REFORMASI DAN MODAL SOSIAL (SOCIAL CAPITAL) MASYARAKAT INDONESIA

Oleh:

Badaruddin

Pendahuluan

Reformasi lahir sebagai jawaban terhadap krisis modal sosial (kepercayaan) masyarakat Indonesia terhadap Orde Baru yang dianggap gagal dalam mengemban amanat  untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera. Reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat memperbaiki seluruh tatanan hidup masyarakat (sosial, ekonomi, budaya, dan politik/pemerintahan) menjadi lebih baik dan bermartabat. Upaya ke arah perbaikan mulai dilakukan oleh pemerintah sebagai  institusi  yang diberi mandat oleh rakyat Indonesia.  Hal-hal yang dianggap menghambat dan tidak kondusif pada masa Orde Baru, seperti: sentralisasi, ketidakbebasan pers, ketidakbebasan berserikat/ berpolitik, dan pemerintahan yang otoriter, dirubah ke arah yang lebih terdesentralisasi, menjamin kebebasan pers, kebebasan berorganisasi/politik, dan pemerintahan yang demokratis.

Dibukanya kran reformasi tersebut telah disambut oleh masyarakat Indonsesia dengan suka cita dan harapan akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap kualitas masyarakat Indonesia.  Seiring dengan waktu, reformasi terus bergulir, dan saat ini sudah memasuki usia 12 tahun. Dalam usianya yang ke 12 tahun tersebut sebagian orang mulai bertanya tentang apa hasil yang diperoleh dari reformasi tersebut. Pertanyaan miris pun bermunculan terhadap reformasi,  apakah reformasi hanya menghasilkan demonstrasi yang tak kunjung usai?; apakah reformasi hanya menghasilkan konflik yang tak kunjung reda di berbagai daerah?;  apakah reformasi justru merusak nilai-nilai dan tatanan luhur bangsa Indonesia?; apakah reformasi justru menghancurkan modal sosial (social capital) masyarakat Indonesia? Dan segudang pertanyaan lain tentang reformasi.

Tulisan singkat ini tidak bermaksud untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, namun hanya difokuskan pada pertanyaan miris yang paling akhir yaitu ”apakah reformasi justru menghancurkan modal sosial masyarakat Indonesia?” Diskusi terhadap pertanyaan terakhir ini diharapkan juga akan menyentuh pertanyaan-pertanyaan miris lainnya terhadap 12 tahun usia reformasi.

Modal Sosial dan Beberapa Catatan Peristiwa di Era Reformasi

Beberapa sarjana seperti Ostrom (1992), Putnam (1993), Fukuyama (1995), Pretty dan Ward (1999), dan Rose (1999) percaya bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan (sosial, ekonomi, dan politik). Bahkan Ostrom mengatakan bahwa modal sosial merupakan prasyarat keberhasilan suatu program pembangunan. Fukuyama mengatakan bahwa saling percaya (trust) merupakan elemen inti dari modal sosial (social capital). Artinya, bila pembangunan dalam segala aspek ingin berhasil, maka pembangunan tersebut harus didasari oleh adanya sediaan rasa saling percaya (trust), dan selanjutnya pembangunan tersebut harus mampu mengkreasi sedemikian rupa sehingga trust terus terakumulasi.

Seperti disebut pada bagian awal tulisan ini bahwa reformasi lahir sesungguhnya merupakan jawaban terhadap krisis modal sosial (kepercayaan) terhadap Orde Baru. Berangkat dari kondisi itu, reformasi sudah seharusnya mulai menumbuh-kembangkan dan mengkreasi kembali modal sosial yang telah mengalami pelemahan, bahkan penghancuran di masa Orde Baru. Artinya, segenap proses pembangunan yang dilakukan dan akan dilakukan harus mempertimbangkan dan berefek pada semakin tumbuh dan berkembangnya sediaan modal sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Upaya ke arah itu telah dilakukan oleh pemerintahan di era reformasi, seperti dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang direvisi kembali dengan  UU No. 32 Tahun 2004 yang diharapkan mampu menumbuhkan modal sosial (kepercayaan) masyarakat terhadap pelayanan publik (public service) yang dianggap buruk pada era sebelumnya. Dengan otonomi daerah diharapkan pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan pemerintah daerah paling mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Tujuan mulia tersebut ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, meskipun ada beberapa daerah yang relatif lebih baik dari sebelumnya, namun sebagian besar masyarakat belum merasakan adanya perbaikan dalam hal pelayanan publik yang mereka dapatkan, bahkan ironisnya untuk sebagaian daerah pelayanan publiknya justru semakin buruk. Beberapa daerah mengeluarkan regulasi pelayanan gratis untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), tetapi dalam tataran implementasinya warga yang ingin mengurus KTP dan KK tetap saja masih terbebani dengan kutipan-kutipan (biaya).

Situasi yang seperti ini justru menghasilkan rasa tidak percaya yang semakin tinggi bagi pemerintah. Kalau sebelum ada regulasi KTP dan KK gratis masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah meskipun harus membayar, namun ketika dikatakan gratis tetapi faktanya mereka tetap harus membayar, maka modal sosial (kepercayaan)  akan mengalami penghancuran. Meskipun harus diakui pula bahwa di beberapa daerah reformasi telah menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, misalnya.

Contoh kecil tersebut merupakan bola salju (snow ball) membesarnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan hal ini berdampak pada proses pembangunan secara keseluruhan seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, tradisi gotong royong yang terus meredup, dan lain sebagainya.  Di sisi lain, juga muncul peningkatan rasa percaya terhadap pemerintah karena mampu memberikan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemekaran daerah juga merupakan buah dari reformasi. Melalui pemekaran daerah diharapkan pelayanan publik akan semakin baik dan dekat dengan masyarakat. Daerah yang terlalu luas dianggap akan menyulitkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meski sudah sangat banyak daerah yang dimekarkan selama masa reformasi ini, namun belum muncul pula daerah pemekaran  yang dapat dijadikan sebagai best parctise (contoh sukses) yang dapat dijadikan sebagai benchmark oleh daerah lain. Bahkan yang muncul adalah konflik antar masyarakat yang setuju dengan pemekaran dan yang menolak pemekaran, konflik antar warga dalam menetapkan ibukota daerah baru, konflik daerah perbatasan, dan lain sebagainya, dimana konflik-konflik tersebut ada yang sampai menimbulkan korban jiwa. Munculnya konflik tersebut seringkali disebabkan oleh konflik kepentingan antar elit yang menjadikan warga sebagai alat untuk mencapai kepentingan masing-masing. Situasi-situasi tersebut  berkontrubusi terhadap semakin melemahnya modal sosial (rasa saling percaya) antar  masyarakat, yang pada akhirnya juga bermuara pada ketidakepektifan jalannya pembangunan.

Sistem pemilihan secara langsung (Preseden dan Wakil Presiden; Kepala Daerah, DPR/DPRD) di satu sisi bertujuan untuk meningkatkan proses demokratisasi sekaligus untuk mendapatkan pemimpin yang lebih baik dan menghindari terjadinya politik uang (money politics) di tingkat DPR dan DPRD (Untuk pemilihan presiden dan kepala daerah). Hasilnya belum cukup mengembirakan, walaupun sulit untuk dibuktikan, ternyata pemilihan secara langsung juga sarat dengan money politics. Kalau pada sistem pemilihan secara tidak langsung (melalui DPR dan DPRD) money politics hanya “merusak” moral sebagian anggota DPR dan DPRD, tetapi  pemilihan secara langsung telah “merusak” moralitas sebagian masyarakat kita hingga ke masyarakat grass root (akar rumput).

Pada sisi lain dari sistem pemilihan secara langsung tersebut telah pula memunculkan konflik-konflik di tengah masyarakat, baik konflik yang bernuansa konflik horizontal (suku dan agama) maupun konflik vertikal. Artinya pembelajaran yang diperoleh dari keinginan mulia untuk meningkatkan demokratisasi melalui sistem pemilihan langsung, di sisi lain telah pula menghasilkan efek berupa penghancuran kembali modal sosial (rasa saling percaya) di tengah-tengah masyarakat. Keadaan ini memperlihatkan kepada kita bahwa masyarakat, terutama para elit belum siap dalam melakukan proses demokratisasi yang baik dan benar.

Meskipun berbagai peristiwa tersebut di atas (yang umumnya muncul di daerah) telah berkontribusi bagi pelemahan sediaan modal sosial masyarakat Indonesia, namun potensi modal sosial sesungguhnya masih dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, khususnya potensi modal sosial (rasa percaya) terhadap pemerintahan (pusat). Hal ini paling tidak dibuktikan melalui Pemilihan Presiden yang baru berlangsung beberapa waktu yang lalu, dimana Pilpres hanya berlangsung satu putaran. Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Pemerintahan Indonesia (Bapak SBY) dalam menjalankan reformasi.  Seharusnya ini menjadi momentum untuk terus menumbuhkembangkan modal sosial  dalam masyarakat Indonesia.

Ternyata momentum tersebut hanya ada sesaat saja. Belum habis masa “bulan madu”  kemenangan Presiden SBY dan Boediono, keadaan yang melemahkan modal sosial masyarakat terhadap pemerintahan, khususnya pada penegakan hukum dipertontonkan kembali kepada masyarakat. Mulai dari kasus Bank Century, dimana ada dugaan terjadinya Korupsi  dan aliran dana pada salah satu partai pendukung calon presiden terpilih. Polemik muncul di tengah-tengah masyarakat membicarakan kasus tersebut hingga akhirnya dibentuk Pansus Century oleh DPR untuk menelusuri kasus tersebut. Era reformasi yang menopang semangat keterbukaan dan kebebasan pers dan informasi telah menyuguhkan tontonan yang “menarik” bagi masyarakat dalam menyaksikan  secara live pada TV terkait penelusuran Kasus Century.

Sampai saat ini, Kasus Century tetap menjadi masalah yang belum berujung, dan kasus ini semakin memperburuk modal sosial yang ada pada masyarakat. Masyarakat menjadi kehilangan pegangan terhadap siapa yang bisa dipercaya. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat menyatakan banyak yang terlibat dalam Kasus Century (termasuk pemerintah), di sisi yang lain pemerintah tetap berpendapat bahwa pemerintah telah menjalankan kebijakan yang benar dalam penangan Kasus Century.

Belum lagi Kasus Century selesai, muncul kasus baru yaitu Makelar Kasus  alias “Markus” (kasus Gayus) yang melibatkan  hampir semua penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, konsultan, dan pihak-pihak lainnya. Dengan peran media informasi, semua rakyat Indonesia kembali menyaksikan “dagelan” oknum-oknum yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran sebagai unsur dari elemen inti modal sosial (trust), dengan nada lantang membantah apa yang dituduhkan pada mereka di hadapan ratusan juta rakyat Indonesia yang menyaksikannya melalui telivisi.  Selang beberapa hari kemudian, yang bersuara lantang tersebut dinyatakan diduga terkait dengan kasus tersebut. Lagi-lagi masyarakat dikuatkan dengan bukti bahwa apa yang mereka dengarkan selama ini sebagai berita dari mulut ke mulut bahwa Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) merajalela di Indonesia menjadi semakin nyata dan belum mampu dihapuskan. Padahal salah satu amanat dari reformasi adalah hapuskan KKN dari bumi Indonesia.

Reformasi: Modal Sosial Masyarakat Indonesia di Persimpangan Jalan

Mencermati peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 12 tahun usia reformasi seperti telah dipaparkan di atas, dan bila dikaitkan dengan upaya-upaya untuk menumbuh-kembangkan modal sosial maka belumlah mencapai hasil yang memuaskan kalau tidak dikatakan mengalami pelemahan. Peristiwa-peristiwa yang hadir sepanjang reformasi seperti konflik yang muncul di berbagai daerah, demonstarsi yang terus berlangsung, kekerasan yang meningkat, fanatisme kesukuan dan kedaerah yang meningkat, khususnya yang terjadi pada beberapa bulan terkahir, seperti kasus Cicak vs Buaya; Kasus Century; dan Kasus Markus, dan lain sebagainya, telah membawa dampak pada semakin terpuruknya modal sosial masyarakat Indonesia.

Masyarakat semakin tidak percaya dengan janji reformasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala aspek. Paling tidak hingga saat ini, masyarakat masih disuguhi dengan tontonan yang membuat rasa percaya (trust) masyarakat terhadap berbagai pihak termasuk pada pemerintah menjadi semakin memudar. Bila kondisi ini terus berlanjut maka arah modal sosial masyarakat Indonesia akan terus bergerak menuju pada titik nadir. Dan bila ini terjadi maka apa yang menjadi tujuan reformasi akan terus menjauh dari genggaman tangan kita.

Sebaliknya, bila peristiwa yang saat ini sedang dipertontonkan, khususnya yang terkait dengan penanganan KKN  menjadi titik awal bagi upaya untuk menghapuskan KKN secara sistematis, meskipun terlambat, namun reformasi masih akan memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia. Penyelesaian secara baik dan benar terhadap kasus-kasus yang saat ini sedang bergulir akan menjadi momentum untuk menumbuhkembangkan kembali modal sosial masyarakat Indonesia yang selama ini terus mengalami pelemahan dan penghancuran.

Bila ini yang terjadi, maka arah modal sosial masyarakat Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang dan akan menjadi potensial sebagai pendukung bagi keberhasilan pembangunan Indonesia, dan tentunya keberhasilan reformasi Indonesia. Jalan mana yang kita pilih sesungguhnya tergantung pada seluruh komponen masyarakat Indonesia, utamanya pemerintah yang diberi mandat untuk menjalankan reformasi tersebut

Penutup

Ada “tudingan” bahwa reformasi telah membuat masyarakat Indonesia kehilangan nilai-nilai sosial (termasuk nilai-nilai saling percaya) yang ada di dalam masyarakat.  Tudingan itu hingga saat ini ada benarnya bila melihat beberapa peristiwa yang terjadi setelah era reformasi.  Namun harus dipahami pula bahwa setiap upaya perubahan yang dilakukan seringkali menimbulkan effek yang tidak terduga. Mungkin saja ini hanya efek dari reformasi yang sedang kita jalankan, dan kita berharap seperti itu.  Mari kita tunggu dan kawal bersama episode-demi episode jalannya reformasi. Bila kita semua memiliki komitmen yang sama untuk reformasi, maka yakinlah bahwa episode yang sedang kita tonton saat ini hanyalah ibarat ”sapu” pembersih jalan reformasi. Mari kita tunggu bersama-sama.

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 14 Mei 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: