Mafia Perberasan

Oleh: Entang Sastraatmadja

Konsultan Agribisnis

Makna Mafia

Kata “mafia” sendiri cenderung berkonotasi negatif. Kata ini selalu dikaitkan dengan perilaku orang-orang yang bersekongkol untuk memanfaatkan kesempatan demi memuaskan hasrat pribadi atau kelompoknya. Mafia adalah kata yang sudah mendunia dan memiliki “trade
mark”
tersendiri dalam kehidupan umat manusia. Tidak terkecuali juga di tanah merdeka ini.

Suka atau pun tidak, praktek mafia di negeri ini, rupanya sudah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Mulai dari yang kelas kakap hingga berkaliber teri. Mulai dari yang berkaitan dengan aspek hukum hingga ke soal-soal yang berhubungan dengan kebutuhan bahan makanan pokok. Kita pernah diramaikan dengan adanya mafia yang dikenal dengan istilah mafia peradilan. Disini, kongkalikong antara Hakim, Jaksa dan Pengacara, sungguh terkelola dengan rapih. Kalau saja mereka tidak lalai, maka mafioso semacam ini, sulit untuk dikenali.

 

Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, yang dikenal dengan kasus mafia pajak itu. Walau kasusnya hingga kini masih di pengadilan, publik tidak bakal pernah tahu bahwa di balik seriusnya Presiden SBY memerangi korupsi, ternyata di tubuh pemerintah sendiri, seorang pegawai negeri sipil non eselon yang mampu menggerogoti uang rakyat, sehingga negara dirugikan hingga ratusan milyar. Ini baru satu orang Gayus. Tentu masih bersuliweran Gayus-Gayus lain. Seorang sahabat malah pernah nyeletuk,  “Yang tidak punya eselon saja sudah seperti itu, apalagi mereka yang punya eselon”.

Di negeri ini, mafia sudah bukan lagi sekedar fenomena, namun telah tumbuh dan berkembang  menjadi sebuah fakta kehidupan. Kehadiran mafia memang bukan mithos, tapi lebih pas disebut sebagai tata nilai. Keberadaannya yang abstrak, mafia seringkali sulit disentuh. Mafia ibarat ada dan tiada. Dengan pola sindikasi yang khas, mafia telah menjerat kehidupan kita sehari-hari. Langkah dan gerakannya sangat sistematik. Mereka kerdilkan semua potensi kemandirian dan keprofesionalan yang dimiliki seseorang, kemudian mengganti  dengan perilaku ketergantungan. Mereka siapkan jerat-jerat sindikasi, yang menyebabkan orang menyerah tanpa syarat.

Kita adalah bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang dimiliki. Mafia yang ujung-ujungnya merugikan rakyat banyak, tentu harus kita tendang jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak butuh sindikat yang mengedepankan premanisme, koncoisme, dan yang serupa dengan itu. Justru yang kita inginkan adalah tumbuhnya sebuah semangat bahwa sindikasi yang ditunggu adalah ada kiprah anak bangsa yang senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa, ketimbang pribadi, keluarga atau kelompok semata.

Citra Perberasan 
Hampir 90 % konsumen beras di dunia berada di Asia dan sebagian kecil bangsa-bangsa di Afrika. Beras adalah makanan utama bangsa-bangsa yang tinggal di Asia. Oleh sebab itu, bila kita bicara soal perdagangan beras dunia, sebetulnya kita bicara tentang sistem perdagangan beras yang ada di Asia. Bangsa-bangsa Amerika dan Eropa, umumnya mereka mengkonsumsi gandum sebagai bahan makanan pokok. Itu sebabnya bila kita sedang kepepet dan butuh beras demi cadangan maka kita tidak pernah berhubungan dengan negara Amerika atau Eropa, namun kita pasti akan bertransaksi dengan gudang-gudang beras di Asia. Kalau tidak Thailand,   Vietnam atau bahkan Pakistan, India dan China.

Di negara kita sendiri, beras adalah bahan pangan utama bagi kehidupan warga masyarakat. Lebih dari 90 % penduduk kita sangat tergantung terhadap beras. Tanpa beras, seolah-olah tanpa kehidupan. Akibatnya wajar jika pemerintah sendiri, sejak jauh-jauh hari telah menetapkan beras sebagai komoditas politis dan strategis. Lebih jauh lagi ternyata berkat kerja keras dan keseriusan Pemerintah Orde Baru, maka bangsa
Indonesia pun mampu merubah citra, yang semula dikenali sebagai importir beras terbesar di dunia, maka sejak tahun 1984 mampu menjadi negara yang berswasembada beras. Sayang, citra yang demikian tidak mampu dilestarikan, karena sudah dua tahun belakangan ini, kembali pemerintah membuka kembali kran impor berasnya.

Di negeri ini, citra beras sebagai komoditas politis dan strategis, tentu saja tidak mungkin akan dapat kita tolak. Beras adalah komoditas yang sangat berpengaruh terhadap perhitungan inflasi. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika pemerintah terlihat sangat hati-hati dalam melakukan pengendalian terhadap komoditas beras ini. Melalui kebijakan Inprers Perberasan yang dikeluarkan, pemerintah berharap agar beras tetap dapat terkelola secara baik dengan mendaya-gunakan secara optimal keberadaan Bulog sebagai Lembaga Regulator Pangan.

Sebagai lembaga yang berperan selaku regulator pangan, mestinya Bulog tetap menjadi “alat negara” yang secara penuh melakukan fungsi perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani selaku produsen dan masyarakat selaku konsumen. Semangat ini akan dapat dicapai jika Bulog tetap berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dan langsung berada di bawah Presiden. Namun, jika kita tengok status Bulog saat ini, ternyata sejak bergulirnya reformasi, Bulog tidak lagi memainkan peran sebagai “alat negara” tapi berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dan harus menjalankan tugas dan fungsinya, baik sebagai “public service obligation” (PSO) maupun selaku lembaga bisnis.

Pada saat Bulog menjadi BUMN inilah banyak kalangan yang meragukan “posisioning” Bulog sebagai lembaga pemerintah yang benar-benar bakal mampu menjadi pelindung para petani. Malah ada juga yang berpandangan bahwa Bulog itu sudah tidak mungkin akan berperan selaku Badan Urusan Logistik, khususnya untuk komoditas beras, namun sebagai Perum dan BUMN, maka Bulog pun dituntut untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga bisnis yang handal dan mumpuni. Padahal kita sangat faham, betapa sulit nya sebuah kelembagaan bisnis yang didalamnya dibebani fungsi-fungsi pelayanan publik (PSO). Lebih banyak yang rugi ketimbang yang untung nya.

Citra beras dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, memang berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara lain. Bagi bangsa kita, beras adalah komoditas yang harus tersedia setiap saat dan jangan sampai sedetik pun kita tercatat tidak memiliki cadangan beras. Hal ini penting disadari, karena kalau saja kita amati fenomena yang terjadi di berbagai bangsa, ternyata ada negara yang pemerintahannya menjadi “berantakan” karena ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan beras bagi warga bangsanya. Tapi, kalau bangsa dan negeri tersebut kelebihan beras, maka biasanya pemerintahan pun berlangsung aman-aman saja.

 

Produksi Beras

Salah satu paradoks pembangunan pertanian yang harus kita carikan solusinya adalah bagaimana kita dapat keluar dari jebakan “produksi padi meningkat, namun kesejahteraan petani padinya melorot”. Kejadian semacam ini mestinya tidak perlu terjadi, sekiranya kita mampu “mengelola” pembangunan pertanian secara cerdas. Lebih jauh dari itu, ternyata kita pun ditantang untuk berani membedakan mana “pembangunan pertanian” dan mana yang dimaksud dengan “pembangunan petani”. Selama persepsi yang terbangun pembangunan
pertanian sama dengan pembangunan petani, jangan harap kita akan mampu memecahkan masalah secara signifikan.

 

Secara tegas, pemerintah telah mencanangkan perlunya meningkatkan produksi padi nasional sebesar 10 juta ton. Pemerintah rupanya merasa terpanggil untuk mulai waspada atas “kekuatan beras” yang harus dimiliki oleh bangsa kita. Pengalaman yang memilukan di masa lalu, tentu diharapkan tidak bakal terulang kembali. Sungguh memalukan, sebuah negeri agraris dan telah memproklamirkan diri selaku bangsa yang sudah mampu berswasembada beras, tiba-tiba harus melakukan impor beras, dikarenakan lemahnya cadangan beras yang dimiliki pemerintah.

Soal kemauan politik pemerintah untuk membangun kekuatan cadangan beras secara nasional, tentu saja harus kita dukung sepenuh hati. Hanya penting juga diingatkan apalah artinya produksi yang meningkat jika tidak dibarengi dengan membaiknya tingkat kesejahteraan petani padi  sendiri. Pemerintah mesti  mampu merajut ke duanya sehingga tercipta suatu hubungan yang timbal balik dan saling menguntungkan antara hasrat untuk meningkatkan produksi padi dengan keseriusan guna meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Pertanyaannya adalah apakah Pemerintah sudah menyadari dan memikirkan langkah-langkahnya?

 

Bukti mempertontonkan kepada kita bahwa antara peningkatan produksi padi dengan kesejahteraan petani padi sendiri, ternyata belumlah seperti yang diharapkan. Nilai Tukar Petani (NTP) padi, kerap kali memperlihatkan adanya hasil yang “tojai’ah” antara produksi yang meningkat dengan derajat kesejahteraan petani padi. Malah di beberapa daerah sentra produksi padi terekam ada penurunan tingkat kesejahteraan. Akibatnya sering muncul pertanyaan mengapa hal yang demikian harus terjadi ? Apakah dikarenakan ketidak-mampuan kita dalam merancang skenario yang dibangun; ataukah ada faktor lain yang menyebabkan kondisi ini
perlu terjadi ?

 

Pertanyaan ini memang menarik dan penting untuk dicarikan solusinya. Peningkatan produksi padi, sudah seharusnya selalu terkait dengan perbaikan kualitas hidup para petani padi  sendiri. Pemerintah sudah  memposisikan petani sebagai aktor utama dalam upaya peningkatan produksi ini. Petani jangan dipandang hanya sebagai “alat produksi” yang keseharian diberi beban untuk bekerja di sawah demi
terwujud target yang ditetapkan. Disinilah perlu adanya sebuah terobosan yang dapat menghapus kelemahan yang kita hadapi. Salah satunya, kita ditantang untuk berkenan melakulkan “revitalisasi pembangunan pertanian” sekaligus “merancang-bangun lagi sistem perberasan” yang ada.

 

Sisi penting yang segera harus ditempuh adalah perlu dibangun jejaring-jejaring yang menopang terjelmanya hasrat di atas. Paling tidak, ada tiga jejaring yang mutlak hukum  guna dilakukan, yakni jejaring berpikir, jejaring kelembagaan dan jejaring keuangan. Dengan tiga jejaring di atas dan berbasis kewilayahan dan sektor, kita berharap agar sinergitas dapat diwujudkan, sehingga  keserempakan dalam membangun tentu akan dapat dijelmakan. Yang tak kalah penting juga adalah perlu ada konsistensi kebijakan yang sifatnya terpola dan terukur serta terstruktur. Termasuk di dalam  soal pendampingan, pengawalan, pengawasan dan pengamanan di lapangan.

 

Kalau saja hal-hal di atas dapat dirumuskan dan dijadikan gerakan nyata di lapangan, tentu kita optimis bahwa semangat untuk meningkatkan produksi padi, akan juga diikuti oleh perbaikan kualitas hidup para petani padi  secara signifikan.

 

Pasar Beras

Berita tentang sulitnya Bulog mendapatkan gabah atau beras dalam rangka pengadaan stock nasional, sebetulnya bukan hal yang perlu dipertanyakan. Sudah sejak lama organisasi petani mengusulkan agar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras dinaikan secara proporsional. Sayang, usulan ini tidak ditanggapi dengan serius. Pemerintah, rupanya lebih memilih bahwa untuk tahun 2011 ini, pilihan
kebijakannya adalah dengan tidak menaikkan HPP. Pertimbangannya bisa dikarenakan terlalu takut  pemerintah terhadap meningkatnya angka inflasi, tapi bisa juga disebabkan oleh ketidak siapan pemerintah dalam merubah kebijakan harga beras murah menjadi kebijakan
harga beras yang kompetitif.

 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh para petani padi adalah masih diberlakukannya kebijakan harga pangan murah, khususnya untuk komoditas gabah dan beras. Pemerintah rupanya masih terobsesi oleh fenomena masa lalu bahwa gabah atau beras itu adalah komoditas
politik yang perlu ditangani secara serius dan khusus. Di mata pemerintah, gabah atau beras, kelihatannya tetap harus dikendalikan. Komoditas ini tidak boleh dibiarkan tampil bebas sebagaimana komoditas-komoditas pangan lainnya. Perlakuan khusus terhadap gabah atau beras, wajar terjadi, karena sekalinya kita salah menerapkan kebijakan maka beras pun dapat berubah menjadi senjata yang mematikan (food is weapons).

 

Kondisi harga gabah atau beras yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, benar-benar sangat menguntungkan petani. Harga gabah di beberapa sentra produksi yang selalu di atas harga HPP, menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi yang diperoleh petani akan semakin baik. Justru yang menjadi soal berikutnya adalah pemerintah (dalam hal ini Bulog) tampak kesulitan  melakukan pengadaan dalam negeri, baik untuk program Raskin ataupun untuk cadangan pemerintah. Berbasis pada fakta di lapangan, Bulog masih belum mampu bersaing secara sehat dan profesional dengan kalangan swasta, yang tentu saja lebih memahami seluk beluk “berdagang”
gabah atau beras.

 

Bulog sebagai BUMN, tampak masih kebingungan memainkan peran PSO dan bisnisnya. Apalagi jika ujung-ujungnya harus berhadapan dengan aparat pengawasan atau pun aparat penegak hukum, dikarenakan ada hal-hal yang dilanggarnya. Hukum memang tidak bisa dikompromikan. Walau dasar pertimbangannya melakukan pembelaan terhadap nasib dan kehidupan petani, namun dalam pelaksanaan ternyata tidak sesuaidengan peruntukannya, maka siap-siap saja dirinya menjadi penghuni hotel Prodeo.Akibatnya wajar, jika banyak petugas Bulog yang bekerja seadanya dan tetap mengacu kepada tupoksi. Hasilnya memang terbukti, dari target yang ditetapkan selama 2011, ternyata menjelang selesai semester pertama, Bulog secara nasional baru mampu melakukan pengadaan gabah dan beras sekitar 20 % saja.

 

Dihadapkan pada kondisi yang demikian, tentunya perlu dipikirkan apa dan bagaimana langkah yang harus ditempuh agar pengadaan gabah dan beras di dalam negeri seperti yang dikelola Perum Bulog tetap mencapai sasaran dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan, sekaligus juga harga gabah dan beras di tingkat petani tetap mengikuti mekanisme pasar yang ada. Dengan kata lain dapat juga disebutkan: Pemerintah dapat meningkatkan posisi cadangan gabah dan beras secara nasional, sedangkan petani padi sendiri memperoleh harga jual yang menguntungkan. Jika demikian, apa gunanya lagi pemerintah menetapkan kebijakan HPP, seandainya harga yang terjadi di pasar, jauh di atas angka HPP ?

 

HPP gabah dan beras, pada hakekatnya merupakan “jaminan” pemerintah dalam melakukan pengendalian harga di lapangan. Selain itu, HPP juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada publik bahwa gabah atau beras tetap dijadikan sebagai komoditas politis dan strategis. Pertanyaannya adalah apakah dengan tidak dinaikkan HPP gabah dan beras untuk tahun 2011, pemerintah masih memandang perlu untuk melindungi para petani ? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk dicermati, karena siapa tahu saja kita akan dapat memberi solusi yang lebih nyata lagi.

 

Mafia Perberasan

Kini rangkaian ceritanya sudah mulai tergambarkan. Secara fenomenologi, praktek mafia, rupanya bukan hanya terjadi di tataran elit bangsa, namun dalam alam kehidupan “grass root” pun kita akan temukan hal yang sejenis. Sebut saja soal mafia perberasan. Persekongkolan tengkulak maupun bandar dengan petugas pemerintah, khususnya tatkala musim pengadaan pangan tiba, kerap kali diwarnai oleh permainan mereka dalam menekan harga jual petani.

 

Mereka terlihat cukup cakap dan profesional. Dengan jaringannya mereka mampu membuat petani menjadi tidak berdaya sekaligus tidak ada pilihan lain yang harus diambil nya, selain mesti tunduk pada kondisi yang ada. Dikarenakan tumbuhnya mafia beras inilah, maka petani padi kita menjadi teramat lemah “bargaining posision”-nya.

Di tingkatan yang lebih tinggi kita juga dapat menyaksikan adanya persekongkolan yang sistemik antara para pedagang dalam mempermainkan harga beras di pasaran. Pengalaman yang kita rasakan beberapa waktu yang lalu, jelas menunjukkan ketidak-berdayaan Pemerintah dalam mengendalikan tingkat harga beras ini. Sekali pun Pemerintah telah menggelar operasi pasar, ternyata harga beras tetap bertengger pada tingkat harga yang tinggi, dan tidak mau turun ke tingkat harga yang wajar.  ***

 

 

About Inspirasi

Tabloid Inspirasi adalah tabloid dwimingguan yang berisi artikel dan opini dari para inteletual Indonesia yang ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung good governance. Selain itu, Inspirasi juga menerbitkan biografi para tokoh yang memiliki karya besar dalam bidangnya.

Posted on 27 Oktober 2011, in Wacana Utama. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: