Meluruskan Kembali Arah Reformasi


Oleh: Bambang M. Fajar

Dua belas tahun sudah, gong reformasi dipukul oleh seluruh anak bangsa ini. Bangsa Indonesia sudah menentukan pilihannya dengan menggulirkan reformasi. Rakyat menginginkan tidak lagi ada praktik KKN. Rakyat menginginkan demokrasi daripada otoritarianisme untuk dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat menginginkan keadilan dan pemerataan pembangunan.

Mengevaluasi Perjalanan 12 Tahun Reformasi

Hingga kini, sudah 3 kali pemilu diselenggarakan. Empat orang presiden sudah memimpin kita. Sudahkan agenda-agenda reformasi yang merupakan harapan-harapan rakyat terwujud?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, baiknya kita mengingat kembali 6 visi reformasi. Keenam visi tersebut adalah: adili Soeharto, tegakkan supremasi hukum, cabut dwifungsi ABRI, amandemen UUD 1945, otonomi seluas-luasnya, dan budayakan demokrasi yang sehat dan egaliter, serta hapus budaya KKN.

Agenda pertama untuk mengadili Soeharto tidak tercapai. Dan tidak akan pernah tercapai karena pada awal 2008 lalu Soeharto meninggal dunia. Sampai meninggalnya, tidak ada ketetapan hukum yang menyatakan Soeharto melakukan korupsi sampai meninggalnya. Ini akan menjadi preseden buruk bagi generasi yang akan datang. Karena tokoh sentral rezim Orde Baru yang menyengsarakan rakyat ”lepas” begitu saja.

Untuk menuntaskan agenda adili Soeharto, seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Memang Soeharto sudah tidak ada. Tetapi, tentunya Soeharto tidak melakukan kejahatan KKN itu sendirian. Ada keluarga, orang-orang dekat, dan kroni yang juga terlibat. Dan ini wajib diusut tuntas.

Agenda kedua adalah menegakkan supremasi hukum. Penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada masa lalu dan masa kini masih terkesan tebang pilih. Hukum masih bisa tegak kepada orang miskin lemah tak berdaya. Sedangkan di hadapan orang kaya dan berkuasa, hukum menjadi tertunduk.

Masih segar dalam ingatan, Nek Minah seorang nenek miskin tua renta yang mengambil 2 biji kakao. Nek Minah dibawa kasusnya sampai ke pengadilan. Ada lagi seorang yang karena me-recharge baterai ponselnya diperkarakan juga. Ironis, di bagian lain, para koruptor kelas kakap, pengemplang dana BLBI, pengemplang pajak, lewat begitu saja. Demikian pula dengan kasus Bank Century yang masih hangat dibicarakan. Parahnya lagi, hukum dijadikan komoditas untuk tawar-menawar dengan kekuasaan.

Agenda ketiga adalah mencabut dwifungsi ABRI. Dengan dwifungsi-nya, ABRI menjadi salah satu dari tiga pilar penopang kekuasaan Soeharto yang terkenal dengan ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar). Dengan dwifungsi-nya, ABRI masuk ke seluruh lini struktur sosial dan politik negara. ABRI mengisi pos-pos mulai dari Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, sampai dengan adanya Fraksi ABRI di DPR dan DPRD.

Sikap represif ABRI dalam menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa terutama menjelang turunnya Soeharto menjadikan ABRI vis a vis dengan mahasiswa dan rakyat. DOM di Aceh, operasi-operasi keamanan di Papua, Timor-Timur, dan banyak tempat lain yang menceritakan betapa banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ABRI.

Dikarenakan dua hal tersebut, muncul tuntutan yang merupakan agenda ketiga reformasi, yaitu untuk mencabut dwifungsi ABRI dan mengembalikan ABRI ke barak (mengembalikan fungsi sebagai alat pertahanan negara). ABRI sudah tiada. Kini, berubah menjadi TNI dan POLRI. TNI mengurusi pertahanan, sedangkan POLRI mengurusi keamanan dan ketertiban.

Tetapi hingga sekarang, POLRI masih saja menggunakan cara-cara represif dalam menghadapi massa demonstrasi. Dengan dalih standar pengamanan, aparat dengan begitu teganya memukuli bahkan menembaki para demonstran. Itu terjadi tidak hanya pada masa sebelum reformasi, tetapi terjadi sampai sekarang juga. Terakhir, peristiwa bentrokan antara aparat dengan mahasiswa di Makassar beberapa waktu lalu, memperlihatkan sikap represif aparat.

Agenda reformasi yang keempat adalah amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR selama periode 1999 – 2004 telah memberikan ruang-ruang bagi tumbuh-kembangnya demokrasi di Indonesia. Adanya pembatasan masa jabatan presiden, jaminan atas hak-hak asasi manusia, pemilihan presiden secara langsung, menunjukkan kemajuan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.

Agenda kelima adalah otonomi seluas-luasnya. Kesenjangan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, menjadi penyebab merenggangnya ikatan NKRI. Daerah yang memiliki sumberdaya alam melimpah tidak menikmati hasilnya. Seluruh hasil eksploitasi kekayaan alam diangkut ke Jakarta. Kita tentu masih ingat, begitu gong reformasi dipukul, banyak daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Dan terbukti, referendum yang diberikan kepada rakyat di Timor Timur membuktikan hal tersebut. Dan sejak 1999, Timor Timur sudah tidak lagi masuk dalam bingkai NKRI.

Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan memenuhi asas keadilan, maka otonomi seluas-luasnya menjadi solusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengurusi daerahnya. Kepala Daerah pun dipilih langsung oleh rakyat (meskipun tidak terlepas dari dampak negatifnya).

Otonomi yang diamanatkan konstitusi kemudian disalahgunakan. Banyak dilakukan pemekaran daerah yang akhirnya daerah baru gagal menjadi kabupaten/provinsi. Pemekaran dijadikan oleh para elite politik lokal untuk mendistribusikan kekuasaan. Selain itu, dana perimbangan yang ”menarik” bagi mereka untuk dikorup.

Agenda keenam adalah membudayakan demokrasi yang sehat dan egaliter serta menghapus budaya KKN. Tuntutan demokratisasi begitu deras setelah sekian lama berada di bawah rezim otoriter Orde Baru. Penjaminan hak-hak asasi manusia, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpolitik, hingga sekarang kita merasakan adanya pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung.

Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya proses checks and balances. Pada periode kedua pemerintahan SBY, nyaris saja bangsa kita masuk kembali ke dalam oligarki. Untung saja, kebebasan pers yang menjadikan semua informasi terbuka kepada publik, menjauhkan kita dari oligarki. Adalah kasus Bank Century yang menjauhkan kembali kita dari oligarki. Namun, apakah proes checks and balances menjadi sehat? Ataukah, itu hanya sandiwara yang sedang dimainkan oleh para elite politik kita.

Hampir setiap tahun masyarakat dihadapkan dengan pemilu, baik pemilu presiden, legislatif, gubernur, bupati/walikota, bahkan pemilu kepala desa. Secara prosedural, pemilihan langsung semakin mendekatkan kita kepada konsolidasi demokrasi. Namun pada praktiknya, pemilihan langsung menjadikan masyarakat (yang belum well-educated) lebih pragmatis. Mengelabui dan menyuap pemilih menjadi jurus ampuh untuk memenangi pemilihan.

Meluruskan Kembali Arah Reformasi

Setelah 12 tahun perjalanan reformasi, ternyata belum semua agenda reformasi terwujud. Suatu perubahan menuntut perubahan pada dua entitas: manusia dan sistem. Di dalam ayat suci, dijelaskan bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Peter M. Senge, seorang ahli manajemen, di dalam bukunya The Fifth Discipline menyebutkan bahwa di dalam sistem yang sama, meskipun orangnya berganti-ganti, maka keluarannya akan sama pula.

Reformasi yang digulirkan 12 tahun yang lalu, hanya menyentuh pucuknya saja. Tidak menyeluruh sampai ke batang dan akarnya. Padahal, implementasi kebijakan itu ada pada level menengah ke bawah, karena level atas hanya bermain pada level pembuatan kebijakan. Ketika level menengah dan bawah masih merupakan “binaan” Orde Baru (yang gemuk, lamban, dan korup), sulit berharap perubahan terwujud. Tidak hanya di birokrasi pemerintahan (pusat dan daerah), termasuk juga aparat penegak hukum. Rasionalisasi personalia harus masuk ke level implementasi kebijakan agar perubahan menjadi lebih masif.

Terakhir, apabila rakyat sudah well-educated dan secara ekonomi mencukupi, maka demokrasi yang sehat akan terwujud. Pertimbangan rakyat dalam memilih pemimpin-pemimpinnya, tidak lagi didasarkan kepada alasan siapa yang memberi uang banyak dan janji omong kosong di kampanye, tetapi lebih didasarkan lepada visi yang jelas dan terukur dan track record yang baik. Sehingga tidak akan ada lagi muncul wajah-wajah lama (tokoh zaman Orde Baru) dan wajah-wajah baru tapi tidak jelas yang justru akan menodai agenda reformasi. Wallahu ‘alam.

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 14 Mei 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: