Wawancara dengan Dr. Wijaya Adi, APU

 

“Daerah Tertinggal Semakin Tertinggalkan..”

 Kompleksitas persoalan dan keunikan dari kondisi daerah-daerah tertinggal yang ada di Indonesia mengharuskan penanganan yang khusus dan berbeda. Aspek apa saja yang harus jadi ukuran dalam memberdayakan masyarakat di daerah tertinggal? Strategi apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemajuan di daerah tertinggal? Guna mendapatkan penjelasan menganai masalah tersebut, Redaksi Tabloid INSPIRASI melakukan wawancara dengan pengamat ekonomi pembangunan daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): Dr. Wijaya Adi, APU. Berikut petikannya:

 Sebenarnya apa sih kriteria daerah tertinggal itu?

 Yang pertama, dari sisi ekonomi, jelas-jelas adalah tingkat pendapatannya. Yang kedua, dari sisi sosial, adalah tingkat pendidikannya. Kemudian, tingkat layanan kesehatannya. Selain itu, adalah akses keluar daerah berupa infrastuktur transportasi dan komunikasi. Banyak daerah tertinggal itu bukan karena merupakan daerah yang tandus atau miskin sumber daya alam, tetapi karena daerah itu tidak memiliki akses keluar daerah akibat terbatasnya infrastruktur.

 Apa urgensinya sehingga masalah daerah tertinggal itu harus ditangani oleh kementerian tersendiri?

 Pertama, memang karena daerah tertinggal itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja tetapi banyak faktor lain yang juga berpengaruh di situ. Jadi, perlu ada kementerian khusus karena ini akan melibatkan banyak sekali pihak yang tentunya menuntut adanya koordinasi. Padahal, koordinasi itu suatu yang sangat mahal di Indonesia. Oleh karena itu kalau masalah tersebut ditangani oleh sebuah institusi khusus, dia akan dapat secara langsung ditangani dengan baik. Itu pula mengapa saya mendukung adanya kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Seharusnya kementerian ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai disiplin ilmu.

 Mengapa tidak cukup hanya institusi setingkat “badan” atau “lembaga”—bukan kementerian?

 Kalau “badan” kekhawatirannya adalah nanti ketika berhadapan dengan level di bawah gubernur. Dukungan dari institusi pemerintahan di bawah gubernur tidak akan kuat karena dianggap tidak punya kebijakan yang mengikat ke bawah. Lain halnya jika tingkatnya kementerian. Mungkin seperti itu jika ditinjau dari sisi administrasi pemerintahan.

 Terkait dengan otonomi daerah, mengapa persoalan daerah tertinggal ini tidak diserahkan saja kepada daerah masing-masing?

 Ya, seharusnya sih seperti itu, idealnya seperti itu. Tetapi masalahnya, penerapan otonomi daerah masih berada dalam masa transisi. Salah satu kelemahan—kalau itu dikatakan kelemahan—dari penerapan otonomi daerah ini adalah belum tersedianya sumberdaya manusia di daerah yang memadai sebagai pihak yang menerima “tongkat estafet” dari pusat. Saya ambil contoh, ketika otonomi daerah pertama kali diundangkan, apa yang dilakukan oleh daerah-daerah? Mereka hanya berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nah, dalam rangka meningkatkan PAD, mereka membuat aturan-aturan ini-itu yang justru keluar dari konteks kenapa otonomi daerah itu diberlakukan.

 Bisa dijelaskan pengertian “keluar konteks” yang Bapak maksud?

 Saya ambil contoh, di masa Ode Baru, ada yang namanya free internal trade, perdagangan dalam negeri yang bebas. Dari Sabang sampai Merauke, barang komoditas yang dikirim itu tidak dipungut biaya apa-apa. Tetapi ketika diberlakukan otonomi daerah, barang dari daerah lain dikenai pungutan. Nanti ketika sampai di daerah lain, kena pungutan lagi. Akhirnya, harga barang yang sampai di daerah jadi jauh lebih mahal. Hal itu jadi merugikan rakyat. Demikian pula apabila suatu daerah mengirimkan bahan baku, sampai di pabrik harganya jadi mahal karena sebelumnya dipunguti di sana-sini. Itulah kemudian yang menyebabkan daya saing daerah itu menurun. Nah, dulu respon pertama daerah terhadap pemberlakuan otonomi daerah kan seperti itu.. daerah belum sepenuhnya siap. Kalau kemudian pemerintah daerah diserahi penyelesaian masalah daerah tertinggal, nanti bisa bingung lagi.

Apakah itu juga yang menjelaskan mengapa sebagian daerah tertinggal baru justru berasal dari daerah hasil pemekaran?

 Saya sebenarnya kurang setuju dengan pemekaran daerah yang “membabi-buta” seperti itu. Mungkin saya yang pertama melihat dari sisi ekonomi tentang dampak pemekaran propinsi ketika ada pertama kali pemekaran daerah. Saya menemukan bahwa ternyata banyak daerah-daerah baru yang tren pertumbuhan ekonominya justru menurun dibanding ketika masih berada dalam propinsi induknya (asalnya). Pertanyaannya kemudian apakah pemekaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum atau untuk kepentingan oknum tertentu? Motivasi itu yang kemudian jadi pertanyaan. Mudahnya begini, kalau ada propinsi baru, berarti ada jabatan gubernur baru, wakil gubernur baru, kepala-kepala dinas baru, sampai anggaran baru dari pusat. Begitu, bukan?

Seperti membuka lapangan pekerjaan baru, ya Pak?

 Betul.. Ujung-ujungnya seperti itu..

 Lalu, kira-kira apa strategi yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal?

Saya kira yang pertama dilakukan adalah mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab suatu daerah itu menjadi daerah tertinggal. Variasi penyebab ketertinggalan ini cukup banyak. Ada yang mungkin karena kualitas tanahnya yang kurang subur, atau mungkin karena daerah itu terisolir, atau mungkin juga karena daerah itu berada di kawasan perbatasan yang jauh. Kan banyak penduduk daerah perbatasan yang punya KTP ganda, misalnya KTP Indonesia dan KTP Malaysia.. Di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia itu—bukan saya bermaksud menyalahkan warga Indonesia yang ada di daerah sana—mereka akan lebih makmur kalau mempunyai dua KTP. Tarikan di sana lebih kuat sehingga mempengaruhi masalah nasionalisme. Kalau terjadi perang dan mereka diharuskan memilih, mereka memilih mana? Mereka mungkin berpikir, “waduh, kalau selama ini saya kurang diperhatikan sebagai warga negara Indonesia, ya.. saya milih jadi warga negara sana aja.. Di sana kan lebih enak..” Kita tidak bisa memaksa mereka untuk harus memilih Indonesia.

 Itu yang menjadikan pembangunan di daerah perbatasan juga penting, ya Pak?

 Betul, untuk pembangunan di wilayah perbatasan ini harus menjadi prioritas karena kaitannya dengan persoalan politik. Perbatasan merupakan ujung tombak pertama wilayah kedaulatan negara kita. Tetapi yang terjadi kan malah tidak seperti itu. Perbatasan malah sering jadi lalu lintas perdagangan illegal. Dari Indonesia dikirim bahan mentah, balik ke Indonesia telah menjadi bahan jadi. Dengan demikian, nilai tambah justru diterima oleh negara sana, bukan negara kita.

 Mengapa pemerintah terkesan tidak banyak perhatian yang besar untuk pembangunan di daerah perbatasan?

 Setelah Indonesia merdeka, seharusnya semua daerah di Indonesia sama-sama meningkat kemakmurannya, walaupun tidak seragam. Tapi kenyataannya kan ada daerah yang kemajuannya sangat pesat, ada yang jalan di tempat, bahkan ada yang kemudian malah mundur. Itulah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperhatikan daerah-daerah seperti itu. Pemerintah harus melakukan akselerasi pertumbuhan terhadap daerah yang terbelakang.

 Jika diibaratkan sebagai rumah, daerah perbatasan kan ibarat “teras rumah” yang seharusnya dibuat secantik-cantiknya. Tapi mengapa pemerintah tidak melakukan itu?

 Betul itu.. Ya.. mungkin karena sibuk dengan urusan-urusan lain sehingga daerah tertinggal menjadi “semakin tertinggalkan”, seperti itu. Sangat memperihatinkan. Ketika saya dan teman-teman ke Kalimantan Barat melakukan pengamatan di kawasan perbatasan memang terlihat perbedaan yang jauh sekali antara kondisi di wilayah kita dengan di wilayah sana.

 Bagaimana meningkatkan aktifitas ekonomi di daerah tertinggal?

 Seperti yang saya singgung tadi, pertama, karakteristik daerah tersebut harus diidentifikasi dengan cermat. Kemudian yang kedua, berdasarkan identifikasi itu dicari upaya-upaya untuk mengembangkan potensi yang ada. Dan itu harus selalu mendapat bimbingan dan evaluasi. Banyak terjadi, misalnya, suatu daerah dinilai berpotensi ditanami suatu jenis tanaman. Tapi ternyata hasil tanaman itu tidak bisa dijual. Itu kan kasihan masyarakat di sana.. Sudah terlanjur ditanam, terus tidak tahu dimanfaatkan untuk apa, bagaimana menjualnya, dan sebagainya. Saya melihat penanganan beberapa daerah tertinggal mengalami situasi seperti itu. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis potensi harus dipikirkan, tidak saja mulai dari bagaimana memproduksinya, tetapi sampai pada pengolahan dan pemasarannya. Jadi, harus dipikirkan rantai prosesnya sejauh itu. Kalau sekadar memikirkan bagaimana memproduksi itu bukan hal yang sulit. Tetapi kalau sampai pada memasarkan memang lebih sulit. Padahal masyarakat sudah berharap, proposalnya sudah disebutkan nanti akan laku dijual seharga sekian-sekian, tetapi bagaimana akan terwujud kalau tidak dipasarkan?

 Berarti terkait infrastruktur juga, Pak?

 Ya, betul sekali. Untuk memasarkan kan harus didukung infrastruktur. Beberapa daerah menjadi tertinggal karena mereka terisolir. Mengapa terisolir? Karena infrastrukturnya terbatas. Jika terisolir, akses pertukaran barang akan terhambat.

 Bagaimana dengan daerah kepulauan yang banyak terdapat di Indonesia?

Maksudnya, pulau-pulau kecil yang penduduknya cuma beberapa orang? Kalau itu memang sulit. Tapi kalau belajar dari kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, itu kan tadinya diklaim milik Indonesia, tetapi Malaysia kok bisa melakukan investasi di situ untuk kemudian dikembangkan. Akhirnya, Malaysia mengklaim, “pulau itu milik kami.” Lho, buktinya apa? “Infrastruktur yang ada di sini, kami yang mengembangkan. Indonesia sama sekali tidak melakukan apa-apa di sini. ” Makanya, oleh Mahkamah Internasional, Malaysia dimenangkan dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan itu tadi. Malaysia lebih perhatian dengan wilayahnya, sementara Indonesia bagaimana? Jadi, sekali lagi, persoalan di kawasan perbatasan itu penting karena nilai politisnya sangat mahal. Dengan demikian kalau nanti ada wilayah kita yang diklaim lagi oleh negara tetangga, kita harus introspeksi. Kalau pemerintah Indonesia tidak melakukan apa-apa, sementara negara tetangga melakukan pengembangan, investasi bikin resort atau apa, ya akan menang dia kalau dia mengklaim.. Oleh karena itu, ongkos politik memang sangat mahal dalam masalah seperti ini.

 Terkait dengan ongkos politik, beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi di Papua yang menuntut dihentikannya otonomi khusus dan meminta referendum. Apakah hal itu terkait dengan lambatnya pembangunan daerah tertinggal di Papua?

Kalau Anda pernah ke Papua, daerah-daerah di Papua memang medannya sulit, terutama yang di pegunungan. Saya pernah waktu itu mengadakan sekolah keliling. Tidak perlu setiap hari masuk, seminggu cukup dua hari. Hal ini karena dari suatu distrik ke distrik yang lain itu berjauhan. Secara geografis memang sulit sekali kondisi di Papua. Sulit sekali.

Bukankah di Papua diberikan otonomi khusus sehingga memiliki anggaran pembangunan yang besar?

Memang betul, otonomi khusus diharapkan akan menjadi upaya untuk mempercepat pembangunan di Papua. Namun saya sendiri kurang begitu yakin jika dalam waktu dekat masalah keterbatasan di Papua bisa diselesaikan semua, karena memang geografisnya sulit sekali. Misalkan saja, menggunakan sepeda motor, tentunya memerlukan bensin. Nah, distribusi bensinnya menggunakan helikopter. Berapa yang bisa dibawa helikopter? Lalu, harga bensinnya jadi berapa? Jika membangun jalan, butuh ratusan milyar rupiah hanya untuk menghubungkan sekian ratus penduduk di suatu daerah dengan sekian ratus penduduk di daerah lain. Jadi, saya bisa merasakan bagaimana sulitnya kondisi di Papua. Dugaan saya, itu memang butuh waktu yang lama karena tantangan geografisnya memang demikian. 

Kembali ke topik awal, pada akhirnya memang kembali ke masalah koordinasi antar pihak, ya Pak?

 Saya kira memang seperti itu. Tetapi yang juga lebih penting adalah berbagai program atau aksi yang dilakukan untuk membangun daerah tertinggal jangan hanya dipikirkan pada aktifitas yang berada di ujung. Harusnya semua dari pangkal sampai ujung. Jika kemudian disimpulkan bahwa yang menjadi solusi tepat adalah pembangunan jalan, maka segera dibangun jalan. Jangan hanya memikirkan, misalnya, daerah itu tepat dikembangkan komoditas tertentu tetapi tidak dipikirkan bagaimana pendistribusiannya, pemasarannya. Kan tidak mungkin jika hasil produksinya dipikul jalan kaki. Tidak efisien.

Terakhir, apa masukan Bapak untuk pembangunan daerah tertinggal?

 Pertama, harus dicari dengan pasti penyebab suatu daerah menjadi daerah tertinggal serta karkteristik dari daerah tersebut. Kedua, dalam menangani permasalahan daerah tertinggal itu harus secara holistik, menyeluruh, melibatkan berbagai pihak terkait dari awal sampai akhir. 

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 16 Juli 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: