PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Oleh: Eddy Suratman

Guru Besar Universitas Tanjungpura Pontianak

 

  

 

 

 

 

PERBATASAN SEBAGAI “TERAS RUMAH” INDONESIA

Suatu sore sekitar empat tahun lalu saat mengawali sebuah proyek penelitian  di kawasan perbatasan yang dibiayai Partnership Uni Eropa, saya bersama Dr. Radian (Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura) harus bertemu terlebih dahulu dengan Pak Ga’ang, Kepala Desa Entikong, di rumahnya yang sangat sederhana. Saya dan Pak Radian kaget luar biasa karena tanpa kalimat pendahuluan sebagai basa-basi, Pak Ga’ang langsung membentak kami dengan pertanyaan dan pernyataan, “Bapak-bapak ini siapa dan mau apa datang kesini, semua pun sudah datang Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Panglima, Gubernur, Kapolda, dan lain-lain tapi hidup kami tidak juga berubah, daerah ini begini saja terus. Tinggal iblis saja mungkin sama setan yang belum datang, apakah Bapak-bapak ini bagian dari itu?”

Saya lihat kaki Pak Radian sebelah sudah berada di luar pintu rumah, sepertinya bersiap kalau-kalau keadaan semakin buruk. Saya mencoba dengan hati-hati menjelaskan bahwa kedatangan kami adalah untuk penelitian dan melakukan pendampingan bagi masyarakat di beberapa dusun, mudah-mudahan dengan penelitian ini setidaknya kami bisa memberikan jawaban mengapa kehidupan masyarakat perbatasan berkembang lambat dan memberi rekomendasi apa-apa saja yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu, saya diundang sebagai pembicara oleh ISEI Pusat dalam Seminar Nasional di Hotel Nikko Jakarta. Saya diminta menjelaskan urgensi pembangunan kawasan perbatasan. Saya pun kembali kaget luar biasa, ketika salah seorang pejabat tinggi negara di republik ini menanggapi rekomendasi saya dengan mengatakan, “Berapa puluh trilyun rupiah uang harus kita keluarkan untuk mengembangkan kawasan perbatasan termasuk dengan membangun jalan paralel, siapa yang akan melewati jalan paralel itu, Monyet! Sangat tidak efisien jika kita harus mengeluarkan uang puluhan trilyun rupiah hanya untuk melayani sedikit sekali penduduk di perbatasan”.

Cerita di atas perlu saya kemukakan mengawali tulisan ini karena itulah realitas yang terjadi terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan. Di satu sisi, masyarakat sudah jenuh karena terlalu lama dibawa hanyut dalam mimpi pembangunan kawasan perbatasan tetapi minim implementasi. Di sisi lain, sebagian pejabat memandang pembangunan kawasan perbatasan hanya dengan pendekatan benefit-cost. Dalam alam pikiran mereka, sangat tidak efisien apabila kita membuang uang trilyunan rupiah untuk membangun perbatasan padahal yang akan menikmati pembangunan tersebut hanya segelintir penduduk. Sementara di Jawa dan Sumatera saja masih puluhan juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan.

Saya tidak mengerti apakah pejabat itu lupa bahwa tujuan negara ini dibentuk, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain adalah, “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya…”. Seberapa pun jumlah masyarakat perbatasan dan juga di daerah-daerah tertinggal lainnya mereka adalah rakyat Indonesia yang mesti dipikirkan peningkatan kesejahteraannya dan kecerdasannya. 

Mudah-mudahan dipertahankannya keberadaan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan dibentuknya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 bukan sekedar untuk mengakomodasi kader partai politik atau sekedar formalitas memenuhi harapan masyarakat, tetapi sungguh-sungguh diorientasikan untuk membangun daerah tertinggal termasuk di dalamnya kawasan perbatasan.

PERMASALAHAN MASYARAKAT PERBATASAN

  1. 1.    Kawasan Perbatasan Sebagai Daerah Tertinggal

     Kawasan perbatasan masuk dalam kategori daerah tertinggal. Ketertinggalan ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah, dimana kebijakan pembangunan selama ini lebih mengarah kepada kawasan yang padat penduduk dan mudah dijangkau. Sementara kawasan perbatasan cenderung difungsikan hanya sebagai sabuk keamanan (security belt). Kondisi demikian menyebabkan sebagian besar desa di sepanjang perbatasan sulit dijangkau (terisolir) dan secara umum menikmati infrastruktur dasar yang sangat terbatas. Akibatnya, investor swasta tidak tertarik untuk masuk ke kawasan ini, sehingga sumberdaya alam yang demikian potensial belum dapat dikelola secara optimal.

  1. 2.    Inkonsistensi antara Perencanaan dengan Pelaksanaan

Selama ini kawasan perbatasan belum mendapat perhatian dari pemerintah. Meskipun RPJMN 2004-2009 telah mengamanatkan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan, yaitu “menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan perbatasan”. Namun pada tataran implementasi ternyata tidak demikian, karena terbukti selama periode 2004-2009 tidak terjadi peningkatan kegiatan pembangunan yang berarti di kawasan perbatasan. Wajar jika kekhawatiran kembali muncul dalam memandang implementasi dari RPJMN 2010-2014.

  1. 3.    Ketidakjelasan Wewenang dan Koordinasi

Desentralisasi dan otonomi daerah sesungguhnya telah memberikan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun dalam pembangunan kawasan perbatasan sebagian besar kewenangan masih berada pada pemerintah pusat, dengan alasan untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan sosial ekonomi yang bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan sehingga diperlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi. Akan tetapi karena jarak yang begitu jauh dari Jakarta ke perbatasan, maka kewenangan ini belum dapat dijalankan oleh pemerintah pusat dengan baik. Kondisi ini makin diperparah oleh belum berfungsinya BNPP (paling tidak hingga saat tulisan ini disusun), lembaga yang secara khusus ditunjuk oleh pusat untuk mengelola keseluruhan aspek pembangunan di kawasan perbatasan.

Dalam konteks ini, tidak jarang masing-masing level pemerintahan berebut pengaruh di perbatasan ketika ada potensi penerimaan dan sebaliknya seolah lepas tanggung jawab pada saat timbul masalah. Akibatnya, perbatasan menjadi kawasan “remang-remang” yang dinikmati oleh segelintir oknum, berasal dari kedua negara, untuk menumbuh-suburkan kegiatan ilegal. Mereka ini merupakan kelompok yang sebagian besar justru bukan berasal dari masyarakat perbatasan serta cenderung tidak menginginkan adanya kejelasan kewenangan dan jalur kordinasi dalam penanganan kawasan perbatasan.

  1. 4.    Kemiskinan

Kemiskinan menjadi topik yang menarik dibahas ketika diskusi tentang kawasan perbatasan karena penduduk miskin merupakan sesuatu yang mudah dijumpai ketika berkunjung ke kawasan ini. Jika dibandingkan dengan penduduk Malaysia tampak adanya ketimpangan pendapatan yang luar biasa besarnya (sekitar 1:10). Akibatnya penduduk kita tidak memiliki posisi tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di perbatasan. Bahkan besaran harga terhadap produksi hasil pertanian kita-pun ditentukan oleh penduduk Malaysia. Akibat lain dari kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi illegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

  1. 5.    Keterbatasan Infrastruktur

Di kawasan perbatasan terdapat jenis prasarana transportasi laut, sungai, dan darat. Jaringan jalan darat di kawasan perbatasan Kalimantan Barat berbentuk vertikal sehingga pelayanannya kurang efektif. Untuk fasilitas kelistrikan pelayanannya tidak maksimum karena hanya 12 jam operasional. Kondisi tersebut terjadi pula pada fasilitas air bersih. Keterbatasan infrastruktur turut menjadi salah satu faktor penyebabkan rendahnya investasi ke kawasan perbatasan. Akibatnya kawasan ini menjadi daerah yang relatif tertinggal, dimana sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.

  1. 6.    Lemahnya Penegakan Hukum

Akibat penegakan hukum yang masih lemah, maka berbagai bentuk pelanggaran hukum sering terjadi di kawasan perbatasan. Masalah ini memerlukan penanganan dan antisipasi yang seksama dan sungguh-sungguh. Luasnya wilayah yang harus ditangani serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan aktivitas aparat keamanan dan kepolisian sejauh ini belum dapat dilakukan secara optimal. Di sisi lain, sebagai konsekuensi terbatasnya prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia dibidang pertahanan dan keamanan, telah menyebabkan lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan. Akibatnya adalah sering terjadi pelanggaran batas negara oleh masyarakat kedua negara, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu (illegal logging), penyelundupan barang, dan penjualan manusia (trafficking person).

  1. 7.    Hubungan dengan Penduduk Malaysia

Kesamaan budaya, adat, dan keturunan di kawasan perbatasan telah melahirkan kegiatan lintas batas tradisional, yang sebagian diantaranya bersifat ilegal dan sulit dicegah. Kegiatan lintas batas tradisional ini telah berlangsung lama dan pada awalnya didorong oleh kebutuhan dan manfaat bersama bagi penduduk kedua negara di perbatasan. Kegiatan ini bahkan telah diatur melalui perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia pada tanggal 11 Mei 1967, yang mengizinkan penduduk melakukan transaksi maksimum 600 RM per bulan.

Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kegiatan lintas batas tradisional tersebut mulai dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dari kedua negara untuk melakukan kegiatan illegal, yaitu berupa transaksi dagang yang melebihi ketentuan atau bahkan berupa penyelundupan. Kegiatan ilegal ini khususnya dilakukan untuk jenis komoditi yang memiliki selisih harga relatif tinggi diantara kedua negara. Ironisnya, pelaku kegiatan ilegal ini sebagian besar justru penduduk yang barasal dari luar perbatasan. Kalaupun ada penduduk asli perbatasan terlibat umumnya karena kepolosan dan ketidaktahuan, dan mereka memperoleh peran serta bagian keuntungan yang kecil.

 

STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

  1. 1.      Wujudkan Perbatasan Sebagai “Teras Rumah” Indonesia

Selama ini kawasan perbatasan lebih banyak dipandang sebagai kawasan “belakang” yang harus dijaga dari ancaman pemberontak, penyelundup, dan gerombolan lain yang dianggap sebagai pengacau keamanan. Karena itu, kawasan perbatasan menjadi kawasan yang terlupakan, tertinggal dan terpencil, tempat yang baik bagi perdagangan ilegal dan tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat berharap keinginan menjadikan kawasan perbatasan menjadi teras rumah jangan hanya sebagai wacana dan sekedar memberi kesenangan sesaat bagi masyarakat perbatasan.

2.   Pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan Secara Serasi

  Membangun kawasan perbatasan pada masa kini dimana kondisi keamanan regional relatif stabil dan ancaman pemberontak relatif berkurang, maka perlu dipertimbangkan aspek-aspek lain selain keamanan seperti aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pada masa lalu pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada aspek keamanan, sesuai dengan kondisi dan paradigma yang digunakan saat itu. Namun saat ini dimana negara tetangga telah mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat berharap pendekatan kesejahteraan yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara, perlu dijadikan sebagai landasan bagi penyusunan perencanaan berbagai kegiatan.

3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia di kawasan perbatasan pada umumnya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan kawasan lainnya. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta komunikasi dan perhubungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada beberapa kampung, sebagian masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perhubungan, dan komunikasi yang tersedia di negara tetangga. Masyarakat berharap pembangunan sarana dan prasarana sosial, seperti sekolah, pusat kesehatan, fasilitas perhubungan, dan komunikasi dapat segera dilakukan, dengan kualitas yang setara dengan yang ada di negara tetangga. Jika tidak, dikhawatirkan jumlah masyarakat perbatasan yang sekolah dan berobat di negara tetangga akan terus meningkat. Hal ini dapat mengganggu kedaulatan negara dari perspektif ekonomi dan politik.

4. Mengembangkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi

     Masyarakat berharap kecamatan-kecamatan di kawasan perbatasan yang memiliki potensi ekonomi dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan bagi kawasan disekitarnya, termasuk wilayah bagian dalam (hinterland) dari kawasan perbatasan. Pusat pertumbuhan ekonomi tersebut dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan perencanaan yang sama dari negara tetangga. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan kerjasama perdagangan yang selama ini lebih banyak dilakukan secara ilegal.

5.  Memperjelas Status Kawasan dan Lembaga Pengelola.

Untuk mengefektifkan dan mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan, maka harapan masyarakat sebaiknya di sepanjang kawasan diberlakukan sebagai kawasan khusus yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Agar kawasan khusus tersebut terkelola dengan baik serta dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah pusat perlu segera menyerahkan beberapa kewenangan kepada daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan yang mudah dan cepat, seperti kebijakan pertanahan, perumahan, perizinan investasi asing, prosedur ekspor-impor dan lain-lain.

6. Meningkatkan Perlindungan Sumberdaya Alam dan Mengembangkannya bagi Kesejahteraan Masyarakat Lokal.

Kawasan perbatasan memiliki sumberdaya alam yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Hampir seluruh kawasan perbatasan terdiri atas hutan tropis dan kawasan konservasi. Potensi sumberdaya alam berupa hutan tropis dan kawasan konservasi ini diharapkan masyarakat dapat dilindungi kelestariannya selain dibudidayakan bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Selama ini harus diakui bahwa kesulitan ekonomi telah memaksa penduduk untuk terlibat dalam kegiatan illegal logging, sehingga langkah pemberantasan menjadi semakin rumit.

7.   Meningkatkan Kerjasama Pembangunan dengan Negara Tetangga.

      Masyarakat perbatasan berharap terjadi peningkatan hubungan dengan negara tetangga di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan. Peningkatan hubungan ini mereka yakini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang keamanan yang perlu diprioritaskan untuk segera dilaksanakan adalah penetapan batas antar negara yang sampai saat ini belum jelas di beberapa titik kawasan perbatasan. Bentuk kerjasama lainnya adalah dalam bidang ekonomi, seperti perubahan terhadap nilai maksimum perdagangan lintas batas yang saat ini disepakati sebesar 600 RM per bulan. Masyarakat berharap segera dilakukan perubahan karena nilai 600 RM tersebut pada saat ini dirasakan terlalu kecil.

8.  Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Masyarakat perbatasan berharap hasil kesepakatan bilateral dengan negara tetangga segera ditindaklanjuti dengan pembangunan pos lintas batas yang bersifat tradisional bagi penduduk di kawasan perbatasan, untuk selanjutnya dapat ditingkatkan statusnya menjadi tempat pemeriksaan imigrasi. Sarana dan prasarana perbatasan yang telah ada tetapi masih bersifat darurat, perlu dilakukan standarisasi dan dipercepat peningkatan kualitasnya. Akibat kualitas jalan yang jelek masyarakat perbatasan terpaksa mengeluarkan ongkos angkut yang relatif besar jika bepergian ke ibukota kabupaten.

  1. 9.    Penanggulangan Kemiskinan

Masyarakat perbatasan berharap adanya pemberdayaan masyarakat di sepanjang perbatasan dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Program yang dapat dilakukan antara lain melalui penyediaan tempat usaha dan teknologi tepat guna sesuai dengan sumberdaya alam yang potensial dilingkungannya. Program ini diharapkan akan memberikan nilai tambah berupa pendapatan yang lebih tinggi kepada masyarakat dari kegiatan produksinya. Bantuan lain yang diharapkan masyarakat adalah terpenuhinya secara rutin pasokan kebutuhan pokok seperti sembako, bahan makanan pokok lainnya dan keperluan sehari-hari melalui kerjasama dengan aparat keamanan. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kestabilan harga, sehingga masyarakat tidak dihadapkan pada tingkat harga kebutuhan pokok yang relatif tinggi.

10. Penegakan Hukum.

Salah faktor yang menyebabkan investor kurang tertarik menanamkan modalnya di kawasan perbatasan adalah tidak adanya kepastian hukum dan atau lemahnya penegakan hukum. Hal ini terjadi akibat banyak faktor, seperti ketidakjelasan status kawasan, ketidakjelasan wewenang, sulitnya kordinasi, minimnya aparatur, terbatasnya infrastruktur, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, dan lain-lain.   Masyarakat perbatasan berharap faktor-faktor penyebab tersebut dapat segera diatasi sehingga penegakan hukum di kawasan perbatasan dapat terwujud.

Iklan

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 16 Juli 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: