Nasib Reformasi Hukum

Oleh Refly Harun

  

“Nyanyian” mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji edisi terbaru, bahwa ada markus (makelar kasus) pajak di Mabes Polri yang melibatkan jenderal berbintang dengan kapitalisasi uang senilai Rp 25 miliar, bisa jadi bukanlah berita yang mengejutkan bagi sebagian kita. Berita tersebut hanyalah sekadar konfirmasi dari apa yang kita yakini selama ini, bahwa di era reformasi ini, penegak dan masalah penegakan hukum (law enforcement) masih menjadi titik krusial yang memerlukan penanganan serius.

Bila reformasi politik sudah berjalan cukup sukses dengan tiga kali pemilu yang relatif demokratis, termasuk suksesnya reformasi konstitusi 1999-2002, lalu reformasi ekonomi mampu memperbaiki kerusakan parah akibat krisis ekonomi 1997 dan membuat Indonesia mampu bertahan dalam badai krisis moneter dunia 2009, maka reformasi hukum seolah berjalan di tempat. Wajah hukum di Indonesia masih tetap suram.

 ‘Nyanyian’ Susno mengingatkan kita pada satire yang sering terdengar tentang polisi, bahwa di Indonesia hanya ada dua polisi yang tidak bisa disuap. Pertama, Hoegeng Imam Santoso, mantan Kapolri di era-era awal Orde Baru (1968-1971), dan kedua, patung polisi (kadang-kadang diganti dengan polisi tidur). 

Sebelum ‘nyanyian’ Susno tersebut, dunia penegakan hukum kita juga dicoreng dengan suap kepada Jaksa Urip Tri Gunawan oleh Artalyta Suryani dalam kaitannya dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan taipan Sjamsul Nursalim. Aktor yang sama, Artalyta, kembali ‘tertangkap’ ketika Satgas Mafia Hukum menemukan fasilitas mewahnya di LP Pondok Bambu, Jakarta.

Akhir tahun lalu, jagat hukum kita diramaikan dengan perseteruan cicak-buaya, yang salah satu episodenya adalah diperdengarkannya rekaman pembicaraan Anggodo dengan berbagai petinggi hukum di negeri ini, baik di kejaksaan maupun kepolisian, di Mahkamah Konstitusi. Rekaman pembicaraan tersebut telah membuka mata publik betapa mafia hukum telah merasuk hingga ke pertahanan terakhirnya: aparat penegak hukum di level tertinggi!

Selain terbongkarnya kasus-kasus hukum di institusi-institusi penegak hukum di ranah eksekutif, pengadilan pun sesungguhnya tidak imun dari kasus-kasus mafia hukum. Bahkan bisa dikatakan, pengadilanlah yang merupakan pusat dari segala transaksi pasar gelap hukum karena pengadilanlah yang menentukan apakah seseorang dihukum atau tidak.

Satgas Mafia Hukum misalnya menyatakan bahwa hingga saat ini sudah 300-an kasus yang diadukan. Tiga yang terbanyak adalah di pengadilan, berikutnya kepolisian dan kejaksaan. Fakta ini sekali lagi hanya mengafirmasi temuan-temuan dari lembaga antikorupsi semacam Transparansi Internasional Indonesia yang kerap menempatkan institusi hukum di level atas sebagai institusi terkorup. 

Peran Presiden

Dikaitkan dengan isu reformasi birokrasi di sektor penegakan hukum, pertanyaan krusialnya, di mana harus dimulai? Apakah pada penegaknya atau pada institusinya? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Bila pembersihan dilakukan pada semua penegak hukum, bisa jadi institusi hukum yang ada akan kosong melompong. Dengan satire tentang Soegeng Imam Santoso dan patung polisi, kantor-kantor polisi, mulai dari polsek hingga Mabes Polri, akan kosong karena Soegeng sudah meninggal dunia dan patung polisi tidak berkantor di sana.

Hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi pula dengan kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (LP). Empat institusi – kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LP —adalah institusi yang sangat berperan penting dalam penegakan hukum yang terkait dengan kejahatan (tindak pidana).

Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah memilih dan memilah pembersihan birokrasi. Yang paling mungkin dilakukan adalah pembersihan birokrasi mulai dari atas (kepala). Dari empat institusi hukum yang menjadi sorotan dalam tulisan ini, tiga di antaranya berada di bawah presiden, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan LP.  

Sejak kampanye Pemilu 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berjanji untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi. Janji kampanye tersebut dipegang mayoritas rakyat yang telah mengantarkan SBY  sebagai presiden. SBY berjanji, rakyat jelas akan menagih.

Yang dilakukan SBY selama ini belum optimal. SBY hanya mempermudah proses pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi, yang proses pemeriksaannya harus melalui izin presiden, tetapi belum terlihat upaya untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi seperti yang dijanjikan. Yang kurang dilakukan SBY saat ini adalah memberi contoh betapa seorang pejabat harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di institusi yang dipimpinnya.

Demikian pula ketika terungkap soal makelar kasus di tubuh kepolisian yang dilakukan sejumlah petinggi Polri, SBY seharusnya dapat mengambil momentum ini dengan memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana menegakkan  birokrasi yang bersih. Dan Kapolri harus bertanggung jawab terhadap segala praktik-praktik mafia hukum di kepolisian.

Demikian pula ketika Satgas Mafia Hukum membongkar “hotel” Artalyta Suryani di LP Pondok Bambu beberapa waktu lalu, hanya pejabat di tingkat bawah yang ditindak. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang membawahi urusan lembaga pemasyarakatan aman-aman saja.

Reformasi birokrasi di aparat penegak hukum tidak akan berjalan sukses bila pemimpin eksekutif tertinggi (presiden) masih memberikan toleransi kepada pimpinan yang institusinya jelas-jelas menjadi sarang mafia hukum.

Langkah Radikal

Reformasi birokrasi di pengadilan lebih sulit dilakukan karena hakim tidak boleh diintervensi dalam memutuskan perkara. Betapa pun tidak sedapnya aroma putusan seorang hakim, formalisme hukum menyatakan hal tersebut harus dianggap benar sampai ditinjau oleh pengadilan di atasnya.

Masalahnya, bagaimana kalau penyakitnya juga sudah menjangkiti pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung). Tentu harus ada langkah radikal untuk pembenahan tersebut. Misalnya melalui perubahan konstitusi atau cukup legislasi. Selama ini, semua kasus bisa dikasasi sehingga seorang hakim agung lebih berperan sebagai ‘tukang putus perkara’ ketimbang pengadilan yang agung. Tidak itu saja, tidak sedikit hakim agung yang juga terlibat dengan praktik mafia hukum.

Melalui perubahan UUD 1945, bisa saja diperkenalkan mekanisme pemakzulan terhadap hakim yang terindikasi melakukan praktik mafia hukum. Institusi pemakzulan tersebut harus berada di luar MA karena tidak mungkin ‘jeruk makan jeruk’.

Dengan legislasi tertentu, bisa saja dilakukan pembatasan terhadap perkara yang bisa dikasasi. Legislasi juga bisa menciutkan jumlah hakim agung agar keagungannya betul-betul terlihat. Sebagai konsekuensinya, pengadilan tinggi harus betul-betul diperkuat agar bisa menjadi tumpuan keadilan bila pengadilan di tingkat pertama belum memberikan keadilan. Dalam jangka panjang diharapkan semua pengadilan, mulai dari pengadilan negeri hingga MA, tersentuh reformasi perbaikan.

Jelas tidak mudah melakukan reformasi birokrasi di tubuh penegak hukum. Ibarat kanker, semua tubuh barangkali, sudah terjangkiti. Perbaikan mungkin tidak cukup dengan mengamputasi bagian-bagian tertentu. Namun, optimisme harus tertap dibangun, bahwa suatu saat betul-betul ada hukum dan penegak hukum yang adil di negeri ini.***   

 

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 9 April 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: