Koperasi dan UMKM: Butuh Keberanian Pemerintah

Agavani Marhandhita Pasuhuk

Mahasiswa FE UGM

Semarak pembangunan fisik di masa pemerintahan Orde Baru berujung pada ketidaksempurnaan transformasi industri di Indonesia. Transformasi industri adalah perubahan yang terjadi saat pekerja pertanian berpindah ke sektor industri tanpa penambahan skill yang signifikan atau marginal cost of labor tidak mengalami lompatan yang terlalu tinggi. Namun, yang terjadi di Indonesia adalah ketidakmampuan para petani untuk mengoperasikan mesin-mesin industri dan rasa eksploitasi yang dialami petani jika bekerja menjadi buruh di perusahaan manufaktur.

Ketidaksempurnaan ini diawali saat pemerintah membangun industri hulu pakaian jadi dan mendatangkan mesin-mesin dari luar negeri sekaligus ekspatriat untuk mengoperasikan mesin tersebut. Industri hulu pakaian jadi didirikan oleh pemerintah sebagai respon dari quota yang diberikan pemerintah Eropa dan Jepang  untuk negara berkembang. Namun, Indonesia tidak memiliki industri benang karena kuantitas kapas di Indonesia memang tidak mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengimpor kapas untuk bahan baku industri pakaian jadi. Hal inilah yang mengawali jerat utang luar negeri Indonesia.

Ketidaksempurnaan transformasi industri dapat dilihat dengan adanya para konglomerat yang mendominasi sektor industri di Indonesia. Namun, di lain pihak terjadi stagnansi pembangunan di sektor pertanian. Para konglomerat ini muncul akibat kehati-hatian Soeharto dalam memilih orang yang dekat dengannya untuk menoprasikan industri-industri unggulan. Hal ini dapat dibilang wajar karena Soeharto menanggung resiko untuk mengembalikan utang luar negeri. Stagnansi sektor pertanian mulai terlihat sejak berhentinya Indonesia menjadi negara swasembada beras. Luas lahan pertanian menurun digantikan dengan pabrik dan perumahan.

Kemudian dikenallah istilah dualisme perekonomian, yaitu suatu negara memiliki dua sektor perekonomian yang sangat timpang, perekonomian modern dan perekonomian tradisonal. Sekelompok masyarakat berpenghasilan ratusan juta rupiah tiap bulannya dan 13 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Harapan pemerintah tadinya adalah agar perkembangan sektor industri nantinya dapat menumbuhkan sektor perekonomian tradisional secara trickle-down. Namun, hal ini tak kunjung terjadi. Sektor industri yang padat modal semakin memperkaya konglomerat dan memiskinkan rakyat.

Ketidaksempurnaan transformasi industri di Indonesia akhirnya disadari juga oleh pemerintah. Pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemerintahan terpusat ke sistem otonomi daerah. Kini setiap  daerah di Indonesia berhak untuk mengembangkan potensi daerah nya masing-masing. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai 1.128 suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki keanekaragaman potensi yang menarik bagi para investor asing. Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi tradisional dan mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan dimulai dari daerah dan secara bottom-up akan meningkatkan perekonomian nasional.

Salah satu alat yang tepat untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan profit dan benefit untuk anggotanya. suatu daerah dapat membangun koperasi produksi untuk efisiensi pembelian bahan baku dan penjualan produk. Selain itu dapat pula dibangun koperasi konsumsi yang menyediakan toserba untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Untuk kebutuhan permodalan dapat didirikan koperasi simpan pinjam. Dengan demikian, arus uang beredar akan tetap terjaga di dalam satu daerah saja. Semakin aktif masyarakat menggunakan koperasi maka semakin besar efek multiplier yang ditimbulkan dan semakin tinggi pendapatan masyarakat.

Indonesia memiliki 154 ribu koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan sebanyak 130 ribu diantaranya merupakan koperasi aktif dengan total volume usaha mencapai 83 miliar rupiah. Koperasi-koperasi ini beranggotakan pengusaha kecil-menengah dan masyarakat yang bekerja pada sektor riil. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menegah di Indonesia mencapai 52.764,603 unit dan menyedot tenaga kerja hingga 42% penduduk Indonesia. UMKM berhasil mengekspor produk nya hingga 178ribu miliar rupiah. Banyaknya tenaga kerja yang tersedot di sektor UMKM ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Potensi masyarakat Indonesia pada usaha kecil-menengah dan koperasi sangat sayang apabila dibiarkan berlalu begitu saja oleh pemerintah. Pada awal pembangunan China, negara  berkembang ini juga mengalami dualisme pembangunan. Pesisir utara China yang berkembang dengan pesat sedangkan daerah Cina daratan tertinggal. Namun, pemerintah China menerapkan sistem One Village One Product untuk setiap daerahnya. Pemerintah China memberikan pelatihan yang berbeda-beda di setiap daerah untuk mengembangkan potensi daerah yang berbeda pula. Kini China adalah negara pemilik valuta asing terbesar di dunia. Selain China, negara di Asia yang mengembangkan modal sosial daerah dengan baik adalah Jepang. Jepang mengembangkan tempat peristirahatan perjalanan antar kota yang dikenal dengan Japan rest areas. Pemandangan dan fasilitas yang disediakan di tiap tempat peristirahatan berbeda-beda sesuai dengan budaya daerah tersebut. Japan rest area kini menjadi tempat yang sangat digemari turis-turis asing. Terbukti bahwa seberapa besar sumber daya yang dimiliki itu bukan satu-satu nya hal penting yang harus diperhatikan, namun sistem dan tata kelembagaan negara juga merupakan hal penting untuk diperhatikan.

Apakah Indonesia bisa seperti China atau Jepang? Jawabannya adalah bisa. Perkembangan pesat perekonomian China baru-baru ini bukanlah sesuatu yang gratis. Pemerintah China sengaja membayar murah upah buruhnya agar dapat menurunkan biaya produksi dan menjual produk ekspor dengan harga lebih rendah dari produk yang dihasilkan negara lain. Begitu pula Jepang, untuk melakukan transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri Jepang rela memberikan petani insentif sebesar 60% dari penghasilan mereka.

Setiap kebijakan memang pasti memiliki dampak negatif dan dampak positif, maka dari itu dibutuhkan pemerintah yang berani dan mantap untuk menentukan arah kebijakan yang tepat. Saat ini arah kebijakan pemerintah masih kurang berani dan kurang fokus pada tujuan. Pemerintah sudah memutuskan untuk melangkah menuju Indonesia dengan otonomi daerah. Namun, kebijakan dan tindakan pemerintah kurang sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Pro job, pro growth, dan pro poor adalah semboyan yang sesuai dengan tujuan koperasi dan pengembangan UMKM tapi pemerintah tidak memberlakukan struktur insentif apapun bagi pengusaha UMKM maupun pelaku koperasi. Kredit untuk usaha kecil tetap saja sulit dan berbelit-belit, penentuan jenis usaha kena pembebasan pajak juga kurang jelas. Hal ini berimplikasi pada semakin banyaknya usaha yang tidak berbadan hukum. Di lain pihak pemerintah malah memperlancar proses keluar masuknya hot money,  memperlambat reformasi birokrasi, dan ekspansi konsumsi hingga 56% terhadap PDB.

Kebijakan pemerintah dan kemauan rakyat seharusnya bisa saling melengkapi. Arah kebijakan yang tepat dan transmisi kebijakan seharusnya bisa tepat sasaran. Hal ini bukan tidak mungkin bagi Indonesia hanya saja membutuhkan keberanian pemerintah untuk mengubah sistem kelembagaan di Indonesia. Hapuskan kaum birokrat, dukung investasi dan usaha kecil, tingkatkan sumber daya manusia Indonesia.

Indikator pembangunan yang sesungguhnya menurut Millenium Development Goals adalah berkurangnya angka kemiskinan. Pemerintah dikatakan bisa mengatasi masalah kemiskinan apabila pemerintah mampu mengangkat masyarakat dengan indeks keparahan kemiskinan tertinggi hingga mencapai angka di atas rata-rata indeks kemiskinan Indonesia.  Seberapa kuat pun kemauan rakyat untuk membangun perekonomian daerah apabila tidak didukung dengan keberanian dan kemantapan pemerintah pusat maka ekspansi ekonomi akan terhambat. Marilah bersama-sama kami mengambil resiko ini dan membangun Indonesia.

 

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 13 April 2011, in Kata Mahasiswa. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: