Civil Society di Alam Demokrasi “Kita

Firdaus  Syam

Firdaus Syam, lahir di Sukabumi-Jawa Barat 18 Oktober. Menyelesaikan pendidikan Sarjana S1  1986 di Universitas Nasional, dalam Program Studi Politik Perubahan Sosial. Pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Politik Univ. Nasional (UNAS),1992 dan Program Studi Antropologi dengan fokus kajian Antropologi Politik di Univ. Indonesia (UI) 1997. Mengikuti jejang pendidikan Ph.D pada Program Studi Ilmu Politik, Fakutas Sosial Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (FSSK) Univ. Kebangsaan Malaysia (UKM) 2001. Menjadi dosen tetap di FISIP dan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Univ. Nasional (UNAS) Jakarta; Dosen Tamu di  FISIP Univ. Indonesia (UI) Jakarta;  Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana Univ. Tanjung Pura (UNTAN) Kalimantan Barat; Program Studi Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Univ. Muhammadiyah Jakarta (UMJ); Program Studi Komunikasi Pascasarjana di Univ. Muhammadiyah  Sumatera Utara (UMSU) dan Univ. Muhamadiyah Riau (UMRI); Pogram Studi Komunikasi Pascasarjana Univ. Mercu Buana. Karya-karya ilmiah yang dibukukan, antara lain; “Pengantar Ideologi dan Prinsip-Prinsip Kemasyarakatan dalam Islam” 1984; “Manusia dalam Sains Islam“ 1990; “Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern”, 2003; “Yusril Ihza Mahendra; Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik “, 2004;  ”Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru” (Konstributor), 2005; “Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3” 2007; “Berhentinya Soeharto; Fakta dan Persaksian Harmoko”, 2008; “Renungan Bacharuddin Jusuf Habibie Membangun Peradaban Indoneisa; Setelah 10 Dasawarsa Kebangkitan Nasional, 10  Windu Sumpah Pemuda, dan 10 Tahun Reformasi”

 I.Pendahuluan

Sebagai sebuah konsep, Civil society, datang dari Barat. Proses demokratisasi yang lebih dulu  berlangsung di Barat telah menjadikan civil  society bagian penting dari  kehidupan sosial, politik, ekonomi, serta kebudayaan mereka. Terutama dalam meretas peradaban yang dibangunnya. Bagi mereka, kehidupan negara dan bangsa yang ideal itu terwujud dengan memberikan peran — lewat pola bottom-upyang lebih kuat pada masyarakat. Seiring dengan hembusan demokrasi yang kian menguat, konsep ini terus berlanjut dan menguat di berbagai belahan bumi lainnya.        

Civil society, atau yang juga dikenal  sebagai “masyarakat madani”,  dalam implementasinya tidaklah berjalan sewarna. Perbedaan tafsir atas pemberdayaan peran masyarakat kemudian melahirkan  varian-varian pemahaman terhadap makna civil society dengan ragam kategorisasi yang dipengaruhi oleh dinamika dan kultur setempat, sehingga hari ini kita mengenal pemahaman tentang pengertian civil society versi “klasik” – “modern”, versi “barat” – “timur”, atau bahkan yang mengistilahkannya dengan versi “sekuler“- “agamis”, dan “liberal”- “neo liberal”.Selain dinamika dan kultur setempat, pengaruh eksternal juga telah member warna bagi eksisnya peran masyarakat sipil. Semua ini telah melahirkan berbagai varian dalam memahami konsep civil society. Perbedaan ini,  sebenarnya wajar adanya.

II. Civil Society dalam Idealita

Pada dasarnya tujuan dari civil society akan mengkrucut pada “upaya pemberdayaan (empowerment) sekaligus revitalisasi (enrichment) kemerdekaan masyarakat sipil, dalam melakukan kontrol terhadap negara secara sukarela, mandiri dan tetap terikat pada norma dan nilai hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, urusan civil society tidak dapat dilepaskan dari faktor historis, kearifan budaya, serta tingkat “penetrasi” penguasa politik Negarake masyarakat. Faktor-faktor ini, telah menyebabkan terjadi “pasang-surut”nya gerakan civil society di Indonesia.

Dalam kehidupan kenegaraan, kita mengenal  apa yang disebut dengan Empat Konsensus Dasar Bangsa yakni; Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Dalam perspektif ini, konsep civil society di Indonesia harus dipahami oleh negara, masyarakat dan warganya dalam konteks Konsensus Dasar Bangsa (Konsar Bangsa) bagi terjaminnya pertahanan dan ketahanan negara itu sendiri. Masalahnya kemudian, bagaimana penguatan peran civil society yang dikembangkan di Indonesia dapat dirumuskan melalui Empat Konsensus Dasar Bangsa guna kepentingan, kemajuan serta kedewasaan proses demokrasi yang sedang terus berjalan di negeri ini.

Tocqueville mengemukakan, bahwa civil society sebagai area kehidupan sosial yang terorganisasi, selalu bercirikan sifat kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating) dan keswadayaan (self-supporting). Dengan begitu, maka civil society penerapannya tidaklah berlangsung dalam “ruang hampa”, sehingga ia menjadi leluasa berinteraksi dengan nilai-nilai budaya, ideologi dan agama yang dianut masyarakat. Sebagaimana juga di Barat, civil society di Indonesia mengalami dialektika dalam perkembangan sejarahnya. Secara teoritis, paling tidak ada tiga model konsep civil society yang berbeda dalam tataran praksis, yakni; top-down of civil society, bottom-up of civil society, dan pararelism of civil society.  Hemat penulis, alam budaya masyarakat Indonesia lebih (cocok) menganut kepada konsep pararelism of civil society.

Konsep pararelisme, dimaksud di sini adalah pemahaman bahwa antara posisi “negara” di satu pihak, dengan warga-kelompok masyarakat di sisi lain, tidaklah berada dalam posisi yang saling berhadapan, melainkan dalam posisi kemitraan-kesejajaran dalam membangun dan mengimplementasikan  kesepakatan (contract). Dalam pemahaman ini, kita bisa meletakkan di mana posisi gotong-royong dalam kehidupan sosial, atau di mana posisi sekolah swasta/pesantren, rumah sakit maupun tempat ibadah yang didirikan atas swadaya masyarakat, atau bagaimana pula sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) memperoleh tempat di masyarakat. Semua itu menunjukkan bahwa aksi politik maupun sosial dalam praktisnya tidak berada dalam dominasi negara, melainkan secara swadaya dan mandiri,  juga turut dilakukan oleh setiap warga. Konsep gotong royong adalah bukti bahwa civil society di Indonesia menganut paham kesejajaran (pararelism), bukan  top-down sebagaimana yang dianut di negara totaliter-sosialis komunis, atau konsep  bottom-up di negara yang berpaham individualisme, liberalisme dan kapitalisme.   

Civil society tumbuh dan berkembang di Indonesia semenjak masa pergerakan nasional di awal abad ke-20. Pada masa itu kolonial Belanda mendorong pembentukan kesadaran sosial atau penguatan masyarakat sipil dengan membentuk berbagai organisasi dan perkumpulan yang bersifat modern.  Wujud ini dikenal sebagai civil society dengan aspirasi lebih kuat pada organisasi keagamaan dan kebudayaan yang spiritnya  “membangun masyarakat” bukan membangun negara.              

Civil society mengalami penguatan pada pascarevolusi kemerdekaan di tahun 1950-an. Ketika itu pemerintah memberi kebebasan yang luas kepada segenap rakyat Indonesia untuk mendirikan organisasi sosial maupun organisasi politik, seiring dengan komitmen kuat  untuk memperaktekan sistem demokrasi (parlementer). Konstelasi ini menciptakan relasi antara masyarakat sipil, masyarakat politik dan pemerintah dalam posisi masyarakat sipil menjadi penyeimbang untuk melakukan fungsi kontrol terhadap kekuatan negara.

Di bawah pemerintahan Soekarno misalnya, tatkala politik menjadi “panglima”, tindakan yang dilakukan  masyarakat yang melakukan kontrol sosial politik, demikian kuat, kritis dan mandiri dalam pembinaan intelektual maupun sikap sosialnya. Meski upaya tersebut waktu itu dicap sebagai agen kontra revolusi.Tekanan ini, sedikit banyak telah membuat “free thinkers” atau “roushanfikr” kaum cendikia terkungkung dan sulit tumbuh dan berkembang apalagi melakukan penguatan sebagai pengimbang kekuatan negara (pemerintah dan elit penguasa).              

Apa yang kemudian terjadi, penguatan civil society atau masyarakat madani, kemudian mengalami penurunan, terutama saat asosiasi-asosiasi, perkumpulan atau organisasi-organisasi sosial berubah  sebagai instrumen  dari kekuatan politik aliran dan pertarungan berbagai kepentingan ideologi. Civil society mengalami titik nadirnya di era demokrasi terpimpin, tatkala penguatan negara sudah demikian “absolutenya”.              

Memasuki era Orde Baru, elit penguasa kembali melanjutkan upaya memperkuat posisi negara di segala bidang. Akan tetapi saat yang bersamaan harus diakui, seiring dengan terjadinya mobilitas ekonomi secara vertikal, terjadi pula mobilitas vertikal di dunia pendidikan. Mobilitas sosial vertikal tersebut, memungkinkan lahirnya “kelas menengah” yang potensial mengambil peran di luar lingkaran kekuasaan. Kelompok ini kemudian melakukan apa yang dikenal dengan “gerakan kultural”, melakukan pemberdayaan dan penyadaran sosial politik  kepada warga masyarakat, melalui lembaga sosial masyarakat (LSM). Mereka secara swadaya dan mandiri, bergerak di bidang penelitian (riset), dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui warga masyarakat. Adanya berbagai LSM, Ormas, panguyuban dan perkumpulan sosial yang demikian luas dan banyak di era Orde Baru, diharapkan akan merangsang lahirnya “kelas menengah” yang mandiri dan menjadi “pengimbang” kekuatan negara.

Dalam konteks ini, negara secara tidak langsung ikut membentuk civil society melalui pembangunan, khususnya di masa Orde Baru. Di lain pihak, tradisi gerakan kemasyarakatan, agaknya tidak hilang begitu saja, bahkan mengalami revitalisasi. Contoh konkret; keberadaan Muhammadiyah, NU, tumbuhnya pesantren-pesantren, Taman Siswa serta lahirnya LSM-LSM sebagai kekuatan pengimbang sekaligus kekuatan yang memberdayakan masyarakat marjinal selain adanya pengintegrasian agama ke dalam Negara.

Organisasi kemasyarakatan dan LSM yang independensi itu pada perkembangannya, cukup kuat mewarnai organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang tumbuh. Indonesia pada dasarnya memiliki tradisi cukup panjang dan pengalaman mengenai civil society atau gerakan masyarakat madani. Bahkan di era Orde Baru telah muncul pula kaum profesional yang mulai bergerak dan melakukan pemberdayaan masyarakat tidak hanya di wilayah sosial, keagamaan dan kebudayaan, lebih dari itu telah merambah ke dalam sektor ekonomi dan jasa seperti; tumbuhnya perbankan swasta, asosiasi yang bersifat ekonomi dan lembaga pendidikan modern yang tumbuh melalui prakarsa dari kolektivitas sosial masyarakat yang sadar dan mandiri.             

Orde Baru, di balik keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan prasarana infrastruktur di era 1980-an hingga tahun 1995-an, warga merasa telah mengalami penetrasi negara yang demikian kuat di segala sector. Penetrasi negara itu dilakukan dengan menggunakan berbagai jaringan dan instrumen pemerintahan, baik melalui bidang sosial, politik juga ekonomi. Terutama melalui birokrasi dan aparat keamanan, ini telah mengakibatkan semakin menyempitnya ruang kebebasan yang sebelumnya pernah dimiliki masyarakat Indonesia . “Kelas menengah” yang diharapkan semakin mandiri sebagai pengimbang kekuatan negara sebagaimana yang tumbuh di negara-negara Barat dan negara maju, dalam kenyataannya melalui mengalami “ketergantungan yang sangat tinggi terhadap negara. Kelompok intelektual, terdidik dan kalangan menengah telah membentuk kemajuan yang disebut sebagai “kapitalis semu” (erzat capitalism).             

Kelemahan “kelas menengah” lainnya di Indonesia, terletak pada problemanya mengatasi kendala kultural. Sebab itu sekat-sekat primordial dimanipulasi untuk menghadang setiap upaya tumbuhnya solidaritas elemen-elemen “kelas menengah” yang solid sebagai bagian penguatan civil society.   Di tengah intervensi negara yang demikian kuat, ormas maupun LSM pada masa Orde Baru tumbuh dengan pesat, jumlahnya bahkan telah mencapai lebih dari 10.000-an. Jelas ini potensi yang luar biasa sebagai modal tumbuhnya civil society. Namun realitasnya, seiring dengan pertumbuhan tadi, juga terjadi  pergeseran eksistensi pada lembaga-lembaga tadi, terutama karena sebagian besar LSM di Indonesia masih tergantung kepada bantuan pemerintah dan lembaga-lembaga donor luar, ini sangat memungkin terjebak dan masuk dalam jaringan kooptasi negara atau kepentingan lembaga donor yang datang dari luar .            

Selain terhadap LSM, intervensi juga terjadi terhadap fungsi pers. Berbeda dengan apa yang berkembang di Barat pada periode yang sama, perkembangan civil society di Barat sangat di dukung oleh pers. Di masa Orde Baru pertumbuhan pers amat pesat baik secara kuantitas maupun instrumen teknologi yang digunakan, namun kebebasan pers  saat itu dimajalkan, sehingga tetap saja belum mampu  menjadi ruang sosial yang menyalurkan budaya  kritis dan intelektual, budaya kreatif dan dialogis. Walhasil,  kebebasan pers belum sampai  menstimulir kesadaran sosial  warga masyarakat secara optimal menjadi kesadaran kolektif bersiap kritis terhadap negara. Pembredelan pers, pencabutan SIUP, sensor ketat, dan pembatasan debat publik, adalah bukti yang memperlihatkan bagaimana dahsyatnya intervensi dilakukan.            

Demikian pula posisi kaum cendikiawan, yang menurut Gramsci dapat menjadi aktor pelopor perkembangan civil society, ternyata intelektual Indonesia pada masa itu, lebih “nyaman” , “aman” dan ikhlas terkooptasi oleh “pusat-pusat” kekuasaan. Sebab itu dapat  di masa Orde Baru kondisi civil society masih jauh dari mampu untuk menjadi kekuatan pengimbang dari kekuatan negara.   

Di masa reformasi kecenderungan itu juga masih ada, bahkan akhir-akhir ini, dengan kondisi  citra politik  pemerintah yang melemah, kecenderungan menguatnya  penetrasi instrumen kekuasaan terlihat kembali. Soal ini harus di kritisi sebagai kurangnya kepercayaan diri pemerintahan dan kepemimpinan nasional dalam mendorong proses demokrasi yang  sedang berjalan. Dan itu terutama disebabkan oleh ketidakjelasan pola kepemimpinan nasional dalam merespon persoalan sensitif. Pemerinth lalu terkesan tidak tanggap, dan cenderung mengambil  sikap covering dengan pernyataan-pernyataan yang defensif, dan apologik bak orang yang sedang merasa terancam. Ini ‘fatal’ dalam menguatkan citra politik pemerintahan.Hal ini  sebenarnya tidak perlu terjadi bila pemerintah bisa menempatkan masyarakat pada posisi yang pararelism of civil society, dimana  demokratisasi  dibangun dalam pola  kemitraan dan kesejajaran .

VI. Penutup         

Gagasan atau konsep, pemikiran yang timbul dari apa yang disebut civil society, pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan dan sejarah perkembangan manusia secara empiris. Konsep ini telah dikenal cukup lama dan mengalami interpretasi atau penafsiran yang berbeda yang dikarenakan pada dataran praksis gagasan civil society itu mengalami ideologisasi, transformasi nilai-nilai budaya, sejarah dan agama.          

Civil society di alam demokrasi kita, telah lama dikenal serta mengalami pasang surut dalam membangun relasi warga dengan kekuatan negara. Ada masa sebagai kelompok masyarakat yang independen, otonom dan menjaga jarak dengan kekuatan negara, namun ada masa menjadi bagian atau subordinasi kekuatan negara, bahkan juga terkooptasi. Dengan demikian perkembangan civil society itu sangat tergantung juga pada perkembangan situasi dan sistem politik yang berlaku, utamanya juga  peran menonjol yang harus di mulai dari pimpinan nasionalnya.

Harus diakui bahwa pemberdayaan dan legitimasi civil society dalam melakukan peran sebagai kontrol politik secara bebas-merdeka, terjadi diawal era reformasi, masa pemerintahan B.J.Habibie.  Kini kita dihadapkan pada  keadaan apakah civil society itu akan benar-benar tumbuh atau melemah disebabkan kelompok masyarakat yang ada belum mampu menjadi kekuatan yang  otonom? Ataukah faktor Negara dan eksternal yang masih demikian kuat, sehingga memajalkan orientasi dan eksisitensi masyarakat sipil dalam melakukan peran yang berbasis kemandirian, dalam alam demokasi “kita”.  Wallahualam…

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 11 Februari 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: