Menghitung Ongkos Ekonomi dan Politik Pilkada

oleh : Nour Payapo

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi Provinsi maluku

Selalu saja ada ongkos yang harus dikeluarkan dari setiap  penerapan   kebijakan baru. Apalagi kalau itu menyangkut kebijakan besar sekelas penerapan sistem demokratisasi dan Otonomi Daerah,  pastilah menyedot biaya. Tapi patutkah biaya itu disesali? Ini sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan melihat hasil. Sebab demokrasi yang berjalan baik dan bertanggung jawab, pada akhirnya  tidak cuma menuntut biaya, tapi dalam jangka panjang justru melahirkan sesuatu yang berharga bagi nasib bangsa. Pun dengan kebijakan Otonomi Daerah, jika penerapannya optimal dan sejalan dengan semangat untuk mengoptimalkan pemberdayaan daerah, ia akan memberi faedah yang tak ternilai harganya.

 

Menuju negara demokratis dengan pemilihan presiden secara langsung, atau  pemilihan anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD secara langsung hingga pemilihan kepala desa secara langsung, dalam kacamata demokrasi jelas merupakan langkah ideal. Namun semua itu bukanlah sebuah proses yang hanya dimulai di masa kampanye dan diakhiri dengan pencoblosan di bilik pemilihan. Ia menjadi sebuah proses yang berharga karena, proses pemilihan tadi merupakan rangkaian kultur politik yang berdimensi jangka panjang. Di sini kita menjadi mafhum jika ongkos ekonomi dari  proses pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) secara langsung misalnya, tidak terlalu menjadi ”perhitungan” rakyat — meskipun berat hati menghitungnya —   karena ada harapan yang besar pada hasil penyelenggaran kegiatan pilkada.

 

Dalam pemahaman umum, ongkos diartikulasikan sama dengan biaya atau beban ekonomi. Beban yang berarti harga. Harus terbayarkan dan atau dikeluarkan. Ongkos ekonomi politik pilkada  merupakan beban harga yang terjadi sebagai konsekuensi dari seluruh proses pilkada. Biaya dalam pelaksanaan pilkada secara langsung memang cukup besar. Biaya itu terasa lebih bergelembung lagi kalau dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Di atas kertas, biaya resmi untuk kepentingan administrasi untuk kabupaten kota, biaya yang dikeluarkan oleh daerah dalam penyelenggaraan pilkada biasanya ada pada kisaran 5-10 milyar rupiah. Di sejumlah daerah kecil, biaya itu lebih kecil. Tetapi di kabupaten kota besar biayanya jauh lebih besar. Kota Surabaya, misalnya, pilkada 2005 menghabiskan lebih dari Rp 30 milyar. Untuk provinsi, biayanya jauh lebih mahal lagi. Provinsi kecil seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) saja, dianggarkan Rp 80 milyar untuk pilkada (Marijan, 2005). Ini belum termasuk pernak pernik pilkada lainnya, mulai dari biaya  sewa ”kendaraan” partai, sampai  kampanye politik dan sebagainya.

 

Di Provinsi Maluku, biaya pilkada tak sesederhana biaya Pilkada di daerah lainnya. Sejumlah faktor dapat menyebabkan peningkatan biaya pilkada jauh melebihi provinsi Nusa Tenggara Barat. Di antaranya, letak geografis Maluku yang terdiri dari kepulauan memungkinkan iklim dan cuaca tidak menentu, sangat mempengaruhi peningkatan biaya pilkada. Selain itu, infrastruktur jalan, jembatan, transportasi laut yang tidak memadai juga menjadi faktor peningkatan biaya.

 

Jarak penyelenggaraan pilkada, yang lima tahunan, adalah waktu cukup lama sehingga juga   mempengaruhi nilai tukar uang. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain, juga mempengaruhi pertambahan biaya pilkada. Penyebab lain yang dirasa cukup signifikan pengaruhnya adalah pertambahan jumlah pemilih. Membengkaknya jumlah pemilih membuat bertambah logistik disertai sejumlah anggaran lainnya.  

 

Namun pembiayaan dari pilkada tidak dimaksudkan dalam arti besar, mahal, tetapi pada akhirnya tidak efisien dan efektif. Sudah mahal, namun sulit diprediksikan sampai kapan penerapan sistim pemerintahan rakyat berdaulat dalam pilkada dapat terwujud sesuai perencanaan idealnya. Mahal tidak apa-apa. Mahal tidak masalah, asal, tujuan mulia pilkada dapat membawa perubahan menuju peningkatan kualitas demokrasi yang bermuara kepada vitalitas demokrasi, pengembangan nilai-nilai substansi demokrasi guna menjamin terwujudnya sistim kehidupan menuju kesejahteraan rakyat.

     

Apakah proses mensejahterakan rakyat Indonesia di daerah – daerah dengan perangkat pilkada dan konsekuensi anggaran yang dikeluarkan  telah memenuhi harapan rakyat? Perlu survey jika membutuhkan jawaban yang akurat. Tapi bertimbang pada opini yang berkembang di masyarakat, kelihatannya biaya dari pemilihan kepala daerah secara langsung belum sepenuhnya memenuhi keinginan rakyat untuk berdaulat secara total. Terkesan masih ada perbedaan selera antara elit politik dan rakyat dalam memaknai pemilihan Kepala Daerah. Selera rakyat adalah selera perbaikan, sehingga pergantian Kepala Daerah didambakan sebagai awal perbaikan nasib. Sementara elit lain lagi,  seleranya lebih berat ke selera kekuasaan, sehingga targetnya seperti bermuara pada dapat tidaknya kursi.  Ini yang dirasakan masyarakat. Pilkada berlangsuing terus tapi rakyat di daerah-daerah masih mengeluh, terbelakang, banyak yang tetap buta huruf, miskin, susah makan akibat distribusi kue pembangunan tidak adil dan merata.

 

Rakyat Indonesia sesungguhnya tergolong luar biasa. Partisipasi dalam setiap agenda politik di daerah selalu mendapat apresiasi positif dari rakyat. Secara langsung rakyat berbondong-bondong mengikuti hajatan politik. Meski hati kecil mereka tetap menyadari bahwa antusias mereka di  daerah untuk mewujudkan demokrasi tidaklah  dibaringi dengan keadilan pendistribusian pendapatan negara ke daerah-daerah terpencil.  Jangan kira warga masyarakat tak sadar bahwa dalam dunia politik, posisi mereka cuma dikotakkan sebagai obyek politik. Daerah juga sadar jika  dirinya lebih banyak dijadikan sapi perah, atau tak lebih dari sebatas komoditas politik. Bahkan tak jarang warga di daerah hanya merasakan anggaran negara pada saat ia diminta untuk mengantar kotak suara pilkada ke pedalaman yang jauhnya  puluhan kilometer dengan mendaki gunung karena tidak ada  jalan aspal.    

 

John Campbell dan Nelson, menguraikan, pemantauan terhadap sejumlah pilkada agak membenarkan pandangan Weber,  yang percaya bahwa para pemilih sering menjatuhkan pilihan hanya terbatas pada figur atau sosok pemimpin yang disukai (selain pertimbangan etnis atau agama). Jarang ada perhatian pada program atau gagasan yang dikemukakan para calon kepala daerah — apalagi mengingat janji-janji yang diumbar. Sehingga di akhir kepemimpinan tak ada seorang rakyat pun yang berselera untuk menuntut pertanggung jawaban sang Kepala Daerah atas janjinya sewaktu kampanye dulu. 

 

Masih menurut Campbell dan Nelson, kalaupun semua tuntutan untuk pemilihan jujur dan adil terpenuhi, hal itu belum juga menjamin sebuah demokrasi yang memadai. Pola keterlibatan rakyat yang terbatas pada pemilihan para pemimpin disebut Max Weber “plebiscitary leadership democracy” (Held, 1967, hlm. 158). Maksudnya, rakyat boleh memilih dari antara sekelompok elit politis siapa yang akan memerintah atas mereka. Kemudian, rakyat diharapkan berdiam diri dan ikut-ikutan sampai pemilu yang berikut. Keterlibatan rakyat dalam demokrasi terbatas pada sekali tusuk kertas suara setiap empat atau lima tahun. Dalam pandangan Weber pola ini berfungsi terutama untuk menjamin suksesi kepemimpinan secara teratur (pemilu lebih baik dari coup d’etat, misalnya), dan hanya secara sekunder (dan periodik) untuk menyatakan kehendak rakyat. Karena calon-calon terambil dari kelompok elit politik yang mempunyai latar belakang dan kepentingan yang tidak jauh berbeda, maka sebuah pemilu dengan sendirinya jarang menghasilkan perubahan yang signifikan dalam arah kebijakan publik.

 

Kondisi politik seperti dikemukakan Weber, dapat kita saksikan di daerah-daerah. Rakyat hanya menjadi komoditas, tidak menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Apalagi dengan desentraliasi, feodalisme memungkinkan munculnya raja-raja kecil pribumi. Demokrasi boleh berubah, tetapi sayang birokrasi kolonial jauh menancapkan kuku pengaruhnya terhadap sistem politik di Indonesia.

 

Ekonomi – Politik : Dua Sisi Mata Uang

 

Ekonomi dan politik adalah dua sisi yang sulit dipisahkan. Seperti dua sisi dari satu koin. Pada saat satu sisi terlihat, dalam waktu bersamaan, sisi lain tersembunyi, tetapi utuh dalam satu. Analogi koin itulah ibarat ekonomi dan politik. Setiap tujuan politik memiliki konsekuensi ekonomi, begitupun sebaliknya.     

 

Imprialisme negara-negara Eropa di abad pertengahan, misalnya, menggambarkan hubungan erat ekonomi dan politik. Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda melakukan ekspansi besar-besaran untuk menemukan sumber pendapatan baru guna membiayai kelangsungan hidup rakyat di negaranya, sejak 1500 hingga 1800 masehi. Maluku menjadi incaran sekaligus rebutan. Produk primadona akan mendatangkan keuntungan, sangat menggiurkan. Rempah-rempah saat itu bagaikan emas. Kebijakan politik imprialisme, dibarengi upaya menemukan sumber-sumber ekonomi baru berupa tanaman cengkih di Pulau Makian, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Pulau Seram kemudian Pulau Ambon, Buru dan Lease. Pala di Kepulauan Banda Naira, cendana di Pulau Timor. Semua pulau di duduki.

 

Saat ini, penemuan teknologi hasil dari capaian pengetahuan telah membawa kita ke era digital. Teknologi memerlukan energi berupa bahan bakar. Minyak, gas bumi dan sumber energi mineral lainnya menjadi produk wajib untuk melanjutkan kehidupan modernisasi. Maka wajar saja, negara-negara di Timur Tengah, pemilik ladang-ladang minyak dan gas menjadi target politik pendudukan pasukan Amerika, Yahudi dan sekutunya. Irak, Iran, Arab Saudi, Palestina dan sejumlah negara lainnya dipaksa dengan beragam cara untuk bekerja sama. 

 

Hubungan ekonomi dan politik di atas, memberi gambaran tidak dapat dilepaspisahkan antara sebuah kebijakan politik membungkus misi ekonomi di lain sisi. Ongkos ekonomi dan politik tentunya sangat mempengaruhi proses demokratiasi di daerah, dengan pintu pemilihan kepala daerah. Pilkada adalah serambi untuk memperbaiki kualitas demokrasi, kemudian substansi demokrasi diharapkan menjamin kehidupan layak bagi setiap warga negara di daerah. Apabila kebijakan-kebijakan politik, termasuk pilkada tidak mampu menjamin kepastian adanya kesejahteraan bagi rakyat, maka ongkos ekonomi dan politik pilkada hanya sia-sia belaka.

 

Marijan mengutip (Oates1972; Azfar et.al.1999), menjelaskan, diadakan pilkada secara langsung tidak hanya sekedar dimaksudkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah, tetapi lebih dari itu adalah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah dirumuskan berdasarkan selera (tastes) masyarakat, demikian pula implementasinya. Ujung dari perbaikan demokrasi di daerah adalah adanya kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan mayarakat.  

 

Generasi Menang Kalah

 

Dalam lima tahun ada satu kali pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, satu kali pemilihan umum legislatif untuk memilih empat wakil rakyat. Pemilihan empat wakil sekaligus, masing – masing di DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Kemudian 33 kali pemilihan kepala daerah (pilkada) Gubernur, dan empat ratus lebih pemilihan bupati/walikota. Semua itu ditayangkan luas di media massa. Walhasil, setiap hari pasti ada pemilihan kepala daerah.

 

Proses ekonomi dan politik dalam pilkada telah membebani rakyat dengan kerusakan moral, mendidik rakyat untuk berpikir praktis sekaligus bertindak pragmatis. Rakyat dipastikan hanya berfikir menang dan kalah. Yang penting menang, apapun caranya. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya sengketa-sengketa pilkada yang berujung pada peta konflik di tengah masyarakat.  

 

Tanpa pengaturan waktu pelaksanaan pilkada, pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilihan kepala desa, pemilihan rektor, pemilihan ketua Organiasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), dan berbagai macam proses-proses politik kekuasaan, negara telah membebani rakyatnya dengan hanya berpikir politis. Apalagi rakyat di daerah tanpa filter pengetahuan menelan mentah-mentah opini yang tersebar melalui media cetak maupun media elektronik.

 

Berpijak pada realitas ini, lalu bagaimana prediksi cara berfikir generasi kita 10 tahun  mendatang? Terutama karena negara telah terlanjur mendidik warganya untuk suka  berpikir bahwa berkuasa itu enak. Dengan politik dan kekuasaan, siapa saja dapat berbuat apa saja sekehendaknya. Kelihatannya negara telah membentuk kepribadian warganya dengan sistem politik yang keliru. Apabila demikian, untuk apa kita menghitung ongkos ekonomi dan politik pilkada. Sebab, endingnya membuat anak bangsa kita hanya berfikir menang atau kalah. Wallahualam bissawab!

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 19 Maret 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: