro 500 MW 500 MW 0,086 GW
Biomass 49,81 GW 49,81 GW 0,445 GW
Tenaga Surya - 4.80 kWh/m2/day 0,012 GW
Tenaga Angin 9,29 GW 9,29 GW 0,0011 GW
Uranium (Nuclear) 24,112 ton*) atau 3 GW untuk 11 tahun    

*) Hanya di Kalan – West Kalimantan

Sumber ESDM 2008

Tabel 2 memperlihatkan Produksi dan Cadangan, Revenue, Cost Recovery, R/C dan Penerimaan Negara Migas (Sumber: BP Migas). Dapat dilihat bahwa penemuan cadangan minyak sedikit sekali mulai tahun 2003, Akibatnya, produksi kita turun menjadi di bawah 1 juta barel per hari. Memang biaya (cost recovery) meningkat dari tahun ke tahun berikutnya, tetapi harga minyak, Gross Revenue, Revenue to Cost Ratio, dan penerimaan negara juga meningkat dari tahun ke tahun berikutnya.

Tabel 2 Produksi & Cadangan, Revenue, Cost Recovery, R/C dan Penerimaan Negara Migas

Tahun Produksi Minyak Bumi dan Kondensat (BOPD) Produksi Gas (MMSCFD) Penemuan Cadangan Harga Minyak (US$/ Barrels) Gross Revenue (MMUS$) Cost Recovery (MMUS$) R/C Penerimaan Negara (MMUS$)
Gas (MMBOE) Oil (MMBOE) Total
2006 1.005.985 8.280 73 335 408 64,28 32.108 5.922 5,4 23.146
2005 1.062.120 8.250 49 132 181 53,40 29.351 5.619 5,2 19.992
2004 1.095.980 8.358 647 402 1049 37,58 22.050 5.326 4,1 13.471
2003 1.146.592 8.533 691 359 1050   18.208 5.044 3,6 10.845
2002 1.252.111 8.276 855 1517 2372   16.350 4.338 3,8 9.633
2001 1.341.434 7.562 774 1457 2231          
2000 1.415.306 7.066 1427 1329 2756          

 

Indonesia memproduksi minyak sebesar 357 juta barel, mengekspor minyak mentah sebesar 135 juta barel, mengimpor minyak mentah sebesar 146 juta barel dan BBM sebesar 93 juta barel pada tahun 2007. Cadangan terbukti minyak kita hanya 3,7 milyar barel atau 0,33 % dunia. Sebagai negara net importer minyak dan yang tidak memiliki cadangan terbukti minyak yang banyak, kita tidak bijaksana apabila mengikuti harga BBM murah di negara-negara yang produksi minyaknya melimpah.

Strategi energi di Indonesia seharusnya mengurangi sebanyak mungkin BBM dan memakai sebanyak mungkin Energi Non BBM. Untuk itu subsidi BBM dikurangi dan justru Energi Non BBM disubsidi apabila harga jualnya melebihi tarif. Indonesia perlu menerapkan pendekatan win-win apabila ingin menarik investor. Walaupun demilkian, perlu membuat peraturan-peraturan yang mendukung peningkatan kemampuan nasional. Peningkatan kemampuan nasional  di bidang energi justru akan lebih menarik investor asing. Energi dapat digunakan untuk listrik, memasak, dan transportasi.

Seorang teman menceritakan pengalaman  tentang listrik di Bangka. Pada tahun 2006, sebuah investor sudah setuju membangkitkan PLTU (Pembangkit Listik Tenaga Uap) batubara 2×15 MW di Bangka. PN Timah bersedia membeli 8 MW dengan harga Rp 1.000/kwh. Pada tahun tersebut PN Timah punya PLTD (Pembangkit Listik Tenaga Diesel) 10 MW dengan biaya Rp 2.500/kWh. Namun PLTU tak kunjung dibangun sampai hari ini, karena PLN hanya mau beli sekitar Rp 500/kWh, yang menurut investor tidak untung.  Investor mau menjual dengan harga Rp 700/kWh. Padahal biaya PLN dengan PLTD 45 MW di Bangka-Belitung adalah Rp 2.000/kWh. Sehingga apabila memakai PLTD dengan harga yang ditawarkan investor sebesar Rp 700/kWh dapat dihemat Rp 1.300/kWh. 

Kenapa terjadi kejadian semacam di atas? Hal tersebut dikarenakan Pemerintah tidak mensubsidi selisih biaya listrik (dalam kasus di atas Rp 700/kWh ditambah biaya transmisi dan distribusi) dikurangi tarif listrik (Rp 670/kWh). Akibatnya, apabila terjadi kekurangan pasokan maka terjadi keadaan darurat dan PLN boleh menggunakan BBM untuk PLTD yang biaya bahan bakarnya saja untuk BBM industri Rp 6.000/liter atau Rp 2.000/kWh (1 liter BBM menjadi 3 kWh).

Krisis listrik dewasa ini sebenarnya sudah diperkirakan sejak lama. Dulu kita pernah merencanakan kenaikan tarif listrik secara bertahap, tetapi tidak dilaksanakan kecuali untuk industri. Tarif listrik yang terlalu murah (6,6 sen dolar/kwh) dibandingkan biayanya tidak hanya meningkatkan subsidi harga listrik Pemerintah (apabila pasokan tidak cukup maka digunakan listrik BBM yang biayanya paling mahal yaitu 20- 30 sen dolar/kwh karena selisihnya dijamin oleh APBN), tetapi juga menyebabkan energi lain yang tidak semahal BBM, yaitu: batubara kualitas rendah, gas dari lapangan menengah dan kecil, panasbumi, BBN, CBM, mikrohidro, dan lain-lain sulit dikembangkan. Biaya listrik batubara  sekitar 7 sen dolar/kwh dan dari panas bumi biayanya sekitar 9 sen/kWh.

Apabila energi Non BBM diijinkan dijual dengan harga keekonomiannya dan selisihnya dengan tarif listrik disubsidi Pemerintah, maka penggunaannya justru akan mengurangi subsidi dan menurunkan biaya listrik karena dia bisa menggantikan BBM yang jauh lebih mahal.

Sebagai contoh, walaupun pemakaian BBM pada 2007 (23.571 GWh) kurang dari setengah pemakaian batubara (50.447 GWh) tetapi biaya BBM lebih dari 4 kali biaya batubara yaitu BBM: Rp31,79 trilyun, batubara: Rp 6,98 trilyun, gas (33.968 GWh) : Rp 7,81 trilyun dan panasbumi (7.529 GWh): Rp3,77 trilyun.

STRATEGI  ENERGI

Apabila kita harus menerapkan harga  seperti sekarang; listrik 6 sen dolar per kWh, premium dan solar Rp. 4.500 per liter  (subsidi), maka seharusnya kita tidak hanya mensubsidi harga BBM, baik untuk non listrik dan listrik, tetapi juga harus mensubsidi harga energi alternatif. Dengan demikian energi alternatif akan berkembang sehingga kita bisa mengurangi impor minyak dan BBM. Pengurangan subsidi harga akan meningkatkan dana untuk subsidi langsung (kesejahteraan rakyat) dan depletion premium.

Alternatif lain adalah dengan menaikkan tarif listrik dan premium serta solar. Apabila tarif listrik dinaikkan menjadi 8 sen dolar per kWh maka panasbumi dan energi non BBM lainnya lebih mudah berkembang di Indonesia. Untuk pemakai 450 Watt (orang miskin) tarif tidak perlu dinaikkan tetapi hanya untuk pemakaian misalnya Rp. 50.000,- /bulan/rumah, selebihnya bayar tarif baru. Apabila harga BBM dinaikkan menjadi Rp. 5.500 per liter maka dijamin akan banyak yang berpindah ke transportasi umum dan memakai BBG (Bahan Bakar Gas).

Untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kemampuan nasional di bidang energi perlu digunakan dana depletion premium dari energi tak terbarukan yang untuk migas diperkirakan sekitar 10 persen dari equity to be split (revenue dikurangi recoverable cost). Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi bagi penawaran konsesi-konsesi migas baru, untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian, untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung migas serta untuk pengembangan energi nonmigas dan energi perdesaan dan untuk meningkatkan kemampuan nasional.

Permasalahan panasbumi adalah biaya produksi lebih tinggi dari harga jual listrik. Investor hanya akan mengembangkan panasbumi apabila pemerintah menentukan harga panasbumi yang memberikan keuntungan yang wajar. Peraturan Menteri ESDM nomor 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan menetapkan harga patokan tertinggi sebesar 9,70 sen US$/kWh untuk pembelian tenaga listrik untuk PT PLN (Persero) diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan panasbumi. Dengan catatan selisih biaya listrik panasbumi dan tarif listrik di subsidi Pemerintah.

Permasalahan gas adalah iming-iming harga ekspor yang cukup tinggi dan belum jelasnya insentif apabila gas tersebut digunakan untuk domestik dengan harga lebih rendah. Untuk pengembangan gas dan CBM perlu dipertimbangkan harga gas domestik yang menarik, misal $6/ MSCF. Perlu disadari bahwa $6/MSCF gas hanya setara dengan $36/barel minyak. Lapangan gas medium dan kecil memerlukan media transportasi berupa pipa. Pembangunan infrastuktur gas tersebut perlu ditingkatkan. Karena biaya CBM lebih mahal dari gas maka perlu insentif berupa pengurangan bagian Pemerintah.

Perlu aturan untuk Domestic Market Obligation untuk batubara.  Kebanyakan batubara di Indonesia adalah dari kualitas rendah yang tidak dapat diekspor. Apabila diberi insentif, karena biaya produksinya lebih mahal dari kualitas tinggi, maka dapat membantu menanggulangi masalah listrik di Indonesia.

Perlu insentif untuk pengembangan Energi Terbarukan seperti PLTA (Pembangkit Listik Tenaga Air), biofuel, biomass (misal dari cangkang sawit)matahari, angin dan microhydro. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah atau kelebihan tenaga listrik yaitu  Rp 656/kWh x F jika terinterkoneksi pada tegangan menengah dan Rp 1.004/kWh x F jika terinterkoneksi pada tegangan rendah (Jawa dan Bali, F = 1 ; Sumatera dan Sulawesi, F = 1,2; Kalimantan dan Nusa Tenggara, F = 1,3; Maluku dan Papua, F = 1,5). Diharapkan Peraturan Menteri di atas dapat memaksimalkan pengembangan energi terbarukan untuk listrik. Dengan catatan selisih harga listrik energi terbarukan dan tarif listrik disubsidi Pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan dengan menggunakan energi terbarukan setempat seperti biofuel, biomass, matahari, angin dan microhydro, maka pemerintah bisa memberikan insentif pengembangannya sendiri atau oleh Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM) dengan pinjaman berbunga rendah. Di Amerika Serikat Rural Electrification Administration (REA) tersebut dikelola oleh Departemen Pertanian, bukan oleh perusahaan listrik, supaya tidak terjadi konflik kepentingan.

Energi juga digunakan untuk transpotasi dan rumah tangga, untuk memasak. Sebaiknya untuk transpotasi kita memaksimalkan penggunaan BBG (Bahan Bakar Gas) dan listrik. Sedangkan untuk memasak digunakan LPG (Liquifield Petroleum Gas) dan Gas Kota. Gas kota membutuhkan pipa gas, tetapi lebih murah dari LPG dan dapat menggunakan semua gas (C1-C4), sedangkan LPG hanya C3,C4 yang hanya 10 persen dari gas. CBM (C1) tidak bisa dibuat LPG dan hanya bisa untuk gas kota. LPG 12 kg yang per kg Rp 6.000 tidak disubsidi. Sedangkan, LPG 3 kg yang per kg nya Rp 4.750 disubsidi. Perlu dicatat bahwa 1 kg LPG setara dengan 2 liter minyak tanah. Rp 6.000/kg LPG setara dengan Rp 3.000/ liter minyak tanah.

Perlu dijajagi kemungkinan mengimpor gas (misal dengan memanfaatkan kunjungan Presiden Iran. Iran mempunyai cadangan terbesar nomor 2 di dunia, yaitu 982 TCF). Pada saat ini negara-negara yang mempunyai pasokan LNG lebih adalah Qatar, Algeria, Angola, dan Nigeria. Lebih baik mengimpor gas daripada mengimpor minyak dan BBM karena harganya lebih murah. Penulis baru pulang dari Argentina yang menggunakan gas sejak tahun 1980-an. Disana harga bensin adalah $1,1 per liter, sedangkan harga BBG setara 1 liter bensin adalah 30 sen dolar.

BAURAN ENERGI SERTA ASPEK EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Sebaiknya Indonesia mengurangi sebanyak mungkin dan sesegera mungkin pemakaian BBM (energi yang paling mahal). Kembangkan sebanyak mungkin energi yang tidak dapat diekspor, yaitu: panasbumi, batubara kualitas rendah, lapangan gas kecil dan menengah, CBM, dan Energi Terbarukan yang kita miliki. Lebih baik kita mengimpor gas daripada mengimpor minyak atau BBM.

Untuk aspek ekonomi, biaya listrik diperkirakan ($ cents/kWh) adalah PLTA (terutama di luar Jawa): di bawah 7, batubara: 7, gas dan CBM ($ 6/ MMBTU): 9, panasbumi: (9-9,7), Energi Terbarukan: 10-15. Dari aspek lingkungan urutan dari paling kotor ke paling bersih adalah: batubara, gas dan CBM, panasbumi, PLTA, dan Energi Terbarukan.

NUKLIR

Penulis tidak anti nuklir, walaupun demikian sebaiknya kita jujur tentang nuklir. Tidak benar kalau energi nuklir sangat aman karena, di samping Chernobyl dan Three Mile Island, di Amerika Serikat, 27 dari 104 reaktor nuklirnya pernah bocor (Tobi Raikkonen, 12 Maret 2010). Menurut USA Today 17 Juli 2007 di Jepang terjadi kebocoran nuklir 1997-2007 sebanyak 8 kali. Penanganan limbah Uranium yang benar adalah mahal dan berbahaya kalau tidak benar.

Menurut Dr. Iwan Kurniawan pada 2018 diharapkan telah dioperasikan secara komersial International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) TOKAMAK dan mampu menghasilkan 500 MW dan dibuat dari reaksi fusi antara Detrium dan Tritium yang limbahnya relatif aman (dibandingkan Uranium). Indonesia sebaiknya fokus pada pengembangan ITER TOKAMAK. Akibatnya pengoperasian PLTN diharapkan mulai 2028.

Andaikata nuklir dipaksakan dikembangkan pada 2020 (memerlukan 10 tahun merealisasikan PLTN) maka sebaiknya Indonesia bekerjasama dengan Singapura dan Malaysia (lebih baik bila juga dengan negara-negara ASEAN lainnya). Lokasi pembangkitannya bisa di pulau kosong Indonesia dekat Singapura. Makin banyak negara-negara yang mengawasi diharapkan makin aman dan makin banyak negara-negara yang memakai makin murah.

Tidak benar kalau nuklir adalah energi yang paling murah. Menurut Keystone Center 2007 biaya listrik dari Nuklir sekitar $ 8-11 cents/kWh berarti tidak lebih murah dari PLTA, batubara, gas dan panas bumi. Kita masih bisa menutupi kekurangan energi sampai 2028 dengan mengimpor gas. Apalagi, kalau Pertamina dan perusahaan-perusahaan nasional migas lain dapat meningkatkan produksinya, baik di dalam dan di luar negeri, seperti Petronas. Ada kemungkinan sebelum 2020 ditemukan teknologi energi terbarukan yang lebih murah, termasuk dari hidrogen.

ENERGI ADALAH KEKUATAN POLITIK DAN EKONOMI NEGARA

Mirzan T.Razzak

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi.

Energi merupakan salah satu program pokok pemerintah di samping  program pangan. Kebutuhan energi secara normatif akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, membaiknya taraf hidup dan berkembangnya industri.  Sebagai negara yang sedang bertumbuh/berkembang, Indonesia juga mengikuti norma tersebut. Sejak reformasi 1998, manajemen tata negara mengalami perubahan-perubahan  yang  mendasar. Perubahan tersebut berdampak amat besar pada kebijakan di hampir semua sektor kehidupan bernegara dan berbangsa.

Namun, di sektor energi khususnya, kita masih berpegang teguh  bahwa  minyak bumi (BBM), gas dan batu bara merupakan komoditi-komoditi  andalan sebagai sumber devisa. Padahal seharusnya  kita juga harus menata ulang kebijakan sektor energi  agar  secara  strategis  dapat menyesuaikan gerak pembangunan nasional dengan  keseimbangan  baru  dalam perubahan global. Peta  energi  nasional menunjukkan  bahwa Indonesia tidak lagi sebagai negara pengekspor minyak seperti dulu.  Gas alam dan batu bara Indonesia sudah terikat kontrak  luar negeri (Jepang, Korea, China). Tulisan ini dimaksudkan untuk mengajak kita semua melakukan evaluasi  agar sumber-sumber energi yang kita miliki tidak hanya menjadi sumber devisa tetapi juga menjadi kekuatan politik dan posisi tawar diplomasi Indonesia.

Ukuran kemajuan dan kemakmuran suatu negara  dapat dilihat berapa besar penggunaan energi listrik perkapita suatu negara. Bertambah besar energi yang dikonsumsi suatu negara berarti bertambah maju atau bertambah makmur negeri tersebut. Hal ini tidak lain karena “listrik” merupakan lambang kemajuan ekonomi atau lambang kemajuan teknologi. Bayangkan saja kalau listrik sudah merata masuk ke desa, ke pelosok manapun, sudah barang tentu rakyatnya menggunakan produk-produk industri, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor listrik, air conditioner (AC), penerangan (lampu), mesin pompa air, dan lain sebagainya. Ditambah lagi kecenderungan dunia untuk memanfaatkan listrik secara maksimal  karena listrik merupakan bentuk energi yang paling bersih, praktis dan efisien. Bahkan tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi  listrik juga menjadi andalan dalam proses industri modern seperti: dalam industri tekstil, industri komputer, industri  elektronika, industri robotic dan industri transportasi sekalipun, ke depan ini digerakkan dengan listrik seperti: kereta api, mobil listrik dan sebagainya. Oleh karena itu, negara maju berlomba untuk men-supply listrik dengan biaya pembangkitan yang  murah, efisien, dan ramah terhadap lingkungan.

Sampai sekarang, tercatat hanya 5 (lima) sumber energi utama (primer) yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik  yaitu: minyak bumi, batubara, gas alam, nuklir, dan air. Pembangit  listrik yang menggunakan bahan bakar minyak bumi, batu bara, dan gas alam disebut  “thermal power plant”, sedangkan pembangkit listrik yang menggunkan bahan bakar nuklir (Uranium-35) disebut  “nuclear power plant” atau Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan  pembangkit listrik dari air terjun disebut  hidro-electricity power plant atau pembangkit listrik tenaga air. Kecuali PLTN, keempat jenis pembangkit listrik primer tersebut, sudah beroperasi di Indonesia. Sejak krisis minyak bumi, termasuk meningkatnya harga minyak, beberapa pembangkit yang mulanya menggunakan bahan bakar minyak bumi sudah dimodifikasi/diubah menggunakan bahan bakar gas alam, meskipun efisiensinya tidak maksimal dibandingkan dengan pembangkit listrik yang memang awalnya dirancang menggunakan  bahan bakar gas alam. Mesin generator listrik (genset) yang selama ini beroperasi di daerah di luar pulau jawa banyak atau hampir semua  tidak lagi beroperasi  karena tidak lagi ekonomis. Untuk mengganti supply listrik yang selama ini dari genset, pemerintah mencanangkan pembangunan pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara. Diperkirakan program 10.000 MW pertama akan rampung dalam dua tahun ke depan.

Pada hakekatnya, prinsip pembangkit listrik thermal  (PLTU) dengan bahan bakar fossil (minyak bumi, batubara, gas alam) adalah sama dengan PLTN yaitu menghasilkan uap air panas yang mampu menggerakkan turbin untuk selanjutnya memutar generator(dynamo)  sehingga menghasilkan listrik. Hanya saja, pada pembangkit thermal, uap air (steam) dihasilkan akibat pendidihan air dengan nyala api dari pembakaran bahan bakar fossil pada suatu “boiler”. Sedangkan pada PLTN, uap air (steam) dihasilkan akibat panas dari reaksi nuklir yang mendidihkan air  dalam suatu reaktor nuklir.  Pada Gambar 1, ditunjukkan  prinsip pembangkitan listrik secara  thermal  dengan bahan bakar fossil (PLTU) dan pembangkit listrik dari reaktor nuklir (PLTN).

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Gambar 1. Perbandingan Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Thermal (PLTU) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Seperti diketahui, sistem kelistrikan nasional dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

  1. Sistem interkoneksi yang termasuk dalam wilayah Jawa, Madura, Bali, dan Sumatra.
  2. Sistem terpisah atau isolated yang termasuk dalam wilayah di luar sistem interkoneksi.

Kebutuhan listrik masyarakat dan industri mencapai 76,6% berada di dalam sistem interkoneksi (Jawa, Madura, Bali, dan Sumatra). Sedangkan 23,4% berada di luar sistem interkoneksi. Komposisi pemakaian energi  primer untuk pembangkit tenaga listrik adalah BBM (23,7%), batubara (46,2%), gas alam (14,3%), dan tenaga air (9,6%). Selain itu, terdapat kontribusi pembangkit listrik 5,3% dari panas bumi dan 0,9% dari biofuel.

Naiknya harga BBM sudah barang tentu akan meningkatkan biaya operasi untuk BBM. Pada saat ini, biaya BBM PLN mencapai 56 trilyun rupiah atau sama dengan 42% dari total biaya operasi keseluruhan pembangkit listrik PLN. Bila pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 6,27% per tahun, maka diperlukan tambahan kapasitas pembangkit yang baru sekitar 23.000 MW dengan bahan bakar batubara sampai tahun 2020. Resikonya adalah meningkatnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh gas buang CO2, SO2, NOx, dan abu yang mengandung logam berat beracun seperti: As, Cd, Hg, dan Pb.

Untuk mencegah resiko pencemaran lingkungan tersebut, menurut Patrick Moore, salah seorang pendiri Greenpeace dan sekarang sebagai Kepala Ilmuan Greensprit  Strategies: “Energi nuklir hanya satu-satunya sumber energi yang tidak melepaskan emisi gas rumah kaca dan dapat secara efektif menggantikan bahan bakar fosil untuk lingkungan hidup yang sehat”. Pernyataan James Lovelock seorang penulis teori Gaia menyimpulkan pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan satu-satunya solusi hijau (nuclear power is only green solution). Dari kedua pernyataan ahli lingkungan tersebut, seharusnya kita harus segera mempertimbangkan kehadiran PLTN di Indonesia, bila kita konsekuen menghendaki lingkungan hidup yang ideal.

Mungkin kita terpengaruh bahwa kawasan ASEAN adalah kawasan bebas nuklir. Arti kawasan bebas nuklir di sini adalah bebas dari senjata nuklir. Tetapi kawasan ASEAN dapat menggunakan energi nuklir untuk maksud damai (peacefull uses of nuclear energy). Hal ini termasuk penggunaan energi nuklir dalam bidang pertanian, kesehatan, industri, dan pembangkit listrik.

Pada saat ini, telah beroperasi 439 PLTN  di dunia, diantaranya ada 111 PLTN di Asia. Menurut sumber IAEA tahun 2007, Vietnam dan Thailand masing-masing mengusulkan/mempersiapkan diri untuk pembangunan dua PLTN. Pada Tabel 1 ditunjukan lokasi PLTN di Asia yang beroperasi, sedang dibangun, direncanakan, dan diusulkan. Seperti ditunjukkan pada Tabel 1, Indonesia mengusulkan untuk pembangunan 4 PLTN dengan total kapasitas listrik sebesar 4.000 MW.

Meskipun diusulkan hanya  4 PLTN dengan kapasitas total 4.000 MW adalah relatif kecil dibandingkan dengan tambahan kebutuhan listrik nasional sebesar 23.000 MW. Namun, hal ini akan memberi dampak yang amat luas bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi (energy security) nasional. Pertama, pembangunan PLTN akan memicu pertumbuhan industri terkait yang berkualitas (nuclear quality industry), diantaranya adalah industri baja, industri logam nonferro, industri mesin, industri galangan kapal, industri listrik, industri elektronika sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Industri yang Terkait dengan Pembangunan PLTN.

Tidak mengherankan bila negara yang  ingin memacu industrinya berlomba-lomba untuk membangun PLTN seperti yang dijalankan oleh Korea Selatan, Iran, India, dan China. Perlu dicatat bahwa untuk mengakomodasi 2,5 sampai 3 juta pekerja baru setiap tahun, diperlukan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekurangnya  7% per tahun. Bila kurang dari 7%, maka pertumbuhan ekonomi akan lambat atau kecil dan tidak dapat menyerap penganguran. Sudah barang tentu hal ini akan berdampak kepada kestabilan politik dalam negeri.

Sebagai negara yang berpenduduk relatif besar, yaitu 230 juta pada tahun 2008, maka bila diasumsikan laju pertumbuhan 2% per tahun akan menghasilkan jumlah penduduk sebesar 280,6 juta pada tahun 2020. Jumlah penduduk yang sangat besar tersebut merupakan sasaran empuk sebagai pasar bagi negara-negara industri maju. Misalnya China dan India yang merupakan pemain global baru yang dapat merubah geopolitik di Asia. Dalam abad ke-21 ini, negara-negara berkembang khususnya di Asia harus cepat bertindak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat kemampuan militer, dan meningkatkan promosi teknologi tinggi. Bila tidak demikian, maka negara berkembang termasuk Indomesia akan digilas oleh negara-negara super power baru, seperti China dan India.

Pada Gambar 3 ditunjukkan diversifikasi energi yang sekaligus memperlihatkan kebijakan energy security dari beberapa negara maju.

Gambar 3. Diversifikasi Energi Beberapa Negara Maju.

Di antara negara-negara tersebut, Jepang, USA, UK, dan Korea menunjukkan diversifikasi energi yang relatif ideal. Namun, data tahun 1999 ini terus bergeser, dimana pembangunan PLTN terus berkembang menggantikan PLTU batubara. Kebijakan energi Amerika terbaru menunjukkan bahwa pembangunan PLTN terus dikembangkan untuk mencapai 393 GWE menjelang tahun 2020. Strategi energi Eropa dalam waktu dekat melakukan efisisensi energi dan dalam jangka panjang mengembangkan ekonomi berbasis hidrogen. Baik USA, Eropa, maupun Jepang bersama-sama mempersiapkan era ekonomi berbasis hidrogen (Hydrogen Economic).

Seperti diketahui, sampai sekarang dunia masih menganut paham ekonomi berbasis hidrokarbon (Hydrocarbon Economic). Bila saatnya tiba, penggunaan hidrokarbon seperti batubara, BBM, dan gas alam akan digantikan oleh sistem energi hidrogen yang dapat menghasilkan listrik tanpa pencemaran gas buang (flue gas). Dalam sistem energi hidrogen, berlangsung reaksi hidrogen-oksigen yang menghasilkan H2O dan energi. Ke depan, hidrogen berperan sebagai energi carrier dalam sel bahan bakar (fuel cell) untuk menghasilkan listrik. Dalam hal ini, hanya diperlukan energi untuk memisahkan hidrogen dan oksigen dari bahan asal air. Ketika itu, air merupakan sumber energi utama untuk menghasilkan energi listrik secara lebih murah. Untuk produksi hidrogen dan oksigen yang paling murah adalah dengan menggunakan panas dari energi nuklir.

Dapat disimpulkan bahwa penguasaan teknologi nuklir khususnya pemahaman PLTN merupakan batu loncatan untuk menguasai energi masa depan yang sekarang sedang dirintis oleh negara-negara maju untuk masuk ke dalam era ekonomi hidrogen. USA mengumumkan program inisiatif bahan bakar hidrogen nasional (National Hydrogen Fuel Initiative). Diperkirakan bahwa 1 pound bahan bakar nuklir (U-235) dapat menghasilkan energi yang mampu memproduksi hidrogen yang setara dengan 250 ribu galon BBM tanpa menimbulkan emisi karbon. Jepang menargetkan 5 juta mobil dengan bahan bakar hidrogen (fuel cell) pada tahun 2020.

Tanpa keraguan pembangunan PLTN di Indonesia merupakan pintu gerbang menuju Indonesia yang maju, makmur, dan berdaulat. Dengan PLTN, Indonesia lengkap memiliki energi primer yang merupakan kekuatan ekonomi dan politik di masa depan. Beberapa kajian akademis menunjukkan bahwa gerakan anti nuklir di Indonesia selalu membawa distorsi informasi.  Gerakan Greenpeace dunia sudah beralih pandangan dan menyatakan bahwa PLTN adalah solusi satu-satunya saat ini untuk pembangkit listrik tanpa emisi karbon dan bahan pencemar lingkungan lainnya.

Kemampuan bangsa Indonesia untuk mengoperasikan PLTN tidak perlu diragukan lagi. Sistem penanganan limbah radioaktif yang dihasilkan oleh PLTN sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga aman dengan teknik penyimpanan geologi (Geological Disposal) sebagaimana dilakukan USA, Canada, dan Swedia. Teknik daur ulang terlebih dahulu diikuti dengan penyimpanan geologi sebagaimana dilakukan oleh Jepang dan Perancis, atau melakukan penyimpanan sementara di lokasi PLTN. Sampai sekarang PLTN tertua yang beroperasi di dunia sudah berumur 50 tahun dan PLTN tipe Chernobyl sudah dihentikan operasinya dan digantikan dengan tipe PWR dan BWR yang mempunyai standard keamanan reaktor internasional.

Sumber energi fosil yang masih dimiliki Indonesia sebaiknya digunakan sebagai bahan strategis untuk konsumsi dalam negeri maupun sebagai sumber devisa. Semoga kiranya lebih banyak bangsa Indonesia berpikiran maju membangun Republik Indonesia yang dicita-citakan oleh para Pendiri Republik (Founding Fathers).

Hidrogen sebagai basis perekonomian baru

Oleh: Eniya Listiani Dewi, DR-Eng. (BPPT)

Sumber energi yang paling banyak dibutuhkan manusia adalah bahan bakar untuk transportasi dan kelistrikan. Energi yang dihasilkan dari minyak bumi dan batubara hingga dewasa ini masih menjadi prioritas utama dalam membangun ekonomi. Namun selaras dengan kebutuhan perkembangan ekonomi itu, pengaruh energi terhadap lingkungan perlu dipikirkan dengan serius. Kepedulian terhadap lingkungan ini ibarat buih, jika buih hanya sedikit berada di permukaan air akan mudah pecah dan hilang, namun jika banyak dan menumpuk akan susah dihilangkan. Nah, upaya kita tentunya menggali teknologi bersih (clean-technology) yang akan membantu mendongkrak perekonomian, yaitu mempercepat penggunaan energi alternatif ramah lingkungan dan dapat diperbaharui (renewable).

Menurunnya cadangan minyak bumi dan meningkatnya kebutuhan sumber energi akan mendorong dilakukan usaha penghematan energi dan pencarian sumber energi baru sebagai alternatif. Disadari perlunya memikirkan sumber energi pengganti minyak bumi, khususnya untuk transportasi dan listrik, melalui inovasi teknologi yang berbasis energi alternatif. Ketergantungan pada minyak bumi harus segera ditinggalkan. Pada masa sekarang telah diyakini oleh banyak negara maju sepeti Amerika, Canada, Jepang dan Eropa, untuk menjadikan khususnya teknologi fuel cell sebagai energi alternatif pada masa perekonomian ”gas hidrogen” tahun 2025, dimana hidrogen akan menjadi basis pergerakan dunia menggantikan minyak bumi, dan bahkan tidak mungkin bahwa akan menjadi lebih cepat lagi dengan desakan kebutuhan masyarakat.

Jika emisi CO2 yang dihasilkan pada saat pengolahan sumber energi minyak bumi dimisalkan 100%, maka pada Tokyo-Gas Report 2009, gasoline adalah 98%, liquid petroleum gas (LPG) mencapai 74%, dan compress natural gas (CNG) menurun hingga 60%, sedangkan gas hydrogen hanya 44%. Di Tokyo telah diterapkan kebijakan penggunaan CNG sebagai bahan bakar truk angkut yang dalam 1 tahun mampu menurunkan kadar emisi CO2 di Tokyo mencapai separonya. Apalagi jika nantinya semua menggunakan gas alam dan bahkan hydrogen. Dorongan pemerintah Jepang dalam upaya aplikasi energi baru di masyarakat adalah membantu 50% dari biaya pembelian langsung ke konsumen. Hal ini disambut sangat antusias oleh masyarakat Jepang dengan adanya lonjakan tinggi permintaan sel bahan bakar untuk perumahan dibandingkan target pemerintah sendiri di tahun 2009. Hal ini dikarenakan terdapat rasa “gengsi” atau “mentereng” oleh konsumen karena rumahnya memakai sumber energi bersih.

Bagaimana dengan negara kita? Sementara ini pemerintah belum menerapkan kebijakan yang mendorong aplikasi energi baru terbarukan (EBT), yang mungkin dapat berupa pembebasan pajak atau subsidi financial seperti Jepang lakukan. Dimana pada saat ini selain fuel cell, angin, mikrohidro, solar cell dikenal pula biomassa untuk listrik. Hanya beberapa landasan kebijakan energi telah menerapkan target nasional untuk EBT, di antaranya dalam Agenda Riset Nasional terdapat rencara 2025 diharapkan energy mix EBT dapat digunakan hingga 5% atau sekitar 250 MW. Jaminan pasar untuk menggalakkan EBT di masyarakat adalah mengharapkan pemerintah mau memulai dari lingkungannya sendiri dengan pemakaian EBT pada gedung-gedung pemerintah dan sebagainya.

Sumber energi alternatif yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar utama telah banyak dikuasai oleh negara maju, sedangkan di Indonesia masih dalam taraf penelitian. Teknologi fuel cell yang menggunakan gas hidrogen sebagai bahan bakar, adalah teknologi yang ramah lingkungan dimana hasilnya hanya listrik, air, dan panas.

Dalam 5 tahun belakangan ini di BPPT, khususnya di Pusat Teknologi Material, telah dikembangkan teknologi fuel cell jenis polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) dengan proses dan bahan yang telah disubstitusi di lokal, misalnya: komponen stack fuel cell, separator grafit, serta proses pembuatan membrane electrode assembly (MEA) dengan membran elektrolit baru nanokomposit yang merupakan jantung reaksi gas hidrogen dan oksigen menjadi air tersebut. Di antara prototipe yang dihasilkan, telah mendapatkan penghargaan PII-Engineering Award Adikara Rekayasa 2006, ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2006, Ristek Medco Energy Award 2008 dan skala internasional yaitu Asia Excelence Award 2009 dari Jepang.

Fuel cell adalah perangkat seperti baterai dimana sel di dalamnya mengubah gas hidrogen dan oksigen secara elektrokimia dengan menggunakan katalis menjadi elektron yang berarti arus listrik serta proton yang kemudian bertemu dengan oksigen menjadi air. Untuk mendapatkan sejumlah power, maka disusunlah sel sel tersebut secara seri, dengan nilai teoritis persel adalah 1.23 V dimana pada operasional hanya mendapatkan 0.9 V persel.

Tahun 2009 BPPT telah berhasil membuat prototipe 1 kW dengan sistim kontrol terpadu sehingga mudah dijinjing dengan ukuran kurang lebih 60x30x30 cm dimana kandungan lokal mencapai 50%. Keunggulan lain dari fuel cell ramah lingkungan ini adalah selain tidak bising sama sekali, efisiensi untuk mengubah gas hidrogen menjadi listrik mencapai 80%. Dibandingkan dengan sistim EBT lain seperti solar cell atau angin yang hanya mencapai 30%, fuel cell ini layak sekali diperhitungkan sebagai energi baru. Bergantung pada bahan bakar yang dipakai konsumsi rata-rata gas hidrogen adalah 8-10 L/min untuk 1 kW.

Hidrogen adalah energi sekunder sehingga tetap harus diolah dari sumber energi lain, di antaranya selain gas alam adalah gasifikasi batu bara, elektrolisa air, elektrolisa metanol yang masih relatif mahal, terdapat pula perubahan biogas metan yang masih memerlukan energi panas. Untuk mendapatkan terobosan baru proses produksi gas hidrogen, proses bioteknologi, baik itu secara fotosintesis maupun fermentasi adalah pilihan terbaik untuk dapat menghasilkan hydrogen dengan tingkat kemurnian yang tinggi (>99 %) sebagaimana dikembangkan BPPT 2 tahun terakhir ini. Produksi gas bio-hidrogen biasanya melibatkan mikroba atau enzim. Sejumlah spesies jasad renik dari berbagai taksa dan tipe fisiologi mampu menghasilkan bio-hidrogen. Ini era paling menarik dalam pengembangan teknologi karena memungkinkan dihasilkan dari bahan-bahan organik yang dapat diperbaharui seperti: limbah bioindustri (limbah biodiesel), limbah pertanian mapun hasil pertanian (onggok, tetes, nira).

Gas hydrogen ini dapat dihasilkan oleh beberapa bakteri misalnya Enterobacter aerogenes, Clostridium butyricum, Bacillus pumilus, dll. E. aerogenes yang diisolasi langsung dari limbah biodiesel mampu memanfaatkan berbagai macam substrat, baik itu substrat murni dan sederhana, seperti: glukosa gliserol, dll maupun senyawa yang lebih kompleks dari limbah, misalnya: molases, pati singkong, nira aren, shorgum dan limbah biodiesel. Telah diujicobakan biohidrogen yang dihasilkan tersebut pada fuel cell untuk menghasilkan listrik menggunakan beban lampu hingga 50 W. Nilai ekonomi dari pengolahan biohidrogen ini hanya mencapai Rp. 90 per L hydrogen. Dengan adanya kajian BPPT mengenai bio-hidrogen tersebut, biaya produksi gas hidrogen bisa menjadi sangat murah.

Selain biomassa, air dan metanol yang dielektrolisa untuk menghasilkan gas hidrogen telah dikembangkan pula di BPPT dengan menggunakan metode hibrid untuk men-storage gas dalam bentuk padatan (metal-hydrid) sehinga didapati wadah yang compact dan ringkas. Pada 2009 lalu BPPT telah mempunyai model solar cell hingga 1 kW untuk mendapatkan gas hidrogen sejumlah 8 L/min melalui elektrolisa metanol air.

Pengkajian lain mengenai aplikasi fuel cell adalah pada otomotif, yaitu sepeda motor hidrogen dengan kapasitas 500 W, mampu digunakan pada 60 km/jam dengan konsumsi rata-rata 1 km/L hidrogen. Hitungan ekonominya berkisar antara Rp. 132 hingga Rp. 7.000 per liter untuk penggunaan gas hidrogen dari kemurnian rendah hingga tinggi (ultra high pure). Jika dirata-rata konsumsi sepeda motor yang menggunakan pertamax Rp. 170 per liter, maka jika nantinya gas hidrogen yang digunakan adalah jenis kemurnian rendah, harga akan sangat kompetitif.

Energi alternatif layaknya mendapat perhatian khusus untuk mempercepat proses atau akselerasi aplikasi di masyarakat, dimana Jepang, Brazil adalah salah satu dari sekian banyak negara dengan contoh konkret pemerintah yang berhasil memacu dengan subsidi langsung ke pengguna.

Oleh: Eniya Listiani Dewi, DR-Eng. (BPPT)

Perlukah Reformasi Birokrasi itu?

Oleh: Siska Wulandari

Reformasi telah menjadi suatu kata yang menggelinding dan menjadi semangat gerak langkah anak bangsa untuk membuka katub-katub kekuasaan yang selama ini tidak tersentuh. Ia telah menjadi bagian yang sangat penting dalam usaha bangsa untuk merumuskan kembali seluruh tatanan nilai dan aturan hidup bersama. Mungkin tidak ada lagi hari tanpa tuntutan reformasi yang dilakukan oleh seluruh kalangan, kelompok masyarakat, mahasiswa, pegawai kantor yang menggemakan beragam tuntutan reformasi total di segala bidang.

Reformasi dapat diterjemahkan sebagai perubahan radikal (bidang sosial, politik atau agama) di suatu masyarakat atau negara. Sedangkan reformis adalah orang yang menganjurkan adanya perbaikan (bidang politik, sosial, agama) tanpa kekerasan. Radikal berarti secara menyeluruh, habis-habisan, perubahan yang amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan, dan sebagainya), maju dalam berfikir dan bertindak. Reformasi dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan perbaikan dari sesuatu yang dianggap kurang atau tidak baik tanpa melakukan perusakan-perusakan pranata yang sudah ada. Pranata yang dimaksudkan di sini adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi, serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya dalam berbagai kompleksitas manusia didalam masyarakat.

Reformasi yang terjadi menyusul jatuhnya Rezim Orde Baru ternyata tidak seperti yang diharapkan, yaitu reformasi yang mampu mengadakan perubahan kehidupan yang berarti bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu, reformasi juga diharapkan untuk mampu memerangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) dan membentuk pemerintahan yang bersih ternyata masih jauh dari realita. Praktek KKN dalam birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik masih terus berlangsung malah semakin merajalela. Keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsive dan akuntabel masih jauh dari harapan.

Kesulitan dalam memberantas KKN dalam pemerintahan dan birokrasi terjadi karena rendahnya komitmen pemerintah untuk membenahi sistem birokrasi publik. Banyak perhatian diberikan untuk mereformasi sistem dan lembaga politik, tetapi hal yang sama tidak dilakukan dalam birokrasi publik, sehingga tidak banyak menghasilkan perbaikan kinerja pelayanan publik. Dengan birokrasi yang sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bersikap dan bertindak sebagai penguasa dan tidak profesional maka perubahan apapun yang terjadi tidak akan memiliki dampak yang berarti bagi perbaikan kinerja pelayanan publik.

Kinerja birokrasi pelayanan publik menjadi isu kebijakan sentral yang semakin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi dan dampak yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam kehidupan ekonomi, perbaikan kinerja birokrasi akan bisa memperbaiki iklim investasi yang sangat diperlukan bangsa ini untuk bisa segera keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Buruknya kinerja birokrasi publik di Indonesia sering menjadi determinan yang penting dari penurunan minat investasi. Akibatnya pemerintah sangat sulit dalam menarik investasi, belum lagi ditambah dengan masalah-masalah lain seperti ketidakpastian hukum dan keamanan nasional.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis mensyaratkan kinerja dan akuntabilitas aparatur yang makin meningkat. Oleh karenanya reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dan harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, kemasyarakatan, dan dunia usaha. Pada era globalisasi, aparatur negara harus siap dan mampu menghadapi perubahan yang sangat dinamis dan tantangan persaingan dalam berbagai bidang.

Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan memiliki implikasi luas, terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Protes, demonstrasi dan bahkan pendudukan kantor-kantor pemerintahan oleh masyarakat yang sering terjadi di berbagai daerah menjadi indikator dari besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahnya. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik diharapkan akan mampu mengembalikan image pemerintah di mata masyarakat karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. Kalau ini dilakukan maka pemerintah akan memperoleh kembali legitimasi di mata publik.

Satu hal yang paling penting dalam reformasi adalah kesiapan mental kita untuk menerima setiap perubahan dan perubahan itu dimulai dari lingkungan yang terkecil yaitu individu (ibda’ bin nafshi), mulailah dari diri sendiri. Apabila aparatur pemerintahan sudah menanamkan tekad bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, maka untuk perubahan yang lebih besar dari setiap sendi kehidupan masyarakat  ini akan mudah terwujudkan.

Reformasi Birokrasi di Sektor Pelayanan Publik

Oleh: Miftah Thoha

Dengan meminjam istilah ilmu kedokteraan, sebelum dokter melakukan dan memberikan resep pengobatan maka dia pasti melakukan diagnosis tentang jenis penyakit yang diderita pasiennya. Setetlah diketahui jenis penyakitnya dokter tersebut baru melakukan intervensi pengobatan. Reformasi birokrasi juga demikian, kantor kementerian negara ini harus bisa menemukan masalah yang diderita oleh birokrasi pemerintah. Upaya reformasi merupakan jenis pengobatan terhadap sakit yang diderita birokrasi pemerintah ini.

Pemerintah seringkali melakukan intervensi reformasi birokrasi tanpa terlebih dahulu melakukan upaya diagnosis menemukan masalah yang diderita oleh birokrasi pemerintah. Akibatnya upaya reformasi yang selama ini dilakukan belum bisa mengobati sakitnya birokrasi. Salah satu penyakit birokrasi itu ialah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama yang miskin itu masih jauh dari harapan.

Menurut penjelasan para pejabat pemerintah menunjukkan bahwa 12 tahun terakhir ini atau 5 tahun yang lalu selama Kabinet Indonesia Bersatu I  menunjukkan pertumbuhan ekonomi kita mengalami banyak kemajuan, demikian pula pertumbuhan demokrasi (politik). Angka pertumbuhan mencapai antara 4 – 5 % dan diharapkan dalam kabinet SBY kedua bisa mencapai angka pertumbuhan 8 % lebih. Jika angka pertumbuhan ini diikuti dengan menurunnya angka kemiskinan, pengangguran dan inflasi, dan stabilnya nilai rupiah kita, maka kesejahteraan masyarakat yang menjadi dambaan kabinet ini akan bisa dicapai.

Pertumbuhan eknomi ini disertai dengan pertumbuhan demokrasi politik. Kebebasan berpendapat dijamin dan kita tidak ada rasa takut lagi kalau kita berbeda pendapat dengan pemerintah. Tidak ada rasa takut untuk ditangkap pemerintah hanya karena kita beda pendapat dengan Pak SBY, Pak Menteri dan Pak Polisi. Demikian pula tidak ada rasa takut kalau kita beda aliran politik yang kita ikuti. Kita mempunyai kebebasan untuk masuk atau tidak masuk serikat politik. Kita tidak ada rasa takut lagi apakah dalam pemilu kita mendukung SBY atau JK, atau tidak pula mendukung keduanya. Kitapun tidak cemas ketika DPR memenangkan opsi C yang berbeda dengan partai koalisi pemerintah yang memilih berbeda memilih opsi A. Hal ini merupakan tingkat pertumbuhan demokrasi politik yang menakjubkan, jika dibandingkan ketika kita hidup di jaman pemerintahan Orde Baru.

Pertumbuhan ekonomi dan demokrasi politik selama era reformasi ini sayangnya tidak diikuti oleh pertumbuhan dan perubahan atau reformasi birokrasi pemerintah yang terarah. Ada dua indikator memburuknya penyakit birokrasi selama 12 tahun terakhir ini. Pertama, indikasi pelayanan usaha publik dan bisnis. Menurut catatan dari International Fiancial Corporation tahun 2008, negara kita menduduki tingkat 123 yang paling rendah di atas Kambodia (145) dan Philipina (133). Pada saat yang sama di Malaysia berada pada tingkat 24, Thailand pada tingkat 15, Vietnam 15 dan Singapore teratas. Hal ini berarti tingkat pelayanan usaha di negara kita tergolong rendah belum bisa memuaskan penerima dan pemangku kepentingan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah

Selain indikasi pelayanan usaha yang masih menyesakkan itu, indikasi persepsi korupsi masih rendah sekali. Dari catatan Transparansi Internasional tahun 2009, Negara kita tergolong pada tingkatan yang paling rendah. Dari tahun 1998 hingga 2008 Indek Persepsi Korupsi (IPK) masih dalam tataran yang paling bawah dari 2.0 kemudian pernah 5 tahun dari 1999 – 2003 berada pada tingkat 1.7 -1.9. dan pada tahun 2008 kita berada ditingkat 2.6 dan dari 180 negara yang terlanda korupsi kita berada pada tingkat 143. Hal ini menunjukkan masalah korupsi masih menjadi persoalan yang pelik dalam birokrasi kita. Birokrasi pemerintah menjadi ladang korupsi yang paling makmur di birokrasi pemerintah.

Kinerja Pelayanan Publik

Salah satu tanda dan bukti bahwa pemerintah itu mengabdi kepada rakyatnya ialah dapat dilihat sampai seberapa jauh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu baik. Demikian pula salah satu wujud suatu tata kepemerintahan yang baik dan amanah bisa diamati dari cara pemerintahan memberikan pelayanan kepada publik. Pengertian baik dan amanah itu ialah sesuai dengan keinginan rakyat, bukan semata-mata keinginan penguasa pemerintah.

Keinginan rakyat itu sederhana sekali yakni pelayanannya tidak menggunakan kekuasaan tetapi menggunakan rasa empati manusiawi kepada rakyat, tidak menyengsarakan rakyat, tidak membuat rakyatnya antre panjang berdesak-desakan sehingga ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal,  tidak mahal dalam arti harus berkorban menghilangkan banyak waktu, tenaga, dan bahkan mengorbankan nyawa. Dengan bahasa yang lugas, pelayanan yang murah, cepat, tepat, dan menghargai manusia.

Pelayanan Klasik

Perilaku dan cara yang klasik yang tidak pernah berubah hingga saat ini dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat ialah arogansi petugas dan pejabat pemerintah. Pelayanan yang selalu berorientasi dari kepentingan pejabat, penguasa, dan dari sudut kepentingan pemerintah. Bukannya didasarkan atas keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Pemerintah masih kental menekankan pada tatacara prosedural administrasi, meminta bukti KTP, bukti kemiskinan dari lurah, dan sejenisnya. Bukti orientasi kepentingan penguasa itu ialah pelayanan publik selalu dilakukan di kantor pemerintah. Belum pernah dicoba pelayanan di luar kantor pemerintah yang mendekati kebutuhan yang dilayani. Kantor pemerintah ”simbol kekuasaan”. Rakyat harus datang ke pusat (kantor) pemerintah, disuruh menunggu dan antre panjang, dan tidak ada kepastian kapan urusannya bisa selesai. Seringkali sikap pelayanan pejabat dan petugasnya kurang menghargai kebutuhan manusia yang antre itu. Manusia antre dianggap ikan pindang yang dijejer diterik matahari. Banyak contoh yang dapat kita lihat setiap hari betapa klasiknya pelayanan publik pemerintah. Dari soal pelayanan kartu penduduk, perijinan, membayar pajak sampai menerima uang pengganti subsidi bahan bakar untuk rakyat miskin dan bantuan langsung tunai.

Menurut pejabat di kantor kementerian yang bertanggung jawab tentang reformasi, katanya sudah banyak perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Jawa Timur yang dijadikan propinsi percontohan dinilai banyak kemajuan yang dicapai. dari sekian ratus proses pelayanan perijinan telah dipotong menjadi sekian puluh proses. Prosedur waktu bisa dipotong akan tetapi sikap arogansi pejabat dalam memberikan pelayanan belum pernah berubah, apalagi orientasi officialdom-nya masih kuat.

Birokrasi pemerintah masih kuat memegang tradisi kerajaan pejabat (officialdom) dalam melayani publik. Sebagai contoh, pagi hari di jalan tol kendaraan sudah panjang antre untuk mengejar pesawat pagi hari. Pintu tol hanya dibuka 2 pintu. Mengapa tidak dibuka banyak pintu sehingga tidak ada antrean? Pagi hari petugasnya masih tidur dan dibukanya dua pintu itu atas kemauan penguasa tol, bukan pemilik kendaraan yang akan mengejar pesawat.  Stasiun kereta api yang hanya membuka 1 loket padahal musim lebaran banyak penumpang membutuhkan naik kereta api. Mengapa orientasi antre panjang menjadi kegemaran pelayanan publik.

Contoh lain yang menyedihkan dan menyakitkan ialah dalam memberikan pelayanan kepada orang miskin yang jumlahnya sekarang semakin banyak. Mengapa mereka yang miskin itu diminta datang ke kantor kelurahan atau kecamatan antre untuk memperoleh uang Rp 300 ribu. Belum lagi pemberian kartu miskin tidak adil, yang benar-benar miskin tidak memproleh yang tidak miskin dan karena masih kerabat lurah diberi kartu miskin. Mereka antre panjang berdesak-desakan, sampai ada yang meninggal hanya karena miskinnya, uang Rp 300 ribu amat berharga bagi mereka.

Mengapa mereka harus antre? Mengapa mereka harus datang ke kantor kelurahan? Mengapa petugas pemerintah tidak mendatangi ke rumah masing-masing orang miskin? Katanya pegawai pemerintah  berkelebihan, katanya masih banyak pengangguran. Beri mereka pekerjaan untuk mendatangi dan memberikan uang Rp 300 ribu kepada orang miskin itu. Orang miskin itu dapat dilihat rumahnya  kok, yang beralaskan tanah, berdinding bambu yang compang-camping, tempat tidurnya bertikar dan berlampu dari minyak tanah. Jika mendatangi rumah mereka pasti tepat sasaran. Kalau mereka itu dikerahkan untuk mendatangi rumah-rumah si miskin, barangkali antrean panjang yang menyedihkan itu tidak bakal terjadi. Termasuk orang Islam kaya pembayar zakat jangan ikut-ikut pejabat pemerintah, menyuruh orang miskin antre di rumahnya berjubel dan berdesak-desak. Rosulullah tidak menyuruh pembayar zakat meminta orang miskin datang ke rumahnya, melainkan pembayar zakat mendatangi orang miskin.

Pak Menteri, pernahkah Pak Menteri antre? Ubahlah cara pelayanan kepada masyarakat dari yang hanya ditentukan oleh pejabat pemerintah saja, sekali-kali rakyat yang menentukan kualitas pelayanan untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk itu Pak Menteri perlu mengenali siapa rakyatnya itu, kemudian tentukan standar operasionalnya, dan hindari antrean panjang. Mengapa pemerintah yang mempunyai gagasan melayani masyarakat tidak mau sedikit saja memanjakan si miskin dengan memberikan pelayanan menjemput bola. Sama dengan pintu tol tadi dan loket kereta api, karena orientasi menteri, gubernur, bupati, camat, lurah melayani orang miskin itu bukan karena kemauan orang miskin tetapi kemauan mereka yang menjabat dan yang bukan miskin lagi. Sulit memahami orang miskin kalau mereka memang tidak pernah  miskin.

Kalau kita ingin mengetahui apakah pemerintah ini demokratis, baik dan amanah, kita lihat bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Salah satu tanda dan bukti bahwa pemerintah itu mengabdi kepada rakyatnya ialah dapat dilihat sampai seberapa jauh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu baik dilakukan. Pengertian baik dan amanah itu ialah sesuai dengan keinginan rakyat bukan semata-mata keinginan penguasa pemerintah. Pemerintahan yang demokratis hampir tidak ada yang tanpa pengaruh dari rakyat. Jika pelayanan kepada rakyatnya, rakyat tidak ikut berperan menentukan bentuk pelayaan, dan aspirasi rakyat tidak pernah tersalurkan, maka pelayanan yang diberikan oleh pemerintah hanya menampung aspirasi, kebutuhan dan kemauan dari pemerintah saja. Cara semacam inilah yang tidak amanah, karena amanah itu berasal dari mandat atau kepercayaan rakyat

Keinginan rakyat itu sederhana sekali yakni pelayanannya tidak menggunakan kekuasaan tetapi menggunakan rasa empati manusiawi kepada rakyat, tidak menyengsarakan rakyat, tidak membuat rakyatnya antre panjang berdesak-desakan sehingga ada yang sakit,  tidak mahal dalam arti harus berkorban menghilangkan banyak waktu, tenaga, dan bahkan mengorbankan nyawa. Dengan bahasa yang lugas, pelayanan yang murah, cepat, tepat, dan menghargai manusia.

Kepastian Pelayanan   

Agar supaya rakyat mempunyai kepastian terhadap pelayanan yang dibutuhkannya, maka pemerintah perlu kiranya menentukan standardisasi pelayanan publik. Semua pelayanan publik diindentifikasikan dan diperinci, mana saja yang tergolong pelayanan umum, perijinan, pembayaran (pajak) dan lain sebagainya. Kemudian setelah dikenali semuanya ditentukan standar pelayanannya.  Macam dan jenis yang bisa digolongkan dengan standar pelayanan, misalnya meliputi ha-hal sebagai berikut:

Safety dan Accessibility. Rakyat merasa aman dan bisa menjangkau pelayanan. Artinya semua rakyat tanpa pandang bulu mempunyai rasa aman dan bisa dilayani yang sama. Pelayanan harus memberikan rasa conford dan safety  bagi customer/ rakyat

Punctuality dan Reliablity. Ketapatan waktu penyelesaian pelayanan harus dijaga. Penundaan hanya boleh jika dalam keadaan diluar kemampuan petugas dan penundaan boleh dilakukan dalam hitungan menitan (di Korea Selatan toleransi penundaan 10 menit).

Covenience dan Friendliness. Pelayanan yang bersahabat dan memuaskan. Prinsip pelayanan seperti ini misalnya pelayanan bisa diterima melalui:

-Telepon

-Tersedinya cukup tiket bagi pelayanan jenis pembelian termasuk rakyat diperbolehkan menggunakan pelbagai cara pembelian tiket  yang membawa kepuasan rakyat/pelanggan.

-Tempat pelayanan umum yang bersih dan nyaman (bright and clean) seperti pelayanan di statiun kereta api, bus, airport, kantor pemerintah, dll.

- Kendaraan pelayanan umum yang bersih, bus kota, bus sekolah, bus pegawai, angkot, kereta api, pesawat, dll yang tidak jorok, kotor, dan sering mogok.

-Menyediakan tempat bagi handycap person orang cacat untuk bisa memperoleh pelayanan umum yang sama dengan orang bukan cacat.

-Tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya informasi perjalanan (KA, bus, pesawat) atau informasi lainnya misalnya tentang objek pariwisata, informasi data pemerintahan, pendidikan, dan segala bidang pemerintahan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyediaan informasi yang mudah diakses melalui internet

-Pelayanan yang tepat waktu dan murah

Correction dan compensation.  Suatu pelayanan publik yang baik harus menyediakan perbaikan atau koreksi jika dijumpai adanya kesalahan pelayanan. Demikian pula harus menyediakan imbalan atau kompensasi bagi pelanggan/rakyat yang memperoleh kerugian akibat kesalahan pemberian pelayaan. Jenis kesalahan misalnya:

-Double booking

-Keterlambatan waktu

-Perubahan jadwal waktu perjalanan ka, bus, pesawat, dll

-Kesulitan atau masalah tehnis pelayanan

-Ketepatan rensponsi atas klaim pelanggan/rakyat

-Tidak adanya kantor atau tempat ”one-stop assistance”

Consideration of Customer Suggestions. Agar supaya pelayanan public itu bisa memuaskan keinginan rakyat, maka pelayanan public yang dirancang oleh pemerintah harus menyediakan tempat untuk berkenan menerima keluhan dan saran-saran dari masyarakat. Tempat ini tidak hanya  sekedar menampung keluhan saja, akan tetapi juga dengan sigap dan prompt to memberikan perbaikan sesuai dari saran-saran tersebut.

Publication of Results. Suatu standar harus memenuhi persyaratan bahwa pemerintah selalu melakukan penelitian evaluasi secara periodik terhadap kepuasan rakyat. Hasil evaluasi  kepuasan rakyat ini perlu diterbitkan dan bisa di akses oleh rakyat. Sementara itu dari hasil evaluasi ini dipergunakan untuk memperbaiki pelayanan publik

Feedback of Evaluation Results. Serupa dengan yang dikemukakan di atas, khusus mengenai feedback ini ialah pemberi pelayanan publik sewaktu-waktu menerima keluhan, saran dan lain dari masyarakat tentang pelbagai jenis pelayanan publik, maka pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap keluhan dan memberikan feedback dengan cepat kepada masyarakat.

                Demikian lontaran pemikiran saya bagaimana baiknya melakukan reformasi birokrasi dari segi diagnosis penyakit birokrasi di sector pelayanan publik

Kontrol masyarakat dan Reformasi Birokrasi Penegakan Hukum

Oleh : Hasyim Asy’ari

 

Ada apa dengan dunia hukum kita? Yang dimaksud dunia hukum di sini adalah kehidupan seputar penegakan hukum di Indonesia. Namanya juga kehidupan, tentu meliputi aktor, lembaga dan kultur yang melingkupinya.

Belum hilang dari ingatan kita, mbah Minah yang diproses hukum gara-gara dituduh “mencuri” buah coklat. Koin untuk Prita sebagai bentuk dukungan solidaritas penolakan masyarakat terhadap sanksi yang ditimpakan kepada Prita yang mengeluhkan buruknya layanan sebuah rumah sakit via email. Dua orang jaksa perempuan didakwa oleh kawan jaksanya gara-gara menjual narkoba yang merupakan barang bukti dalam kasus yang sedang ditanganinya. Belum lagi pertarungan “cicak” versus “buaya” antar aparat penegak hukum yang menobatkan dua binatang itu jadi binatang paling popoler sepanjang 2009, selain “gurita” tentu saja.

Serombongan anggota DPR diajukan ke meja hijau karena tuduhan menerima suap dalam pemilihan pejabat tertentu, atau dalam penyusunan undang-undang tertentu. Sejumlah hakim, jaksa dan polisi “ketangkap basah” sedang melakukan tindakan yang melanggar kode etik bahkan menjurus pidana. Belum lagi kepala penjara yang dicopot gara-gara “merombak” sel penjara menjadi senyaman kamar hotel dan ruang karaoke.

Lengkaplah sudah. Para aparat pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penjaga penjara) terlibat sejumlah skandal pelanggaran hukum. Pantas saja masyarakat mengajukan pertanyaan mengusik: “ada apa dengan dunia hukum kita?” Bahkan yang mengkhawatirkan adalah persepsi negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Secara akademik para ahli hukum patut bertanya, sesungguhnya sederet fakta itu disebabkan oleh apa? Apakah struktur lembaga penegak hukum ada yang tidak beres? Atau masih ada norma hukum yang kurang untuk mengatasi itu semua? Atau jangan-jangan budaya “bejat” dan “rakus” para aparat penegak hukum yang jadi penyebabnya? Semoga saja akademisi hukum tidak sedang menangis meratapi ini semua karena disebabkan telah “matinya ilmu hukum”. Karena jauh menganga antara apa yang diajarkan di kelas dengan apa terjadi pada realitas hukum. Persis seperti sinyalemen almarhum Prof. Satjipto Rahardjo, “mengajarkan keteraturan, menemukan ktidakteraturan (teaching order, finding disorder).

Tidak kurang sejumlah undang-undang yang mengatur struktur dan norma hukum dibentuk untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum Indonesia sejak reformasi. Lembaga peradilan telah ditata sedemikian rupa, setidaknya sehingga hakim tidak lagi sebagai “pegawai negeri sipil” atau aparat pemerintah, namun hakim kini benar-benar independen karena hakim-hakim lembaga peradilan bukan lagi pegawai departemen kehakiman. Kepolisian telah dilepas dari militer, dengan harapan polisi benar-benar menjadi aparat penegak hukum dan bukan lagi sekedar aparat represif negara (repressive state-apparatus). Demikian pula kejaksaan sudah menetapkan cetak biru reformasi lembaga kejaksaan.

Selain itu juga telah dibentuk sejumlah lembaga dan mekanisme kontrol terhadap aparat dan lembaga penegak hukum. Secara internal di lembaga peradilan telah ada aparat khusus yang mengawasi perilaku hakim, yaitu Hakim Agung Muda Bidang Pengawasan. Kejaksaan secara internal telah memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Kepolisian memiliki Divisi Provost dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum.

Secara eksternal juga telah dibentuk komisi-komisi pengawas perilaku aparat penegak hukum. Ada Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi perilaku hakim, ada Komisi Kejaksaan yang diberi amanat mengawasi kinerja jaksa, dan juga Komisi Kepolisian yang kurang lebih juga diberi mandat mengawasi perilaku polisi.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa tidak kurang-kurang upaya reformasi birokrasi penegakan hukum telah dimulai. Upaya-upaya pengaturan dan penataan struktur lembaga penegakan hukum bahkan telah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Namun aparat penegak hukum masih saja terperosok.

Lalu mengapa masih ada saja aparat penegak hukum yang terjerumus (menjerumuskan diri?) ke dalam lumpur pelanggaran hukum? Kendatipun sejumlah peraturan dan lembaga pengawas telah disiapkan, namun mengapa belum juga memberikan efek jera kepada aparat penegak hukum?

Masyarakat kemudian memberi semacam “permakluman” terhadap penyimpangan tersebut. Pantas saja angka indeks korupsi di Indonesia tidak pernah turun, bahkan cenderung bertengger di papan atas dengan predikat negara paling korup di dunia setelah beberapa negara di Afrika dan Asia lainnya. Pada ujungnya para ahli membuat penilaian sampai pada kesimpulan soalnya bukan pada eksistensi lembaga dan peraturan yang menyediakan kontrol kepada perilaku aparat penegak hukum, tapi semua itu berpangkal pada budaya aparat penegak hukum yang memang korup. Para ahli, dengan malu-malu, menyebut ini semua sudah sampai pada taraf “budaya korupsi”.

Penilaian itu bukan tanpa alasan. Dapat dipastikan para penegak hukum adalah warga negara yang dianggap paling tahu dan paham tentang keberadaan peraturan yang melarang aparat penegak hukum melakukan pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran berkaitan dengan jabatan dan wewenang yang mereka pegang. Jadi, tidak masuk akal jika aparat penegak hukum dituduh melakukan pelanggaran hukum kemudian berdalih “karena tidak tahu” atau “tidak sengaja”.

Sampai di sini saya dalam posisi bahwa antara struktur hukum berkaitan erat dengan kultur hukum. Di satu sisi, struktur hukum dibentuk untuk membentuk kultur hukum, sementara di sisi lain, struktur hukum tak akan bermakna apa-apa jika tak didukung oleh kultur hukum yang positif. Ibarat mesin ATM, sistem yang disiapkan akan memaksa seseorang untuk memiliki kultur tertentu; yaitu kultur prosedural. Seseorang untuk menggunakan ATM harus memiliki nomor rekening, memiliki kartu ATM, memiliki nomor PIN, harus memasukkan kartu ATM, kemudian menekan nomor PIN dan selanjutnya melakukan transaksi yang dikehendaki, dan tentu saja budaya antri di antara para pengguna ATM. Kalau serangkaian prosedur itu tidak ditempuh, dan tidak mau antri, maka orang itu akan dituding menerabas; “budaya menerabas” .

Maka mau tidak mau, reformasi birokrasi penegakan hukum harus dimulai dari para aparat penegak hukum sendiri. Mereformasi sendiri perilakunya, mereformasi budayanya, memangkas “budaya menerabas” sebagai awal terbentuknya “budaya korupsi”. Terutama reformasi ini harus dimulai oleh para pemimpin, para kepala. Karena secara alamiah, ibarat ikan, ikan akan busuk dimulai dari kebusukan kepala ikan.

Tentu saja upaya reformasi penegakan hukum tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri oleh aparat penegak hukum, namun harus dikawal dan dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat terhadap upaya reformasi penegakan hukum dapat ditempuh melalui sejumlah jalur.

Pertama, kontrol masyarakat lewat media jurnalistik (pers). Entah diakui secara resmi atau tidak, bila suatu kasus hukum bertubi-tubi diberitakan oleh media jurnalistik, kasus itu akan memperoleh prioritas dalam penanganan. Seringkali oleh aparat penegak hukum digunakan istilah “kasus yang mendapat perhatian publik”. Suatu kasus yang masuk kategori tersebut, terdapat kecenderungan aparat penegak hukum akan mendahulukan kasus tersebut ketimbang kasus lain, akan ditangani secara hati-hati dan cermat, dan aparat cenderung terbuka kepada publik.

Kedua, kontrol masyarakat melalui komisi atau lembaga yang dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat penegak hukum, baik komisi atau lembaga pengawas eksternal maupun internal. Terlepas dari pertanyaan mengenai efektifitasnya, namun keberadaan komisi atau lembaga tersebut setidaknya mampu membangun kultur bagi aparat bahwa kinerja dan perilakunya selalu diawasi. Upaya ini diharapkan akan mendorong aparat penegak hukum bekerja secara hati-hati dan cermat.

Ketiga, kontrol yuridis melalui lembaga-lembaga peradilan. Kontrol yuridis ini dapat dilakukan, di antaranya dengan melakukan uji materiil (judicial review) terhadap peraturan perundang-undangan yang diindikasikan potensial menimbulkan konflik kepentingan dan berpeluang menimbulkan korupsi.

Keempat, kontrol politik melalui DPR. Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dapat dijadikan masyarakat sebagai saluran aspirasi politik untuk melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Tentu saja masyarakat harus tetap mengawal dan mengontrol DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, agar pengawasan yang dilakukannya tidak hanya sebagai issu politik semata tanpa jalan keluar.

Pada akhirnya, reformasi penegakan hukum tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri hanya jadi masalah aparat penegak hukum saja. Namun lebih dari itu, reformasi penegakan hukum menjadi tanggung jawab bersama, di mana masyarakat adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap reformasi penegakan hukum dalam negara yang berbentuk Republik ini.

Wallahu a’lam bishshawab

Nasib Reformasi Hukum

Oleh Refly Harun

  

“Nyanyian” mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji edisi terbaru, bahwa ada markus (makelar kasus) pajak di Mabes Polri yang melibatkan jenderal berbintang dengan kapitalisasi uang senilai Rp 25 miliar, bisa jadi bukanlah berita yang mengejutkan bagi sebagian kita. Berita tersebut hanyalah sekadar konfirmasi dari apa yang kita yakini selama ini, bahwa di era reformasi ini, penegak dan masalah penegakan hukum (law enforcement) masih menjadi titik krusial yang memerlukan penanganan serius.

Bila reformasi politik sudah berjalan cukup sukses dengan tiga kali pemilu yang relatif demokratis, termasuk suksesnya reformasi konstitusi 1999-2002, lalu reformasi ekonomi mampu memperbaiki kerusakan parah akibat krisis ekonomi 1997 dan membuat Indonesia mampu bertahan dalam badai krisis moneter dunia 2009, maka reformasi hukum seolah berjalan di tempat. Wajah hukum di Indonesia masih tetap suram.

 ‘Nyanyian’ Susno mengingatkan kita pada satire yang sering terdengar tentang polisi, bahwa di Indonesia hanya ada dua polisi yang tidak bisa disuap. Pertama, Hoegeng Imam Santoso, mantan Kapolri di era-era awal Orde Baru (1968-1971), dan kedua, patung polisi (kadang-kadang diganti dengan polisi tidur). 

Sebelum ‘nyanyian’ Susno tersebut, dunia penegakan hukum kita juga dicoreng dengan suap kepada Jaksa Urip Tri Gunawan oleh Artalyta Suryani dalam kaitannya dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan taipan Sjamsul Nursalim. Aktor yang sama, Artalyta, kembali ‘tertangkap’ ketika Satgas Mafia Hukum menemukan fasilitas mewahnya di LP Pondok Bambu, Jakarta.

Akhir tahun lalu, jagat hukum kita diramaikan dengan perseteruan cicak-buaya, yang salah satu episodenya adalah diperdengarkannya rekaman pembicaraan Anggodo dengan berbagai petinggi hukum di negeri ini, baik di kejaksaan maupun kepolisian, di Mahkamah Konstitusi. Rekaman pembicaraan tersebut telah membuka mata publik betapa mafia hukum telah merasuk hingga ke pertahanan terakhirnya: aparat penegak hukum di level tertinggi!

Selain terbongkarnya kasus-kasus hukum di institusi-institusi penegak hukum di ranah eksekutif, pengadilan pun sesungguhnya tidak imun dari kasus-kasus mafia hukum. Bahkan bisa dikatakan, pengadilanlah yang merupakan pusat dari segala transaksi pasar gelap hukum karena pengadilanlah yang menentukan apakah seseorang dihukum atau tidak.

Satgas Mafia Hukum misalnya menyatakan bahwa hingga saat ini sudah 300-an kasus yang diadukan. Tiga yang terbanyak adalah di pengadilan, berikutnya kepolisian dan kejaksaan. Fakta ini sekali lagi hanya mengafirmasi temuan-temuan dari lembaga antikorupsi semacam Transparansi Internasional Indonesia yang kerap menempatkan institusi hukum di level atas sebagai institusi terkorup. 

Peran Presiden

Dikaitkan dengan isu reformasi birokrasi di sektor penegakan hukum, pertanyaan krusialnya, di mana harus dimulai? Apakah pada penegaknya atau pada institusinya? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Bila pembersihan dilakukan pada semua penegak hukum, bisa jadi institusi hukum yang ada akan kosong melompong. Dengan satire tentang Soegeng Imam Santoso dan patung polisi, kantor-kantor polisi, mulai dari polsek hingga Mabes Polri, akan kosong karena Soegeng sudah meninggal dunia dan patung polisi tidak berkantor di sana.

Hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi pula dengan kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (LP). Empat institusi – kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LP —adalah institusi yang sangat berperan penting dalam penegakan hukum yang terkait dengan kejahatan (tindak pidana).

Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah memilih dan memilah pembersihan birokrasi. Yang paling mungkin dilakukan adalah pembersihan birokrasi mulai dari atas (kepala). Dari empat institusi hukum yang menjadi sorotan dalam tulisan ini, tiga di antaranya berada di bawah presiden, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan LP.  

Sejak kampanye Pemilu 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berjanji untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi. Janji kampanye tersebut dipegang mayoritas rakyat yang telah mengantarkan SBY  sebagai presiden. SBY berjanji, rakyat jelas akan menagih.

Yang dilakukan SBY selama ini belum optimal. SBY hanya mempermudah proses pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi, yang proses pemeriksaannya harus melalui izin presiden, tetapi belum terlihat upaya untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi seperti yang dijanjikan. Yang kurang dilakukan SBY saat ini adalah memberi contoh betapa seorang pejabat harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di institusi yang dipimpinnya.

Demikian pula ketika terungkap soal makelar kasus di tubuh kepolisian yang dilakukan sejumlah petinggi Polri, SBY seharusnya dapat mengambil momentum ini dengan memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana menegakkan  birokrasi yang bersih. Dan Kapolri harus bertanggung jawab terhadap segala praktik-praktik mafia hukum di kepolisian.

Demikian pula ketika Satgas Mafia Hukum membongkar “hotel” Artalyta Suryani di LP Pondok Bambu beberapa waktu lalu, hanya pejabat di tingkat bawah yang ditindak. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang membawahi urusan lembaga pemasyarakatan aman-aman saja.

Reformasi birokrasi di aparat penegak hukum tidak akan berjalan sukses bila pemimpin eksekutif tertinggi (presiden) masih memberikan toleransi kepada pimpinan yang institusinya jelas-jelas menjadi sarang mafia hukum.

Langkah Radikal

Reformasi birokrasi di pengadilan lebih sulit dilakukan karena hakim tidak boleh diintervensi dalam memutuskan perkara. Betapa pun tidak sedapnya aroma putusan seorang hakim, formalisme hukum menyatakan hal tersebut harus dianggap benar sampai ditinjau oleh pengadilan di atasnya.

Masalahnya, bagaimana kalau penyakitnya juga sudah menjangkiti pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung). Tentu harus ada langkah radikal untuk pembenahan tersebut. Misalnya melalui perubahan konstitusi atau cukup legislasi. Selama ini, semua kasus bisa dikasasi sehingga seorang hakim agung lebih berperan sebagai ‘tukang putus perkara’ ketimbang pengadilan yang agung. Tidak itu saja, tidak sedikit hakim agung yang juga terlibat dengan praktik mafia hukum.

Melalui perubahan UUD 1945, bisa saja diperkenalkan mekanisme pemakzulan terhadap hakim yang terindikasi melakukan praktik mafia hukum. Institusi pemakzulan tersebut harus berada di luar MA karena tidak mungkin ‘jeruk makan jeruk’.

Dengan legislasi tertentu, bisa saja dilakukan pembatasan terhadap perkara yang bisa dikasasi. Legislasi juga bisa menciutkan jumlah hakim agung agar keagungannya betul-betul terlihat. Sebagai konsekuensinya, pengadilan tinggi harus betul-betul diperkuat agar bisa menjadi tumpuan keadilan bila pengadilan di tingkat pertama belum memberikan keadilan. Dalam jangka panjang diharapkan semua pengadilan, mulai dari pengadilan negeri hingga MA, tersentuh reformasi perbaikan.

Jelas tidak mudah melakukan reformasi birokrasi di tubuh penegak hukum. Ibarat kanker, semua tubuh barangkali, sudah terjangkiti. Perbaikan mungkin tidak cukup dengan mengamputasi bagian-bagian tertentu. Namun, optimisme harus tertap dibangun, bahwa suatu saat betul-betul ada hukum dan penegak hukum yang adil di negeri ini.***   

 

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.