Kontrol masyarakat dan Reformasi Birokrasi Penegakan Hukum

Oleh : Hasyim Asy’ari

 

Ada apa dengan dunia hukum kita? Yang dimaksud dunia hukum di sini adalah kehidupan seputar penegakan hukum di Indonesia. Namanya juga kehidupan, tentu meliputi aktor, lembaga dan kultur yang melingkupinya.

Belum hilang dari ingatan kita, mbah Minah yang diproses hukum gara-gara dituduh “mencuri” buah coklat. Koin untuk Prita sebagai bentuk dukungan solidaritas penolakan masyarakat terhadap sanksi yang ditimpakan kepada Prita yang mengeluhkan buruknya layanan sebuah rumah sakit via email. Dua orang jaksa perempuan didakwa oleh kawan jaksanya gara-gara menjual narkoba yang merupakan barang bukti dalam kasus yang sedang ditanganinya. Belum lagi pertarungan “cicak” versus “buaya” antar aparat penegak hukum yang menobatkan dua binatang itu jadi binatang paling popoler sepanjang 2009, selain “gurita” tentu saja.

Serombongan anggota DPR diajukan ke meja hijau karena tuduhan menerima suap dalam pemilihan pejabat tertentu, atau dalam penyusunan undang-undang tertentu. Sejumlah hakim, jaksa dan polisi “ketangkap basah” sedang melakukan tindakan yang melanggar kode etik bahkan menjurus pidana. Belum lagi kepala penjara yang dicopot gara-gara “merombak” sel penjara menjadi senyaman kamar hotel dan ruang karaoke.

Lengkaplah sudah. Para aparat pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penjaga penjara) terlibat sejumlah skandal pelanggaran hukum. Pantas saja masyarakat mengajukan pertanyaan mengusik: “ada apa dengan dunia hukum kita?” Bahkan yang mengkhawatirkan adalah persepsi negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang mengarah kepada ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Secara akademik para ahli hukum patut bertanya, sesungguhnya sederet fakta itu disebabkan oleh apa? Apakah struktur lembaga penegak hukum ada yang tidak beres? Atau masih ada norma hukum yang kurang untuk mengatasi itu semua? Atau jangan-jangan budaya “bejat” dan “rakus” para aparat penegak hukum yang jadi penyebabnya? Semoga saja akademisi hukum tidak sedang menangis meratapi ini semua karena disebabkan telah “matinya ilmu hukum”. Karena jauh menganga antara apa yang diajarkan di kelas dengan apa terjadi pada realitas hukum. Persis seperti sinyalemen almarhum Prof. Satjipto Rahardjo, “mengajarkan keteraturan, menemukan ktidakteraturan (teaching order, finding disorder).

Tidak kurang sejumlah undang-undang yang mengatur struktur dan norma hukum dibentuk untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum Indonesia sejak reformasi. Lembaga peradilan telah ditata sedemikian rupa, setidaknya sehingga hakim tidak lagi sebagai “pegawai negeri sipil” atau aparat pemerintah, namun hakim kini benar-benar independen karena hakim-hakim lembaga peradilan bukan lagi pegawai departemen kehakiman. Kepolisian telah dilepas dari militer, dengan harapan polisi benar-benar menjadi aparat penegak hukum dan bukan lagi sekedar aparat represif negara (repressive state-apparatus). Demikian pula kejaksaan sudah menetapkan cetak biru reformasi lembaga kejaksaan.

Selain itu juga telah dibentuk sejumlah lembaga dan mekanisme kontrol terhadap aparat dan lembaga penegak hukum. Secara internal di lembaga peradilan telah ada aparat khusus yang mengawasi perilaku hakim, yaitu Hakim Agung Muda Bidang Pengawasan. Kejaksaan secara internal telah memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Kepolisian memiliki Divisi Provost dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum.

Secara eksternal juga telah dibentuk komisi-komisi pengawas perilaku aparat penegak hukum. Ada Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi perilaku hakim, ada Komisi Kejaksaan yang diberi amanat mengawasi kinerja jaksa, dan juga Komisi Kepolisian yang kurang lebih juga diberi mandat mengawasi perilaku polisi.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa tidak kurang-kurang upaya reformasi birokrasi penegakan hukum telah dimulai. Upaya-upaya pengaturan dan penataan struktur lembaga penegakan hukum bahkan telah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Namun aparat penegak hukum masih saja terperosok.

Lalu mengapa masih ada saja aparat penegak hukum yang terjerumus (menjerumuskan diri?) ke dalam lumpur pelanggaran hukum? Kendatipun sejumlah peraturan dan lembaga pengawas telah disiapkan, namun mengapa belum juga memberikan efek jera kepada aparat penegak hukum?

Masyarakat kemudian memberi semacam “permakluman” terhadap penyimpangan tersebut. Pantas saja angka indeks korupsi di Indonesia tidak pernah turun, bahkan cenderung bertengger di papan atas dengan predikat negara paling korup di dunia setelah beberapa negara di Afrika dan Asia lainnya. Pada ujungnya para ahli membuat penilaian sampai pada kesimpulan soalnya bukan pada eksistensi lembaga dan peraturan yang menyediakan kontrol kepada perilaku aparat penegak hukum, tapi semua itu berpangkal pada budaya aparat penegak hukum yang memang korup. Para ahli, dengan malu-malu, menyebut ini semua sudah sampai pada taraf “budaya korupsi”.

Penilaian itu bukan tanpa alasan. Dapat dipastikan para penegak hukum adalah warga negara yang dianggap paling tahu dan paham tentang keberadaan peraturan yang melarang aparat penegak hukum melakukan pelanggaran hukum, apalagi pelanggaran berkaitan dengan jabatan dan wewenang yang mereka pegang. Jadi, tidak masuk akal jika aparat penegak hukum dituduh melakukan pelanggaran hukum kemudian berdalih “karena tidak tahu” atau “tidak sengaja”.

Sampai di sini saya dalam posisi bahwa antara struktur hukum berkaitan erat dengan kultur hukum. Di satu sisi, struktur hukum dibentuk untuk membentuk kultur hukum, sementara di sisi lain, struktur hukum tak akan bermakna apa-apa jika tak didukung oleh kultur hukum yang positif. Ibarat mesin ATM, sistem yang disiapkan akan memaksa seseorang untuk memiliki kultur tertentu; yaitu kultur prosedural. Seseorang untuk menggunakan ATM harus memiliki nomor rekening, memiliki kartu ATM, memiliki nomor PIN, harus memasukkan kartu ATM, kemudian menekan nomor PIN dan selanjutnya melakukan transaksi yang dikehendaki, dan tentu saja budaya antri di antara para pengguna ATM. Kalau serangkaian prosedur itu tidak ditempuh, dan tidak mau antri, maka orang itu akan dituding menerabas; “budaya menerabas” .

Maka mau tidak mau, reformasi birokrasi penegakan hukum harus dimulai dari para aparat penegak hukum sendiri. Mereformasi sendiri perilakunya, mereformasi budayanya, memangkas “budaya menerabas” sebagai awal terbentuknya “budaya korupsi”. Terutama reformasi ini harus dimulai oleh para pemimpin, para kepala. Karena secara alamiah, ibarat ikan, ikan akan busuk dimulai dari kebusukan kepala ikan.

Tentu saja upaya reformasi penegakan hukum tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri oleh aparat penegak hukum, namun harus dikawal dan dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat terhadap upaya reformasi penegakan hukum dapat ditempuh melalui sejumlah jalur.

Pertama, kontrol masyarakat lewat media jurnalistik (pers). Entah diakui secara resmi atau tidak, bila suatu kasus hukum bertubi-tubi diberitakan oleh media jurnalistik, kasus itu akan memperoleh prioritas dalam penanganan. Seringkali oleh aparat penegak hukum digunakan istilah “kasus yang mendapat perhatian publik”. Suatu kasus yang masuk kategori tersebut, terdapat kecenderungan aparat penegak hukum akan mendahulukan kasus tersebut ketimbang kasus lain, akan ditangani secara hati-hati dan cermat, dan aparat cenderung terbuka kepada publik.

Kedua, kontrol masyarakat melalui komisi atau lembaga yang dibentuk dengan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat penegak hukum, baik komisi atau lembaga pengawas eksternal maupun internal. Terlepas dari pertanyaan mengenai efektifitasnya, namun keberadaan komisi atau lembaga tersebut setidaknya mampu membangun kultur bagi aparat bahwa kinerja dan perilakunya selalu diawasi. Upaya ini diharapkan akan mendorong aparat penegak hukum bekerja secara hati-hati dan cermat.

Ketiga, kontrol yuridis melalui lembaga-lembaga peradilan. Kontrol yuridis ini dapat dilakukan, di antaranya dengan melakukan uji materiil (judicial review) terhadap peraturan perundang-undangan yang diindikasikan potensial menimbulkan konflik kepentingan dan berpeluang menimbulkan korupsi.

Keempat, kontrol politik melalui DPR. Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dapat dijadikan masyarakat sebagai saluran aspirasi politik untuk melakukan kontrol terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Tentu saja masyarakat harus tetap mengawal dan mengontrol DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, agar pengawasan yang dilakukannya tidak hanya sebagai issu politik semata tanpa jalan keluar.

Pada akhirnya, reformasi penegakan hukum tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri hanya jadi masalah aparat penegak hukum saja. Namun lebih dari itu, reformasi penegakan hukum menjadi tanggung jawab bersama, di mana masyarakat adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap reformasi penegakan hukum dalam negara yang berbentuk Republik ini.

Wallahu a’lam bishshawab

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 9 April 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: