12 TAHUN REFORMASI: SEBUAH REFLEKSI HISTORIS

Oleh

Reiza D. Dienaputra


Tanpa terasa, 12 tahun sudah Bangsa Indonesia menjalani era reformasi, sebuah era yang diperjuangkan dengan berdarah-darah oleh berbagai elemen bangsa, khususnya pemuda dan mahasiswa. Masih terpateri dalam memori besar bangsa ini bagaimana sebuah model perjuangan baru berhasil digulirkan oleh kaum muda Indonesia. Sebuah model yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam panggung sejarah bangsa ini dan bisa jadi juga panggung sejarah dunia. Gedung parlemen yang selama lebih dari tiga dasawarsa menjadi simbol mesin politik formal Orde Baru berhasil diduduki para pemuda dan mahasiswa. Tekanan demi tekanan yang dilakukan selama masa pendudukan, secara perlahan tapi pasti berhasil memudarkan loyalitas para pendukung Soeharto. Soeharto pun pada akhirnya, secara tidak terduga, menyatakan berhenti dan mewariskan tampuk kekuasaannya kepada Habibie.

Kini, setelah 12 tahun hingar-bingar reformasi berlalu, kembali timbul pertanyaan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, apakah reformasi yang diperjuangkan dengan susah payah tersebut telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Pencapaian-pencapaian apakah yang telah berhasil selama era reformasi ini? Adakah hal-hal yang masih berjalan di tempat atau tidak mengalami perubahan sama sekali sejak reformasi digulirkan? Pertanyaan demi pertanyaan yang tentunya tidak sederhana untuk dapat menjawabnya dengan baik.

Mengenang Reformasi

Reaksi yang kurang begitu positif atas naiknya kembali Soeharto sebagai presiden pasca Sidang Umum MPR tahun 1998 segera berubah menjadi negatif saat Presiden Soeharto mengumumkan susunan kabinet pada tanggal 14 Maret 1998. Tanpa tertahankan lagi, berbagai komentar pedas bermunculan atas susunan kabinet yang dipandang sarat dengan nuansa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam kabinet tersebut, tidak hanya tampak kroni-kroni Soeharto tetapi juga tampak salah seorang putri Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, yang dipercaya menduduki kursi Menteri Sosial.

Dalam kondisi seperti itulah, para mahasiswa yang seakan telah diharuskan sejarah untuk selalu menjadi kekuatan moral bagi masyarakatnya semakin meningkatkan aksi-aksi demonstrasinya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tuntutan mahasiswa yang tadinya hanya berkisar pada tuntutan perbaikan ekonomi dan pemberantasan KKN, pada akhirnya berani menyentuh pada tuntutan lain yang sebelumnya dapat dikatakan sangat tabu untuk sekedar disentuh, yakni tuntutan pergantian kepemimpinan nasional, berupa turunnya Soeharto dari kursi presiden. Aksi demonstrasi mahasiswa pertama yang secara tegas menyatakan tuntutan bagi turunnya Soeharto dari jabatan presiden, terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti Jakarta. Tuntutan yang sama namun dalam skala massa yang lebih besar dikumandangkan oleh mahasiswa Bandung dalam aksi yang berlangsung tanggal 13 Mei 1998. Sesudah itu, tuntutan bagi turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan menjadi pemandangan umum dalam setiap aksi demonstrasi mahasiswa, baik yang berlangsung di Jakarta maupun di daerah.

Pemerintahan Soeharto yang hingga sepuluh hari pertama bulan Mei 1998 tampaknya belum memandang serius gerakan mahasiswa, pada akhirnya harus memberikan perhatian penuh atas apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Terlebih, di samping gencarnya tuntutan mahasiswa agar Soeharto mundur, pemerintah pun dihadapkan pada kondisi perekonomian nasional yang semakin terpuruk serta melebarnya krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan yang tadinya hanya terjadi di dalam negeri kini diperlihatkan pula oleh dunia internasional. Melihat keseriusan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa serta dukungan yang diperlihatkan rakyat, dunia internasional pun, khususnya negara-negara yang selama ini menjadi negara donor Indonesia mulai ragu-ragu untuk meneruskan sokongannya terhadap pemerintahan Soeharto.

Dipercepatnya kepulangan Soeharto pada pagi hari tanggal 15 Mei 1998 dari lawatan kenegaraannya di Mesir sejak tanggal 9 Mei 1998,  menjadi pertanda paling jelas mulai paniknya pemerintah menghadapi perkembangan yang terjadi. Di tengah  intensnya upaya-upaya yang dilakukan Soeharto untuk menjawab tuntutan mahasiswa, sebuah perkembangan istimewa terjadi di luar istana. Ribuan mahasiswa secara bergelombang sejak tanggal 18 Mei 1999 mulai memasuki gedung MPR/DPR. Hanya dalam hitungan jam, para mahasiswa pun kemudian berhasil menduduki gedung lembaga tertinggi negara tersebut.

Upaya tidak kenal lelah yang diperlihatkan para mahasiswa mulai menampakkan hasil. Hari itu juga, Senin 18 Mei 1998, sekitar pukul 15.30 WIB, jajaran pimpinan MPR melalui ketuanya, Harmoko, mengeluarkan sebuah pernyataan politik, yang intinya, “Pimpinan Dewan, baik Ketua maupun Wakil-wakil Ketua mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arief dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri”. Setelah membacakan pernyataan politik di depan mahasiswa serta kalangan pers asing dan lokal, pimpinan MPR/DPR kemudian melayangkan surat resmi kepada Presiden Soeharto. Pernyataan pimpinan MPR ini jelas sangat mengejutkan pemerintahan Soeharto. Soeharto tampaknya tidak pernah membayangkan bahwa pernyataan seperti itu akan berkumandang dari gedung MPR, yang selama kurang lebih tiga dasawarsa telah menjadi mesin politik yang patuh bagi pemerintahannya.

Seakan berpacu dengan waktu, pasca pernyataan ini, turunnya Soeharto seperti tinggal menunggu waktu saja. Berbagai manuver penyelamatan politik yang dilakukan Soeharto, seperti mengundang sembilan orang tokoh ulama dan cendekiawan pada tanggal 19 Mei 1998 dan rencana pembentukan Komite Reformasi, semuanya berakhir dengan kegagalan. Kegagalan pembentukan Komite Reformasi ini diwarnai pula oleh adanya penolakan 14 orang menteri dalam Kabinet Pembangunan VII untuk dimasukkan dalam kabinet baru. Padahal, sebagian di antaranya masih akan dipercaya menduduki jabatan menteri dalam Kabinet Reformasi.

Merasa sudah tidak memiliki dukungan dari siapapun, termasuk dari sebagian menterinya di Kabinet Pembangunan VII, pada malam hari tanggal 20 Mei 1998 sekitar pukul 21.30 WIB, Soeharto akhirnya memutuskan untuk berhenti dari jabatan presiden. Sebagaimana yang direncanakan, proses pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden dilakukan pagi hari tanggal 21 Mei 1998.

Dalam acara yang berlangsung di Ruang Credential (Credentials Room) Istana Merdeka, Soeharto antara lain mengatakan bahwa karena upayanya untuk membentuk Komite Reformasi serta perombakan Kabinet Pembangunan VII tidak memperoleh tanggapan yang memadai maka demi tetap  terpeliharanya  persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan pembangunan nasional, ia mengatakan berhenti dari jabatan sebagai presiden. Lebih lanjut Soeharto juga mengatakan bahwa hal itu dilakukannya dengan memperhatikan Pasal 8 UUD 45 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi. Setelah membacakan Surat Pernyataan Berhenti Sebagai Presiden RI, Soeharto kemudian menunjuk Burhanudin Jusuf Habibie sebagai penggantinya.

Menggapai Cita Reformasi

Bila timbul pertanyaan, apakah perjalanan reformasi sekarang sudah berada pada rel yang seharusnya? Maka, sebelum menjawabnya harus ditanyakan terlebih dahulu sebuah pertanyaan, rel bagaimanakah yang sebenarnya dikehendaki oleh perjuangan reformasi?  Tentu bukan hal yang mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Pendapat yang mengatakan bahwa perjalanan reformasi sekarang ini telah mengarahkan Indonesia menjadi sebuah negara gagal (state failure) atau bahkan telah menjadi state failure, jelas perlu dikritisi secara cerdas untuk tidak mengatakan sebagai pendapat yang terlalu gegabah.

Sejujurnya harus diakui, fokus perjuangan reformasi adalah menjatuhkan Soeharto dari kursi presiden, termasuk di dalamnya memberangus habis Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Perjuangan lain di luar itu, sejujurnya harus diakui pula sebagai perjuangan yang sangat multitafsir dan bisa dimainkan secara politik, tergantung angin mana yang digunakan untuk menghembuskannya. Mau angin politik, angin sosial, angin ekonomi, angin budaya, angin kekuasaan angin oposisi, atau bahkan angin (pengamat) pro pemerintah atau angin (pengamat) anti pemerintah.

Begitu labilnya postur perjuangan reformasi untuk ditafsirkan tidaklah mengherankan bila yang sering muncul hanyalah dua tafsir besar tentang hasil reformasi. Pertama, tafsir yang mengatakan bahwa perjalanan reformasi telah sesuai dengan apa yang selama ini diperjuangkan. Kedua, tafsir yang menyebutkan bahwa perjalanan reformasi telah menyimpang dari rel yang seharusnya dan pemerintah dianggap telah gagal mengemban amanat reformasi.

Dua tafsir besar yang sering didikotomikan ini pada akhirnya seringkali membuat rakyat kebingungan, labil, sekaligus emosional dalam menjalani kehidupan di era reformasi ini. Tentu akan sangat berbahaya bagi integrasi bangsa ini bila tafsir yang bersifat dikotomis tersebut kemudian digunakan sebagai media kompetisi untuk menarik dukungan politik rakyat secara membabi buta.

Untuk menghindari itu semua, sudah pada tempatnya bila perjalannan 12 tahun reformnasi dilihat secara jernih dan proporsional, serta dikembangkan dengan cara berpikir positif. Hanya dengan cara itu, perjalalanan 12 tahun reformasi akan mampu memberikan energi pada bangsa yang besar ini untuk terus memperjuangkannya ke arah yang semakin baik. Tegasnya, yang sudah baik mari katakan secara jujur sebagai baik dan mari terus upayakan bersama agar menjadi semakin baik. Yang belum baik mari katakan secara jujur pula sebagai belum baik dan mari kawal serta perjuangkan bersama agar menjadi baik sehinga mampu memberi energi positif bagi perjalannan bangsa ini ke depan. Penglihatan yang tidak proporsional atas jalannya 12 tahun reformasi bisa dipastikan hanya akan membuat bangsa ini menjadi kerdil dan kehilangan rasa percaya diri serta akan mudah terkalahkan dalam berkompetsisi dengan bangsa lain.

Bila demikian, apa yang sudah baik dengan perjalanan reformasi ini. Satu di antaranya adalah berkaitan dengan reformasi sistem pemilihan presiden. Sulit untuk dipungkiri sistem pemilihan presiden sekarang sudah jauh lebih demokratis dan lebih beradab dibanding sebelum reformasi digulirkan. Amendemen UUD 1945 telah menutup pintu rapat bagi kemungkinan munculnya presiden ”seumur hidup” yang diangkat terus menerus berdasarkan konstitusi. Bangsa yang besar ini telah berhasil melewati perubahan konstitusi ini secara relatif mulus.

Buah dari reformasi sistem pemilihan presiden tersebut, setelah lebih dari 60 tahun merdeka, baru di era reformasi inilah bangsa Indonesia memiliki presiden yang naik dan turun relatif sangat mulus secara konstitusional. Terlebih naiknya SBY sebagai presiden dalam periode pertama dan kedua jabatannya terjadi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Sesuatu yang bisa jadi tidak pernah terpikirkan sebelumnya dapat dilakukan oleh bangsa yang sangat majemuk ini. Untuk yang satu ini, orang sering lupa dan seringkali menyepelekannya. Akibatnya, berbagai elemen bangsa ini seperti tidak bisa menghargai prestasi politik yang besar ini. Apa yang selanjutnya perlu dikawal dari prestasi reformasi politik yang sangat membanggakan bangsa ini? Dua di antaranya, tegaknya amanat undang-undang yang membatasi masa jabatan presiden selama dua periode serta penyempurnaan yang terus-menerus berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan presiden sehingga tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan dapat teroptimalkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Di luar sistem pemilihan presiden, tentu masih banyak prestasi yang telah berhasil dicapai bangsa ini, mulai dari Amandemen UUD 1945, penguatan suprastruktur politik, khususnya lembaga legislatif dan yudikatif (terbentuknya Mahkamah Konstitusi), maupun penguatan infrastrukur politik, berupa menguatnya peran partai politik dalam menjalankan fungsi politiknya. Pembentukan berbagai state auxiliary institutions, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hingga yang terbaru, Komisi Informasi, tentu bukanlah sesuatu yang dapat dipandang remeh. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan, mengawal institusi-insitusi tersebut agar dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal.

Berkaitan dengan cita-cita perjuangan reformasi untuk memberangus KKN, harus diakui pula bahwa era reformasi ini semakin hari semakin memperlihatkan keseriusan dalam pemberantasan KKN. Sulit untuk dibantah, baru dalam era reformasi inilah, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, pemberantasan KKN memperlihatkan hasil-hasil yang sangat signifikan. Lembaga-lembaga negara yang sebelumnya seperti institusi  untouchable, di era reformasi ini relatif dapat dengan mudah dimasuki aparat penegak hukum. Orang-orang dekat presiden, termasuk keluarga dekat presiden bahkan wakil presiden sekalipun pun memperoleh perlakuan sama di muka hukum. Sesuatu yang sebelumnya hampir mustahil untuk dilakukan.  Tidak ada lagi kekekebalan politik, tidak ada lagi suaka politik, dan tidak ada lagi pengecualian politik bagi siapapun.

Ranah sosial, ekonomi, dan kebudayaan juga memperlihatkan kemajuan-kemajuan meskipun masih belum terlalu menggembirakan. Khusus perjuangan di bidang sosial dan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk mengurangi angka kemiskinan, jelas perlu diakui masih perlu diperjuangkan lebih keras lagi oleh berbagai elemen bangsa ini. Bila sudah demikian adanya, apakah masih tepat untuk mengatakan bahwa era reformasi berjalan di tempat atau Indonesia telah menjadi negara yang gagal? Jelas terlalu naif untuk mengatakannya.

Mari dengan jujur diakui bahwa bangsa ini telah berjalan ke arah yang terus membaik. Kalaulah masih ada kekuarangan, marilah perjuangkan bersama untuk meraihnya ke arah yang semakin baik. Mari belajar berjiwa besar untuk menghargai setiap kerja keras yang telah dilakukan dan setiap keberhasilan yang telah dicapai, mari berlapang dada menghadapi setiap kritik konstruktif dan mari bersikap santun pula dalam memberikan kritik bagi terkembangkannya budaya politik yang sehat dan menguatkan. Dengan cara itu, bangsa yang besar ini tidak hanya akan menjadi bangsa yang kuat secara politik, hukum, ekonomi, dan soaial, tetapi juga akan menjadi bangsa yang santun dan beradab, serta  dapat menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Semoga!

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 14 Mei 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: