“Gerakan 1998 tidak memberikan konsep alternatif..”

Wawancara dengan Mochammad Nurhasim, S.Sos., M.Si.

Proses reformasi yang telah berjalan selama 12 tahun ini ternyata masih dianggap belum menemukan atau menghasilkan perbaikan komprehensif. Melihat hal itu, Redaktur Tabloid INSPIRASI melakukan wawancara dengan Mochammad Nurhasim di ruang kerjanya di Bina Graha,Jakarta. Berikut petikannya:

Reformasi telah berjalan selama 12 tahun, apa hasil yang kita capai dalam jangka waktu yang tidak singkat ini, Pak ?

Reformasi kan sebenarnya melakukan perubahan-perubahan secara bertahap, dalam hal apa perubahan itu harus dilakukan. Yang pertama adalah bidang politik, lalu perubahan sistem pertahanan, khususnya militer, dalam artian ABRi tidak boleh berada dalam dunia politik. Kemudian, melakukan redemokratisasi. Upaya penguatan redemokratisasi tadi dilakukan dengan cara menurunkan Soeharto untuk digantikan dengan rezim yang baru. Hasilnya dapat kita runut satu-satu pada beberapa tuntutan mahasiswa pada waktu itu. Tuntutan pertama adalah militer tidak berpolitik. Kalau itu oke—militer sudah keluar dari politik—mereka melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan reformasi internal. Dari segi reformasi internal tidak hanya militer, tapi juga lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya DPR, partai politik, birokrasi dan lain sebagainya. Tapi yang punya kemajuan yang paling konkrit adalah pihak militer. Setelah militer melakukan beberapa tahapan reformasi seperti tidak terlibat politik praktis,di bawah komando presiden dan sebagainya.

Agenda apa yang agak kurang terperhatikan di awal reformasi

Yang luput sebenarnya dari perhelatan 1998 adalah melakukan reformasi hukum dan dalam dunia partai politik dan parlemen. Kenapa ini penting? karena melakukan penguatan kembali demokrasi setelah rezin otoritarian jatuh itu tak lepas dari penguatan pilar-pilar demokrasi. Salah satunya adalah partai politik, media massa, parlemen, kemudian masyarakat. Pada waktu itu parpol diharapkan bisa menajdi salah satu pion atau pembuka yang bisa menjembatani kepentingan–kepentingan untuk redemokratisasi. Persoalannya, setelah Pemilu 1999 tidak ada partai politik yang dihasilkan di masa Reformasi. Dari 148 partai politik, tak ada pemenang yang “lahir dari kandungan Reformasi”. Yang ada, mereka sekedar tumbuh tapi tidak besar. Justru yang menang adalah partai lama, Golkar. Ada beberapa partai yang menonjol, seperti PDI-P, PPP, PAN, PKS, dan PKB tidak signifikan. Ini yang kemudian menyebabkan agak sulit untuk mempercepat proses pertumbuhan reformasi karena upaya perubahan dari rezim yang sudah lama bercokol.

Maksud Bapak, tidak jelas mana yang reformis dan mana yang bukan?

Kalau kita menggunakan model dari negara lain ini sebenarnya harus ada pemisahan. Kalau kita belajar dari kerangka redemokrasi dari otoritarian menuju ke suatu sistem baru, seharusnya terjadi pemisahan kelompok, antara yang lama dan kelompok yang baru. Pada waktu itu yang dipisahkan adalah militer. Golkar masih kuat diisi oleh orang birokrasi, orang lama, pengusaha yang mapan. Partai baru yang akan dibentuk oleh kelompok reformis, itu bisa tumbuh cepat tapi sebagian diisi oleh orang loncatan partai. Bisa dibilang “partai baru, wajah lama”. Akhirnya kekuatan ini justru melakukan proses metamorphosis menyebar ke semua lini. Akibatnya yang terjadi adalah kompromi politik. Menjadi bagian internal dari reformasi yang terjadi. Kemudian ini juga tidak siap membangun kekuatan dalam setahun, 1999 adalah titik awal Reformasi ketika pemilu pertama dilakukan secara demokratis di bawah era reformasi. Maka kelompok ini pun merambah ke tempat-tempat lain. Ketika militer keluar, terbentuk parpol yang baru, praktis reformasi di bidang hukum mengalami kendala.

Bagaimana seharusnya Reformasi dilakukan?

Salah satu pilar dari demokrasi biar tidak jadi anarki dan terkonsolidasi adalah adanya konsep beberapa tahapan transisi menuju konsolidasi. Pertama, apakah elit politik menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya instrumen untuk mencapai tujuan? Yang kedua apakah hukum menjadi basis utama dari penyelesaian suatu persolan. Ketiga, lembaga yang memiliki peran dalam demokrasi seperti pemerintah kemudian parpol, parlemen, masyarakat dan sebagainya, itu sudah dewasa dan tidak terjebak dalam situasi–situasi anarki. Nah, itu yang saya kira sulit dicapai. Proses transisi demokrasi di negara lain, membutuhkan waktu sekitar sepuluh tahun. Sehingga saat ini proses reformasi hanya kulitnya saja, substansinya masih campur aduk. Jadi, reformasi berhasil membangun lembaga parlemen baru, membangun pemerintahan baru melalui proses pemilu demokratis, dan membentuk lembaga yang dapat menjembatani ruang publik, seperti KPK contohnya.

Salah satu hasil atau bukti nyatanya dari Reformasi, apa Pak?

Capaian yang paling mudah ditengarai adalah kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers, lembaga kontrol politik, lembaga hukum baik permanent atau ad hoc. Kualitas substansinya banyak diragukan orang. Jadi, pada tahap 12 tahun ini kita belum merubah substansi. Mudahnya, demokrasi yang kita lakukan sekarang hanya proseduralnya saja. Mengenai capaian sejauh mana, tetaplah ini merupakan suatu bagian dari sejarah bangsa ini. Dalam proses demokrasi yang paling penting adalah tujuannya, mau ke mana kita setelah ini? Sistem kita yang demokratis akan seperti apa? Kita punya referensi penting dari sejarah rezim Soeharto yang membatasi kebebasan berpendapat, memasung kebebasan pers, dan parpol tidak berkembang. Sekarang gagasan– gagasan ini sudah runtuh. Soal faktor keberhasilan masa-masa pembelajaran ini, didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama kedewasaan dalam berdemokrasi. Ini harus dilampaui oleh Negara yang ingin demokrasinya tidak diwarnai anarki. Sikap ini ditunjukkan dengan menghargai perbedaan, menghormati garis kesepakatan demokrasi, cirinya adalah taat prosedur. Kemudian media massa yang mendukung demokrasi harus dewasa.

Mengapa sekarang terkesan banyak situasi ganjil yang terjadi ?

Ketika demokrasi dan kebebasan berpendapat berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan, maka inilah yang terjadi. Contohnya adalah demonstrasi. Demo pada beberapa tahun lalu berbeda dengan yang saat ini marak terjadi. Saat ini demonstran lebih banyak menghujat, mencaci maki, menyerang orang, dan fitnah. Inilah kenyatan bahwa demokrasi dan anarki bedanya sangat tipis. Indikasi lain adalah anggota parlemen yang terkotak-kotak, sehingga dia tidak mencerminkan representasi perwakilan rakyat. Ini adalah gangguan dan ancaman dalam masa transisi. Banyak elit politik yang inkonsisten dalam kata maupun perbuatan.

Berarti dengan melihat etika dan moral masyarakat yang banyak menurun, seperti demonstrasi sudah kehilangan ruh, konflik di mana-mana makin marak terjadi. Banyak kalangan menuduh reformasi sebagai biang keladinya..

Saya kira bukan hanya dampak dari reformasi saja hal ini bisa terjadi. Jika reformasi ingin memberi hasil positif kepada masyarakat satu-satunya cara adalah dia bisa menjanjikan perubahan yang lebih baik.

Apa indikator “baik” ini, Pak?

Rakyat tidak hanya ikut pemilu, tetapi harus disuguhi kinerja pemerintahan yang terbaik dalam masa transisi ini. Kalau pengangguran masih ada, lalu orang membayangkan apa gunanya demokrasi kalau rakyat tidak sejahtera? Kalau kemudian anggaran itu APBN atau APBD bisa “digerogoti” elit politik yang melakukan pengaturan, seperti kita tahu terakhir, 1,1 trilyun akan dibagi-bagi ke 11 komisi. 1,8 untuk membangun gedung DPR. Nilainya itu yang dipertanyakan. Hal ini terjadi juga karena politik digunakan sebagai sarana pekerjaan, orang ingin masuk ke dunia politik bukan untuk memperbaiki situasi, tapi karena tidak punya pekerjaan dan numpang di sana. Para elit kita sedikit yang punya basis pekerjaan. Sudah pengalaman politiknya nggak ada, basis pekerjaan juga tidak ada. Profesionalitasnya rendah lalu di sana mereka membentuk tempat untuk keluarga. Akibatnya, kerja di partai bukan memberi untuk negara, tapi mengambil dari negara. Ini termasuk aspek pengganggu dalam demokrasi.

Berarti bisa dikatakan bahwa reformasi kebanyakan sekarang memunculkan semangat kedaerahan, bukan malah kebangsaan?

Kalau untuk semangat kedaerahan itu bawaan dari perubahan pola kekuasaan yang dulu sentralistik ke desentralistik, wibawa negara menurun, kekuatannya melemah, itu biasanya civil society justru kuat. Nah, selama ini kita melihat kelompok kepentingan bertumbuh dengan cepat, sementara negara mengalami penurunan kewibawaan dan sebagainya. Sehingga dia tidak bisa mengawasi daerahnya, makanya tumbuh semangat kedaerahan. Dalam situasi ini, daerah akan muncul dan menuntut keseimbangan–keseimbangan, pendapatan misalnya, yang melahirkan otonomi daerah. Yang terjadi berikutnya politik menjadi politik kelompok. Ada satu gagasan menarik soal perubahan sistem, namun jalan ke arah perbaikan tidak mudah. Kita mau mendirikan partai modern, yamg jalan malah kembali lagi ke tradisional. Apa yang terjadi di lapangan masih berbeda dengan teori, masih ada keberpihakan kepada elit dan orang kaya. Paradoks ini selalu muncul. Perubahan–perubahan dalam masa transisi terlihat mencolok. Bagaikan orang yang sedang berjalan menuju satu arah, di tengah jalan terkena pusaran angin, dia harus berputar–putar dulu baru menemukan jalan kembali.

Ketika awal reformasi bermula, kenapa bisa terjadi seperti yang Bapak katakan terkena badai di tengah jalan, tapi munculnya yang satu ke kanan, satu ke kiri, malah jadi melenceng. Apa yang menyebabkannya?

Saya kira awal gerakan 1998 ini muncul tidak ada yang namanya kesamaan tujuan, digagas setengah-setengah. Seluruh aktivis mahasiswa, termasuk saya saat itu, tidak bisa membayangkan bahwa Soeharto mau turun. Ketika mahasiswa ini berkumpul dengan satu tujuan ingin reformasi dengan berbagai angan-angan, rakyat mendukungnya. Ingat, hanya mendukung, karena sesungguhnya banyak yang tidak mempunyai kesamaan tujuan dengan mahasiswa. Ketika Soeharto turun, rezimnya tumbang, kagetlah mereka. Gerakan 1998 tidak memberikan konsep alternatif, apa yang harus diisi ketika pemerintahan sudah anjlok. Tahapan seperti apa, mau ke mana, itu tidak dikonsepkan. Akibatnya, ketika kelompok intelektual ini “bengong”, masuklah banyak kelompok kepentingan yang mengatasnamakan Reformasi. Momentum itu mereka ambil. Banyak di antara mereka yang tidak ikut gerakan 1998, tapi ambil momentumnya saja. Jadilah gagasan reformasi yang terreduksi.

Apakah Bapak setuju jika saya katakan kaum intelektual yang saat itu menjadi penggerak sebenarnya tidak punya konsep tentang reformasi?

Saya setuju, karena tujuannya waktu itu hanya turunkan Soeharto, turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, dan ABRI tidak masuk politik. Kan semua ini telah di penuhi. Dalam sejarah pergerakan mahasiswa, baru kali ini dipenuhi pada 1998. Dalam situasi ini kita tidak punya pengalaman, ketika banyak yang berebut soal siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, muncullah perdebatan. Tiap kelompok merasa kelompoknyalah yang berhak. Seluruh ideologi tumpah saat itu. Kacaulah jadinya, tiap kelompok mementingkan masing-masing anggotanya. Tidak ada yang membayangkan ini adalah kepentingan bersama, hanya tinggal slogan saja.

Itu jadi kelemahan yang fatal, ya Pak?

Jadi ini kesalahan mendasar, tidak punya konsep dasar. Apakah Negara Indonesia akan tetap Republik? Hukum tertingginya apa? Tidak ada yang tuntas mengonsepnya. Kalaupun ada, hanya sangat terbatas. Yang ada kita kembali ke bentuk yang sudah ada. Tahapan perubahan pun tidak dikonsep. Pandangan saya, pandangan teman–teman, rakyat, dan parpol, berbeda–beda. Bayangan menyatukan negara setelah Soeharto tumbang, tidak ada kepastian sampai hari ini. Perubahan tambal sulam. Menambal UUD 1945, menyulam dengan yang baru, tapi nanti bentuk kainnya seperti apa, apakah Garuda, Burung Emprit, mobil .. tidak ada yang tahu. Perubahan hanya sekedar menghindari ekses negatif, misalnya supaya ekonomi aman. Berbeda denga Malaysia, mereka mengambil jalan yang berbeda. Jika Indonesia diawali dengan kegaduhan politik, situasi hukum dan lain sebagainya, maka Malaysia—mirip dengan Meksiko—pemerintah otoriter itu bersedia melakukan dialog denga publik untuk berjanji melakukan perubahan dari dalam dengan cara sendiri, jangan diganggu, lalu pelan–pelan akan ada pemilu demokratis dan pada tahap tertentu mereka akan mundur. Sejarah memang terus berjalan. Permasalahan ini cukup banyak diteliti dan dibukukan. Secara teori dapat dibuktikan, namun prakteknya tidak semudah yang dibayangkan.

Berbicara mengenai waktu, adakah batasan waktu bagi reformasi? Lalu, Indonesia sudah sampai di tahap mana ?

Harus dibuat, biasanya dua periode pemilu. Dengan harapan setelah dua periode pemilu itu sudah ada satu kekuatan baru yang menggantikan kekuatan lama. Selama kekuatan dan pemikiran lama masih berpengaruh, perubahan itu akan sulit berjalan, sehingga perlu ada kekuatan baru yang mampu mewujudkan harapan bahwa akan terjadi tahapan reformasi yang sudah diketahui secara umum. Di Indonesia, dua kali pemilu, mulai tumbuh kekuatan baru yang sejajar antara Partai Demokrat sebagai pemerintah dengan parpol lainnya. Persoalannya apakah hanya sekedar kulitnya saja? selama tidak dewasa dalam reformasi, kondisi kita akan selalu transisi. Transisi harus melahirkan pemimpin yang dapat mendorong demokrasi menjadi lebih baik.

Masa transisi biasanya kan rawan, Pak? Seperti yang terjadi di negara-negara lain..

Pelajaran penting yang dapat kita tarik dari hal ini adalah soal militer Indonesia yang tidak menggunakan perlawanan fisik. Di negara lain mereka (militer) melawan. Nilai positif yang menunjukkan kesadaran elit politik di level militer untuk tidak menghancurkan negaranya sendiri. Di Indonesia ada bentuk kompromi, jika militer ingin masuk ke politik masih diizinkan. Di negara lain tidak boleh terjadi hal seperti ini. Mengenai hasil, Indonesia dikatakan sudah melewati masa kritisnya, 2004 sampai sekarang ada diproses penyembuhan. Pemerintahan sudah mulai ada gagasan menarik. Kita perlu pemerintahan yang demokratis, bukan yang lemah. Dan itu adalah satu ciri dari proses konsolidasi.

Di LIPI sendiri, sepertinya hanya sedikit penelitian mengenai peerjalanan reformasi, Pak. Benarkah begitu ?

Ya, saat Ini penelitiannya masih terserak-serak, pecah-pecah karena terbangun oleh issu politik, parlemen, pemberantasan korupsi, good governance, otonomi daerah. Yang khusus meneliti lengkap belum ada, misalnya: tentang sejarah lengkap beserta teori. Lalu, masa transisi kita apa modelnya? Adakah yang sama seperti yang diulas oleh O’Donnel? Tapi saya yakin suatu hari nanti akan ada penelitian semacam itu dari anak bangsa kita. Yang terserak penelitiannya dapat dikumpulkan unuk memperkaya wacana. Sehingga ke depannya masyarakat dapat belajar dari pengalaman dan tidak mengulangi kegagalan yang pernah terjadi.

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 14 Mei 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: