Recrutmen CPNS: Tahapan Penting Reformaasi Birokrasi

As’ad Nugroho, lahir di Magelang pada 20 November 1974. Sejak tahun 2000 berkecimpung di dunia gerakan sosial. Saat ini dia menjadi Direktur Reka Idea Analisa (RIA Center), lembaga yang bergerak di bidang reformasi kebijakan publik. Selain itu pria yang tinggal bersama keluarganya di Depok ini juga aktif di berbagai organisasi seperti Konsorsium CSR, sebagai Ketua Bidang Advokasi, anggota Mirror Committee on Social Responsibility, dan sebagainya.Oleh: As’ad Nugroho

Buruknya kinerja birokrasi di Indonesia sudah jamak diketahui orang. Persoalan ini dituduhkan oleh banyak pihak sebagai biang keladi dari keterpurukan bangsa yang kaya sumber daya alam ini. Prestasi sebagai negara terkorup di dunia, satu akarnya adalah bobroknya birokrasi dengan segala perangkat pamong prajanya. Lemahnya daya saing sektor industri juga berawal dari rumitnya birokrasi yang menghambat perijinan sektor usaha. Lesunya investasi asing muaranya juga pada lemahnya penegakkan hukum, yang lagi-lagi disebabkan oleh ketidak-becusan pegawai negara.

Lantas apakah tidak ada pihak yang berusaha memperbaiki kondisi ini? Jawabannya tentu saja tidak. Di jaman pemerintahan Soekarno pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara untuk membersihkan aparat pemerintah. Selain itu sudah sejak 1969 pemerintah memiliki Menteri Negara Urusan Penyempuranaan dan Pembersihan Aparatur Negara cikal bakal kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) yang bertugas membina dan mengatur keberadaan pegawai negeri sipil.

Ada pula Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bertugas melaksanakan manajemen kepegawaian negara. Untuk melakukan diklat dan penyempurnaan administrasi kepegawaian sudah dibentuk pula Lembaga Administrasi Negara (LAN). Bappenas juga telah membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan Yang Baik sejak tahun 1997 yang berfungsi melakukan pengkajian dan upaya-upaya untuk reformasi birokrasi.

Berbagai upaya di atas menunjukkan betapa persoalan birokrasi telah sedemikian berat dan harus ditangani dengan serius. Meskipun demikian hasilnya juga belum terlihat menggembirakan. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat hingga pegawai rendahan masih merajalela. Pungli dan diskriminasi dalam layanan publik masih menjadi pemandangan sehari-hari. 

Selama ini upaya perbaikan dan penataan ulang (baca: reformasi) yang dilakukan dalam sistem kepegawaian negara ini masih dari birokrasi untuk birokrasi. Publik sebagai beneficieries dari pelaksanaan tata pemerintahan sama sekali tidak memiliki akses untuk berpartisipasi secara aktif dan diakui keberadaannya. Dari sekian banyak lembaga yang telah dibentuk dan peraturan yang telah diterbitkan, tidak ada satupun yang melegalkan adanya partisipasi publik dalam tata laksana kepegawaian. Di negara lain seperti Jepang, Korea dan banyak negara lainnya telah ada semacam komisi kepegawaian yang anggotanya dari unsur masyarakat yang fungsinya memberikan arah perbaikan terhadap pengelolaan birokrasi. Mereka berhasil dengan baik.

Mengambil pelajaran dari upaya perbaikan birokrasi yang telah dilakukan pemerintah kita selama ini, boleh jadi akar persoalannya adalah minimnya partisipasi publik di dalamnya. Jika upaya yang dilakukan hanya dari mereka untuk mereka maka sangat dimungkinkan ada permainan di dalamnya. Banyak persoalan birokrasi yang memerlukan sentuhan partisipasi publik agar hasilnya lebih baik. Di antaranya adalah pemantauan dalam rekrutmen, keterlibatan dalam penyusunan kebijakan kepegawaian, keterbukaan akses dalam penilaian kinerja aparat dan sebagainya.

Dalam persoalan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan bercermin pada proses pemantauan pemilu legislatif, maka keberadaan tim pemantau independen menjadi sangat penting. Hakekat dari pemilu dan rekrutmen CPNS sama, memilih orang-orang yang akan diberi mandat untuk mengurus negara, sehingga publik sangat berkepentingan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Beberapa tahapan rekrutmen yang perlu mendapatkan perhatian publik diantaranya adalah sebagai berikut ini. Pertama, tahap penentuan formasi jabatan. Tahap ini merupakan awal dari seluruh proses rekrutmen. MENPAN bersama seluruh jajarannya akan menentukan formasi jabatan yang harus segera diisi oleh pegawai baru. Di sinilah kira-kira akan terjadi tarik ulur tentang apa saja jabatan yang perlu diisi kembali, jumlahnya berapa dan kualifikasi orang yang diperlukan seperti apa.

Kedua, tahap pengumuman seleksi dan proses pendaftaran. Setelah formasi jabatan ditentukan biasanya dilanjutkan dengan mengumumkan bahwa pemerintah pada instansi/daerah tertentu membuka lowongan pegawai. Tidak jarang pengumuman ini terkesan tertutup dan hanya orang pada lingkaran tertentu saja yang mengetahuinya. Jika pun informasinya sampai kepada masyarakat, seringkali sepotong-sepotong sehingga cenderung membingungkan masyarakat. Informasi yang tidak lengkap tentang kejelasan tempat, kejelasan persyaratan, prosedur yang harus dilalui, deadline dan sebagainya bisa terjadi di sini.

Pada tahap ini partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat adalah mengawasi dan memastikan bahwa pengumuman yang dilakukan sudah memadai, baik dari segi kejelasan substansi maupun dari tingkat jangkauan audiens. Keberagaman jenis media pengumuman penting dipastikan agar masyarakat yang menerima informasi bisa seluas mungkin. Penggunaan media massa dan media komunitas menjadi salah satu tolak ukur keluasan jangkauan informasi.

Ketiga, tahap pelaksanaan ujian seleksi. Modus kecurangan yang sering diketemukan adalah adannya bocoran soal dan penjokian. Dengan adanya potensi berbagai modus kecurangan ini semestinya panitia rekrutmen menyediakan tempat pengaduan yang memadai. Wadah ini idealnya mudah diakses oleh pelapor, baik masyarakat umum maupun peserta seleksi, ada jaminan kerahasiaan pelapor, dan dilakukan proses tindaklanjut yang cepat dan tuntas. Dengan adanya wadah pengaduan kecurangan ini masyarakat bisa dengan proaktif mengawasi jalannya seleksi dan melaporkan jika didapati berbagai kecurangan.

Keempat, tahap penilaian hasil ujian dan penentuan kelulusan. Tahap ini juga menjadi titik yang sangat kritis dan rawan manipulasi. Penilaian ujian dan seleksi administratif ini pelaksanaannya sepenuhnya berada di bawah kekuasaan panitia seleksi. Jika panitia tidak bermoral maka dengan mudah akan ada jual beli hasil ujian dan mereka yang membayar mahal akan diloloskan meskipun hasilnya jelek. Jika demikian kejadiannya maka yang akan menjadi korban adalah masyarakat yang tidak mampu membayar uang sogokan.

Untuk menghindari kecurangan pada tahap ini perlu adanya jaminan transparansi terhadap seluruh proses penilaian dan penentuan hasil seleksi. Semestinya pula terdapat akses bagi masyarakat untuk dapat mengamati langsung dan bahkan mengaudit hasil kerja panitia ini dari awal hingga akhir. Pengumuman hasilnya juga semestinya bisa dipertanggungjawabkan, misalnya jika ada peserta seleksi yang tidak puas atau merasa dirugikan.

Terlihat bahwa dari empat tahapan seleksi CPNS tersebut peran publik sangat diperlukan. Sekali lagi dengan melihat pengalaman dalam pemilu legislatif yang telah membuka partisipasi publik untuk mengawasi, pemilihan jabatan birokrasi ini juga mesti transparan dan terbuka untuk publik. Tantangannya tentu pada dua pihak, yaitu aturan main yang membuka peluang tersebut dan kesiapan publik untuk pengawasannya.

Pada setiap prosesi rekrutmen CPNS penting kiranya sebanyak mungkin mata publik untuk ikut mengawasi, dengan kadar masing-masing karena peraturannya belum melegalkan pengawasan secara mendalam. Paling tidak hal ini akan memberikan peringatan bahwa masyarakat peduli dan mengharapkan hasil aparat birokrasi yang bersih dan mumpuni. Dengan dapat direkrutnya PNS yang kredibel, bersih dan bermoral, diharapkan mampu membangun birokrasi yang kuat dan bersih pula. Dampak lanjutannya adalah recovery seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga!


About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 9 April 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: