URGENSI PERBEDAAN IDEOLOGI DALAM PARTAI POLITIK

Wahyudi

Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

           

 

 

 

 

 

Sistem Pemilu yang diselenggarakan sejak era reformasi telah melahirkan puluhan partai politik yang memenuhi persyaratan electoral threshold. Banyaknya jumlah partai tersebut, disamping merupakan sinyal positif atas kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya national character building melalui perjuangan politik, ternyata juga membawa berbagai ekses yang tidak diharapkan. Salah satu persoalan serius yang muncul adalah semakin kaburnya batas ideologi antar partai, dikarenakan—baik partai kiri maupun kanan—semakin bergeser ke tengah.

                Dalam dekade terakhir ini partai-partai politik di Indonesia tidak lagi menjadikan ideologi dan platformnya sebagai alat utama untuk mempengaruhi massa. Partai lebih memiliki konfidensi untuk menjual citra diri calon yang diusungnya daripada mensosialisasikan visi, misi, dan programnya. Padahal menurut sosiolog kritis Jean Baudrillard, citra itu seringkali bersifat semu, palsu, tidak nyata seperti halnya fakta. Jika analisis Baudrillard benar, maka apa yang kita saksikan dalam panggung yang dihelat oleh partai politik itu hanyalah sekedar simulacrum, dunia simulasi yang memanipulasi simbol-simbol untuk menggiring rakyat masuk ke alam ecstasy of politics yang hiperrealita. Partai politik ibarat kapal laut yang membawa penumpangnya mengarungi samudera, tetapi tidak tahu akan berlabuh di pelabuhan mana.

                Fenomena ideological mix di tatanan kehidupan partai politik Indonesia tersebut, bukan saja membuat rakyat kesulitan melihat perbedaan kontinum partai kiri-kanan, namun yang lebih esensial adalah semakin jauh jarak partai itu sendiri dari basis historis pendiriannya. Wilayah keyakinan atas nilai-nilai yang akan diperjuangkan melalui suatu sistem kekuasaan menjadi semakin sempit, tidak variatif, dan mereduksi peluang kompetisi pencarian alternatif-ideologis. Profil perpolitikan nasional yang lantas terbangun adalah one dimension ideology, dimana partai-partai politik relatif hanya memiliki satu dimensi ideologi saja. Gejala ini lah yang kemudian melahirkan apa yang dapat disebut sebagai new middle ideology atau ideologi tengah-baru.   

 

Kekalahan Ideologi Kiri-Kanan

                Kontinum kiri-kanan partai politik setiap Negara tidak selalu sama. Di Kanada, misalnya, sebagaimana ditulis oleh Macionis dan Gerber (2004: 435), partai yang berada di titik ekstrim kiri adalah partai komunis, di ekstrim kanan adalah partai konservatif, sedang di tengah adalah partai liberal. Sedang dalam sejarah Indonesia, partai yang berada dalam kontinum kiri adalah partai yang dekat dengan paham sosialisme, di kanan ada paham konservatisme yang langsung diterjemahkan sebagai partai yang berbasis agama, sedang yang berada di tengah adalah partai nasionalis yang bermaksud membumikan paham liberalisme-kapitaisme.

                Realita empirik tentang paham di atas juga agak berbeda dengan realita teoritik. Berbagai literatur menegaskan bahwa partai kiri umumnya digambarkan sebagai partai yang anti kapitalis (anti-big business), bersifat egalitarian, kolektivis, dan intervensionis.   Partai semacam ini mendukung dilakukannya safety net of social welfare programs, seperti pemeliharaan anak, pendidikan, dan pemeliharaan kesehatan. Mereka menentang free trade yang biasanya dikembangkan oleh Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan sekutunya, karena dianggap memiliki efek negatif pada aspek perburuhan (khususnya dalam manufacturing) dan program-program  sosial.

Sementara itu, paham kanan yang banyak dibahas oleh berbagai pustaka bukanlah tentang keyakinan yang bersumber dari agama-agama, melainkan dari ajaran yang menjadi counterpart sosialis-marxis, yakni liberalis-kapitalis. Kesimpulan ini dapat dilihat dari tulisan  Macionis dan Gerber yang menyebutkan bahwa ideologi kanan lebih mendukung private enterprise, big business, dan free markets. Persaingan bebas, globalisasi, restrukturisasi, penurunan defisit, dan privatisasi adalah sesuatu yang justru menjadi program favoritnya. Dalam orientasi pembangunan ekonomi, partai kanan lebih memberikan kepercayaan pada pasar (aktivitas bisnis individual) untuk mendukung economic growth rate strategies daripada harus mendorong Negara terlalu jauh melakukan intervensi sebagaimana dikonsepsikan oleh partai kiri.

                Organisasi yang beroperasi dalam sistem politik dengan tujuan untuk mengontrol jalannya pemerintahan atau apa yang kemudian kita sebut dengan partai politik, serta orientasi ideologinya merupakan hasil unique political history. Atas aksioma semacam ini, maka secara probabilistik apa yang terjadi di satu Negara dapat berbeda dengan yang terjadi di Negara lain. Oleh karena Indonesia juga memiliki sejarah politik yang berbeda dengan Negara lain, maka wajar jika pertumbuhan dan perkembangan ideologi partai-partai politiknya juga memiliki kekhasan tersendiri. Dalam kaitan ini, Marx dan Plato sependapat untuk mengatakan bahwa ideologi adalah cultural belief yang dipergunakan oleh masyarakat untuk memberikan justifikasi konsepsi keadilan, kebebasan, kemerdekaan, dan sejenisnya.

                Pergeseran partai-partai kiri-kanan menuju arena tengah yang menghasilkan ideologi tengah-baru sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan fungsi dari kekalahan ideologi yang diusungnya. Dalam sepanjang sejarah Indonesia, partai kiri yang membawa paham sosialisme serta partai kanan yang menawarkan solusi profetikisme, terbukti ‘barang dagangannya’ sulit laku dijual di pasar politik. Kekalahan ideologi kiri-kanan diduga lebih disebabkan oleh trauma rakyat atas ideologi yang berada dalam kontinum ekstrim kiri maupun kanan.

Kita dapat coba sama-sama lihat apa yang dialami oleh PKI, PSI, PRD, PAPERNAS, PDI, PARMUSI, PPP, PKB, PAN, PBB, dan lain sebagainya. Pengalaman terbaru adalah yang dialami oleh PKS. Partai yang awalnya menjadi tumpuan harapan banyak orang, rising star, justru akhir-akhir ini sinarnya meredup. Rakyat mulai meragukan citranya. Di sisi lain, partai yang berideologi tengah-baru justru semakin dipercaya oleh rakyat, lebih sold out. Meminjam istilah sosiologi Inggris, Herbert Spencer, partai dengan ideologi tengah-baru ternyata lebih memiliki survival of the fittest daripada yang ekstrim kiri maupun kanan. Gejala politik Indonesia awal tahun 2000-an tersebut mirip dengan yang terjadi di Kanada awal tahun 1990-an. Bedanya jika di Kanada ideologi kiri-kanan bergerak menuju poros liberal, sedang di Indonesia bergerak ke arah kutub neo-nasionalisme yang mengakomodir gagasan sosialisme maupun liberalisme. Suatu ideologi pragmatis gaya Indonesia.

 

Kembali ke Basis Ideologi

Seorang filsuf Jerman, George Hegel meyakini bahwa setiap orang akan senantiasa mencari absolute truth di sepanjang kehidupannya, namun sebagaimana dinamika yang ada dalam dunia ide manusia, mereka tidak akan pernah menemukan kebenaran mutlak melainkan hanya dynamic truth yang mengada mengikuti hukum dialektika. Kehadiran new-middle ideology ditengarai juga merupakan buah ikhtiar para aktor berikut sistem politik nasional dewasa ini. Ideologi ini akan terus bergerak sesuai dengan peluang dan tantangan yang terpampang, serta pull and push factors yang menerpa sebagaimana halnya kaidah yang ada dalam termodinamika. Dalam proposisi semacam ini, berarti masih ada kesempatan bagi kita semua untuk merenungkan kembali relevansi dan urgensi perbedaan ideologi antar partai politik di blantika nusantara.         

                 Secara sosiologis tidak ada yang salah dengan semakin leburnya berbagai ideologi partai menjadi satu ideologi tengah-baru. Karena sebagaimana keyakinan teori struktural-fungsional, segala yang eksis di dunia ini pasti memiliki fungsi tersendiri atas keberadaannya, meski fungsi itu negatif sekalipun. Namun secara kritis semua tahu, bahwa bersamaan dengan menyeruaknya budaya politik tersebut, tampil pula praktek politik yang kurang sehat seperti: pragmatisme, komodifikasi politik, penonjolan figur yang berlebihan, pengingkaran terhadap platform, serta kartelisasi politik atau gabungan partai yang bertujuan untuk melakukan tindakan monopoli teristimewa dalam mengatur keputusan politik yang strategis.

                Terbangunnya ideologi tengah-baru sebagai mainstream mayoritas partai-partai politik telah mengingkari kodrat pluralitas kehidupan, termasuk di dalamnya ideologi partai. Homogenisasi ideologi juga seakan membenarkan prediksi Karl Marx tentang gerak linier masyarakat menuju classless society, dimana ia membayangkan akan ada dunia tanpa class divisions, tanpa private property, tidak ada kategori miskin-kaya, tidak ada Negara, serta no more ideology.  Padahal seluruh ramalan ini salah besar. Tidak pernah ada dalam kehidupan nyata. Hanya ilusi dan   fatamorgana Marx semata.  

                Di dunia ini tidak pernah ada realitas tunggal. Nilai, norma, kaidah, budaya, ideologi, dan segala asesoris keduniaan lainnya juga akan mengikuti jumlah manusia yang ada. Seberapa banyak jumlah manusia, maka sebanyak itu pula realita dunia. Aksioma semacam ini dapat dianalogikan untuk memandang new-middle ideology trends yang mewabah di kancah politik Indonesia. Bahwa patut diduga, gejala mengkerucutnya ideologi partai politik yang hanya mengarah pada ideologi tengah-baru tidak akan memiliki kemanfaatan yang optimal bagi upaya enlightenment terhadap kehidupan rakyat.

                Sesungguhnya kebersamaan berbagai partai dalam ideologi yang relatif sama hanyalah semu belaka. Partai-partai itu nampak di mata sedang berada di the same bag ideology, tetapi sebenarnya mereka tidak pernah bisa bersama. Pasti antar partai pada hakikatnya tetap mempunyai dasar ideologi yang berbeda. Oleh karena itu, soliditas berbagai partai dalam mendukung new-middle ideology bukanlah solusi terbaik jalan politik bangsa. Adalah suatu sikap yang sangat mulia jika kemudian berbagai partai politik itu dengan kesadaran yang tinggi kembali ke khitah ideologinya semula. Sebab dengan demikian, partai-partai itu akan dapat saling mengkontrol praktek sistem politik yang sedang berlangsung sesuai dengan asumsi dasar ideologinya masing-masing.

                Gerakan kembali ke basis ideologi dapat dilakukan melalui mobilitas personal maupun kognitif. Gagasan semacam ini menurut Neil J. Smelser akan terwujud jika terpenuhi persyaratan structural conduciveness di level sistem sosial makro. Dengan logika teoritik semacam ini, maka pihak yang bertanggung-jawab atas upaya back to origin ideology  adalah bukan hanya orang-orang partai saja, melainkan juga seluruh anggota masyarakat yang berkepentingan pada ideologi dambaannya.

 

Memperluas Kontinum Ideologi  

                Meminjam logika Samuel P. Huntington dalam karyanya tentang partisipasi politik masyarakat di Negara berkembang, dapat diketahui bahwa setiap model partisipasi selalu berangkat dari asumsi yang berbeda. Asumsi inilah yang kemudian menjadi titik tolak dari mana suatu partisipasi itu akan dimulai. Hal yang sama pasti juga terjadi dalam kasus ideologi partai politik. Bahwa setiap partai yang memiliki ideologi berbeda, sudah pasti mempunyai asumsi yang berbeda pula mengenai sistem politik terbaik yang mestinya diimplementasikan di Indonesia. Mustahil partai dengan ideologi berbeda akan memiliki kesamaan keyakinan garis perjuangan politik.

                Pemikiran di atas mengingatkan bahwa apapun, apakah itu manusia, strategi pembangunan, ataupun partai politik, adalah tidak mungkin mampu merangkul semua hal dalam waktu yang sama. Isyarat semacam ini sekali lagi lebih dipengaruhi oleh asumsi dasar yang dibangun oleh setiap nilai. Sekedar sebuah contoh, model pembangunan liberal misalnya berasumsi bahwa segala permasalahan seperti keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan lain sebagainya adalah disebabkan oleh kekeliruan pembangunan ekonomi. Atas dasar hipotesa ini, maka model liberal akan memulai dan selalu memberikan prioritas pembangunan bidang ekonomi daripada pembangunan bidang lainnya. Kebijakan pembangunan seperti ini tentu tidak dilakukan oleh model teknokratik ataupun model populis, sebab ia memiliki asumsi dasar pembangunan yang berbeda.  

                Partai politik dengan keyakinan ideologi tertentu tidak mungkin bergerak ke seluruh arah kontinum kiri-tengah-kanan sekaligus. Lebih dari itu posisi kiri-kanan sesungguhnya adalah merupakan oposisi biner yang seharusnya tetap dipelihara dalam setiap sistem kehidupan. Keberadaan keduanya akan punya fungsi untuk saling melengkapi, sebaliknya hilangnya salah satu dari keduanya justru akan mematikan kehidupan sistem itu sendiri. Fenomena terseretnya ideologi kiri-kanan untuk bertransformasi menjadi new-middle ideology sebagaimana telah diulas di atas, dengan demikian dapat dimaknai sebagai gejala telah rusaknya ekosistem partai politik di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh adanya kematian ideologi kiri-kanan sebagai kekuatan penyeimbang ekosistem partai tadi.

                Atas dasar rasionalitas di atas, maka wajar apabila kemudian fenomena ideologi tengah-baru akhirnya menjadi perhatian dan keprihatinan kita semua. Sebab dengan evidensi politik semacam ini, kontinum atau rentang gerak partai menjadi teramat terbatasi, yakni hanya bergerak di area tengah saja. Kiranya juga patut dipertanyakan, siapa atau pihak mana yang harus bertanggung-jawab terhadap konstituen kiri-kanan jikalau partai-partai berbondong-bondong membawa ideologinya ke kontinum tengah belaka. Harus kemana rakyat yang berideologi kiri-kanan menyampaikan segala keinginan dan kebutuhannya, jika di sana telah tiada lagi partai politik yang sealiran dengan mereka. Bukankah telah sama-sama disadari, bahwa heterogenitas ideologi dalam kehidupan dunia ini adalah bagian dari kodrati Illahi.

                Seorang tokoh pendidikan kritis dari Brasil, Paulo Freire,  melalui teologi pembebasannya menggagas agar pendidikan itu dimulai dari masalah konkret yang dihadapi oleh sang siswa didik dengan cara melibatkan mereka untuk melakukan refleksi. Model pendidikan yang baik menurutnya bukan dimulai dari teori-teori yang kadangkala tidak membumi. Strategi semacam ini dapat pula dipergunakan oleh seluruh komponen bangsa, khususnya para kreator partai politik untuk membuat renungan bersama tentang tentang upaya reinforcement ideologi partai sebagaimana dielaborasi dalam artikel ini.

                Semua pihak tentu menginginkan agar partai politik di Indonesia tidak berorientasi pada kemenangan saja, yang kemudian akhirnya menghalalkan segala cara termasuk didalamnya menanggalkan basis ideologi aslinya. Partai-partai itu perlu juga mengembangkan sistem politik yang berorientasi pada perjuangan dan dakwah yang sebenar-benarnya demi kepentingan rakyat. Meskipun partai politik dan perwakilannya di parlemen kecil, tidak menjadi masalah. Sebab hal yang lebih penting dalam perpolitikan adalah kemampuan para aktornya dalam menggulirkan dan membangun wacana yang memiliki makna besar bagi kepentingan bangsa dan Negara.

                Perubahan orientasi partai dapat berubah untuk tidak terlalu pragmatis sebagaimana telah terjadi dewasa ini, jika partai-partai politik berbesar hati untuk kembali pada kontinum ideologinya semula. Partai-partai dimaksud perlu membangun self confidence yang tinggi atas ideologinya sendiri dengan semangat pluarlisme dan multikulturalisme. Dengan demikian, maka kontinum ideologi partai menjadi melebar kembali mengisi ruang kiri, tengah, dan kanan. Apabila gerakan kembali ke ideologi asal tidak dilakukan, maka partai hanya akan menjadi alat elit politik semata dalam meraih singgasana kekuasaan. Bukan untuk mengemban amanah rakyat sebagaimana digambarkan oleh Thomas Hobbes dalam social contract theory-nya.

Semoga tulisan sederhana ini menjadi bahan renungan kita bersama.

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 16 Juli 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. tulisan yang bagus utuk direnungkan oleh pr politisi tentang pentingnya berideologi dalam politik praktis, agar politik negeri ini menghasilkan politisi yg berkarakter kuat bagi pentingnya mendapatkan pemimpin politik yang berkualitas dan tidak hanya mengandalkan konsultan politik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: