Ekonomi Politik ACFTA

oleh : Revrisond Baswir

Pemerhati Ekonomi Politik UGM

Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 telah dengan tegas mengamanatkan agar “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Sebagaimana dijelaskan oleh Bung Hatta, yang dimaksud dengan “usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” dalam Pasal 33 ayat 1 tersebut ialah koperasi. Artinya, mengacu pada bunyi Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan penjelasan Bung Hatta itu, perekonomian Indonesia seharusnya disusun dengan menjadikan koperasi sebagai model dasar (raw model).

Pertanyaannya, mengapa koperasi? Apa yang istimewa pada koperasi? Sesuai dengan sifatnya, koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Dalam penyelenggaraannya, koperasi berpedoman pada beberapa prinsip sebagai berikut: (a) keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka; (c) anggota koperasi menyumbang secara setara; (b) organisasi koperasi dikelola oleh para anggotanya secara demokratik; (d) koperasi adalah suatu organisasi otonom untuk menolong diri sendiri; (e) koperasi mementingkan pendidikan dan pelatihan bagi pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penyelenggaraan usahanya dan penyediaan informasi bagi masyarakat luas; (f) koperasi bekerjasama dengan sesama koperasi lainnya untuk memperkuat gerakan koperasi; (g) koperasi menaruh kepedulian kepada masyarakat sekitarnya.

 

Menyimak ketujuh prinsip koperasi tersebut, tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 pada dasarnya mengamanatkan agar perekonomian Indonesia diselenggarakan dengan mengedepankan kolektifisme (gotong royong), bukan liberalisme (kebebasan individu). Selain itu, sebagaimana dikemukakan pada bagian penjelasannya (sebelum diamandemen), Pasal 33 ayat 1 juga mengamanatkan agar penyelenggaraan perekonomian Indonesia lebih mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. Tujuan akhir penyusunan perekonomian Indonesia sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan itu adalah untuk memastikan tegaknya kedaulatan ekonomi rakyat (demokrasi ekonomi) dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Penyelenggaraan perekonomian Indonesia berdasarkan semangat kolektifisme, pengutamaan kemakmuran masyarakat, dan pelembagaan demokrasi ekonomi itu tentu tidak hanya berlaku secara domestik, melainkan berlaku pula dalam menjalin hubungan ekonomi secara internasional. Artinya, hubungan ekonomi yang dijalin Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, baik dalam bidang perdagangan, keuangan, maupun penanaman modal (investasi), tidak dapat begitu saja diserahkan pada bekerjanya mekanisme pasar, melainkan harus disusun dengan mengedepankan semangat kolektifisme, pengutamaan kemakmuran masyarakat, dan pelembagaan demokrasi ekonomi. Tanpa pedoman seperti itu, hubungan ekonomi internasional yang dijalin Indonesia patut diwaspadai sebagai ancaman serius terhadap amanat konstitusi dan masa depan seluruh rakyat Indonesia.

 

Bahaya ACFTA

 

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), sebagaimana ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), dan North American Free Trade Agreement (NAFTA), adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan paham ekonomi neoliberal (neoliberalisme) secara internasional. Walaupun secara praktis neoliberalisme agak berbeda dari paham ekonomi liberal klasik (liberalisme), namun secara substansial keduanya berangkat dari prinsip yang sama, yaitu pengagungan berlebihan terhadap bekerjanya mekanisme pasar. Sebagaimana dikemukakan Stiglitz, pengamalan paham ekonomi neoliberal yang diprakarsai oleh Departemen Keuangan AS, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia ini, pada intinya mencakup pengamalan empat agenda berikut: (a) pelaksanaan anggaran ketat dan penghapusan subsidi; (b) liberalisasi perdagangan; (c) liberalisasi keuangan; dan (d) privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

Terkait dengan pelaksanaan liberalisasi perdagangan, salah satu cara yang mudah untuk memahami ACFTA adalah dengan menyimak prinsip dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas secara internasional. Sebagaimana dirumuskan dalam konteks Amerika Utara (NAFTA), sasaran pelaksanaan perdagangan bebas secara internasional adalah  sebagai berikut: (a) untuk menghapuskan hambatan perdagangan dan memfasilitasi perpindahan lintas batas barang dan jasa antar negara; (b) untuk mengembangkan kondisi persaingan yang adil dalam wilayah perdagangan bebas; (c) untuk meningkatkan secara substansial peluang investasi; (d) untuk menyediakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepemilikan intelektual secara mencukupi dan efektif; (e) untuk menciptakan prosedur yang efektif bagi terselenggara dan terlaksananya kesepakatan perdagangan bebas; dan (f) untuk  menciptakan landasan kerjasama yang lebih luas untuk meningkatkan dan memperluas manfaat perdagngan bebas.

 

Berdasarkan sasaran perdagangan bebas dalam konteks NAFTA tersebut, sepintas lalu tampak tidak ada hal yang perlu terlalu dirisaukan dalam pelaksanaan liberalisasi perdagangan. Tetapi bila dicermati lebih jauh, akan segera diketahui bahwa konsep perdagangan bebas pada dasarnya mengabaikan sama sekali perbedaan kelas dan kepentingan ekonomi antara berbagai strata sosial yang terdapat dalam masyarakat. Artinya, konsep perdagangan bebas pada dasarnya cenderung melihat persoalan dari kacamata kepentingan kaum kapitalis belaka. Sebaliknya, kebijakan itu cenderung mengabaikan sama sekali kepentingan kaum buruh, kaum tani, dan kelompok masyarakat lapisan bawah lainnya. Sebab itu, sangat wajar bila dalam rangka perdagangan bebas, tidak ada pembicaraan mengenai perpindahan tenaga kerja atau penduduk secara bebas.

 

Secara teoritis, sikap seperti itu mungkin masuk akal. Bukankah peningkatan investasi akan berdampak pada terciptanya peluang kerja, meningkatnya penerimaan perpajakan, dan meningkatnya cadangan devisa melalui peningkatan ekspor? Persoalannya, bila sejak semula para investor telah diletakkan pada tempat yang sangat mulia dalam skenario penyelenggaraan perdaganagan bebas, berlanjutnya peminggiran dan penindasan kelompok masyarakat lapisan bawah demi tercapainya manfaat kesepakatan tersebut akan sulit untuk dihindari. Implikasinya, dalam jangka panjang, pelaksanaan liberalisasi perdagangan yang sangat bias pada kepentingan kaum kapitalis tersebut dapat dipastikan akan bermuara pada semakin terkonsentrasinya penguasaan alat-alat produktif di tangan golongan atas tertentu di dalam masyarakat. Sebaliknya, rakyat banyak akan semakin terpuruk menjadi kuli di negeri mereka sendiri.

 

Terkait dengan implikasi jangka panjang liberalisasi perdagangan tersebut, tiga pertanyaan berikut layak untuk direnungkan. Pertama, apa dampak perdagangan bebas terhadap kemampuan negara-negara miskin dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan obat-obatan bagi mayoritas penduduk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan? Kedua, apa dampak perdagangan bebas terhadap kemampuan negara-negara miskin dalam menyediakan peluang kerja bagi mayoritas angkatan kerja mereka yang berpendidikan rendah? Dan ketiga, apa dampak perdagangan bebas terhadap kemampuan negara-negara miskin dalam meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional mereka dari dominasi penguasa dan pengusaha negara kaya?

Dengan merenungkan ketiga pertanyaan tersebut, dapat disaksikan bahwa bahaya liberalisasi perdagangan pada dasarnya tidak terbatas hanya dalam lingkup komoditas tertentu. Sebagai sebuah ideologi yang dirancang oleh para penguasa dan pengusaha negara-negara kaya, liberalisasi perdagangan mustahil dapat dipisahkan dari kepentingan negara-negara kaya yang dikenal sebagai negara-negara G-7 dalam mendominasi perekonomian dunia. Bahkan, bila dikaji secara lebih mendasar, pelaksanaan liberalisasi perdagangan sebenarnya mustahil dapat dipisahkan dari kepentingan para penguasa dan pengusaha Amerika Serikat (AS) yang memang sedang mencanangkan abad ke 21 ini sebagai abad Amerika.

 

Sebagaimana terungkap secara jelas dalam sebuah dokumen resmi Pemerintah AS yang berjudul The US National Security Strategy (NSS), yang diterbitkan pada 17 September 2002, AS pada dasarnya memang tidak memandang perdagangan bebas (dan pasar bebas) semata-mata sebagai sebuah agenda ekonomi. Mereka secara tegas menempatkannya sebagai bagian integral dari strategi keamanan nasional AS. “Trade and investment are the real engines of economic growth. Even government aid increase, most money for development must come from trade, domestic capital, and foreign investment. An effective strategy must try to expand the flows as well. Free markets and free trade are key priorities of our national security strategy.”

 

Artinya, pertama, dengan menempatkan liberalisasi perdagangan sebagai bagian integral dari strategi keamanan nasional mereka, maka liberalisasi perdagangan mustahil dapat dipisahkan dari kepentingan AS untuk mendominasi perekonomian dunia. Sebagaimana ditegaskan oleh The US National Security Strategy, “….. the United States will use this moment of opportunity to extend the benefits of freedom across the globe. We will actively work to bring the hope for democracy, development, free markets, and free trade to every corner of the world.”

 

Kedua, dengan menjadikan liberalisasi perdagangan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan abad Amerika, maka liberalisasi perdagangan mustahil dapat dipisahkan dari berbagai bentuk represi yang dilakukan oleh para penguasa dan pengusaha AS terhadap negara-negara miskin yang menjadi target operasi mereka. Dan ketiga, dengan berlangsungnya berbagai bentuk represi dalam pelaksanaan kebijakan liberalisasi perdagangan, maka kebijakan itu sesungguhnya lebih tepat dipahami sebagai imperialisme AS dan negara-negara sekutunya daripada sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

 

Dengan memahami liberalisasi perdagangan sebagai imperialisme negara-negara kaya, maka bahaya liberalisasi perdagangan terhadap mayoritas penduduk di negara-negara miskin menjadi mudah dipahami. Jangankan terhadap mayoritas penduduk miskin, ideologi dan praktik perdagangan bebas sesungguhnya wajib dilihat sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara-negara miskin pada umumnya.

 

Apa yang Harus Dilakukan?

 

Menyimak bahaya liberaslisasi perdagangan sebagaimana dipaparkan tersebut, sesungguhnya tidak ada alasan apa pun bagi Indonesia untuk ikut-ikutan menyokong kebijakan perdagangan bebas secara membabi buta. Sebaliknya, janji  manis liberalisasi perdagangan justru perlu diwaspadai sebagai proses sistematis untuk meminggirkan rakyat banyak secara semesta.

 

Sebagai alternatif terhadap kebijakan perdagangan bebas yang mengandung bahaya disintegrasi sosial tersebut, maka jauh lebih bermanfaat bagi Indonesia untuk maju ke muka menawarkan suatu model perdagangan internasional alternatif yang sejalan dengan amanat konstitusi. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, penyelenggaraan perekonomian Indonesia harus lebih mengutamakan kolektifisme daripada liberalisme, kemakmuran masyarakat daripada kemakmuran orang seorang, dan tegaknya kedaulatan ekonomi rakyat (demokrasi ekonomi). Pertanyaannnya adalah, bagaimanakah model alternatif penyelenggaraan perdagangan internasional dalam perspektif seperti itu?

 

Jawaban atas pertanyaan itu sesungguhnya tidak perlu dicari dengan susah payah. Sejak beberapa waktu yang lalu, sebagai alternatif terhadap konsep perdagangan bebas,  telah muncul kepermukaan suatu konsep perdagangan baru yang dikenal sebagai konsep perdagangan yang berkeadilan (fair trade).

 

Secara ringkas, cara kerja dari konsep perdagangan yang berkeadilan yang bertitik tolak pada pendirian organisasi perdagangan alternatif (ATO) di negara-negara industri maju itu adalah sebagai berikut: (a) ATO melakukan pembelian secara langsung kepada koperasi atau kepada perusahaan–perusahaan yang memiliki serikat buruh di negara-negara dunia ketiga, yaitu untuk memotong sebanyak mungkin keterlibatan pedagang perantara, sehingga para produser di negara-negara dunia ketiga dapat memetik keuntungan yang lebih besar; (b) ATO menandatangani suatu kontrak jangka panjang dengan koperasi, sehingga memunginkan koperasi untuk merencanakan kegiatannya secara lebih baik; (c) ATO membantu mengembangkan pertanian berkelanjutan dan proyek-proyek pembangunan swadaya masyarakat lainnya dengan cara mendukung para produser yang terlibat dalam proyek tersebut; (d) ATO menyediakan informasi bagi para konsumen mengenai para produser dan mengenai arti penting perdagangan yang berkeadilan.

 

Menyimak keempat prinsip perdagangan berkeadilan tersebut, alih-alih mendukung pelaksanaan perdagangan bebas, saya kira jauh lebih bermanfaat bagi Indonesia (dan negara-negara ASEAN lainnya) untuk mencoba mengembangkan dan menyelenggarakan konsep perdagangan yang berkeadilan itu di wilayah ini. Dengan mencoba menjawab tantangan tersebut, berarti strategi Indonesia dalam menyikapi ACFTA tidak hanya diarahkan pada upaya untuk mencoba bertahan hidup, tetapi pada saat yang sama diarahkan pada upaya untuk mencoba mengubah perdagangan bebas menjadi perdagangan yang berkeadilan. Semoga tidak pernah ada kata terlambat.

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 19 Maret 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: