Redistribusi Aset Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

 

 

 

 

Oleh: Prof. Syarifuddin Karimi

Guru Besar Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas

Di dalam setiap perekonomian, struktur pasar yang berkembang selalu menentukan tingkat persaingan usaha. Tingkat persaingan menentukan pula surplus ekonomi yang dapat dinikmati, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Sebuah bentuk pasar yang sering dianggap ideal adalah pasar yang bersaing secara sempurna (perfectly competitive market).  Kondisi pasar bersaing sempurna dianggap tidak menciptakan distorsi ekonomi dan biaya bagi kemakmuran masyarakat. Setiap pelaku ekonomi bebas keluar-masuk pasar tanpa mampu mempengaruhi pasar secara individual.

Pelaku ekonomi yang menghadapi pasar bersaing sempurna hanya menikmati keuntungan normal.  Tingkat keuntungan hanya sampai pada pengembalian jasa faktor produksi yang dipakai di dalam kegiatan usaha. Hal ini mempengaruhi kemampuan akumulasi modal yang juga cenderung terbatas pada pelaku usaha yang menghadapi pasar bersaing perfek. Pelaku ekonomi tidak memiliki kekuatan pasar karena produksi ditentukan pada saat biaya marjinal sama dengan tingkat harga yang berlaku di pasar.  Mereka hanya menerima harga pasar yang terjadi atau price taker. Kelompok usaha kecil menengah yang sering disebut sebagai sektor ekonomi kerakyatan memiliki ciri pasar yang lebih dekat kepada pasar bersaing perfek.

Sebagai lawan dari pasar bersaing perfek adalah pasar monopoli. Pelaku ekonomi yang menghadapi pasar monopoli memiliki kekuatan pasar dengan kemampuan menentukan harga (price maker) di atas biaya marjinal.  Surplus konsumen untuk setiap tingkat output yang sama  lebih rendah pada pasar monopoli dibanding pada pasar bersaing perfek. Pelaku ekonomi monopoli menikmati rente monopoli yang bersumber dari perbedaan harga di atas biaya marjinal. Kekuatan pasar yang dimiliki pelaku usaha monopoli menimbulkan biaya bagi kemakmuran masyarakat (welfare cost).

Di luar bentuk pasar bersaing perfek dan monopoli terdapat pula bentuk bentuk pasar bersaing imperfek, bersaing monopolistik, duopoli, dan oligopoli. Makin dekat bentuk pasar ke arah bersaing perfek, makin rendah biayanya bagi kemakmuran masyarakat. Sebaliknya, makin besar biayanya bagi kemakmuran masyarakat dengan semakin dekatnya bentuk pasar ke arah monopoli. Intervensi pemerintah sering dibenarkan untuk membuat kondisi agar pelaku ekonomi tampil mendekati pasar bersaing perfek.

Konsentrasi kekuatan pasar memperlihatkan persoalan fundamental yang dihadapi sistem ekonomi Indonesia. Apapun nama sistemnya harus mampu membuktikan efektifitasnya dalam mengurangi konsentrasi kekuatan pasar. Sekelompok besar pelaku ekonomi dengan indeks kekuatan pasar rata-rata sangat rendah menghadapi pasar yang cenderung bersaing secara perfek. Sementara sekelompok kecil pelaku ekonomi dengan skala kekuatan rata-rata sangat tinggi memiliki kekuatan pasar yang cenderung monopolistik. Kelompok besar merupakan small economy yang berperan sebagai price-taker yang hanya mungkin menerima apa yang didiktekan oleh kehendak pasar kepadanya. Kelompok ini tidak banyak berperan di dalam formulasi kebijakan publik di mana politik uang lebih dominan berlaku.

Peran demokrasi diharapkan mampu memberikan koreksi terhadap distorsi politik dan distorsi ekonomi yang telah memperkuat konsentrasi pasar. Bila demokrasi menjadi mandul, maka statusquo kekuatan pasar akan mengembalikan posisi kepada keseimbangan pasar yang tidak stabil. Dalam kondisi seperti itu, demokrasi hanya akan menjadi basa-basi politik semata. Rakyat akan terus dibuai oleh para politisi dengan janji-janji selama kampanye pemilu. Demokrasi hanya akan menjadi kendaraan untuk mengantarkan ambisi para politisi oportunis ke jenjang kekuasaan. Keadilan ekonomi juga akan kembali sebagai komoditas politik yang selalu diiklankan untuk menipu rakyat. Namun banyak hasil penelitian yang menemukan bahwa demokrasi dan pertumbuhan ekonomi tidak akan stabil bila tidak menghasilkan keadilan ekonomi.

Sebaliknya kelompok kecil merupakan large economy yang berperan sebagai price maker yang memiliki kemampuan mendiktekan harga di pasar, baik pasar ekonomi maupun pasar politik. Kelompok ini mempunyai kemampuan melakukan sabotase ekonomi melalui mekanisme pasar dan spekulasi. Kelompok ini memiliki kekuatan politik untuk mempengaruhi, bahkan mampu memesan kebijakan publik dan mengkondisikan opini publik yang menguntungkan bisnis mereka. Bila kebijakan publik dinilai tidak menguntungkan bagi status quo bisnis mereka, mereka dapat pula melakukan reaksi pasar di mana mereka memiliki kekuatan mendiktekan.

Di masa lalu pemerintah cenderung berpihak, dan bahkan berkolusi dengan kekuatan large economy. Orientasi kebijakan pembangunan adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan utama dan proteksi kepada sekelompok kecil kapitalis pemilik modal besar. Akibatnya konsentrasi kekuatan pasar menjadi makin berkembang dan dominan hingga mencapai puncak yang tidak mampu dikoreksi oleh penguasa yang diktator sekalipun.

Dalam masyarakat demokratis kapitalistis terdapat dua sumber kekuasaan yaitu dari kekayaan dan posisi politik (Thurow,1996). Sistem pasar membuka kesempatan tumbuhnya kolusi antara kekayaan sebagai kekuatan ekonomi dan posisi politik sebagai kekuatan politik. Kekuatan ekonomi dapat dikonversi menjadi kekuatan politik. Sebaliknya kekuatan politik dapat pula dikonversi menjadi kekuatan ekonomi. Fakta menunjukkan makin banyaknya pengusaha yang memiliki kekuatan ekonomi menjadi  pendiri, pimpinan partai dan menduduki posisi mewakili rakyat dengan kekuatan ekonominya guna melindungi dan meningkatkan surplus ekonomi melalui pengaruh politik.

Sebaliknya banyak pula pemegang posisi politik yang telah menjadi kaya dengan kekuatan politik yang dinikmatinya. Interaksi antara pasar kekuatan politik dan pasar kekuatan ekonomi semakin intensif dan terbuka dengan demokrasi.  Tidak sedikit pemilik kekuatan politik yang dengan cepat mendapatkan kekuatan ekonomi. Sebaliknya tidak sedikit pula kekuatan ekonomi yang dengan cepat mendapatkan kekuatan politik. Sistem pasar memungkinkan semua ini terjadi. Karena itu demokrasi harus mampu mengontrol kekuatan pasar agar demokrasi tidak menjadi komoditas politik para pemilik modal.

Kolusi antara kekuatan ekonomi dan kekuatan politik di dalam sistem pasar menimbulkan ketidakadilan yang tercermin di dalam kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Sistem demokrasi diharapkan mampu merubah keputusan pasar dan menghasilkan sebuah kondisi distribusi kekuatan ekonomi yang lebih merata  dibanding bila sistem pasar mengambil keputusan sendiri. Pelaku ekonomi yang kehilangan surplus akibat sitem pasar akan melihat pemerintah sebagai pelindung yang positif. Kebijakan redistribusi berperan mempertemukan prinsip demokratis dan prinsip pasar kapitalistis agar tidak terjadi perbenturan.

Meningkatnya konsentrasi kekuatan pasar dapat menjadi penyebab utama krisis ekonomi. Kalau  pemerintahan demokratis tidak mampu melahirkan kebijakan publik untuk mengurangi konsentrasi pasar, maka keseimbangan ekonomi pasar yang berkeadilan tidak akan pernah terjadi. Pemulihan ekonomi akan kembali kepada keseimbangan yang tidak stabil akibat konsentrasi kekuatan pasar dan kesenjangan di dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Bila keadaan ini berkembang, maka stabilitas demokrasi akan menghadapi ancaman yang serius. Keadaan ini harus dihindari oleh bangsa Indonesia yang memimpikan hidupnya ekonomi kerakyatan yang adil dan makmur. Karena ekonomi kerakyatan hanya akan tumbuh stabil dan berkelanjutan di bawah pemerintahan yang mampu melakukan demokratisasi ekonomi dan keadilan redistribusi.

Konsentrasi kekuatan pasar yang tinggi menyebabkan ketimpangan kemampuan pelaku ekonomi di dalam melakukan akumulasi modal. Hanya sejumlah kecil pelaku ekonomi yang menguasai sebagian besar kekuatan pasar mampu melakukan akumulasi modal melalui pengumpulan keuntungan yang melebihi normal dengan posisi monopolistik. Sementara sejumlah besar pelaku ekonomi yang menghadapi pasar bersaing perfek hanya mampu menerima keuntungan ekuivalen dengan nilai marjinal tenaga yang dikorbankannya untuk menghasilkan komoditi.  Namun kecenderungan ini menyemaikan bibit instabilitas, ketidakpastian yang merugikan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan redistribusi menjadi semakin urgen untuk membangun dan mempertahankan stabilitas ekonomi dan stabilitas demokrasi.

Dengan memicu ketidakpuasan sosial, kesenjangan pendapatan menyebabkan instabilitas sosial politik.  Selanjutnya terjadi ketidakpastian dalam lingkungan ekonomi politik yang berakibat berkurangnya investasi. Konsekuensinya adalah hubungan yang negatif antara investasi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Karena investasi adalah penggerak pertumbuhan ekonomi, hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi negatif (Alesina and Perotti, 1993). Negara-negara yang berhasil melakukan reformasi agraria berhasil pula menurunkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan dalam distribusi kekayaan. Negara-negara ini memperlihatkan kinerja politik yang relatif stabil.

Secara sepintas redistribusi fiskal dengan meningkatkan beban pajak atas para kapitalis dan investor menurunkan kecenderungan berinvestasi. Namun kebijakan redistribusi dapat menurunkan ketegangan sosial yang hasilnya menciptakan sebuah iklim sosial politik yang makin mendukung kegiatan produktif dan akumulasi modal (Alesiana & Perotti, 1993; Sala y Martin, 1992). Kebijakan redistribusi juga meningkatkan perlindungan terhadap hak milik melalui dampaknya mengurangi kriminalitas (Fay, 1993). Kesenjangan ekonomi yang tinggi memicu tindakan kriminal terhadap penjarahan harta milik swasta. Kehadiran kelas menengah yang sehat dan kuat menciptakan stabilitas sosial yang mendukung akumulasi modal. Pertumbuhan demokrasi menciptakan pertumbuhan kelas menengah, bukan kapitalisme (Thurow, 1996). Stabilitas demokrasi memerlukan keadilan ekonomi melalui kebijakan redistribusi. Demokrasi lebih bertahan di negara negara dengan kesenjangan yang lebih rendah (Muller, 1988).

Redistribusi aset dapat menghasilkan stabilitas secara internal dan endogenous, damai, demokratis dan manusiawi, tanpa tekanan dan paksaan dari luar. Stabilitas yang dihasilkan di dalam suasana damai dan demokratis akan mendorong investasi yang diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ini tidak akan ada pertentangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Secara teoritis dan empiris, pengalaman negara-negara industri baru memperlihatkan bahwa pemerataan dapat menjadi penggerak pertumbuhan kegiatan ekonomi. Hal ini telah jauh hari dinyatakan oleh Bung Hatta sebagai perintis pemikiran ekonomi kerakyatan (Hatta, 1946; Hatta, 1976). Pemegang Nobel ekonomi, Gunnar Myrdal juga telah jauh hari menyatakan bahwa pemerataan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Myrdal, 1973). Hasil penelitian ekonomi yang masih tergolong baru banyak yang menolak mekanisme rembesan ke bawah yang mempertentangkan antara pertumbuhan dan pemerataan. Padahal  redistribusi aset dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi (Persson & Tabellini, 1994).

Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi tetap mempertahankan kesenjangan penguasaan aset produktif. Konsentrasi kekuatan pasar sebagai refleksi kesenjangan distribusi penguasaan aset akhirnya akan menjadi kendala efektifitas demokrasi politik dalam melaksanakan sistem ekonomi yang adil dan berpihak kepada mayoritas rakyat.  Jangankan mampu mengontrol kolusi, korupsi, dan nepotisme, demokrasi politik yang tidak beriringan dengan demokrasi ekonomi akhirnya berlutut di bawah kendali kekuatan ekonomi oligopolistik. Redistribusi aset menjadi macet, pembangunan ekonomi kerakyatan akhirnya akan tetap tinggal sebagai dokumen dan basa-basi politik belaka.

Bila redistribusi aset tidak terjadi, bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan bisa jalan, bagaimana perekonomian nasional bisa ke luar dari krisis. Bila demokrasi ekonomi tidak mampu dihasilkan oleh demokrasi politik, utang luar negeri yang terus bertambah hanya akan meningkatkan ketergantungan bangsa. Demokrasi  tidak berarti banyak bagi perbaikan kemakmuran mayoritas rakyat  kalau keadilan ekonomi tidak tumbuh. Karena demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi tetap akan mempertahankan statusquo penguasaan sekelompok kecil elit ekonomi atas mayoritas rakyat. Politik uang yang tumbuh subur akhir akhir ini adalah akibat gagalnya keadilan ekonomi. Masih luasnya lapisan rakyat yang tidak berdaya di bidang ekonomi akan senantiasa menjadi objek bagi elit posisi politik dan kekuatan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan memerlukan penerapan prinsip keadilan dan demokrasi di dalam kehidupan pasar yang mengatur alokasi sumber daya produktif. Keadilan dan kehidupan demokratis harus mampu mengendalikan kekuatan pasar. Bila kekuatan demokrasi tidak mampu mengendalikan kekuatan pasar, maka kekuatan pasar akan menggantikan kedaulatan rakyat. Demokrasi akan menjadi instrumen pasar. Sementara dalam kehidupan demokratis pasarlah yang mesti berperan sebagai  instrumen demokrasi.

Distribusi kekuatan pasar mencerminkan distribusi penguasaan aset. Kekuatan pasar yang makin monopolistik adalah cerminan dari distribusi penguasaan aset yang makin timpang. Ekonomi kerakyatan tidak akan tumbuh di dalam kondisi pasar yang makin monopolistik dan distribusi penguasaan aset yang makin timpang. Mekanisme pasar yang berkeadilan, demokratis, dan bersahabat dengan rakyat adalah kondisi yang diperlukan bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Secara riil kondisi tersebut harus tercermin di dalam menurunnya konsentrasi kekuatan pasar, menurunnya ketimpangan distribusi penguasaan aset, dan menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketiganya harus menjadi komponen utama penyusunan kebijakan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat bangsa Indonesia yang adil dan makmur sebagai wujud dari cita-cita kemerdekaan bangsa.

Keadilan harus menjadi kunci kemakmuran yang akan menghantarkan bangsa Indonesia menjadi masyarakat maju. Konsekwensi dari kekeliruan kebijakan pembangunan ekonomi di masa lalu yang telah mendahulukan kemakmuran adalah kesenjangan, ketergantungan pada utang luar negerei dan krisis ekonomi. Karena itu pembangunan ekonomi nasional Indonesia ke depan haruslah menjadikan keadilan distributif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Paradigma pembangunan harus mengalami perubahan dari growth with equity menjadi equity for growth. Pembangunan dengan keadilan ekonomi lahir dengan kemampuan mengintegrasikan kekuatan ekonomi bangsa secara nasional.  Dominasi pemerintah pusat yang mengatasnamakan nasional seperti masih terjadi perlu dikurangi agar kekuatan ekonomi bangsa benar benar merata ke seluruh wilayah nusantara. Karena itu redistribusi aset produktif dan integrasi ekonomi nasional harus menjadi komponen utama di dalam sistem ekonomi kerakyatan.

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 1 Juli 2011, in Ekonomi, Paradigma. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: