Peran LSM dalam Realitas Politik Kontemporer

 

Oleh : Sidarta GM

(Penulis: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Politik, LKS-PEMANTIK, Jakarta)

 

 

Banyak kasus yang belakangan ini menambah miris kita saja. Rasa saling tidak percaya, baik itu antar institusi negara, maupun sikap skeptif masyarakat terhadap kejujuran para pejabat, dalam penegakan hukum dan pengambilan public policy cukup memprihatinkan. Kasus Bibit dan Chandra yang ramai beberapa waktu lalu, ditambah dengan penanganan bangkrutnya Bank Century yang sampai hari ini arahnya masih ruwet, bisa ditunjuk sebagai contoh up to date.

Realitas ini, sesungguhnya akan menjadi fakta otentik, betapa proses penegakan hukum dan pengambilan kebijakan publik yang ganjil dan menafikan rasa keadilan di masyarakat, akan berbuntut pada krisis kepercayaan terhadap kekuasaan. Dalilnya memang begitu. Yang disayangkan adalah jika ironi ini justru dialamatkan kepada rezim yang lahir melalui proses kontestasi yang demokratis dan berbiaya mahal.

Keraguan masyarakat, sesungguhnya merupakan awal yang tak sedap. Terutama karena dari sinilah tekanan publik bisa berbuntut macam-macam. Konflik, meski tidak manifest dalam wujud kekerasan, menjadi subur. Terlihat dari ramainya demonstrasi, protes, kecaman, dan tekanan politik baik dari dalam  maupun  luar parlemen (extra-parliamentary). Di satu sisi tekanan itu tidak hanya mengarah pada sikap kritis atas kekuasaan yang sah,  tapi juga bisa  berbuntut pada niat memakzulkan kepemimpinan nasional di tengah jalan. Langkahnya, diawali lewat mosi tidak percaya di parlemen.  Sudah barang tentu, wacana ini tak bisa bergulir begitu saja, perdebatannya masih panjang dan akan menyedot energi yang tak sedikit. Tetapi dalam hal ini, kita hanya ingin menengok siapa saja yang berperan di balik realitas politik kontemporer ini.

 

Gelombang Partisipatif

            Realitas ini, boleh dirasa memprihatinkan. Tapi bagaimana pun, reaksi publik yang massif, menyiratkan adanya gelombang partisipatif yang luas. Dalam satu dekade terakhir, lepasnya intervensi represif dari jaringan birokrasi yang didukung militer, sebagaimana praktek kekuasaan di masa lalu, setidaknya telah melahirkan ”udara segar” yang kondusif merangsang adanya interaksi publik dengan kekuasaan secara lebih cair. Apalagi, iklim terbuka ini, telah menyuburkan entitas sosial yang ”merdeka”, mandiri, dan tidak terikat pada pengaruh negara. Entitas kritis yang dilazimkan dengan sebutan civil society, bergerak sebagai penyeimbang yang berupaya menghapus hal ikhwal yang mengarah pada hegemonik politik.

            Pers  bebas, akses komunikasi yang terbuka telah membuka kotak pencerahan (enlightenment). Setidaknya, meminjam istilah Jurgen Habermas, dukungan media yang bebas, secara otomatis memberikan ruang publik (public sphere) yang bebas pula bagi aspirasi publik. Ke depan, fenomena ini, bakal menyehatkan apa yang dikenal dengan everyday democracy di masyarakat. Hanya saja, yang selalu menjadi pertanyaan adalah, apakah ruang publik ini digunakan untuk apresiasi politik, atau  sebatas untuk manuver dan bargaining politik, yang buntut-buntutnya, sekedar mengejar kekuasaan. Atau, lebih naif lagi sekedar untuk mencarin duit.

Jika direnungkan dengan seksama, hikmah di balik keterbukaan politik itu, adalah memberi kepercayaan kepada  masyarakat untuk menerima beragam informasi, sekaligus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi setiap perilaku penyelenggara negara.  Hasilnya, masyarakat akan menjadi subyek yang memiliki kecerdasan untuk menilai setiap  kebijakan secara dewasa.

Kedewasaan ini, harus diimbangi oleh sikap pemegang otoritas negara. Ia harus cerdas,  bijak bestari dan sekaligus bersih dari tindakan-tindakan penyalahahgunaan kekuasaan. Reaksi seperti ini, terlihat sudah ada, seperti pembentukan panitia ad hoc yang menjawab kebutuhan luas dari desakan warga yang menghendaki adanya fair play dalam penyelesaian sebuah masalah krusial. Lihat saja, setiap masalah yang mencuat tidak lagi menjadi monopoli penguasa untuk menyelesaikannya. Sebagian wewenang untuk menyelidiki pokok perkara dan merumuskan rekomendasi penyelesaiannya diberikan kepada sebuah kelembagaan ad hoc yang (seolah-olah) merepresentasikan vox vopuli—suara rakyat.

Dari pihak penguasa, langkah ini memang pilihan yang mesti dilakukan untuk mengendorkan serangan yang tendensius. Meski, di sisi lain, sikap ini dinilai sinis, karena dipandang sebagai bukti lemahnya kepemimpinan, sikap kurang  tegas, atau rendahnya rasa percaya diri pemerintah.

Peranan LSM

Kita mafhum, betapa beragamnya  kelompok masyarakat yang hari ini menunjukkan keseriusannya mengontrol perilaku administrasi, birokrasi dan politik. Mereka berasal dari latar belakang yang variatif, mulai dari kalangan  akademisi, cendekiawan, mahasiswa sampai usahawan, dan kaum profesional. Kelompok ini biasanya membawa bendera yang dikenal dengan organisasi nonpemerintah (ornop); mulai dari organisasi keagamaan, ormas, dan lembaga community development, atau lebih tepatnya, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Di atas kertas, misi mereka adalah mengontrol – secara mandiri dan swadaya — apa yang selama ini diamanatkan rakyat kepada penyelenggara negara agar mereka bekerja dengan asas kejujuran, keadilan, dan persamaan (bagi warganya). Gelombang partisipatif tadi, setidaknya sudah disumbangkan oleh peranan LSM dalam realitas politik sekarang. Tapi ironiknya, ternyata banyak LSM yang hari ini, kehilangan kodrat keswadayaan dan kemandiriannya sebagai sebuah LSM, dalam memainkan peran partisipatifnya.

Sebagai lembaga yang menyandang keswadayaan (self-supporting), LSM sebenarnya, harus mandiri dan memiliki kemampuan swadaya dalam membiayai  operasionalnya (self-financing). Dari kemampuan membiayai dirinya sendiri inilah, kemudian LSM memainkan peran advokasi publik, sosialisasi nilai ke masyarakat (pendidikan), pengawasan publik, dan memberdayakan masyarakat (social empowerment).

Lalu dari mana sumber dana untuk membiayai semua aktivitas itu? Idealnya berasal dari iuran dan donasi anggotanya. Sebab, sebagai lembaga non-profit, ia tabu besar mereguk keuntungan finansial dari pihak lain. Yang disinyalemen terjadi hari ini, justru tampak sebaliknya, banyak LSM bergelayut, menggantungkan dirinya pada donasi lembaga, negara, atau pihak asing. Ini merupakan sesuatu yang patut diprihatikankan, terutama karena kita  khawatir jangan-jangan apa yang diperjuangan LSM itu sekedar untuk memenuhi kepentingan donatur. Artinya, peran mereka dalam community development itu tidaklah genuine. Lantas bagaimana menyikapinya? 

 

Eliminasi Perilaku Korup

            Kembali kepada upaya meminimalisir krisis kepercayaan yang terlanjur  ngalor ngidul, seyogyanya kepemimpinan nasional saat ini tidak larut dengan kesibukan menampik berbagai rumor. Untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan kita pun tidak perlu mengikuti anjuran Nicollo Machiavelli — menjadi separuh singa dan separuh kancil. Urgensinya sekarang adalah, pertama, melakukan konsolidasi internal antar struktur kekuasaan yang menutup celah adanya peluang delegitimasi dari kelompok yang relatif ”berani” berhadapan dengan negara (baca: LSM).

Kedua, bersamaan dengan itu meningkatkan kinerja optimal dalam mengeliminasi perilaku korup di lingkungan penyelenggara negara dan pemerintahan. Bersamaan dengan itu tetap dibutuhkan kontrol dari penguasa terhadap lembaga swadaya yang selama ini memperoleh donasi dari luar untuk kepentingan sempit (keluar dari esensi mereka untuk kepentingan masyarakat).

Ketiga, pemerintah harus tetap diberikan ruang untuk berkonsentrasi penuh dalam menjalankan program pemerintahan yang telah dicanangkan seraya memperkuat kemampuan adaptif dengan lingkungan politik yang semakin sensitif terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Hasilnya dari semua ini tentu akan menciptakan proses alamiah menuju recovery dari keadaan kritis sekarang. Insya Allah.

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 11 Februari 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: