Menyusun Tafsir yang lebih Kontekstual

 

 

 

 

 

 

 

 

oleh : Sindung Tjahyadi

Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada

 “Ada kawan-kawan yang mengambil urut-urutan lain yaitu meletakkan sila Peri-kemanusiaan sebagai sila yang kedua dan sila Kebangsaan sebagai sila ketiga. Bagi saya tidak ada keberatan prinsipil untuk mengambil urut-urutan itu. Saya sendiri biasa menyebut sila Kebangsaan itu sebagai sila yang kedua dan Peri-kemanusiaan sebagai sila yang ketiga”

(Pidato Presiden Soekarno pada Peringatan lahirnya Pancasila di Istana Negara, tanggal 5 Juni 1958).

Pendahuluan

Tafsir terhadap Pancasila memiliki sejarah yang panjang, sepanjang goresan sejarah yang telah dituliskan oleh bangsa Indonesia. Ketika Soekarno menjadi orang nomor satu di republik ini, bahkan dalam konteks perdebatan Pancasila yang muncul dalam Badan Konstituante 1957-1958, ia cenderung bersikap terbuka terkait dengan penafsiran Pancasila, sebagaimana Presiden Pertama RI tersebut tidak terlalu mempersoalkan tata urutan sila-sila. Sebuah pokok soal yang kemudian sangat ditabukan dalam periode Presiden Kedua, yang belajar dari carut-marutnya bangsa sebagai akibat dari perdebatan ideologis yang tak kunjung selesai dengan mengatasinya melalui indoktrinasi sistemik yang menjamin bahwa hanya ada satu tafsir Pancasila. Sebuah represi ideologis yang kemudian berimbas sebaliknya di era reformasi dengan munculnya fenomena terpinggirkannya wacana tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Membicarakan Pancasila pada era ini mengandung resiko untuk dicurigai sebagai sisa-sisa elemen represif, yang tidak sesuai lagi dengan semangat jaman yang menjunjung kebebasan berpendapat, pluralitas, dan multikulturalisme.

Namun demikian, pada akhir-akhir ini muncul kembali desakan dari berbagai elemen masyarakat untuk menempatkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman nyata bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu poin Deklarasi Udayana yang dihasilkan dalam Kongres Pancasila yang kedua di Denpasar, 31 Mei – 1 Juni 2010. Desakan yang berangkat dari kondisi objektif bangsa yang kini terpuruk hampir di semua sektor kehidupan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Adakah dasar yang memadai bagi kita untuk “meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila”? Apakah prefrerensi pada nilai-nilai Pancasila sungguh akan membawa bangsa Indonesia  pada kemajuan peradaban yang dicitakan bersama? Jika dipegang pernyataan bahwa “eksistensi Pancasila dalam setiap perubahan yang terjadi tergantung pada cara kita mengimplementasikannya” (Ahmad Farhan Hamid, 2010: 7), maka pokok soal “tafsir” atas Pancasila menjadi pokok soal yang sangat penting, mengingat implementasi Pancasila yang benar tentu mengandaikan pengetahuan tentang Pancasila yang “benar” juga.

Persoalannya, tafsir siapakah yang “paling benar”? Adakah dimensi-dimensi perubahan nilai yang layak diperhatikan ketika kita berbicara tentang Pancasila? Adakah dimensi-diemensi perubahan sosial yang juga meski dicermati apabila kita hendak berbicara tentang legitimasi ideologis pada masa sekarang ini? Adakah model proses politik yang sesuai untuk tuntutan-tuntutan yang berpijak pada peluang terbukanya tafsir yang berbeda atas Pancasila?

 Pancasila dalam Era Tata Nilai Diskursif

Pada hari Kamis, 19 Januari 2006 di Pusat Studi Pancasila UGM diselenggarakan diskusi bulanan dengan topik “Kritik atas Pemikiran Notonagoro”. Presentasi dilakukan oleh Dr. Faruk HT dari FIB UGM dan Dr. Budi Wahyono dari FISIP UNY. Kedua pembicara sepakat bahwa pemikiran filosofis Notonagoro tentang Pancasila pada dasarnya bercorak “esensialisme”, yang memandang bahwa terdapat entitas-entitas (nilai) yang bersifat tetap, tidak tergantung pada subjek, dan berlaku selamanya. Kedua pembicara juga sepakat bahwa pendekatan yang demikian sudah tidak memadai lagi untuk membangun kerangka pemahaman Pancasila dewasa ini. Pandangan yang disebut bercorak “esensialisme”, dalam perspektif Aksiologi (Filsafat Nilai) merupakan cara pandang terhadap nilai yang dimiliki oleh Objektivisme (Hunex, 1970:  ). 

Perspektif Objektivisme berseberangan dengan perspektif Subjektivisme yang memandang bahwa nilai bukan merupakan entitas yang lepas dari subjek, melainkan bersumber dan berjangkar pada subjek. Dengan demikian menurut perspektif subjektivisme, tidak ada “nilai objektif”, atau nilai bergantung pada persepsi dan kontruksi subjek pemberi nilai. Subjektivisme yang ekstrem akan sampai pada Relativisme Nilai, bahwa nilai sesungguhnya bersifat relatif, tergantung pada subjek yang mempersepsinya. Pertarungan ini dicoba untuk diatasi oleh pandangan Relasionisme, yang berpegang bahwa hakikat nilai ditentukan oleh relasi antara subjek dengan objek. Nilai kemudian pada satu sisi ditentukan oleh cara pandang subjek-nilai terhadap objek-nilai, dan pada sisi lain juga ditentukan oleh sejauh mana objek-nilai menghadir di hadapan subjek-nilai.

Secara epistemis, relasionalisme memang seolah telah “menyelesaikan” persoalan tentang hakikat nilai, karena mampu “mengembalikan” pengertian “objek” pada akar kata latinnya, yakni obicere, yang berarti “dilempar dihadapan (subjek)”. Namun demikian, dapatkah perspektif Relasionisme Nilai ini mampu menjawab persoalan terkait dengan “ideologi” (tata nilai) Pancasila? Bagaimana dapat kemudian menjelaskan proses-proses kultural, sosial, dan politik yang mengandaikan hubungan inter-subjektif dari berbagai komunitas dan generasi yang berbeda dapat dijelaskan melalui pendekatan “esensialistis”, yakni dengan berangkat dari pertanyaan “apakah hakikat nilai”? Mungkin pendekatan yang “abstrak-umum-universal” masih dapat membantu menjawab pertanyaan yang juga “abstrak-umum-universal”, seperti: “Apakah hidup?”, “Apakah kemerdekaan?”, “Apakah kesejahteraan?”, dan lain sebagainya. Namun pendekatan yang “abstrak-umum-universal” masih dapatkah membantu menjawab pertanyaan yang sifatnya “abstrak-umum-kolektif” seperti “Apakah ‘kesejahteraan rakyat Indonesia’ itu?”, “Apakah ‘persatuan Indonesia’ itu?”, “Apakah ‘kebudayaan Indonesia’ itu?”

Dari aspek paradigma tentang nilai, sebagaimana juga muncul dalam diskusi, perspektif esensialisme tentang Pancasila secara riil masih memiliki pendukung yang cukup kuat. Perspektif esensialitis atas Pancasila ini juga bersaing dengan perspektif esensialististis di bidang agama (terutama Islam). Paradigma baru yang berkembang di ilmu-ilmu sosial humaniora terkait dengan pemahaman realitas sosio-kultural, sebagaimana dipicu oleh pro-kontra atas perspektif Postmodernisme di tahun 1980-an, gaungnya masih terhalang oleh tembok-tembok tradisi politik yang berperspektif esensialisme, baik pada kubu Nasionalis maupun kubu Islam. Ruang-ruang kebebasan akademis memang menjajikan persemaian yang bagus bagi diskursus rasional dan bermartabat, namun apakah kecepatan efek kulturalnya pada peradaban bangsa dapat mengalahkan kecepatan perspektif-perspektif esensialistis membangun “akal sehat publik”? Belum lagi efek dari gempuran Kapitalisme Global yang masuk ruang-ruang privat dan publik tanpa label politik dan ideologi, padahal dengan efek yang sangat ideologis dan politis.

Kajian filosofis tentang Pancasila selama ini cenderung tidak dapat lepas dari kajian “teoretis”. Filsafat secara umum juga tidak dapat jauh dari kajian “historis-hermenuetis”, yang menitik beratkan pada kajian atas “teks-teks” yang ditulis atau diwariskan oleh para filsuf besar. Kajian empiris atas dimensi filosofis nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara memerlukan bentuk kajian dengan pendekatan lintas-bidang keilmuan. Tembok-tembok tradisi metodologis yang terbangun selama berkembangnya perspektif positivistis pada ilmu-ilmu sosial belum lagi dapat ditembus. Padahal pendekatan parsial atas realitas sosio-kultural jelas-jelas tidak membantu membangun pemahaman yang konstruktif atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, wajib kiranya untuk membangun kajian tentang Pancasila yang secara sungguh-sungguh memperhatikan kecenderungan-kecenderungan mutakhir perubahan sosial sebagaimana dibaca oleh para teoretikus sosial garda depan dewasa ini.

 Pancasila dalam Masyarakat yang (selalu) Berubah

Masyarakat telah mengalami perubahan yang sangat mendasar pada tiga dekade yang terakhir ini. Selain perubahan reproduksi material yang luar biasa yang digerakkan oleh kemajuan teknologi, perubahan reproduksi simbolik juga mengalami perubahan yang cukup radikal karena perubahan pola hubungan inter personal akibat kemajuan teknologi komunikasi telah merubah ruang-ruang makna secara radikal pula. Struktur epistemis yang semula menopang legitimasi makna juga mengalami perubahan. Interaksi inter-kultural yang semakin intensif dengan segala pengaruh positif dan negatifnya telah membuka pertukaran sistem nilai antar “pandangan dunia”. Pada wilayah ko-eksistensi politis,  “revolusi demokratis” telah membawa pada terjadinya mutasi simbolik yang pada akhirnya memunculkan bentuk kelembagaan sosial yang baru. Masyarakat mengalami perubahan radikal dengan kecepatan perubahan yang tidak terbayangkan masa-masa sebelumnya, termasuk resiko-resiko krisis kemanusiaan dan ekologis yang menyertai perubahan itu. 

Selain perubahan dari masyarakat produser ke masyarakat konsumer, perubahan sosial dapat dilihat pula dari aspek ekonomi, bahwa pertukaran ekonomis telah menggantikan pertukaran simbolik. Bila pada masyarakat primitif pertukaran barang dan jasa memiliki batasan, pada masyarakat dengan pola konsumeristis pertukaran barang dan jasa tidak memiliki batas. Pada aspek budaya, pertukaran simbolik juga telah digantikan dengan simulasi yang telah kehilangan autentitasnya. Dunia modern dewasa ini telah kehilangan keasliannya. Karakter-karakter yang dulu ada pada masyarakat primitif telah hilang. Simbol-simbol mayarakat yang asli, sekalipun sekarang masih ada, simbol-simbol tersebut secara artifisial telah dibekukan dan disterilisasi sehingga menghapuskan beberapa karakter khusus dari simbol tersebut  (Ritzer, 2003: 253-254).

Mekanisme “sambatan” (membantu tanpa dibayar, namun diberi makan-minum sesuai dengan kemampuan yang meminta bantuan) yang mencerminkan kegotong-royongan, tinggal tersisa di pelosok desa dan di komunitas-komunitas budaya tertentu yang memang bertahan untuk tidak larut dalam proses komodifikasi budaya. Gotong-royong atau pun “gugur gunung” banyak tergantikan oleh “sirkuler” (pengumpulan bantuan berupa uang) dan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan gotong royong kemudian “diserahkan kepada ahlinya”. Logika yang dipakai: “kebutuhan bersama warga masyarakat dapat dipenuhi, namun tidak merebut waktu yang dapat digunakan oleh individu untuk mencari nafkah bagi keluarganya”. Interaksi antar pribadi yang nyata dan hidup kemudian digantikan dengan mekanisme integrasi sosial dengan uang sebagai medianya.

Secara filosofis, akar tercerai-berainya sistem legitimasi makna yang dialami masyarakat dewasa ini sesungguhnya berakar jauh pada semangat modernitas yang dibawa oleh semangat Pencerahan.  Akibat yang dibawa oleh modernitas pada masyarakat kita dewasa ini memang tidak seluruhnya negatif. Namun terdapat beberapa dimensi perubahan masyarakat yang layak dicermati. Giddens secara lebih rinci menggambarkan beberapa penanda utama masyarakat modern, yang pada satu sisi dapat dipahami sebagai sebuah penggambaran faktual atas gejala-gejala masyarakat modern, namun pada sisi lain juga tersirat kekhawatiran normatif atas ekses-ekses modernitas. Giddens menengarai bahwa kita sesungguhnya belum beranjak keluar dari modernitas namun justru sedang hidup melalui fase radikalisasi modernitas (Giddens, 2005: 68). Masyarakat dewasa ini dicirikan dengan faceless commitments, sistem yang abstrak, dan relasi yang anonim (Giddens, 2005: 104-105).  

Dengan latar belakang perubahan dasar dan proses legitimasi simbolik yang menceraiberaikan ruang-ruang validitas makna dan latar depan ketidak-pastian arah perkembangan masyarakat modern, masih adakah peluang bagi “penegakan kembali nilai-nilai Pancasila”? Adakah “peneguhaan kembali” masih mungkin dipahami dalam kerangka piecemeal social engineering ? Mungkinkah suatu “rekayasa sosial” dan “rekayasa kultural” dijalankan di tengah membanjirnya industri simbolik pop yang ditopang kapitalisme global dan keterbukaan sistem informasi dengan segala latar ideologis di belakangnya? Ketika preferensi nilai dari individu-individu anggota masyarakat demikian lebar rentang cakupannya, masih mungkinkah untuk berharap bagi terbangunnya tafsir yang “tunggal” yang sungguh mencerminkan nilai-nilai Pancasila?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini sebagian besar bergantung dari “tafsir” Pancasila yang bagaimanakah yang hendak kita bangun. Apakah tafsir yang “esensialistis”? Ataukah tafsir yang “pragmatis”? Pilihan atas “tafsir” yang hendak kita bangun bersama tentang Pancasila akan sekaligus menentukan “perwujudan” Pancasila, dan proses-proses sosial yang kita pilih untuk mewujudkannya. Pilihan tersebut juga secara langsung akan mengungkapkan asumsi-asumsi pemahaman mendasar kita tentang hakikat manusia dan masyarakat.

 Penutup

Meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dengan demikian mengandaikan paradigma baru tentang nilai, perspektif yang baru tentang tafsir atas Pancasila, dan model baru atas proses ko-eksistensi sosio-politis kita. Semua hal tersebut saling terkait. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dapat bersesuaian dengan perubahan sosial yang terjadi hanya apabila penafsiran atas nilai-nilai Pancasila itu tidak ingkar terhadap tuntutan dasar atas adanya ruang dialog bagi berbagai tafsir yang berbeda terkait dengan cita-cita bersama. Ruang dialog yang tetap dituntun oleh rasionalitas etis yang selain mengutamakan penalaran ilmiah yang jernih, juga berpegang pada prinsip-prinsip etika sosial. Tidak perlu kembali melakukan kesalahan era lima-puluhan yang memanjakan perdebatan ideologis yang tak berujung, namun demikian tidak pula ada alasan yang memadai untuk kembali pada tafsir tunggal atas Pancasila.

Perbedaan tafsir dan pemahaman atas Pancasila merupakan jarak yang mestinya diusahakan untuk dipersempit melalui penciptaan ruang-ruang dialog dan komunikasi terbuka dari berbagai perspektif yang berbeda tentang dasar dan tujuan kita bernegara sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa melalui Pancasila.  Terbangunnya ruang-ruang dialog yang terbuka, rasional, dan etis merupakan pilar utama teguhnya (kembali) Pancasila, mengingat hanya melalui demokrasi yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan (rasional-etis) sajalah yang dapat menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukannya. Nilai-nilai Pancasila bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, namun merupakan hasil usaha pikir yang tulus dari para pendiri bangsa yang sangat visioner, yang perwujudannya banyak bergantung pada usaha kita untuk selalu menafsirkannya kembali sesuai dengan konteks dan tuntutan jaman. Dengan demikian, Pancasila bukanlah sebuah rumusan yang beku, namun sebagai prinsip hidup berbangsa dan bernegara yang hidup dan dinamis. Dan sebagai kebenaran yang hidup, Pancasila akan dapat memenuhi fungsi dasarnya sebagai dasar falsafah negara.

Sebagai penutup, kutipan Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 akan menuntun kita:

Maka dari itu, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu, menjadi satu ‘realiteit’, yakni jikalau kita ingin hidup sebagai satu bangsa, satu nationaliteit yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sejahtera dan aman dengan ke-Tuhanan yang luas dan sempurna, janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. …….”

Sebuah pesan dan ajakan moral politik yang jelas: untuk mewujudkan Pancasila diperlukan perjuangan, dan itu merupakan wasiat yang wajib kita penuhi bila kita tidak ingin dinyatakan sebagai bangsa yang ahistoris, bangsa yang lupa akan masa lalunya. Pelupaan akan Pancasila merupakan pelupaan akan tugas dan tanggungjawab membangun bangsa dan negara (Sastrapratedja, 2010: 1). Mengingat kembali Pancasila sesungguhnya berarti membangun kembali kesadaran diri sebagai bangsa, dan kesadaran diri sebagai bangsa akan menyelamatkan bangsa kita dari arus perubahan global yang sering tidak banyak memberi pilihan pada kita. Keberlangsungan kita sebagai bangsa dengan demikian sepenuhnya ada pada kita, bergantung pada setiap putusan tindakan kita, apakah kita cenderung melupakan ataukah kita senantiasa mengingat kembali. Rentang kesadaran historis menentukan rentang proyeksi kita atas masa depan.

Marilah kita bersama-sama belajar mengingat kembali.

*) Sebagian dari artikel ini pernah disampaikan dalam Sarasehan Nasional dengan tema “Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa” di UGM, 19 Mei 2010.

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 15 Juni 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: