REFLEKSI ATAS REFORMASI INDONESIA

Oleh: Rizal Mustansyir

  1. A. PENDAHULUAN

Meski tidak semua perubahan berdampak positif, perubahan tetaplah sebuah keniscayaan.  Manusia adalah mahluk yang paling cenderung dengan perubahan, terutama karena dunianya lebih terbuka (Weltoven) juga karena dorongan  rasionalitasnya yang menuntut pemuasan atas rasa ingin tahu (curiosity). Di saat terjadi akumulasi persoalan dalam dirinya, maka di saat itu pula manusia mencetuskan gagasan perubahan.

Manusia juga mempunyai kebutuhan yang kompleks, sehingga perubahan merupakan indikator penting untuk memahami dinamika budayanya. Ketika anggota kelompok memiliki gagasan, maka komunitas mencoba untuk mengakomodir gagasan tersebut atas nama kepentingan bersama, meskipun gagasan tersebut belum tentu realistis. Namun dari proses ini berlangsung pertukaran ide (sharing)  ke arah perubahan.

Reformasi merupakan bentuk perubahan yang dianggap dapat membawa semangat pembaharuan dalam kehidupan suatu kelompok atau bangsa. Bagaimanakah bentuk reformasi yang terjadi di Indonesia pasca keruntuhan rejim Orde Baru? Apakah refeormasi itu sudah sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia? Ataukah reformasi yang telah berlangsung selama 12 tahun ini telah kehilangan rohnya? Apakah roh atau semangat atau janji reformasi itu sesungguhnya? Hal inilah yang coba di ulas dalam tulisan berikut ini.

  1. B. PEMBAHASAN

  1. 1. Pengertian Reformasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata Reformasi umumnya mengacu kepada gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998 dalam rangka menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Kendati demikian, kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll. Mochtar Pabottinggi dalam salah satu artikelnya “Politik Menyantuni Pluralitas” dalam Indonesia Abad XXI (2000: 99) menilai bahwa reformasi yang terjadi pada jaman Orde Baru itu merupakan sebuah reformasi konyol, karena Soeharto membukakan pintu reformasi pada saat yang terburuk bagi reformasi itu, ketika pemerintahan benar-benar tak mungkin dijalankan lantaran kebangkrutan multidimensi. Ia menengarai bahwa Soeharto menyadari urgensi reformasi, namun malah menyia-nyiakan semua peluang emas itu, menunda hingga saat celaka di mana Soeharto tak sanggup bertindak lain dari tinggal glanggang colong playu.

Satu hal penting dalam pengertian reformasi adalah perubahan atas sistem yang ada, artinya reformasi itu tidak pernah mulai dari titik nol. Reformasi lebih merupakan sebuah reaksi atas ketidakmampuan sistem yang berlaku. Reformasi itu menghendaki perubahan dari suatu kondisi ke arah kondisi yang lebih baik. Reformasi adalah sinyal bagi masyarakat bahwa penyelamatan itu diperlukan agar tidak terjadi catastrophe. Berdyaev, filsuf eksistensialis Rusia mencontohkan hancurnya peradaban suatu bangsa akibat perang, bencana, termasuk berbagai krisis lain yang melanda. Contohnya Empirium Romawi. Toynbee yang mempelajari sejarah peradaban bangsa-bangsa menengarai bahwa kehancuran peradaban suatu bangsa lebih disebabkan kelompok minoritas, penguasa, tidak memiliki kemampuan untuk merespons tantangan yang timbul (Response and Challenge), sehingga suatu bangsa dapat menjadi punah. Contoh bangsa Indian Aztex di Meksiko yang memiliki benteng pertahanan yang kuat pada masa itu punah hanya dalam tempo beberapa  hari oleh pendatang dari Portugis yang  membunuhi pemimpin-pemimpin Aztex tersebut.

Reformasi dapat dikatakan sebagai titik balik peradaban untuk menghindari terjadinya catastrophe, ketika sebuah bangsa dilanda multikrisis, maka diperlukan perubahan yang sistemik dan holistik. Dan reformasi bukanlah sebuah keterpaksaan, melainkan keniscayaan. Maka Reformasi dikatakan berhasil jika semua pihak memiliki kesadaran untuk menyelamatkan bahtera bersama.

  1. 2. Janji Reformasi

Setiap reformasi menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik, itu pasti secara Das Sollen. Namun dalam kenyataannya (Das Sein) mewujudkan janji reformasi itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya merealisasikan janji reformasi. Pertama, lemahnya perangkat hukum yang ada, sehingga cita-cita yang dicetuskan semula mengalami penggembosan, sirna ditelan waktu. Kasus korupsi mantan penguasa Orde Baru membuktikan hal tersebut.  Kedua, amnesia alias penyakit pelupa yang banyak menghinggapi masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia diminta menjadi bangsa besar yang menelan mentah-mentah peribahasa mikul nduwur mendhem jero, menghormati pendahulu dan tidak mencari-cari kesalahannya. Masyarakat Indonesia lupa dengan berbagai kasus korupsi yang terjadi pada era Orde baru. Ketiga, kebebasan semu (pseudo-freedom) yang menyertai kelahiran reformasi, terlihat dalam kehidupan demokrasi bangsa Indonesia hari ini. Perdebatan anggota DPR di televisi, memiriskan kita. Kata-kata umpatan gampang keluar dari mereka. Keempat, politik versus hukum menempati ruang perdebatan di berbagai media informasi dan komunikasi, sehingga masyarakat sulit membedakan mana kasus politik mana kasus hukum. Keduanya hadir dalam ruang publik tanpa mengindahkan aturan main (rule of the games) yang tegas dan jelas.

  1. 3. Reformasi Tanpa Bentuk

Amorphous yang berarti tidak mempunyai bentuk yang tetap, bahkan tidak terorganisasi merupakan salah satu karakteristik reformasi dewasa ini. Sebuah bentuk yang tetap tentunya bertitik tolak dari sebuah perencanaan yang jelas, ada visi dari sebuah perjalanan yang direncanakan. Namun sejak awal reformasi, kita belum melihat perencanaan yang matang. Sandiwara politik yang muncul di panggung kekuasaan mempertontonkan perebutan kekuasaan dengan berbagai cara, mulai dari politik dagang sapi sampai ke bentuk vulgar, saling menjatuhkan lawan politik dengan cara tidak elegan. Dalam dialog  di televisi tempo hari, Yudi Latif, menyatakan “adanya kriminalisasi politik dan politisasi kriminal”. Kriminalisasi politik terjadi karena politik menjadi sarana untuk melakukan berbagai perilaku kriminal,  seperti penyuapan anggota DPR. Sedangkan politisasi kriminal membuat urusan kriminal (seperti: kasus Anggodo) padat dengan unsur politik, sehingga persoalan yang terletak di ranah hukum bergeser ke ranah politik.

Tidak ada masyarakat Indonesia yang tahu pasti siapa yang benar, siapa yang salah. Inilah salah satu bentuk reformasi tanpa bentuk, kelihatannya memang terjadi perubahan dalam kehidupan hukum dan politik di Indonesia, tetapi kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi di balik sandiwara politik itu tadi. Masyarakat hanya ditempatkan sebagai penonton politik, bukan pemain, paling banter dihibur dengan dialog interaktif yang ditayangkan beberapa stasiun televisi seperti: Metro, ANTV, TVONE, dan lain-lain. Namun rakyat kecil tidak punya peluang untuk naik ke panggung sandiwara politik.

Reformasi tanpa bentuk itu terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, tidak adanya perencanaan yang matang dalam perubahan yang muncul, lantaran perubahan lebih dimaksudkan sebagai reaksi spontan atas sistem pemerintahan yang dianggap gagal. Reformasi yang muncul pada tahun 1998 di Indonesia lebih bersifat spontan. Komitmen kuat yang ada pada waktu itu hanyalah menempatkan posisi mereka berseberangan dengan penguasa Orde Baru, selain komitmen itu belum ada gambaran jelas apa yang hendak mereka perjuangkan.

Kedua, reformasi tidak melibatkan kepentingan rakyat, tetapi lebih cenderung mengatasnamakan rakyat. Padahal keberhasilan sebuah reformasi justeru apabila didukung oleh rakyat. Reformasi yang tidak didukung oleh rakyat adalah reformasi tanpa bentuk, karena hanya bersifat sepihak. Rakyat mengalami pembiaran, sehingga mereka menjadi apatis terhadap reformasi yang terjadi. Seperti Pilkada yang mengatasnamakan reformasi dan otonomi daerah itu relative hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat.

Ketiga, reformasi tidak didasarkan atas aturan main yang jelas, terutama dalam bidang politik dan hukum. Aturan main dalam bidang politik diperlukan untuk mengatur mekanisme berdirinya partai politik yang semakin menjamur walaupun tanpa fatsun politik yang jelas. Aturan main dalam bidang hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan  tentang sanksi yang jelas dan tegas terhadap penyelewengan dana kampanye, dan lain sebagainya. Hukum masih dipahami dalam tatanan Quid Iuris (apakah hukum itu), bukan Quid Ius (apakah keadilan itu). Kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh para penegak hukum seperti: hakim, jaksa, dan polisi sedemikian menjamur. Mahkamah Agung, khususnya Komisi Yudisial yang berfungsi untuk mengontrol perilaku hakim kebanjiran kasus abuse of power sehingga kewalahan.

Keempat, reformasi berjalan sekehendak hati, terutama terkait dengan kebebasan pers dan informasi. Kebebasan yang berlebihan beresiko maraknya pemberitaan dan informasi yang tidak lagi berorientasi pada objektivitas dan tanggungjawab, melainkan lebih mengedepankan pada jor-joran berita dan informasi. Berita dan gosip, informasi dan fitnah menjadi sulit dibedakan, sehingga terjadi kesimpangsiuran. Media cetak dan elektronik lebih berorientasi pada idola pasar (Francis Bacon menyebutnya dengan istilah Market idols/idola fori) yang acapkali menimbulkan kesalahpaman komunikasi. Meskipun harus diakui ada media yang tetap berusaha bersikap netral dan objektif dalam pemberitaan.

  1. 4. Pengawal Reformasi

Siapa pihak yang harus bertanggungjawab terhadap jalannya reformasi? Ini  pertanyaan penting. Setidaknya, paling tidak,  ada tiga pihak yang dapat menjalankan peran sebagai pengawal reformasi itu. Pertama, masyarakat luas pada umumnya, karena mereka bisa lebih jeli melihat jalannya perubahan. Dari amatan inim, pada gilirannya muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang berbuah sikap kritis masyarakat. Kedua, elit perguruan tinggi yang mengedepankan idealisme di balik reformasi yang terjadi. Di era 1965 ketika kekuasaan Orde Lama runtuh, mahasiswa UI dan elemen perguruan tinggi lainnya berperan sangat dominan dalam mendongkel kekuasaan Soekarno. Reformasi 1998 pun di awali oleh aktifis kampus. Ketiga, media cetak dan elektronik yang mampu memberikan akses informasi kepada masyarakat secara cepat dan objektif. Media merupakan pengawal reformasi yang paling ampuh dan efektif, namun dapat pula menjadi wahana untuk melegitimasikan kekuasaan partai politik tertentu.

  1. 5. Reformasi dan Ideologi Bangsa

Ada hal yang cukup mengkhawatirkan sejak terjadinya reformasi di Indonesia Mei 1998, yaitu meredupnya semangat ideologi bangsa, Pancasila. Bahkan ada kecenderungan tokoh-tokoh bangsa enggan disebut Pancasilais, karena takut dikait-kaitkan dengan rejim Orde Baru. Adakah yang salah dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? ideologi Pancasila merupakan pilihan sadar para pendiri negara ketika mereka mendiskusikan berdirinya negara Republik Indonesia ini. Negara yang tidak memiliki fondasi ideologi, akan mudah diombang-ambing ideologi asing. Inilah sebabnya penting bagi bangsa ini untuk meluruskan jalannya reformasi dengan kawalan ideologi Pancasila melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, perlunya koreksi terhadap monotafsir ideologi Pancasila yang pernah dilakukan rejim Orde Baru agar jangan sampai terjebak ke dalam truth-claim sepihak.. Kedua, Pancasila perlu didudukkan sebagai milik bangsa, bukan hanya milik penguasa.

Belum semua cita-cita bangsa dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi pertumbuhan suatu bangsa yang relatif masih muda (65 tahun), maka hasil yang dicapai dewasa ini tidak terlalu buruk, meskipun belum dapat dikatakan baik. Cita-cita yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 seperti: memajukan kesejahteraan umum (ekonomi), mencerdaskan kehidupan bangsa (pendidikan), dan melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia (pertahanan & keamanan) masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Tantangan dalam bidang ekonomi meliputi antara lain; masih tingginya pengangguran, besarnya utang luar negeri, kesenjangan ekonomi,  kuatnya pengaruh kapitalisme.

Bidang pendidikan mengalami kemajuan, namun pada tingkat pendidikan tinggi (universitas) ia belum menyentuh lapisan bawah. Fasilitas pendidikan di pedesaan umumnya memprihatinkan, karena jauh dari akses pusat kekuasaan.

Bidang pertahanan keamanan Indonesia jauh tertinggal di bandingkan dengan Negara tetangga, Malaysia, Singapura, bahkan dengan Vietnam. Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dimiliki TNI dan Polri kebanyakan sudah berusia tua.

Kendatipun demikian semangat untuk mempertahankan tanah air dari ancaman patut diacungi jempol. Dalam hal ini adagium yang dilontarkan Thomas Hobbes masih relevan, yaitu Bellum pacis patter (Perang bapak perdamaian), dan Si Vis Pacem para bellum ( Jika ingin perdamaian siapkan perang).

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 14 Mei 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. Sangat bagus sekali. karena itu saya juga minta ijin dari penulisan ini utk menyelesaikan tugas kuliah saya yang berhubungan dengan tulisan anda.
    Trimakasih banyak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: