GLOBALISASI DAN KEDAULATAN EKONOMI

Oleh: Ahmad Erani Yustika 

Direktur Eksekutif INDEF; Ekonom Universitas Brawijaya

Secara politik, Indonesia sudah merdeka sejak 65 tahun lalu. Selama hampir itu pula kedaulatan bangsa untuk menentukan posisi politik relatif terjaga dengan baik, terlepas dari pasang surut yang terjadi. Namun, kemerdekaan politik tersebut tidak diikuti dengan kedaulatan ekonomi. Perekonomian nasional dari waktu ke waktu justru semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada level domestik, sebagian besar masyarakat Indonesia tercekam dalam kondisi melarat dan menganggur. Jika pun mereka memiliki pekerjaan hanya cukup untuk menghidupi secara minimal (subsisten), seperti di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, sektor informal, dan buruh industri. Sedangkan dalam skala internasional, Indonesia menjadi pasar yang empuk bagi produk-produk asing, bahkan untuk komoditas pertanian sekalipun. Inilah nasib buruk yang dialami rakyat selama sekian puluh tahun.

Terkait dengan itu, majalah Time Edisi 14 Maret 2005 benar-benar tidak bisa terlupakan dari ingatan saya. Edisi itu memuat laporan utama tentang topik abadi yang sangat dramatis: soal kemiskinan. Hebohnya lagi, dua halaman pembuka sebelum laporan utama ditampilkan secara provokatif foto anak-anak dengan baju compang-camping sedang tidur di lantai stasiun kereta api (Gambir) Jakarta! Dua kesimpulan segera bisa diterbitkan dari deskripsi tersebut. Pertama, patologi kemiskinan telah menjadi horor paling menakutkan dalam sejarah umat manusia saat ini, melebihi penyakit-penyakit endemik. Selama sekian puluh tahun (bahkan ratusan tahun) pembangunan dijalankan  tanpa henti oleh negara, tapi masalah kemiskinan justru kian mencemaskan. Kedua, Indonesia (diakui ataupun disanggah) telah menjadi tempat paling subur bagi pengembangbiakan kemiskinan. Dengan menggunakan batas yang paling konservatif, angka kemiskinan di Indonesia tidak pernah dapat ditekan di bawah 10%.

Pertanyaannya, apakah luapan kemiskinan itu terjadi di tengah kemunduran ekonomi yang terjadi di seantero dunia? Ternyata tidak. Kemiskinan itu membuncah justru pada saat seluruh negara di planet ini sedang merayakan proyek globalisasi yang menimbulkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemadatan kegiatan bisnis. Terlepas adanya siklus krisis ekonomi yang mulai kerap terjadi, perekonomian dunia tumbuh mengesankan, demikian pula pendapatan per kapitanya. Nilai ekspor, investasi, harga saham, dan lain-lain silih berganti mencetak rekor baru sebagai petunjuk adanya geliat ekonomi.

Sedihnya, di sisi lain, angka kemiskinan terus melambung dalam kurun waktu yang sama. Pada 2001, jumlah penduduk yang tergolong dalam kategori miskin absolut (pendapatan kurang dari satu dolar AS/hari) di Asia Selatan sekitar 450 juta, Sub-Sahara Afrika 320 juta, Asia Timur 280 juta, Amerika Latin dan Karibia 70 juta, Eropa Timur dan Asia Tengah 30 juta, dan Timur Tengah dan Afrika Utara mencapai 10-20 juta (World Bank; dalam Time, 14/3/2005).

Instrumen ULN dan PMA

                Globalisasi, sebagai sebuah ide, tentu saja tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melewati proses yang amat panjang. Sekurangnya, gagasan globalisasi yang berporos pada pasar bebas telah direntangkan sejak tahun 1947 ketika GATT dimulai. Dalam aspek sejarah, permulaan periode tersebut ditandai dengan semakin mapannya ekonomi negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, sehingga mereka mulai berpikir untuk melakukan ekspansi ke negara berkembang. Ekspansi tersebut tentu saja sulit dilakukan apabila setiap negara masih diberi otonomi melakukan proteksi terhadap barang dan jasa yang diproduksinya, khas warisan rejim merkantilisme. Dengan basis pemikiran itulah globalisasi disorongkan sebagai mode perdagangan dunia, dimana kekuasaan regulasi negara atas perekonomian domestik sangat dibatasi. Dengan kata lain, negara hanya mengurus soal-soal non-ekonomi, sedangkan masalah ekonomi (perdagangan internasional) diambil alih oleh lembaga internasional (yang sekarang bernama WTO/World Trade Organization).

Sampai di sini tidak ada yang aneh dari ide tersebut. Tapi bila ditelusuri jauh ke belakang, maka akan kelihatan tipu muslihat dari gagasan globalisasi/liberalisasi. Negara-negara maju yang mendorong proses globalisasi tersebut, selama beberapa abad sebelumnya merupakan peletak rejim ekonomi yang proteksionis. AS dan Inggris, misalnya, dalam periode 1820-1925 rata-rata memberikan tarif bea masuk bagi barang-barang impor sebesar 40% demi melindungi industri mereka. Namun, begitu industri mereka sudah kuat dan mapan, tiba-tiba mereka melarang negara lain mengerjakan proses yang serupa. Inilah kelicikan pertama yang ditampilkan oleh negara penganjur globalisasi. Keculasan berikutnya, ketika perdagangan bebas sudah diratifikasi pada 1994, negara maju hanya mau meneken item produk-produk sektor industri dan jasa yang layak untuk diperdagangkan tanpa ada restriksi. Sebaliknya, sektor pertanian tetap diperbolehkan untuk dilindungi. Sebabnya, jika sektor pertanian dibuka secara bebas, maka produk negara maju tidak mampu berkompetisi dengan komoditas pertanian negara berkembang.  

Pertanyaan berikutnya, mengapa negara berkembang begitu mudahnya mengikuti pemikiran yang ditawarkan negara maju? Proyek utang luar negeri (ULN) merupakan jawaban yang bisa disodorkan. Selepas Perang Dunia II, lewat rencana Marshall (Marshall Plan), AS memberikan bantuan (baca: utang) kepada negara berkembang untuk pemulihan ekonominya. Tapi, tentu saja ULN tersebut tidak gratis (there is no free lunch). Setiap utang disertai dengan persyaratan yang ketat, di antaranya adalah pembukaan pasar domestik negara berkembang bagi masuknya modal asing (PMA). Resolusi ini merupakan pintu masuk PMA dari negara maju secara ekstensif sejak dekade 1960-an. Negara berkembang tidak berkutik dengan syarat tersebut karena ketergantungannya yang tinggi terhadap ULN. Jadi, dari sisi ini, negara berkembang ditikam setidaknya dari dua penjuru: utang yang menumpuk (beserta bunganya) dan kekayaan negara disedot lewat PMA (yang merepatriasi keuntungan usahanya ke negara induk).

Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pijakan ekonomi Orde Baru (Orba) sebetulnya tidak lepas dari Pertemuan Paris (Paris Club) yang diselenggarakan pada Desember 1966.  Pokok-pokok terpenting dari pertemuan itu adalah (Muhaimin, 1991:56):  (i) kekuatan-kekuatan pasar akan memainkan peran yang vital dalam stabilisasi ekonomi; (ii) perusahaan-perusahaan negara akan ber­operasi berdasarkan persaingan dengan sektor swasta. Pemberian kredit dan alokasi devisa berdasarkan preferensi akan dihentikan dan di pihak lain perusahaan-perusahaan itu akan dibebaskan dari keharusan menjual hasil produksinya dengan harga yang rendah, yang ditetapkan dengan semaunya; (iii) sektor swasta diberi dorongan dengan jalan menghapuskan pembatasan-pembatasan lisensi impor terhadap bahan baku perleng­kapan; dan (iv) penanaman modal swasta asing akan dirangsang dengan suatu UU penanaman modal yang baru, yang membe­rikan keringanan pajak dan insentif-insentif lainnya.

Itulah falsafah desain ekonomi yang dijalankan oleh Orba dengan mengadopsi unsur-unsur mekanisme pasar, PMA (dan utang luar negeri), BUMN harus bersaing dengan swasta, dan peranan yang lebih besar kepada sektor swasta. Sejak saat itu peran PMA dan swasta (domestik) memang menjadi lebih besar, dengan menggantikan peran pemerintah (APBN) dan BUMN. Sementara itu, pengembangan swasta domestik dilakukan melalui pendekatan “distributive combines” (meminjam istilahnya de Soto), yakni memberikan konsesi dan hak khusus kepada pengusaha-pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Para “pengusaha klien” itu kemudian menjelma menjadi entitas konglomerasi yang menggurita, yang kekuatan asetnya sempat mendekati 75% dari APBN (sebelum krisis ekonomi 1997). Pola itu tentu saja membuat derajat konsentrasi ekonomi menjadi begitu kuat, di samping mengabaikan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi. Struktur ekonomi seperti itulah yang dibangun pada zaman Orba.

Dengan deskripsi itu, bisa dikatakan Indonesia adalah anak kandung dari rahim globalisasi. ULN bahkan merupakan fenomena jamak yang sudah bisa ditemui sejak awal kemerdekaan, tepatnya pada 1950 (dari negara-negara Blok Timur).  Utang tersebut menjadi semakin intensif sejak 1966 saat proyek pembangunan ekonomi mulai dikerjakan secara sistematis. Rejim ekonomi Orde Baru yang dikuasai oleh para teknokrat mendesain kebijakan ekonomi nasional lewat tiga pilar: ekonomi pasar, utang luar negeri, dan penanaman modal asing. Pada mulanya strategi tersebut seperti berjalan mulus-mulus saja, sehingga beberapa pencapaian ekonomi berhasil diperoleh, seperti: pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan peningkatan investasi. Namun, kurang dari 10 tahun kemudian, perekonomian mulai goyah akibat penguasaan asing yang kian membesar. Akibatnya, meletus peristiwa Malari 1974 yang dipicu oleh sentimen investasi asing (khususnya dari Jepang).

Rejeki minyak (oil boom) yang diperoleh Indonesia pada akhir 1970-an tetap tidak mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia. Pendapatan nasional lebih banyak dipakai untuk mengongkosi sektor-sektor ekonomi yang tidak bersinggungan dengan kesejahteraan rakyat, melainkan untuk memfasilitasi industri-industri padat modal milik asing maupun domestik (yang dekat dengan kekuasaan). Otoritas pemerintah untuk mengurus kegiatan ekonomi nasional semakin menyempit ketika pada dekade 1980-an mulai dirancang deregulasi ekonomi pada sektor riil dan finansial demi ekspansi perekonomian. Deregulasi tersebut tidak lain merupakan bahasa lain dari ‘penyesuaian struktural’ yang disodorkan oleh IMF dan World Bank sebagai lembaga donor. Pemerintah lupa, bahwa deregulasi tanpa kendali tersebut mengakibatkan sendi-sendi perekonomian terpenting menjadi dikuasai oleh asing. Puncaknya, pada 1994 pemerintah mengeluarkan UU PMA No. 20/1994 yang nyaris membuat ekonomi Indonesia menjadi ‘telanjang’ (karena asing bisa masuk ke sektor manapun).

Puncak dari kisah gurita liberalisasi yang dikawal oleh para teknokrat adalah penyempurnaan ekonomi pasar melalui privatisasi. Mekanisme privatisasi telah menjelma menjadi ‘mode’ baru ekonomi untuk menguras kantong negara, yang kemudian dimasukkan dalam saku sektor swasta (asing). Implikasinya, kesanggupan negara untuk mengurus kesejahteraan rakyat menjadi kian lemah akibat sumber-sumber pendapatannya disumbat. Logika inilah yang dapat menerangkan adanya pertumbuhan ekonomi tanpa ada efek terhadap pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tersebut didulang oleh pelaku-pelaku asing yang kian bebas menerobos masuk dalam kegiatan ekonomi Indonesia, sementara pelaku ekonomi domestik dibiarkan terjun bebas dalam jurang kemiskinan. Celakanya, negara sudah tidak berdaya untuk mengatasinya karena sumber ekonomi dan otoritas regulasi sudah dilucuti oleh globalisasi.

 

Peta Jalan Kedaulatan Ekonomi

Setelah Orba tamat, lahirlah serangkaian kebijakan reformasi ekonomi yang mencoba mengoreksi kesalahan-kesalahan desain ekonomi di masa lalu. Terdapat aneka ragam kebijakan reformasi ekonomi yang didesain dalam paket reformasi ekonomi  tersebut, di antaranya pergeseran kegiatan dan aset ekonomi yang tersentralisasi di Jawa menuju ke luar Pulau Jawa, pengurangan ketimpangan pendapatan dan aset produktif yang hanya dipegang oleh segelintir orang, pergeseran manajemen bank sentral dari semula dipegang oleh pemerintah menjadi independen, desentralisasi kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (otonomi daerah), penanganan sektor pertanian secara lebih serius, promosi usaha kecil dan menengah, penciptaan lapangan kerja baru yang lebih cepat, dan pengurangan jumlah orang miskin. Sayangnya cita-cita reformasi ekonomi tersebut masih jauh dari kenyataan sampai hari ini.

Perubahan dan reformasi ekonomi-politik yang paling radikal tentu saja adalah otonomi daerah. Kebijakan ini membawa perubahan yang besar, khususnya menyangkut hubungan pusat-daerah. Dari kacamata positif, hari-hari ini bisa disaksikan kreativitas ekonomi yang cukup bagus dalam memajukan pembangunan ekonomi di daerah, misalnya: sistem perizinan (investasi) yang sederhana, pendidikan dan kesehatan gratis, sistem on-line dalam pengadaan barang, dan aneka pelayanan publik lainnya. Langkah-langkah semacam itu nyaris mustahil terjadi tanpa stimulus otonomi daerah. Namun, ongkos yang dikeluarkan untuk menjalankan otonomi daerah juga tidak kalah besar. Salah satu yang menonjol adalah sulitnya melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, terlebih jika kepala daerahnya (bupati/walikota) berasal dari partai yang berbeda dengan gubernur/presiden.

Saat ini sebetulnya masih terpantul optimisme untuk menjemput hari depan ekonomi yang lebih cerah. Modal yang dimiliki adalah demokrasi dan stabilitas politik yang kian mapan, penduduk usia produktif yang makin matang, tingkat pendidikan yang terus membaik, kelas menengah yang terus berkembang biak, dan tentu saja sumber daya ekonomi yang melimpah. Modal itu tinggal dipahat dalam desain strategi pembangunan ekonomi yang tepat dan kepemimpinan yang sigap. Pemerintah tidak boleh mengingkari lagi bahwa sumber daya ekonomi yang dimiliki bangsa ini ada di sektor pertanian. Sektor ini harus menjadi lokomotif ekonomi, sedangkan sektor lainnya (industri/jasa) berfungsi memberikan nilai tambah terhadapnya. Kemandirian dan kedaulatan ekonomi mulai dirancang dengan mengurangi utang dan optimalisasi penerimaan domestik. Sementara itu, pasar harus dikendalikan, tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa rambu-rambu yang tegas.

Mengenai pembangunan pertanian, para ahli ekonomi pembangunan secara eksplisit menyatakan bahwa pertempuran ekonomi yang sesungguhnya ada di sektor pertanian. Pernyataan itu sekurangnya bisa didukung oleh tiga argumen berikut. Pertama, negara-negara yang saat ini tergolong maju, seperti AS dan Jepang, sampai kini tetap mempertahankan pembangunan pertanian sebagai alas ketahanan pangan. Bahkan, dalam beberapa komoditas, negara tersebut merupakan eksportir besar dunia di sektor pertanian. Kedua, negara maju sampai kini tetap bertahan untuk menolak mengurangi proteksi terhadap sektor pertaniannya karena menyadari bahwa kebijakan itu akan menghancurkan sektor pertanian (dan petani) mereka. Oleh karena itu, dengan segala cara mereka tetap memberikan perlindungan terhadap sektor pertanian. Ketiga, sektor pertanian yang maju bisa menjadi lokomotif yang kencang untuk menghela kemajuan ekonomi di sektor lainnya, seperti industri dan jasa.

Sayangnya, di sektor pertanian Indonesia sedang menuju ke arah sebaliknya. Sudah sejak lama proteksi dikurangi sedikit demi sedikit sehingga kian mempersulit kehidupan petani. Kebijakan pemerintah makin menjauh dari sektor pertanian, antara lain ditunjukkan dari mutasi lahan yang terus berlangsung, infrastruktur pertanian yang rusak, dan kelembagaan ekonomi yang hancur. Hasilnya, tingkat produktivitas dan kompetisi komoditas pertanian Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sekarang Indonesia merupakan salah satu net importir terbesar untuk komoditas pertanian, semacam kedelai, jagung, gandum, buah-buahan, susu, daging, dan seterusnya. Hal yang sama juga untuk benih yang sebagian besar harus diimpor. Intinya, di sektor pertanian—yang merupakan sumber kedaulatan ekonomi terpenting—Indonesia sudah kalah telak sejak lama.

Terlepas dari soal yang agak teknis di atas, peta jalan (roadmap) kedaulatan ekonomi tidak mungkin lari dari konstitusi (UUD 1945). Konstitusi itu secara terang mengatur tiga hal paling mendasar, yakni setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, dan perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan (beserta ayat-ayat turunannya). Konstitusi itu dengan jelas mengamanatkan tidak boleh ada rakyat yang menganggur, semua orang dilindungi kebutuhan ekonominya (khususnya fakir miskin), dan perekonomian tidak berbasis modal (melainkan didasarkan atas asas kebersamaan). Di sinilah kemudian negara diberi hak menguasai sumber daya ekonomi yang penting (air, minyak, pertambangan), sektor strategis (misalnya telekomunikasi, perbankan, dan pelabuhan), dan jenis usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak (seperti listrik). Seluruh sumber daya dan sektor ekonomi  tersebut tidak boleh dikuasai oleh swasta (apalagi negara lain), karena hanya di tangan negaralah sumber daya ekonomi tersebut dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 30 Agustus 2010, in Wacana Utama. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: