Demokrasi sebagai Pasar

Andrik Purwasito

Guru Besar FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

 

 

 

 

 

Trauma Politik

Sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia untuk berdemokrasi, substansinya adalah menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Sejarah mencatat kebijakan yang tidak pro-rakyat selalu berujung pada hilangnya hak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini ditandai pada masa pemerintahan Orde Baru yang sentralistik notabene diwujudkan dalam kebijakan yang bersifat top down.

Dengan kata lain, demokrasi kehilangan pilar utamanya yaitu partisipasi rakyat dalam pembangunan. Artinya, rakyat selalu menerima dan mendengarkan penguasa berkata tetapi penguasa sebagai penyelenggara negara tidak mengindahkan jeritan dan  aspirasi rakyat. Kesulitan manajemen kekuasaan adalah menghadapi pertimbangan untung-rugi terhadap keuangan negara dengan tuntutan rakyat agar negara membantu kesulitan ekonomi yang makin menjepit.

Ketika kebijakan itu harus mengorbankan rakyat untuk tujuan kepentingan dan stabilitas nasional, lagi-lagi rakyat harus menerima apa adanya atas kebijakan tersebut. Dari harga pupuk yang tinggi, harga listrik, harga air bersih, pajak bangunan, pajak bermotor, premium, solar, harga kebutuhan pokok, sampai kepada sekolah dan perguruan tinggi yang tarifnya makin bertaraf internasional. Dalam waktu yang bersamaan, kasus korupsi dan penyelewengan yang terbongkar menambah deretan keburukan, betapa rendahnya kualitas manajemen dan pengawasan pada arapatur negara.

Dampak politis yang terjadi adalah lemahnya posisi tawar rakyat terhadap kekuasaan, dan semakin kuatnya posisi kekuasaan berhadapan dengan rakyatnya. Setidaknya hal ini terlihat jelas ketika rakyat didekati dan dirangkul oleh para pencari kuasa, terbatas hanya pada waktu mereka membutuhkannya untuk kebutuhan dukungan politis, seperti waktu pemilu presiden, pemilu legislatif dan pemilu kada.

Kondisi ini berlangsung selama puluhan tahun, sehingga dampak psikologis berupa traumatisme rakyat terhadap pelaksanaan demokrasi sulit dihindarkan. Akibatnya kepercayaan politik terhadap kekuasaan, partai politik dan penguasa menurun begitu drastis mencapai titik paling rendah.

Kekuasaan kehilangan legitimasi politik, karena alat-alat legitimasi seperti pemilihan umum, pelaksanaan check and balance berubah menjadi konsep “loro-loroning atunggal” (dua yang menyatu), hanyalah tipu muslihat agar kekuasaan eksekutif bebas dari kontrol lembaga legislatif. Konsep “penguasa tunggal” juga menandakan bahwa alat legitimasi tidak didasarkan atas kedaulatan rakyat.

 Reformasi, Awal yang Baik

Pembangunan politik selalu diarahkan untuk perbaikan sistem demokrasi. Keberhasilan partai politik dalam melakukan mobilisasi sosial dan partisipasi politik pasca-reformasi menunjukkan kemajuan yang pesat. Sudah barang tentu keberhasilan ini bukan semata-mata karena peranan partai politik belaka, tetapi dukungan yang membangun atmosfer politik sangat kondusif untuk produktif. Terutama arah pembangunan ekonomi dan industrialisasi berjalan secara seiring dengan perkembangan global, meskipun tidak terlalu menggembirakan, setidaknya prestasi Indonesia dapat dibanggakan, mampu keluar dari krisis dan mau belajar dari krisis dunia.

Selain perbaikan sistem ekonomi, keterbukaan dan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi, meluaskan sirkulasi sosial dan politik lewat undang-undang menyatakan pendapat di depan umum, dan undang undang-undang kebebasan informasi publik, telah mendorong kekuatan rakyat disalurkan pada jalur yang benar. Terutama peranan pers yang menjadi alat kontrol sosial dan supply informasi dalam memenuhi hak tahu masyarakat juga menjadi faktor yang signifikan dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Pada awal reformasi penggunaan kekerasan oleh Negara terhadap penyelesaian konflik juga semakin diminimalisir. Hal ini menyumbangkan arah demokrasi Indonesia pada tataran yang ideal. Partisipasi masyarakat yang makin meningkat dalam proses pengambilan keputusan politik juga membawa angin segar bagi demokrasi kita. Hal ini mampu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan dalam demokrasi.

Hanya saja, keberhasilan tersebut bukanlah secara langsung hasil dari pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, tetapi lebih didorong oleh adanya tuntutan masyarakat agar terjadinya perubahan politik ke arah yang lebih baik, yakni perbaikan dalam segala lapangan kehidupan. Rakyat benar-benar menunggu Sang Ratu Adil, pemimpin yang bisa mengayomi, meng-eyem-eyem-i (yang membuat tenang dan damai) dan yang bisa meng-esuh-i (bisa membimbing) ke jalan hidup yang berkualitas.

Inikah persoalan mengapa rakyat lebih condong mencari dan memilih figur sebagai Sang Ratu Adil dan bukan mencari dan memilih ideologi partai politik sebagai dasar menentukan dan menjatuhkan pilihan untuk menjadi pemimpinnya?

 Politik sebagai Komoditas

                Sebagaimana diutarakan di atas, demokrasi yang berkualitas membutuhkan dukungan dari sistem lain, seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem hukum dan juga sistem politik. Membangun demokrasi yang ideal adalah membangun masyarakat yang cerdas dalam berpartisipasi politik. Sehingga, sistem politik yang diarahkan untuk memperkuat posisi rakyat, yakni  ikut berpartisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan politik dan menciptakan iklim kondusif bagi masyarakat untuk patuh dan menghormati hukum serta disiplin menjalankan platform politik yang disepakati  dalam konsensus nasional, haruslah mendapat jaminan dukungan dari sistem yang lainnya. 

Cita-cita ini memang belum terwujud, tetapi setidaknya Indonesia telah memulai dan berhasil cukup baik dan memuaskan. Masalahnya kini masyarakat terjebak dalam sistem “politik instan”. Hal ini terlihat dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang hukum dan penanganan sosial. “Politik instan” tidak pernah menghasilkan tradisi politik yang mapan. Akibatknya, kecenderungan ini mengakibatkan tidak kuatnya  ideologi sebagai basis edukasi politik masyarakat, sebaliknya mengukuhkan pragmatisme  “politik instan” yang membawa setiap perjuangan politik kedalam ranah demokrasi pasar.

                Dengan kata yang agak kasar, “politik instan” menghasilkan sistem politik yang cenderung berbasis uang (money politics) dan bukan berbasis ideologi sebagai  dasar perjuangan.  Dalam pemilu dan pemilukada, seseorang yang ingin duduk dalam kekuasaan harus punya modal keuangan yang berlimpah. Konsekuensinya? Modal harus kembali. Atmosfer demokrasi berubah dari  menyejahterakan rakyat menjadi mengejar “profit” di atas kepentingan pribadi. 

Asumsi ini ditandai dengan carut marutnya politik  “dagang sapi,”  di berbagai tingkatan, pusat dan daerah. Setidaknya sering terjadinya tawar menawar dan bagi-bagi kekuasaan yang tidak berbasis program. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya “kartel politik”  atau “kong-kalikong”  oleh pelaku pasar politik,  demi tujuan akhir profit pribadi. Drama politik ini telah membawa koalisi kekuasaan sebagai tujuan mempertahankan kekuasaan dan bukan sebagai basis mencapai keadilan dan kejahteraan masyarakat.

 Figur lebih Menjual

                Akibatnya, figur memainkan peranan yang dominan. Figur sebagai investasi dalam sistem politik sebagai sistem pasar. Berarti berlaku pulalah sistem mekanisme pasar.  Secara sederhana, figur sebagai barang dagangan, dan bagi figur yang layak jual, itulah yang akan ditawarkan oleh partai politik kepada masyarakat. Pengalaman selama ini memang menunjukkan bahwa figur yang populer lebih laku jual dibanding dengan platform ideologis. Popularitas ini kemudian dicomot saja oleh artis untuk tampil dalam pemilukada. Fakta ini menunjukkan bahwa partai politik belum mampu menghasilkan kader yang handal untuk menjadi pemimpin Indonesia, sebaliknya pemimpin lahir dari pasar (figur berduit atau figur yang didukung pemodal). 

                Kondisi ini untuk sementara menjadikan posisi partai politik hanya sekedar kendaraan politik. Kegagalan membangun kader memang disadari sepenuhnya oleh partai politik. Maka untuk merebut kekuasaan, “politik instan” dijalankan, sehingga partai politik lebih suka memilih figur yang lebih menjual daripada menawarkan ideologi yang kurang laku di pasar.

Hal ini bukan tanpa resiko. Kenyataannya “politik instan” membawa risiko perilaku figur yang labil. Contoh, ketika seorang figur memilih Partai X sebagai kendaraan politik, pada waktu yang lain, karena istrinya menjadi calon bupati,  ia berpindah ke partai Y. Ada figur Bupati memerintah dua periode, masih saja dia ingin maju lagi pada periode berikutnya, walaupun harus rela duduk sebagai Wakil Bupati.  Semua contoh ini menunjukkan lemahnya kaderisasi di tingkat partai politik dan merosotnya ideologi politik sebagai basis perjuangan. Saya kira juga etika politik yang bermartabat jarang dijadikan kaidah dan pedoman dalam berperilaku politik. Ini sungguh memprihatinkan.

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 16 Juli 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: