Pariwisata Era Otonomi Daerah

oleh : Khalidah Nizma Fritz

Aktivis Mahasiswa Universitas Nasional

Sampai saat ini Asia Pasifik masih merupakan kawasan pariwisata dunia yang pergerakannya paling dinamis. Pertumbuhan pariwisata kawasan Asia Tenggara yang tercepat pertama ada di Thailand, menyusul Malaysia, dan Indonesia berada diperingkat ketiga.

 

Ini tentu tantangan. Sebab, keberadaan Indonesia di urutan ketiga selalu mengundang pertanyaan, mengapa kok bukan kita yang berada di urutan pertama? Alam kita menawan, budaya kita memukau, iklim kita bersahabat sepanjang masa, masyarakat kita ramah, lalu kurang apanya? Ini sebuah pertanyaan. Maka bayangan saya, andaikan dinamika kebijakan otonomi daerah menempatkan daya tarik pariwisata sebagai unggulannya, tentu urusannya akan berbeda.

Sektor unggulan pariwisata, di mana pun diyakini sebagai sektor yang sanggup memberi multiplier effect, bak teori domino, faedahnya bisa merambat ke mana-mana. Tapi itu baru bisa terjadi jika ia diniatkan sebagai potensi daerah, yang dipercaya mampu mendongkrak pembangunan ekonomi daerahnya.

Banyak alasan untuk mengatakan bahwa prospek cerah pariwisata sesungguhnya telah  menanti di negeri Khatulistiwa ini. Maka dengan membaranya semangat otonomi daerah, mestinya tiap objek wisata akan diberi perhatian oleh  masing-masing Pemerintah Daerah. Paling tidak kebijakan otonomi daerah mampu melahirkan pandangan visioner yang dapat memposisikan objek wisata sebagai rujukan turis domestik dan mancanegara.

Tujuan otonomi daerah yang hakiki, sesungguhnya terletak pada kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya,  jika otonomi hanya digembar-gemborkan sebagai sebuah kemegahan politik saja,  maka masyarakat  jugalah yang akan menelan pil pahit.  Sebab otonomi bukanlah pekerjaan megalomania – pekerjaan gagah-gagahan – tapi pekerjaan konkrit yang berpijak pada dasar potensi.

Dalam perspektif ini, bisa dimafhumi, bagaimana mengembangkan pariwisata bisa begitu menyatu dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Pemda bisa membangun bagaimana masyarakat menjadi insan yang sadar dengan memposisikan dirinya subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Mengelola daerah wisata merupakan wujud kerjasama antara pemerintah daerah masyarakat setempat – bahkan dengan investor dari luar. Jika Pemda sukses mengembangkan pengelolaan wisata yang  kreatif,  otomatis penduduk dapat lapangan kerja baru. Tak hanya pemasukan daerah yang bertambah, namun juga pengangguran dapat diminimalisir.

Dalam perspektif ini, maka otonomi daerah sesungguhnya adalah kebijakan yang menantang kreatifitas dan inovasi masyarakat. Jika Pemda dan masyarakatnya tanggap terhadap peluang Otonomi, maka ia akan dengan sendirinya tidak lagi sekedar tergantung pada obyek wisata yang ada, melainkan sudah berikhtiar dengan mengolah potensi wisata tadi menjadi tempat yang eksotik dan layak dikunjungi.

Turis manca negara tahu bahwa Indonesia memiliki obyek wisata yang makmur.  Kita  kaya keanekaragaman obyek wisata, mulai dari  danau, hutan, wisata bawah laut, perkebunan, lautan, pegunungan, cagar alam, suaka margasatwa, ribuan adat budaya  dan beribu daya pikat lainnya.  Tentu tak semua daerah demikian, ada juga daerah yang minim obyek wisata alamnya.

Tapi negara mana di dunia ini yang  menyimpan daya pikat wisata historik seperti Borobudur? Atau seperti keindahan laut yang bak surga seperti di Raja Ampat? Atau seperti Bunaken yang kaya terumbu karang. Atau adakah negara lain yang kekayaann flora dan faunanya setara Indonesia? Hampir dibilang tak ada, maka wajar jika kemudian segala keunggulan itu, segala  hutan-hutan dengan flora dan faunanya masuk dalam daftar Apendiks 1 pada Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora karena kelangkaannya.  

Selain itu, di mana lagi kita bisa menyaksikan danau warna warni yang terhampar di antara kepungan gunung yang Indah,  kalau bukan di Indonesia? Atau adakah negara lain yang punya obyek wisata se eksotik Pulau Komodo yang pantainya  berpasir pink, dan dihuni oleh hewan langka komodo? Tak ada. Cuma  Indonesia yang punya.  Itu bukan kata kita, tapi dunia yang menilai daya pikat itu. Sungguh Indonesia kaya dengan obyek wisata yang mendunia. Sekarang tinggal bagaimana mengolahnya menjadi aset berharga yang menunjang perekonomian daerah setempat.

         

          Kebayang kan, luar biasanya? Dan meski pun belum optimal, wisata kita hari ini, adalah penghasil devisa negara nomor tiga setelah minyak dan tekstil, dan jangan salah, di negeri ini, 1 dari 10 peluang kerja disediakan oleh industri pariwisata.

 Kita kembali pada pertanyaan awal, mengapa pariwisata Indonesia, belum jadi yang nomor wahid ? Lalu apa kendalanya?  Ada beberapa yang kelihatannya mesti jadi konsern kita. Pertama, harus disadari kita masih kelihatan lemah dalam hal pelayanan kepariwisataan dalam negeri. Bandingkan dengan negara lain yang sumber dayanya tidak sekaya Indonesia namun dapat memberi pelayanan yang memuaskan. Wisatawan yang datang merasa terhibur, puas. Indonesia dengan segala keramahannya, mestinya  bisa melakukan itu.

Rendahnya kualitas SDM juga menjadi hambatan dalam mengembangkan pariwisata. Pelatihan-pelatihan merupakan solusi yang tepat untuk memperbaiki kualitas para pelaku industri pariwisata ini. Mereka wajib dibekali dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang menunjang kinerjanya.

Kedua, relatif masih lemahnya tujuan wisata yang belum disentuh dengan optimal. Kecuali Bali, Pemerintah Daerah lain, seperti belum terlalu bergairah  memacu gerakan ini.

Kendala lain juga  terletak dari kurang profesionalnya pengaturan obyek wisata yang terkait dengan teknologi. Masih ada para pelaku pariwisata yang gaptek alias gagap teknologi. Di masa yang serba multimedia ini, semua dapat dipermudah. Sosialisasi tak perlu repot-repot. Ada internet, film, buku, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan untuk memperkenalkan produk wisata. Teknologi juga tak berhenti sampai disana. Masih bisa dioptimalkan rantai fungsinya.

Selain memperhitungkan nilai ekonomi, ada perkara lain yang perlu diperhatikan. Obyek wisata tertentu, misalnya hutan dan laut, memiliki ragam flora dan fauna yang banyak di antaranya merupakan spesies langka. Penjualan satwa liar semakin marak dan mengkhawatirkan. Adalah kewajiban pemerintah daerah untuk lebih menjaga aset kekayaan alamnya. Aparatur penegak hukum harus lebih waspada. Selain merusak lingkungan hidup, potensi ekonomi ikut terancam. Kewenangan membangun daerah sudah ditangan, rasa kepemilikan semakin tinggi, selayaknya seluruh aset yang ada dijaga lebih ketat. Kehilangan sedikit demi sedikit dan dibiarkan terjadi tanpa penanganan yang tepat, bisa menyebabkan masalah dikemudian hari.

Pemerintah pusat sudah memberi wewenang dan kepercayaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri supaya daerah tidak melulu tergantung pada pusat. Pemerintah pusat bisa lebih fokus pada kebijakan nasional dan dapat lebih aktif di dunia internasional. Dan daerah bisa menunjukan klualitasnya lewat otonomi daerah.

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 19 Maret 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: