“Saya Tidak Setuju Dengan Pilkada Langsung”

oleh : Prof. Dr. Ryaas Rasyid, M.A

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Pada tanggal 15 Februari 2010, sekitar pukul 15.30 WIB, Rasyid Widada dan Khalidah Nizma Fritz dari Tabloid INSPIRASI diterima Prof. Dr. Ryaas Rasyid, MA di kantornya di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jl: Veteran lll Jakarta. Berikut petikannya:

Secara garis besar, bangunan konsep awal yang Bapak gagas tentang Otonomi Daerah seperti apa?

Ketika terjadi krisis 1997 itu kan sebenarnya pemerintah pusat tidak mengantisipasi berbagai gejala yang berlangsung dalam skala global. Pemerintah pusat saat itu tidak siap. Bahkan, secara resmi di awal-awal serangan krisis  datang, pemerintah masih berusaha untuk tampil percaya diri bahwa perekonomian kita kuat tidak akan terpengaruh seperti Thailand, dan sebagainya. Thailand kena bulan Juli, kita bulan depannya dan akhirnya kita malah lebih parah dari Thailand. Jadi, kesimpulan saya waktu itu pemerintah pusat itu tidak mengikuti perkembangan atau gagal membaca perkembangan itu sehingga—bukannya khawatir dan bersiap-siap—malah optimis. Itu bukan karena kita bodoh, tapi karena pemerintah pusat lambat membaca gejala-gejala global.

Maksud Bapak?

Ya.. berpuluh tahun kita  memposisikan seluruh prakarsa pembangunan ada di pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya pelaksana saja. Bahkan sebagian bidang menerima saja keputusan pemerintah pusat dengan berbagai Inpres (Instruksi Presiden). Untuk SD Inpres saja, kewenangan pemda hanya menyediakan lahan.  Seluruh perencanaan, mulai dari: besaran satuan, rencana anggaran, sampai kualitas bangunan, ukuran kusen, bangku, ditentukan semua  dari Jakarta. Di satu sisi, itu membuat Jakarta sangat-sangat sibuk dengan centralized planning, sehingga tidak sempat belajar gejala dunia global, di sisi lain, itu mematikan prakarsa lokal. Daerah tidak punya ruang untuk memprakarsa, karena semua sudah ditentukan dari Jakarta.

Dan itu membuat tradisi ketergantungan daerah pada pusat menjadi begitu kuat?

Bayangkan jika ukuran kusen, jendela, pintu saja ditentukan, lalu apa lagi kerjaan orang daerah? Yang terjadi kemudian ya… ketergantungan daerah pada pusat. Dalam pengambilan keputusan, di sektor keuangan, di sektor birokrasi, hampir semua sektor tergantung kepada pemerintah pusat. Nah, ini yang saya baca, sehingga  waktu itu dalam diskusi dengan beberapa teman sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada jalan lain, kalau ingin membangun dan menyelesaikan beberapa masalah, kita harus mendorong desentralisasi.

Bukankah masalah-masalah itu memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat?

Jangan semua Jakarta yang bertanggung jawab, itu merugikan rakyat. Harus ada peletakan kewenangan di tiap-tiap daerah untuk mengambil keputusan. Ambil ilustrasi lain, ketika terjadi krisis, apa yang sudah dilakukan daerah? Nggak ada. Pemda tidak berbuat apa-apa, seperti: menciptakan lapangan kerja, mengatasi tutupnya berbagai perusahaan, hingga mengendalikan harga barang—sampai harga kacang kedelai naik. Tidak ada daerah yang bisa bergerak karena tidak ada wewenang. Lalu solusinya adalah pelimpahan wewenang ke daerah. Itulah desentralisasi yang wujudnya adalah otonomi daerah.

Jadi?

Jadi, otonomi daerah itu kita jadikan sebagai suatu terobosan untuk mengatasi masalah. Nah, tidak ada prakarsa daerah yang bisa diwujudkan tanpa kewenangan yang cukup. Tapi untuk jangka pendek, di samping desentralisasi politik dan administrasi, ada desentralisasi fiskal. Bahkan, juga ada kemarin kesepakatan, kita harus mematok sekian persen dari APBN dialihkan ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang  sepenuhnya digunakan berdasarkan kebutuhan daerah, bukan lagi direncanakan dari Jakarta.

Mengapa semua itu cuma berkait pada pelimpahan wewenang saja?

Kita concern dengan masalah pelayanan. Maka logikannya, pelayanan yang bagus itu diberikan kewenangan kepada yang terdekat dengan yang dilayani. Ada kelemahannya memang. Kelemahannya adalah susah melakukan konsolidasi sumber daya. Tapi saya bilang waktu itu; okelah 10 tahun lagi baru kita pikirkan. Kita lihat apaka betul pemerintahan daerah itu tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.  Jadi sebenarnya otonomi itu lebih pada: Pertama, adanya kewenangan di sana. Dan adanya kewenangan itu memberi harga diri kepada orang daerah, pada pejabat daerah dan masyarakat daerah. Yang kedua adanya uang yang dialokasikan secara cukup untuk membiayai prakarsa-prakarsa itu. Dua itu saja. Makanya UU-nya tahun 1999 yang nomor 22  memberi kewenangan, yang nomor 25 menyangkut uang.

Masalahnya sekarang, banyak daerah yang  gagap terhadap kebijakan otonomi. Terbukti yang diandalkan daerah, misalnya masih mengandalkan DAU?

Ya memang karena itu tidak di-follow up lebih lanjut. DAU itu kan hanya rangsangan saja. Tapi kewenangan-kewenangan yang ada jika dikelola dengan benar bisa menghasilkan uang. Kewenangan di bidang investasi, misalnya. Semua sektor investasi di luar migas itu kan bisa dikelola. Kelola hutan, hutan produksi, bahkan pengolahan di bidang pertanahan yang sampai sekarang belum juga tuntas diserahkan. Ada lagi kewenangan di bidang  kepegawaian, banyak sekali yang bisa dikelola.

Lalu kenapa soal pengalihan kewenangan itu tidak optimal?

Ada beberapa faktor. Pertama, adanya konflik antara UU satu dengan UU lain. Sehingga kewenangan itu tidak tuntas berada di daerah.  Yang kedua, tidak ada supervisi dari pemerintah pusat, jadi otonomi itu bukan memberikan kewenangan begitu saja terus dilepas. Tetap harus dibimbing supaya jangan keliru. Jangan melawan UU, jangan melawan peraturan yang lebih tinggi, jangan melawan kepentingan umum, itu memerlukan bimbingan. Selama bertahun-tahun bimbingan itu tidak terasa. Bahkan tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Memang sebenarnya kalau kita mau jujur, penambahan kewenangan itu harus diarahkan kepada penguatan kemampuan daerah untuk menghasilkan keuangannya sendiri. Kalau tidak begitu nanti mereka akan terus tergantung dengan dana DAU.  Nggak beda dengan dulu; kalau dulu tergantung sama Inpres, sekarang tergantung pada DAU.

Kan bisa dievaluasi pak? 

Iya … ini memang tidak bisa dibiarkan, harus dievaluasi terus. Seharusnya daerah itu tidak tergantung pada pusat, tapi menolong pusat. Dia ikut menangani masalah-masalah yang skalanya nasional seperti penciptaan lapangan kerja tadi. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan itu harus menjadi prakarsa daerah. Itu masih lemah, banyak daerah yang masih belum bisa maksimal.

Apakah itu semata-mata karena kapasitas aparat yang lemah atau ada hal lain ?

Bukan masalah aparat yang lemah, kelemahannya ada pada pemerintah pusat yang tidak melakukan supervisi. Karena kelemahan ini tidak ada ukurannya. Mereka tidak lemah, cuma mereka tidak dibuat kuat, begitu.. Karena program-program penguatan di daerah itu sangat lemah, sangat terbatas. Kita tidak bisa mengatakan aparat lemah, karena kalau kita pikirkan kembali, waktu kita memproklamasikan kemerdekaan ini kan masih banyak orang yang bodoh, 90% buta huruf kok berani bikin negara? Masak sekarang nggak boleh? Jadi, mengapa saya tidak pernah percaya itu,  karena Anda (pemeritah pusat) tidak men-supervisi mereka, Anda tidak bimbing mereka, Anda tidak arahkan mereka. Jangan membela diri sendiri, kasihan bangsa Indonesia terus-terusan dibilang bodoh, dibilang tidak mampu, apa nggak malu kita? Bukan mereka tidak mampu, kita yang harus membuat mereka mampu, maksimal sesuai dengan kebutuhan. Supervisi itu tidak ada kewenangan kecuali pertanahan   kasih garis, bikin aturan-aturan. Ini lho, orang yang di bidang pertanahan normanya seperti ini, Anda bisa bergerak dengan batasan norma ini, kalau Anda melanggar ini ada sanksinya.

Pun dengan dunia Investasi ya….

Kewenangan di bidang investasi, dilihat batasan-batasannya, lihat norma. Maka waktu itu pada tahun 2000 saya bilang kepada Presiden Abdurrahman Wahid; kita mesti membuat sekitar 90 atau 100 program pemerintah dan Keppres untuk jadi acuan supervisi, supervisi harus ada acuannya barulah digerakkan. Yang kedua, yang melakukan supervisi terhadap kabupaten harus gubernur, rekomendasi dari pemerintah. Untuk itu, gubernur harus diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mensupervisi. Tapi sampai hari ini belum jalan. Jadi lain kalau sudah 10 tahun, aturan-aturan mengenai supervisi belum turun. Jadi seperti alamiah saja. Silakan kerjakan, yang salah baru dihukum. Ada perda yang salah baru dibatalkan perdanya. Jadi, memang kurang, kurang canggihlah. Karena orang-orang yang meng-handle-nya tidak paham.

Ada pendapat terkait dengan Pilkada langsung motivasi elite pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah lebih banyak didominasi faktor perburuan rente (rent seeking). Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut ?

Jadi begini, saya ingin menyatakan dulu, bahwa saya tidak setuju dengan pilkada langsung, itu kan bukan bagian dari format otonomi daerah yang saya rancang. Itu kan belakangan, setelah dilaksanakan Pilpres 2004, ya tho? Lalu ada keinginan pilkada juga pemilihan langsung. Sebelum Pilpres 2004, di era kepemimpinan Ibu Megawati, UU nomor 22 itu direvisi, dan dimasukkanlah pasal-pasal mengenai pilkada langsung itu. Jadi, yang pertama ini karena desain otonomi, yang kedua tidak ada perintah dalam UUD. Pemilihan langsung untuk presiden jelas diatur dalam UUD. Sementara, Pilkada langsung, tidak! Akibatnya, pelaksanaan pilkada langsung itu mengalami distorsi di mana-mana.

Apa yang menjadi keberatan Bapak terhadap pilkada langsung?

Ada banyak yang menjadi mudharat dari pilkada langsung.

Bukannya pilkada langsung itu yang jadi sekarang kebanggaan kita?

Begini, biaya pilkada itu sangat besar. Dalam catatan kita, setiap pilkada dilaksanakan sampai saat ini, itu sudah lebih dari 100 trilyun APBD yang dihabiskan. Yang kedua, hasil pilkada langsung tidak selalu lebih baik dari sistem sebelumnya. Yang ketiga, terjadi pengrusakan moral politik masyarakat dengan membagi-bagi uang, sehingga suara diperjualbelikan. Kedaulatan menjadi murah harganya, lima puluh ribu, duapuluh ribu.. Dan melalui pembelian yang sangat murah harganya tapi masih ditanggung oleh para calon.  Sehingga praktis, calon-calon yang bisa maju itu adalah yang punya duit banyak atau punya sponsor. Sekarang, apakah itu duitnya sendiri atau sponsor, tetap dia harus mengembalikan.

Ya.. tidak mungkin dong gratisan..

Ini yang menyebabkan kerusakan di masyarakat dan kerusakan di pemerintahan karena proyek-proyek, dan sebagainya itu—bukan rahasia lagi—harus dialokasikan untuk pengembalian pinjaman-pinjaman tadi. Saya teruskan, yang keempat, kita melihat terjadi pengrusakan terhadap kinerja aparatur di daerah. Karena sekali dia menang dalam pilkada, itu tim sukses datang memberitahu Anda: “Dulu, kepala biro ini, kepala biro itu tidak membantu kita, harus dicopot dan ini yang harus masuk.” Ini pemerintahan apa yang mau kita bangun?

Jadi Anda nggak suka dengan Pilkada Langsung?

Saya tidak setuju dengan pilkada langsung, terus terang saja. Kita belum siap, masih banyak orang miskin, banyak pengangguran sehingga uang lima puluh ribu berharga bagi mereka. Jadi betul-betul moralitas kita rusak. Dan menciptakan mentalitas pengemis, sehingga dia tidak mau memilih jika tidak ada bagiannya. Ya memang susah hidupnya. Jadi ada eksploitasi di situ. Berikutnya, yang kelima, dengan kampanye itu, kampanye untuk menjual program, itu semua omong kosong.

Maksudnya?

Mana ada orang kumpul di lapangan mau dengerin program? Yang mereka tunggu kan penyanyi dangdut keluar. Siapa juga yang mau dengerin? Jadi mubazir. Jadi, kalau menurut saya, itu harap dikoreksi. Pilkada langsung bagi saya itu tidak pas. Kalau pemilihan presiden kan sudah terlanjur dibentuk Undang-Undang Dasar, silakan jadikan itu sebagai proses pembelajaran. Pemilihan langsung itu hanya kepala desa dan pemerintahan tertinggi. Itu saja dulu. Nah, sekarang bagaimana dievaluasi lagi. Saya dari dulu nggak pernah setuju itu.

Lalu bagaimana kaitan  Konsep pilkada langsung dengan otonomi daerah? Bukankah banyak masyarakat yang mengira pilkada langsung itu bagian dari otonomi daerah.

Memang berbeda. Dalam konsep awalnya saja berbeda. Pilkada langsung itu bagian dari program demokratisasi. Tapi demokratisasi tidak bisa sekaligus. Ada tahapan-tahapannya. Karena itu menyangkut pendidikan politik dan itu juga menyangkut kondisi sosial ekonomi. Jadi, kalau ada orang bicara demokrasi tidak bicara sosial ekonomi, orang itu nggak ngerti demokrasi. Dia nggak baca buku-buku. Demokrasi berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat, tingkat kecerdasan masyarakat. Nah sekarang Anda buat konsep pilkada langsung. Kalau di pilpres tidak terlalu berasa, pilkada langsung itu sangat terasa ikatan primordialnya. Karena apa? Karena sebenarnya pemilihan itu bukan pemilihan demokrasi yang benar. Kalau demokrasi itu kan individual. Yang terjadi dalam praktek adalah komunalisme. Jadi, Anda memilih calon kepala daerah karena ia satu agama dengan Anda, satu suku dengan Anda, satu pengajian dengan Anda, satu gereja dengan Anda, atau satu klan. Itu hal yang menonjol.

Dampaknya?

Nah apa yang terjadi? Ketika itu kalah, bukan individu yang kalah. Tetapi komunitas-komunitas itu. Sehingga terjadi emotional effect dari setiap kekalahan. Nah, ditambah lagi dengan aturan yang konyol di mana kemenangan dalam pilkada itu cukup 25% sebelumnya, sekarang jadi 30%, dan dua-duanya itu tidak menjelaskan apa-apa. Itu kan namanya defisit legitimasi. Masak seseorang terpilih 30% merasa menang. Padahal 70% lainnya tidak memilih, ilmunya dari mana? Jadi, pilkada yang benar itu cuma di DKI saja. DKI itu jelas 50% + 1. Di daerah lain nggak.

Bukankah itu karena banyak calon, Pak ?

Bukan soal banyaknya, tapi legitimasi. Mau 100 calon juga nggak apa. Itu hak demokrasi. Tapi perhitungannya harus 50% + 1. Kalau tidak begitu bagaimana dapat legitimasi yang jelas? Itu kan melecehkan rakyat. 70% rakyat tidak memilih Anda, kok Anda jadi pemimpin? ilmu apa itu?

Nah, dengan kompleksitas kesalahan seperti itu, kira-kira  masa depan pemilihan kepala daerah seperti apa? Apakah tetap seperti dulu atau ada yang harus dimodifikasi?

Bukan modifikasi, tapi dikembalikan kepada konsep awalnya, ini kan melenceng. Konsep awalnya bagus, kok. Kenapa mesti ngarang-ngarang lagi dengan konsep lain. Tinggal kembalikan saja. Ya.. kayak tentara dulu lah, tentara kan tinggal dikembalikan ke TNI saja. Ngapain bikin konsep baru. Jadi, yang profesional, gitu dong.. Otonomi daerah itu harus dikelola dengan logika yang bagus, dengan unsur-unsur profesionalisme yang bagus. Kalau saya bilang DKI itu paling bagus, pilkada langsungnya 50% + 1. Jadi jelas, letak otonominya di provinsi, pemilihan di provinsi. Daerah lain kan nggak gitu. Apa benar kita akan mati kalau tidak pakai pemilihan langsung? Jangan Anda mati untuk demokrasi, Anda harus mati kalau memperjuangkan kesejahteraan.

Rasanya partai politik sudah merasakan manfaat dari pilkada ?

Oh pasti, karena ada istilah baru di demokrasi, yaitu: uang kendaraan. Kalau mau jadi calon, Anda harus bayar kepada partai.

Sementara yang memutuskan kebijakan-kebijakan kan partai politik, bagaimana dengan hal ini?

Rakyat kita ini kadang-kadang ambivalen, di satu sisi mereka curiga pada partai, tidak percaya pada partai, bahkan menjelek-jelekkan partai. Tapi di sisi lain, mereka tergantung kepada keputusan partai. Jadi, saya nggak paham mereka itu. Mestinya lawan dong kalau kebijakan partai itu merugikan rakyat.  Jadi, ambivalen, lucu sebenarnya rakyat kita ini..

Kembali ke masalah perkembangan otonomi, jadi sebenarnya bagaimana   ?

Saya tambahkan lagi, rakyat kita itu dulu suatu saat teriak anti korupsi, tapi kalau dibagikan uang saat pilkada, dia terima. Ini nggak ngerti saya. Di mana moralitas itu? Kalau anti korupsi, anti juga dong terima uang suap.

Jadi, kalau boleh kita katakan ada ketidaktaatasasan yang mengganggu otonomi daerah?

Yang mengganggu itu, pertama, aturan main yang amburadul. Yang kedua, leadership yang tidak konsisten untuk melakukan supervisi. Yang ketiga, manajemen sistem monitoring tidak berjalan. Bayangkan, sesudah sepuluh tahun kita baru sekarang membicarakan perlunya evaluasi, perlunya review. Kalau mendadak begitu, bagaimana?

Bapak kan dulu duduk di Kabinet juga?

He..he..he,..  itu  kan tahun pertama saya sudah keluar. Karena dulu Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid) lebih percaya kepada orang lain, begitu.. Tiba-tiba orang yang tidak paham yang ngurusin. Bagaimana bisa jalan? Ini kebijaksanaan yang canggih, tidak bisa dipahami secara biasa-biasa saja.

Intinya, kembali membenahi aturan?

Ya, dan juga leadership. Mereka bertanggung jawab terhadap otonomi daerah itu, tidak hanya memahami undang-undang. Otonomi Daerah itu bukan sekedar undang-undang, itu hanya sebagian kecil dari kebijaksanaan tersebut. Dia harus mengerti visi otonomi daerah. Otonomi daerah itu untuk apa dibuat? Bertolak dari situasi apa menuju pada situasi apa? Ini orang paham apa nggak? Yang kedua, filosofinya apa dari segi pemerintah? Mengapa harus ada desentralisasi? Dasar fundamen filosofinya apa? Yang ketiga, strategi implementasinya bagaimana? Tahapan-tahapannya, prioritas-prioritasnya, sistem manajemennya.  Ini yang tidak dipahami.. Undang-undang saja keliru bacanya, bagaimana bisa jalan? Saya jadi serba salah ngomong seperti ini. Tapi maknanya begitu, jalannya amburadul. Jadi, otonomi sekarang bukannya menyelesaikan masalah, malah jadi sumber masalah. Ini kan bunuh diri namanya.. Otonomi itu adalah solusi, bukan menciptakan sumber masalah baru dan harus tegas, yang salah ya salah. Undang-undang mem-back up harus konsisten. Masalahnya sekarang sudah kayak benang kusut, karena ini soal lapangan, kita tidak bisa main-main, harus paham dengan lapangan, sudah kusut. Saya ambil contoh soal pemekaran. Barapa banyak yang kita lihat sebagai bukti lepas kendali? Karena mereka tidak mengerti untuk apa sih daerah baru itu? Suatu daerah baru itu dibentuk karena apa, gitu? Nggak paham mereka itu..  Jadi, pemekaran bermasalah, pilkada bermasalah.

Ini agak di luar konteks, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, hal apa yang nanti akan bapak tekankan kepada presiden biar otonomi daerah Ini bisa kembali optimal ?

Saya akan melakukan review terhadap pelaksanaan, jadi termasuk soal pilkada, soal pemekaran, akan saya ajukan pada saatnya nanti dan itu akan menjadi kesepakatan kolektif di dewan pertimbangan.  Tapi kita tahu ada masalah. Itu dulu point-nya. Dan ini tidak bisa dibiarkan begini terus, harus dikoreksi. Ini bukan kerja reguler, bukan kerja rutin, ini kebijaksanaan strategis yang harus dikawal. Dikawal dengan pengetahuan yang cukup. Bukan sekedar niat baik, tapi pengetahuan yang cukup.

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 19 Maret 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. Muhammad Ali Azhar

    Betul sekali pernyataan bapak. Poin penting yang harus kita koreksi saat ini adalah otonomi daerah sekarang malah menjadi sumber masalah, bukan dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sluruh komponen yang ada di negara ini.

    Soal pilkada dan pemekaran, dari dulu saya sangat menentang dua resultan otonomi ini. Bahkan sewaktu nsaya kuliah S2 Ilmu Politik saya sebenarnya berdebat dengan pak La Ode Ida yang lantang memperjuangkan pemekaran wilayah. Buat apa ada pemekaran kalau itu hanya merupakan akal-akalan pejabat daerah? Buat apa ada pemekaran kalau yang mekar hanya kelompok elit dan birokrasinya saja? Buat apa ada pemekaran kalau yang sejahtera itu hanya kelompok elit dan birokrasi di daerah. di negeri ini belum ada pemekaran yang berhasil mengangkat derajat kesejahteraan rakyatnya.
    pemekaran malah dijadikan sebagai modal atau menambah investasi elit-elit lokal bahkan sering terjadi merampas hak-hak masyarakat kecil yang seharusnya menjadi bagian dari perjuangan mereka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: