Langkah Nyata Reformasi Birokrasi

 

Oleh : Amzulian Rifa’i

 

Birokrasi Indonesia harus direformasi. Agenda utama, jika ingin berbagai bidang lain menjadi lebih baik. Iklim investasi, kepercayaan luar negeri sangat terkait dengan birokrasi. Padahal raport birokrasi Indonesia terkenal “kacau balau” dan korup pula. Kunci utama reformasi birokrasi itu berada dikalangan birokrat. Ada benang kusut yang harus dirunut. Harus ada langkah nyata agar tata kelola kepemerintahan yang baik menjadi realita. Bukan hanya wacana saja.

 

                Mestinya kata birokrasi tidak dimaknai negatif.  Hakekat birokrasi agar ada kejelasan dalam pengurusan tata kelola kepemerintahan. Ada kejelasan administrasi pemerintahan. Sulit membayangkan apabila suatu negara berlangsung tanpa adanya birokrasi. Sungguhpun dapat saja diperdebatkan birokrasi macam apa yang diharapkan itu.

                Di Indonesia, realita sehari-hari kata birokrasi memang tergolong negatif. Birokrasi dipandang sebagai urusan pemerintah yang berbelit-belit. Butuh waktu lama dan “banyak meja” yang harus dilalui. Pendek kata, seringkali birokrasi diindentikkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Boleh jadi pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam upaya memperbaiki bidang administrasi ini.  Namun kenyataannya belum mampu mendongkrak persepsi masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.  Ada macam-macam kejadian dan guyonan yang mengindikasikan masih negatifnya pandangan orang tentang birokrasi pemerintah. Macam-macam pula kelakuan masyarakat akibat pandangan negatif ini.

                Sebagai contoh, pihak kepolisian terus menghimbau agar meminta pengawalan polisi jika membawa uang kontan dalam jumlah besar.  Secara tegas dinyatakan tidak dipungut biaya atas jasa polisi yang mengawal tersebut. Tetap saja banyak kejadian nasabah bank dirampok karena membawa uang kontan dalam jumlah besar. Mereka tetap saja tidak mematuhi himbauan polisi. Sedih juga kita atas kelakuan mereka “seakan-akan” lebih memilih dirampok karena membawa uang kontan ketimbang dikawal oleh polisi.

                Masih saja ada guyonan di tengah masyarakat sebagai refleksi ketidakpercayaan pada birokrasi polisi. Misalnya, apabila kehilangan barang lebih baik tidak melapor ke polisi karena “salah-salah” kerugian malah lebih besar. Melapor kehilangan kambing malah costnya sama dengan kehilangan kerbau. Persepsi yang mungkin keliru, bahkan kelewatan, tetapi itu masih terjadi bagi sebagian masyarakat sebagai akibat ketidakpercayaan terhadap birokrasi kepolisian yang mestinya sebagai rastra sewa qottama (abdi utama masyarakat) dan pengemban keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Birokrasi polisi mungkin saja telah berubah lebih baik. Namun persepsi masyarakat terhadap polisi tidak lebih baik. Itu tergambar dari laporan Transparansi Internasional Indonesia (TII) yang pada tahun 2007 menempatkan birokrasi polisi pada posisi terkorup di Indonesia, diikuti oleh lembaga peradilan.

Memang birokrasi polisi bukan satu-satunya birokrasi yang dimaksudkan sebagai birokrasinya pemerintah. Ini dikarenakan birokrasi dapat dimaknai setidaknya dalam tiga hal.  Pertama, birokrasi dimaksudkan sebagai kelompok pranata atau lembaga tertentu. Selain itu, birokrasi dapat juga dimaknai sebagai suatu cara atau metode tertentu untuk mengalokasikan sumberdaya dalam suatu organisasi besar. Terkait juga dengan pengambilan keputusan birokratis.  Bahkan birokrasi dapat juga diartikan sebagai kelompok orang yang menerima sejumlah gaji dan fasilitas yang berfungsi dalam pemerintahan.

Apapun makna birokrasi yang kita sepakati, tetap saja pemerintah menjadi kunci dalam reformasi birokrasi.  Birokrasi cenderung diindentikkan dengan “tampilan layanan” pemerintah. Itu sebabnya saya menyatakan birokrasi memiliki fungsi kunci dalam penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik. Hanya dua hal yang ingin dikaji dalam ruang terbatas ini.  Mengapa birokrasi (pemerintah) memiliki fungsi kunci dalam reformasi birokrasi dan langkah nyata apa agar fungsi kunci itu dapat terlaksana dalam upaya penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik?

 

Fungsi Kunci Pemerintah

 

                Birokrasi yang saya maksudkan adalah birokrasi pemerintah.  Oleh karena itu pemerintah berada pada posisi kunci untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut. Masyarakat kita terlanjur memiliki persepsi negatif tentang birokrasi pemerintah. Persepsi negatif itu bukan tidak beralasan karena memang terkadang pengalaman berhadapan dengan birokrasi pemerintah seringkali menyesakkan dada. Bagi kalangan bisnis terkadang memunculkan biaya-biaya siluman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hitung-hitungan akhirnya adalah dengan menaikkan cost. Production cost yang tinggi berpengaruh kepada harga. Konsumen yang harus menanggung “biaya tidak terduga itu.” Jelas berpengaruh pada daya saing produk kita dengan produk negara lain.

                Persepsi masyarakat asing terhadap birokrasi kita juga tidak menyenangkan. Secara ilmiah telah dibuktikan oleh beberapa survei. Misalnya temuan dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong meneliti pendapat para eksekutif bisnis asing (expatriats) tentang birokrasi Indonesia. Hasilnya birokrasi Indonesia dinilai termasuk terburuk dan belum mengalami perbaikan. Bahkan pada tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0.  Tidak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini diperoleh berdasarkan pengalaman dan persepsi expatriats yang menjadi responden bahwa antara lain menurut mereka masih banyak pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang terdekat.  Malah hasil survei PERC di tahun 2009, Indonesia dipersepsikan sebagai negara terkorup di Asia, disusul Thailand. Sementara itu Singapura dianggap sebagai negara paling bebas dari korupsi alias terbersih soal urusan korupsi.

                 Ada banyak penyebab mengapa birokrasi pemerintah kita “seperti sekarang ini.” Minimal ada tiga penyebabnya.  Pertama, pola rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahkan penerimaan calon pegawai pemerintah yang bernuansa KKN masih berlangsung di tahun 2010 ini. Memang telah ada perbaikan dengan melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan rekrutmennya.  Namun tetap saja unsur KKN itu ada. Sulit mengharapkan para pegawai pemerintah yang mampu bekerja secara profesional apabila pola rekrutmennya tidak atas dasar kapasitas dan kapabilitas. Apalagi pola KKN itu tetap melekat ketika terjadinya mutasi dan pengisian jabatan-jabatan tertentu.

                Penyebab lainnya adalah rendahnya gaji pegawai pemerintah dan terbatasnya fasilitas kerja. Seorang Pegawai Negeri Sipil berpendidikan sarjana yang baru diangkat sebagai PNS bergaji tidak lebih dari Rp 1,5 juta rupiah.  Apalagi jika berpendidikan di bawah itu pastilah gajinya juga lebih rendah.  Gaji yang rendah berpengaruh terhadap kinerja karena kebutuhan nyatanya lebih tinggi dari gaji yang diterima.  Apalagi jika kondisi gaji kecil ini berbaur dengan gaya hidup yang konsumtif.  Sungguhpun agak aneh juga karena “di alam nyata” sebagian PNS mampu memenuhi tuntutan hidup yang konsumtif itu.

                Walaupun bukan penyebab terakhir, pola mutasi di lingkungan aparat pemerintah juga berpengaruh. Di lingkungan pemerintah daerah, misalnya, era otonomi daerah memberikan kontribusi negatif dalam soal pengisian jabatan.  Bukan hanya pola rekrutmen yang masih sarat KKN, pola mutasi masih atas dasar like dan dislike. Tingkat loyalitas kepada pimpinan seringkali dimasukkan dalam pertimbangan pertama.  Malah ada yang mengkait-kaitkan dengan keberpihakan pegawai tersebut dalam pemilihan kepala daerah. Muncul label sebagai kelompok tim sukses dan tim lawan kepala daerah yang berkuasa. Muncul istilah “bangku panjang” bagi birokrat yang di non-jobkan karena menjadi pihak lawan selama proses pemilihan kepala daerah. Sulit mengharapkan kinerja yang profesional dan maksimal dari birokrasi yang tidak mendasarkan penilaian atas dasar kinerja.

                Kondisi di atas semakin memperjelas bahwa pejabat pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan reformasi birokrasi.  Permasalahan utama ada pada para pegawai pemerintah. Memang beberapa upaya telah dirumuskan,namun seringkali sebatas wacana saja. Sudah saatnya pemerintah melakukan langkah nyata agar nyata pula hasilnya.

 

Langkah Nyata

 

                Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam upaya reformasi birokrasi adalah pemerintah terkadang terhenti pada wacana saja. Tidak jarang hanya sebatas retorika yang tidak begitu jelas implementasinya. Masih ada pemerintah (daerah) yang tersandera oleh berbagai slogan dan janji-janji yang sulit dalam implementasinya.

                Ada beberapa langkah nyata yang tidak bisa ditunda-tunda apabila ingin terjadinya reformasi birokrasi yang pada gilirannya mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).  Beberapa langkah nyata itu adalah memperbaiki pola rekrutmen pegawai pemerintah, meningkatkan kualitas fasilitas kerja dan menaikkan gaji PNS disertai rasionalisasi jumlah penerimaan pegawai.

                Untuk waktu yang lama, pola rekrutmen PNS terlanjur dinilai korup penuh dengan nuansa KKN. Masyarakat, terutama didaerah, masih memiliki persepsi negatif terhadap pola rekrutmen tersebut. Salah satu langkah nyata dalam upaya perbaikan birokrasi adalah dengan melakukan reformasi dalam seleksi calon PNS. Selama ini, terutama untuk birokrasi di tingkat daerah, umumnya seleksi dilaksanakan secara sepihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Jangan heran jika mereka yang diterima memiliki link dengan penguasa.

                Salah satu kelebihan perusahaan-perusahaan besar, termasuk BUMN, adalah penggunaan pola seleksi pegawai yang ketat dan transparan. Pola seleksi yang melibatkan pihak ketiga sehingga unsur KKN dapat diminimalisasi. Sudah waktunya ada perubahan yang radikal dalam pola rekrutmen pegawai pemerintah. Memang dibeberapa daerah telah melibatkan perguruan tinggi dalam rekrutmennya.  Namun kuat dugaan tetap pemerintah daerah yang menentukan kelulusan.  Banyak yang percaya jika keterlibatan perguruan tinggi yang terbatas itu sebagai alasan pembenar dari langkah pemerintah yang tetap sarat KKN itu. Walaupun tidak semua, bukan rahasia lagi jika kelulusan menjadi PNS membutuhkan uang pelicin ratusan juta rupiah. Memang mulai ada pengawasan dari publik, namun unsur KKN masih tetap ada. Sebaiknya seleksi calon PNS sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga.  Pemerintah hanya sebagai user, menerima apa adanya hasil seleksi pihak ketiga yang harus tidak diragukan reputasinya itu. Selain pola rekrutmen, dalam waktu bersamaan pemerintah harus melakukan rasionalisasi jumlah PNS. Rasionalisasi kuantitas diharapkan mampu mendongkrak kualitas.

                Fasilitas kerja ada kaitannya dengan kualitas pelayanan. Jika menyebut fasilitas pemerintah, secara umum masih terdapat kesan yang kurang baik. Fasilitas pemerintah identik dengan kurang perawatan, ketinggalan zaman.  Bahkan dikesankan sebagai fasilitas yang kumuh. Sangat kontras dengan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta besar. Bagaimana kita bisa berharap banyak dari aspek pelayanan apabila birokrasi pemerintah tidak memiliki fasilitas yang mendukung untuk itu. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan langkah nyata agar fasilitas kerja pemerintah “setara” dengan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan-perusaan besar.

Kebijakan nyata lainnya yang tergolong urgent adalah dengan menaikkan gaji para pegawai negeri.  Memang muncul perdebatan soal ada tidaknya kaitan antara besarnya gaji dengan baiknya pelayanan. Apapun argumentasi kita yang jelas sulit bagi seseorang untuk bekerja penuh dedikasi apabila gaji yang ia terima hanya cukup untuk menghidupi keluarga dalam hitungan dua minggu saja. Belum lagi dikaitkan dengan berbagai reward yang tidak terlalu akrab di telinga para pegawai pemerintah. Jatah liburan secara teratur, bonus, uang lembur terdengar asing ditelinga para PNS. Soal bingkisan lebaran saja, misalnya, disaat pegawai perusahaan swasta menerima bonus beberapa kali lipat dari gaji bulanannya untuk menghadapi lebaran, kebanyakan PNS hanya menerima beberapa kilogram gandum, gula dan beberapa botol minuman saja. Nilainya pun tidak lebih dari Rp 100 ribu saja.  Bahkan akibat ketakutan “salah bayar” beberapa instansi pemerintah justru menghapuskan tunjangan lebaran.                                                                                               

                Kebijakan lainnya, harus ada keberanian pemerintah untuk merubah corak birokrasi yang ada selama ini.  Jangan ragu mengambil kebijakan drastis jika itu diperlukan. Desentralisasi urusan juga sebagai langkah reformasi birokrasi. Adalah David Osborne dan Ted Gaebler yang menyarankan paradigma birokrasi yang baru antara lain: i) Catalytic government: steering rather than rowing. Pemerintah dan birokrasinya disarankan untuk melepaskan bidang-bidang atau pekerjaan yang sekiranya sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat sendiri. ii) Community-owned government: empowering rather than serving. Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani. iii) Competitive government: injecting competition into service delivery. Pemerintahan yang kompetitif adalah pemerintahan yang memasukan semangat kompetisi di dalam birokrasinya. Pemerintah perlu menjadikan birokrasinya saling bersaing, antar bagian dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi bagi kepentingan publik.

                Saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan beberapa catatan. Pertama bahwa reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda.  Kedua, bahwa birokrasi yang rendah kualitasnya berpengaruh kepada bidang-bidang lainnya.  Ketakutan kita terhadap pemberlakuan Pasar Bebas Kawasan China-ASEAN (China-ASEAN Free Trade Area/CAFTA) di antaranya karena implikasi dari birokrasi yang korup selama ini. Suatu kondisi yang berkontribusi terhadap produk-produk dan daya saing barang dan pengusaha Indonesia. Itu sebabnya reformasi birokrasi tidak bisa lagi ditunda-tunda apalagi hanya sebatas wacana. Reformasi birokrasi harus berupa langkah nyata.

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 9 April 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: