Category Archives: Paradigma

Menggagas Koperasi Modern Berbasis Ideologi Pancasila dan Prinsip-prinsip Akuntansi

Darwis Said

Dosen Fakultas Ekonomi

Universitas Hasanuddin, Makassar

Pengantar

Cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak hanya untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa secara politik, tetapi juga kedaulatan dan kemandirian secara ekonomi.  Cita-cita kemerdekaan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur (mandiri secara ekonomi) hanya dapat diwujudkan jika seluruh potensi dan sumber daya bangsa dikelola secara bersinergi melalui pengembangan dan pengintegrasian seluruh instrumen dan kebijakan politik-ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Pada dasarnya, lembaga bisnis (korporasi) dibangun dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan (welfare) masyarakat melalui penciptaan dan distribusi barang dan jasa. Ia kemudian berkembang menjadi institusi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat, dan sekaligus mengarahkan tindakan orang-orang yang ada di dalamnya bahkan orang-orang yang ada di luarnya.  Korporasi diakui sebagai salah satu hasil peradaban manusia modern yang paling menakjubkan. Dapat dibayangkan lebih dari 90% kebutuhan masyarakat modern dihasilkan atau disuplai oleh perusahaan. Dan tidak hanya disuplai tetapi juga diarahkan dan ditentukan oleh institusi tersebut.

Namun dalam perkembangannya, terutama ketika korporasi dijalankan berdasarkan mekanisme pasar dan persaingan berbasis pada kekuatan modal, maka lambat laun peran korporasi sebagai pencipta welfare mengalami pergeseran. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena korporasi yang dikelola berdasarkan kekuatan modal dan mekanisme pasar semata cenderung hanya menciptakan barang dan jasa yang diinginkan dan demi kepentingan produsen, bukan oleh konsumen, diproduksi dengan sistem padat modal bukan padat karya.

Karakter korporasi seperti di atas dipandang tidak sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan karakter bangsa Indonesia, baik secara kultural maupun dari aspek regulasi, dan telah bergeser dari cita-cita demokrasi bangsa, terutama masalah pemerataan dan kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan konsep dan tata kelola perekonomian yang lebih sesuai dengan karakter keindonesiaan, yang berorientasi pada penciptaan keadilan ekonomi dan sosial. Koperasi dianggap sebagai bentuk lembaga perekonomian yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Secara geo-kultural, koperasi dianggap sesuai karena mengandung nilai dan prinsip gotong-royong; sifat altruistik; solidaritas; mengajarkan tanggung jawab; menjunjung persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan sosial, serta nilai-nilai etis lainnya.

Secara geografis, dimana negara kesatuan yang berkarakter archipelago mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia sangat pluralis secara sosial-ekonomi. Bentuk koperasi juga memungkinkan untuk membangun persamaan-persamaan kepentingan dan solidaritas anggota yang tentunya akan bermuara pada persamaan dan solidaritas bangsa, yang pada akhirnya akan menghilangkan jarak yang terbentuk oleh lautan dan gugusan nusantara. Dengan demikian, aktivitas dan sistem perekonomian, selain mampu mencapai kesejahteraan dan kemandirian ekonomi bangsa juga dapat berperan dalam menciptakan tatanan politik dan masyarakat yang lebih baik.

Oleh karena itu, gagasan utama tulisan ini adalah bagaimana membangun koperasi yang berkarakter ideologi Pancasila, pelibatan institusi negara seperti BUMN/D, BULOG dan lainnya, penerapan prinsip-prinsip bisnis dan akuntansi modern, serta penciptaan komoditas berbasis kebutuhan dasar (basic needs) yang mampu merambah pasar Internasional.

 

 

Relevansi Ideologi Pancasila dalam Membangun Koperasi yang Unggul

Prinsip kedua dari Pancasila mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai bagian dari [kesadaran] kemanusiaan universal (Yudi Latif, 2011: 237). Kesadaran kemanusiaan merupakan modal ideologis dan kultural yang memungkinkan seseorang dan masyarakat dalam membangun suatu tatanan kebangsaan dan tatanan ekonomi yang berorientasi pada upaya untuk menciptakan kesejahteraan (welfare) bersama, bukan kesejahteraan atau kepentingan individu. Dalam konteks ekonomi, kesadaran seperti ini akan memungkinkan suatu bangsa untuk membangun sistem ekonomi yang lebih mengutamakan sistem kerja sama dan pencapaian tujuan (kesejahteraan) bersama pula.

Komitmen kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial akan memberikan maknanya yang agung jika hal itu diimplementasikan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, baik dalam bidang hukum, politik, dan juga dalam bidang ekonomi. Sebaliknya dimensi dan aktivitas ekonomi sejatinya harus mampu menumbuhkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang mandiri, berkarakter, dan berwibawa. Aktivitas dan sistem ekonomi hendaknya dibangun dalam konteks sebagai kepentingan suatu bangsa, meretas kebersamaan dan persatuan sehingga mampu mewujudkan bangsa yang tidak hanya maju di bidang teknologi dan ekonomi saja, tetapi juga bangsa dan masyarakat yang berkarakter serta memiliki tatanan sosial yang tangguh dan unggul.

Kita memerlukan pengerahan potensi, kemauan dan upaya yang luar biasa untuk menyatukan keragaman dan luasnya teritorial serta kebhinekaan sosio-kultural bangsa Indonesia. Salah satu yang paling ‘seksi’ dan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi adalah bidang ekonomi. Sistem dan aktivitas ekonomi memerlukan desain yang memungkinkan terbentuknya komitmen kebangsaan, persatuan, kepedulian, serta pembangunan karakter. Koperasi yang merefleksikan ideologi Pancasila adalah salah satu bentuk tepat dan ideal bagi sistem perekonomian bangsa Indonesia.  Ia merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita dan karakter bangsa Indonesia.

Sistem koperasi yang berbasis pada ideologi Pancasila memberi ruang bagi semua strata ekonomi masyarakat untuk terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Koperasi juga memberi ruang dalam pembelajaran demokrasi, implementasi prinsip-prinsip gotong-royong, keterbukaan, tanggung jawab dan kebersamaan yang juga dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan ekonomi yang mandiri.  Dengan demikian, akan memberi ruang dan kesempatan pula bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi, ruang dan kesempatan untuk menata persatuan dan solidaritas bangsa.

 

Memfungsikan Institusi Negara dalam Memperkuat Sendi-sendi Ekonomi Koperasi

Untuk membangun koperasi sebagai lembaga bisnis yang kompetitif, maka diperlukan komitmen bersama dalam konteks kebangsaan, diperlukan nilai-nilai dasar sebagai spirit bersama dalam mencapai tujuan bersama suatu bangsa, bukan hanya sekedar mencapai tujuan individu. Nilai-nilai Pancasila sebagai wujud karakter ke-Indonesiaan perlu digali dan dioptimalkan dalam mewarnai karakter pengelolaan perekonomian/perkoperasian di Indonesia. Kita membutuhkan values sebagai pegangan dan penegasan bersama bahwa orientasi ekonomi kita bukan utilitarianisme, melainkan untuk kesejahteraan bersama dan bagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Soekarno: “Prinsip No. 4  sekarang saya usulkan…yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka” (Soekarno, 1 Juni 1945) dalam Yudi Latif (2011: 491).

Untuk membangun koperasi sebagai lembaga bisnis yang unggul dan kompetitif, maka perlu dibangun di atas landasan ideologis yang kokoh dan berbasis pada manajemen modern. Landasan ideologi dibutuhkan agar sistem perekonomian tidak menggeser paradigma dan komitmen bernegara, solidaritas berbangsa, serta tetap mempertahankan perekonomian dan tata kelola yang menjunjung karakter dan nilai-nilai etis.

Penerapan manajemen modern menjadi suatu keniscayaan bagi semua lembaga bisnis termasuk koperasi. Kata kunci keberhasilan suatu usaha adalah efisiensi dan efektivitas. Perusahaan harus mampu menganalisis aspek-aspek kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan. Selanjutnya harus mampu pula memanfaatkan kekuatan menjadi keuntungan dan mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Perusahaan harus mampu memanfaatkan peluang menjadi pendapatan dan mengubah tantangan menjadi peluang-peluang bisnis.

Kekuatan yang telah dimiliki atau melekat pada koperasi antara lain karena sifatnya yang terbuka, demokratis, berbasis masyarakat (sumber daya dan ketersediaan pasokan), gotong-royong, sejalan dengan karakter dasar bangsa Indonesia, serta didukung oleh aturan perundang-undangan (UUD 1945 Pasal 33). Karena koperasi berbasis pada keanggotaan, maka peluang pasar menjadi salah satu jaminan pasti bagi ke ketersediaan pasokan untuk keberlanjutan usahanya.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi juga juga tidak ringan. Ia dihadapkan pada derasnya arus globalisasi yang diikuti oleh arus modal, barang dan jasa. Kemajuan teknologi, ketersediaan infrastruktur dan transportasi menyebabkan kuatnya penetrasi pasar dalam bentuk produk maupun perusahaan-perusahaan sebagai kompetitor yang tangguh. Keadaan ini pada gilirannya dapat mendorong dan menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan dan perilaku masyarakat. Masyarakat cenderung lebih percaya dan tertarik kepada produk-produk impor dan perusahaan-perusahaan asing.

Tekanan globalisasi dengan berbagai turunannya tersebut, sekali lagi dapat diatasi jika koperasi dan masyarakat dibangun di atas pondasi ideologis yang kuat. Kita memerlukan spirit dan komitmen kebangsaan, masyarakat yang memiliki sifat gotong-royong, solidaritas yang tinggi, sifat altruistik, dan bertanggung jawab. Tanpa pondasi seperti ini, maka kita akan mudah terseret pada godaan gelombang globalisasi yang diikuti oleh semakin maraknya prilaku utilitarian,  pola hidup individualistik, serta hilanganya kebanggaan terhadap karakter dan jati diri bangsa yang berdasarkan ideologi Pancasila.

Koperasi yang unggul dan kompetitif dapat dibangun atau dicapai dengan pola triangulasi pendekatan: pertama, pentingya penanaman karakter ideologi kebangsaan, baik terhadap aspek kelembagaan maupun terhadap aspek sosiologis (masyarakat pelaku). Kedua, pentingya optimalisasi peran institusi ekonomi negara dalam sistem dan struktur ekonomi. Ketiga, pentingya implementasi prinsip-prinsip akuntansi dan bisnis modern dalam manajemen koperasi. Akhirnya,  diperlukan upaya penciptaan komoditas yang berbasis pada kebutuhan dasar (basic needs), penciptaan nilai tambah, perwilayahan komoditas unggulan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan karakter geografis.   Dan juga harus memperhatikan produk yang mampu merambah pasar domestik dan kawasan.

Sebagai wujud komitmen dan kesadaran tersebut, diperlukan fungsi dan optimalisasi institusi ekonomi negara seperti BUMN/D, BULOG, dan institusi relevan lainnya sebagai bagian integral (bukan hanya membantu) dari sistem perkoperasian Indonesia. Institusi tersebut dapat mengambil peranan dalam hal permodalan, manajemen, dan distribusi. Jika koperasi yang beranggotakan seluruh rakyat Indonesia menjadi satu rangkaian dari rantai kegiatan ekonomi yang dikelola oleh BUMN/D, maka tentu hsl ini menjadi suatu bentuk optimalisasi potensi dan resources bangsa, dan akan mendorong peningkatan profitabilitas.

Beberapa persoalan yang dihadapi koperasi selama ini antara lain adalah lemahnya manajemen tata kelola, permodalan serta distribusi dan pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan. Persolan tersebut akan teratasi dengan sendirinya jika ada perbaikan struktur ekonomi nasional, yakni dengan pelibatan semua instrumen ekonomi negara menjadi bagian dari sistem perkoperasian kita. Kemudian optimalisasi peran ekonomi masyarakat (petani dan nelayan serta industri rumah tangga) sebagai pilar utama sistem koperasi Indonesia.

Dengan demikian, akan terbentuk koperasi modern yang berbasis ideologi, berbasis pada komunitas dan kekuatan sosial kemasyarakatan yang mampu menciptakan kesejahteraan bersama atas usaha bersama (common wealth community).  Kita juga dapat membayangkan terbentuknya model desa mandiri (yakni desa yang dikelola seperti perusahaan), dimana semua warga adalah karyawan dan pemiliknya.

 

Implementasi Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Manajemen Koperasi

Koperasi merupakan suatu lembaga bisnis yang unik.  Keunikan ini tergambar dari posisi koperasi sebagai institusi ekonomi yang dianggap paling tepat menerjemahkan konsep perekonomian Indonesia sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 (Pasal 33, Ayat 1). Ini juga merupakan bentuk identifikasi koperasi sebagai wujud sistem ekonomi kerakyatan yang memiliki spirit kebangsaan untuk menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga merupakan penegasan bahwa sistem perekonomian yang ingin dikembangkan dan diyakini dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah sistem ekonomi liberal-kapitalis yang cenderung imperialis. Namun demikian, sebagai suatu lembaga bisnis yang harus bersaing dalam suatu mekanisme pasar, tetap harus menerapkan manajemen dan tata kelola yang memungkinkan untuk mampu beroperasi secara efisien dan efektif, serta mampu membaca peluang dan perubahan pasar. Tiga hal ini mutlak dimiliki suatu entitas bisnis sebagai syarat untuk tetap eksis dan sustainable.

Koperasi sebagai suatu unit bisnis perlu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi, terutama dalam hal manajemen keuangan, akuntabilitas, dan sistem perencanaan dan pengendalian. Manajemen keuangan dan akuntabilitas dapat membantu dalam memberikan informasi keungan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat.   Dan yang tidak kalah pentingnya adalah akan membantu dalam meningkatkan tingkat kepercayaan anggota koperasi yang akan diikuti oleh kualitas dukungan dan loyalitas. Ingat anggota koperasi juga sekaligus sebagai pemasok dan konsumen.

Organisasi modern adalah organisasi yang berbasis pada perencanaan (planning). Perencanaan menjadi dasar (guidance) dalam menjalankan, mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi. Tanpa perencanaan, maka tidak ada pengendalian. Dan tanpa keduanya, maka tidak ada tujuan.  Dalam akuntansi, perencanaan dan pengendalian terutama diarahkan pada perencanaan laba (untuk koperasi tentunya SHU) yang meliputi aspek pendapatan (revenues), harga pokok (cost) dan beban (expenses).

Optimalisasi pendapatan (revenues) dan pengendalian biaya (cost) maupun beban (expenses) yang merupakan implementasi konsep efisiensi-efektivitas menjadi syarat mutlak dalam upaya untuk menciptakan unit bisnis yang unggul dan memiliki daya saing.  Jika hal ini dikembangkan lebih jauh, maka kita akan sampai pada konsep value chain activity, dimana suatu unit bisnis mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh aktivitas yang terkait dalam proses penciptaan produk (baca: nilai). Seluruh proses diarahkan untuk mampu menciptakan nilai tambah.  Mulai dari riset dan desain produk, hubungan dengan pemasok, proses produksi, distribusi dan pemasaran, serta layanan pelanggan (customer service).

 

Penutup

Adalah sebuah ironi jika koperasi Indonesia berada di persimpangan jalan. Betapa tidak, lembaga ekonomi yang selalu didengung-dengungkan sebagai “soko guru perekonomian nasional” dan “diproklamirkan” sebagai yang paling sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 33, justru tidak berdaya menghadapi bentuk perekonomian lain. Dan bahkan mungkin memang tidak diberdayakan oleh masyarakat dan pemerintah.

Permberdayaan kembali sistem perekonomian koperasi bukanlah suatu pilihan, melainkan sebagai suatu keniscayaan. Jika selama ini ada kelemahan, maka yang perlu dipikirkan adalah pembenahan manajemen dan pola baru pengelolaannya sehingga lebih mampu bersaing dan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan lingkungan masyarakat. Pola yang penulis tawarkan untuk dikaji lebih dalam adalah koperasi yang berbasis pada ideologi Pancasila, pola integritas atau activity chain dengan institusi ekonomi negara seperti BUMN/D, BULOG dan isntitusi relevan lainnya, penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan bisnis modern, serta pengembangan usaha yang berbasis pada penciptaan nilai tambah (value added), disparitas produk, dan perwilayahan komoditas unggulan.

Perekonomian dengan sistem koperasi sangatlah sesuai dengan spirit ideologi Pancasila, cocok pula dengan karakter sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis-variatif. Oleh karena itu, jika sistem tersebut dapat dijalankan dengan baik, diyakini tidak hanya membangkitkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan, melainkan juga akan menumbuhkan kembali solidaritas bangsa dan akan menjadi perekat kebhinnekaan budaya dan ekonomi bangsa.

Daya Saing Agribisnis dan Penataan Kelembagaan Petani

 

Oleh: Wan Abbas Zakaria

 

 

Pendahuluan

Pengembangan agribisnis di Indonesia harus dilanjutkan sebagai wujud kesinambungan, penganekaan, dan pendalaman pembangunan pertanian yang selama ini telah dilaksanakan. Pengembangan agribisnis sangat layak menjadi menjadi salah satu andalan atau strategi utama pembangunan nasional karena pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan juga diikuti dengan pemerataan pendapatan di samping itu, negara kita memiliki kenggulan dan kekhasan lokal yang perlu dikembangkan untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam perekonomian dunia yang semakin bebas dan penuh persaingan.  Pengembangan agribisnis juga sangat relevan dengan ekonomi kerakyatan dan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat  (Saragih, 2010 dan Sjarkowi, 2010).

Kini dayasaing agribisnis Indonesia mengalami tantangan (dan peluang) yang semakin nyata pada Millenium ke-3, terutama setelah fenomena globalisasi nyaris menjadi keniscayaan dan batas-batas negara telah semakin kabur.  Globalisasi ditandai oleh poses mobilitas sumberdaya (sumberdaya manusia,  komoditas, dan jasa) yang semakin tinggi, persaingan antarpelaku di dalam negara, antarnegara di dalam kawasan, dan antarkawasan di tingkat global juga semakin tinggi. Ekonomi suatu negara menjadi semakin terbuka menyusul berlakunya kerjasama ekonomi regional dan global, misalnya Asean Free Trade Area (AFTA) untuk Asia Tenggara, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk Asia Pasifik, Mercosur di Amerika Latin, Nort America Free Trade Area (NAFTA) di Amerika Utara dan Meksiko, dan sebagainya.

Dalam situasi global tersebut kemajuan pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh daya adaptasi dan inovasi individu-individu pelaku pembangunan.  Hanya pemerintah, perusahaan atau pelaku bisnis yang efisienlah yang mampu memenangkan persaingan global dan dapat eksis secara berkelanjutan (sustainable).  Jika hal tersebut tidak diantisipasi secara tepat dan benar dalam program pembangunan nasional dan daerah di masa mendatang bukan tidak mungkin pelaku bisnis di dalam negeri hanya menjadi penonton dinegerinya sendiri, sementara itu pasar domestik yang luas lagi potensial akan dikuasai oleh produk dari luar negeri (Zakaria, 2002).

Pendekatan sistem agribisnis sebagai salah satu cara baru dalam melihat dan memandang pembangunan pertanian di Indonesia kini telah mengalami tantangan yang semakin kompleks.  Apabila pada awal ditemukannya, pendekatan sistem agribisnis itu masih lebih banyak terfokus pada bagaimana menyampaikan dan menerapkan suatu sistem yang komprehensif yang terdiri dari sekian macam subsistem utama dan subsistem pendukung, kini sistem agribisnis itu sendiri menghadapi lingkungan eksternal yang berubah demikian cepat.

Arus globalisasi dan kerjasama ekonomi negara-negara di dunia nyaris tidak akan dapat terbendung, sehingga siapa pun yang ingin memajukan sistem agribisnis di suatu negara, pasti perlu memahami, mengetahui secara detail, dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan, untuk menggapai dan meningkatkan dayasaing agribisnis pada arena yang lebih luas, dinamis dan penuh tantangan.

Dalam konteks peningkatan dayasaing agribisnis Indonesia, penataan kelembagaan yang mengarah pada mobilisasi dan interaksi berbagai kepentingan yang memiliki basis dan landasan yang sama pasti akan menghasilkan energi positif dan strategi yang amat kuat.  Peningkatan dayasaing agribisnis bukan semata tugas pelaku agribisnis, apalagi para petani kecil dengan skala usaha dan kemampuan manajemen terbatas, karena tentu sangat tidak adil membenturkan petani kecil dengan petani besar, baik di dalam, maupun di luar negeri, walau dalam konteks globalisasi sekali pun.

Peningkatan dayasaing juga bukan hanya tugas masyarakat madani pada kelompok produsen, kelompok pedagang, kelompok konsumen dan lain-lain.  Slogan “Cinta Produk Indonesia” mungkin masih dapat digunakan sebagai landasan bersama bagi masyarakat madani ini dalam berkontribusi pada peningkatan dayasaing agribisnis Indonesia.  Akan tetapi, masyarakat sipil ini pun tidak lain terdiri dari sekian macam aktor rasional yang berfikir dan bertindak sesuai dengan perhitungan dan ekspektasinya sendiri.

Demikian pula, peningkatan dayasaing bukan melulu tugas administrasi pemerintah atau masyarakat politik yang cenderung memiliki falsafah hidupnya sendiri, mulai dari penegakan aturan sampai pada logika kepentingan individu yang mungkin sangat dominan.  Berhubung perbedaan sistem nilai, norma dan kepentingan tertentu yang melingkupi ketiga kelompok aktor utama pembangunan agribisnis di Indonesia, maka diperlukan suatu strategi yang cukup jitu dan efektif, kompromistis tapi tegas, fleksibel tapi teguh pada pencapaian tujuan, dan transparan, akuntabel serta bertanggung jawab. Prinsip-prinsip seperti inilah yang perlu menjadi landasan dalam penataan kelembagaan bagi peningkatan dayasaing agribisnis Indonesia.

 

Konsep Agribisnis, Agroindustri dan Kelembagaan Petani

Agribisnis merupakan istilah yang baru dikenal sejak awal dekade 1970-an di Indonesia.  Agribisnis adalah kegiatan ekonomi yang berhulu pada dunia pertanian yang mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pada kegiatan tataniaga produk pertanian yang dihasilkan oleh usahatani (Downey dan Erickson, 1987 dalam Zakaria, 2002).

Agribisnis memiliki dua konsep pokok yakni pertama, agribisnis sebagai suatu sistem yang koordinatif atau integratif dan terdiri dari beberapa subsistem dan kedua, agribisnis sebagai suatu bisnis.  Sebagai suatu sistem, agribisnis terdiri dari: (a) subsistem pengadaan sarana produksi pertanian, (b) subsistem usahatani (on farm), (c) subsistem pengolahan hasil pertanian (off farm atau agroindustry), (d) subsistem pemasaran, dan (e) subsistem sarana dan prasarana penunjang, kelembagaan, politik dan lingkungan. Sebagai suatu bisnis, agribisnis berarti setiap usaha komersial terkait dengan kegiatan produksi pertanian, bisa berupa kegiatan pengusahaan sarana produksi (input) pertanian atau pengusahaan pertanian itu sendiri atau juga pengusahaan pengolahan hasil (output) pertanian (Sudaryanto dan Pasandaran, 1993;  Zakaria, 2002; Sjarkowi, 2010).

Selanjutnya Austin (1981 dalam Zakaria, 2002) menyatakan bahwa agroindustri adalah suatu unit usaha yang memproses produk pertanian sebagai bahan baku mulai dari pengumpulan bahan baku, pembersihan, grading, pengolahan, dan pengemasan produk akhir hingga siap untuk dipasarkan. Agroindustri ini merupakan mesin pertumbuhan bagi agribisnis.  Keterkaitan antarsubsistem dalam sistem agribisnis ditunjukkan pada Gambar 3 sebagai berikut.

 

Gambar 1.  Keterkaitan Antarsubsistem dalam Sistem Agribisnis (Zakaria 2002)

Subsistem pengadaan sarana produksi merupakan subsistem hulu yang akan menentukan keberhasilan proses produksi pada subsistem usahatani.  Hal yang paling penting dalam subsistem pengadaan sarana produksi adalah ketersediaan sarana produksi pada waktu, jumlah, mutu dan harga yang tepat karena proses produksi usahatani pada umumnya sangat tergantung kepada musim dan proses biologis tanaman.

Biasanya para petani menghadapi permasalahan yang komplek dalam pengadaan sarana produksi seperti, ketersediaan sarana produksi sangat terbatas, tidak tepat waktu dan harga yang tidak terjangkau karena adanya inflatoar gap.  Seharusnya permasalahan tersebut dapat diatasi bila kelompok tani dan koperasi yang ada berfungsi dengan baik.

Subsistem ini biasanya tidak netral terhadap skala usaha, semakin banyak petani yang membutuhkan sarana produksi maka akan semakin murah harganya.  Oleh karena itu peran kelompok tani dan koperasi dalam menangkap adanya manfaat ekonomi dari skala usaha menjadi sangat penting.  Melalui kelompok tani dan koperasi, pengadaan sarana produksi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Subsistem usahatani merupakan subsistem yang juga penting karena pada subsistem ini akan diperoleh produksi pertanian yang dapat dikonsumsi untuk pemenuhan kebutuhan pangan penduduk atau dijadikan sebagai bahan baku bagi industri pengolahan hasil pertanian atau sebagai sumber energi alternatif (bioenergi).  Umumnya usahatani keluarga bersifat netral terhadap skala usaha yang ditunjukkan oleh fakta bahwa usahatani dapat dilakukan pada luasan yang sempit (0,25 hektar) hingga yang besar (di atas 5 hektar).   Oleh karena itu keberadaan kelompok tani akan bermanfaat dalam upaya pengendalian hama terpadu dan pengaturan pola tanam dan tata guna air (Zakaria, 2008).

Masalah yang sangat berat dalam berusahatani adalah tingginya resiko dan ketidakpastian yang ditimbulkan dari proses produksi dan faktor alam. Kegagalan produksi karena lemahnya manajemen usahatani dan/atau gejolak alam amatlah sering dihadapi para petani. Oleh karena itu  introduksi teknologi irigasi pompa atau irigasi teknis merupakan salah satu upaya untuk menekan resiko dan ketidakpastian usaha.  Disinilah sangat dituntut daya adaptasi dan inovasi petani guna meningkatkan hasil produksi usahatani.

Subsistem agroindustri merupakan mesin pertumbuhan bagi sistem agribisnis.  Pada subsistem inilah nilai tambah produk pertanian dihasilkan.   Subsistem ini biasanya tidak netral terhadap skala, semakin besar skala usaha semakin rendah biaya rata-rata dan semakin tinggi dayasaing produk. Meski demikian agroindustri skala kecil bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar jika efisiensi produksi berhasil diwujudkan oleh para pengusaha. Permasalahan yang dihadapi para pengusaha agroindustri umumnya bersumber kepada bahan baku. Jaminan ketersediaan bahan baku dengan harga yang terjangkau akan menentukan kontinyuitas operasi pabrik.

Umumnya bahan baku agroindustri memiliki beberapa karakteristik: musiman (seasonality) karena bahan baku dihasilkan melalui proses biologis yang tergantung kepada iklim, bersifat segar (perishability) karena umumnya dibutuhkan dalam bentuk segar,  variability karena kuantitas dan kualitas bahan baku sangat ditentukan oleh keragaman genetik tanaman, dan bermassa besar (bulky) sehingga membutuhkan alat angkut dan fasilitas gudang berkapasitas besar. Adanya karakteristik musiman membuka peluang pabrik beroperasi di bawah kapasitas operasinya (excess capacity problem).  Menurut Koutsoyiannis (1982 dalam Zakaria, 2002), excess capacity merupakan masalah yang tidak diingini oleh para pengusaha agroindutri.  Excess capacity sangat berhubungan dengan konsep biaya jangka pendek.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor lingkungan, lingkungan alam, sosial dan budaya, sarana dan prasarana pendukung, struktur pasar dan kebijakan pemerintah.  Meski faktor tersebut amatlah sukar dikelola oleh para petani namun pemahaman tentang faktor-faktor tersebut akan menolong para petani dalam menjalankan bisnisnya secara efektif dan efisien. Pengembangan agribisnis keluarga petani sangat memerlukan dukungan prasarana perhubungan dan sarana transportasi, lembaga keuangan, pasar yang kompetitif dan dukungan kebijakan pemerintah yang menjamin adanya perlindungan bagi usaha kecil dari praktek monopoli dan monopsoni.  Disinilah pentingnya kebijakan publik disusun bersama dengan melibatkan kelompok tani.

Subsistem yang terakhir adalah subsistem pemasaran mulai dari pemasaran input, bahan baku agroindustri hingga pemasaran produk hasil olahan agroindustri. Umumnya pemasaran dalam sistem agribisnis diserahkan kepada para pedagang yang biasanya relatif lebih baik posisi tawarnya dibandingkan dengan petani. Subsistem pemasaran sebaiknya diusahakan secara efisien agar sistem agribisnis secara keseluruhan mampu memberikan keuntungan kepada semua partisipan. Efisiensi produksi pada masing-masing subsistem merupakan syarat keharusan dalam pengembangan agribisnis namun demikian belumlah cukup jika tidak ada lembaga yang mengkoordinasikan para pelaku atau partisipan antara masing-masing subsistem dalam sistem agribisnis dengan biaya transaksi yang minimal.

Terdapat beberapa alternatif lembaga transaksi dalam sistem agribisnis yakni melalui pasar spot, integrasi vertikal atau antara keduanya (hibrid transaction) seperti kemitraan.  Jika pasar tidak mampu mengkoordinasikan partisipan antarmasing-masing subsistem dalam sistem agribisnis maka organisasi bisnis petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi petani) menjadi sangat penting sebagai wadah koordinasi atau integrasi antarpartisipan dalam sistem agribisnis. Disinilah hakekat pentingnya koperasi sebagai organisasi bisnis petani dalam mengendalikan fonomena biaya transaksi tinggi hingga ke tingkat minimum dibandingkan dengan alternatif transaksi yang ada.  

 

Penutup:  Langkah ke Depan

Penataan kelembagaan untuk meningkatkan dayasaing agribisnis ditentukan oleh kerjasama sinergis (dan pembagian kerja) antarpengampu kepentingan, yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (political society), dunia usaha atau masyarakat bisnis (business society), dan masyarakat madani (civil society).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan agribisnis benar-benar  berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini.  Kita sangat membutuhkan sistem pemerintahan yang solid agar masalah yang kita hadapi cepat terselesaikan dan kita juga membutuhkan kinerja legislatif yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Dunia usaha merupakan komponen penting mengingat jumlah pelakunya cukup banyak dan memegang posisi kunci dalam perekonomian. Dari merekalah proses nilai tambah produk pertanian dihasilkan dan dari mereka pula harga produk pertanian ditentukan.  Meski demikian harus diakui bahwa apabila dunia usaha akan ikut berusahatani menghasilkan produk pertanian seperti petani umumnya, mereka — dapat dipastikan —  akan mengalami kerugian, karena usahatani yang dilakukan petani umumnya berskala kecil dan kurang efisien. Dengan demikian bagi dunia usaha yang bergerak dalam bisnis produk pertanian masih tetap tergantung dengan produk yang dihasilkan petani-petani gurem tersebut.

Masyarakat petani merupakan komponen yang sangat penting mengingat jumlahnya sangat banyak dan umumnya bergerak dibidang usahatani (on farm). Tanpa adanya petani, maka agribisnis tidak mungkin berkembang dan tentu saja produk-produk pertanian juga tidak cukup tersedia bagi kita. Untuk meningkatkan taraf hidup petani, mereka harus berperan aktif dan tidak hanya semata-mata menanti uluran tangan pihak lain.

Redistribusi Aset Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

 

 

 

 

Oleh: Prof. Syarifuddin Karimi

Guru Besar Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas

Di dalam setiap perekonomian, struktur pasar yang berkembang selalu menentukan tingkat persaingan usaha. Tingkat persaingan menentukan pula surplus ekonomi yang dapat dinikmati, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Sebuah bentuk pasar yang sering dianggap ideal adalah pasar yang bersaing secara sempurna (perfectly competitive market).  Kondisi pasar bersaing sempurna dianggap tidak menciptakan distorsi ekonomi dan biaya bagi kemakmuran masyarakat. Setiap pelaku ekonomi bebas keluar-masuk pasar tanpa mampu mempengaruhi pasar secara individual.

Pelaku ekonomi yang menghadapi pasar bersaing sempurna hanya menikmati keuntungan normal.  Tingkat keuntungan hanya sampai pada pengembalian jasa faktor produksi yang dipakai di dalam kegiatan usaha. Hal ini mempengaruhi kemampuan akumulasi modal yang juga cenderung terbatas pada pelaku usaha yang menghadapi pasar bersaing perfek. Pelaku ekonomi tidak memiliki kekuatan pasar karena produksi ditentukan pada saat biaya marjinal sama dengan tingkat harga yang berlaku di pasar.  Mereka hanya menerima harga pasar yang terjadi atau price taker. Kelompok usaha kecil menengah yang sering disebut sebagai sektor ekonomi kerakyatan memiliki ciri pasar yang lebih dekat kepada pasar bersaing perfek.

Sebagai lawan dari pasar bersaing perfek adalah pasar monopoli. Pelaku ekonomi yang menghadapi pasar monopoli memiliki kekuatan pasar dengan kemampuan menentukan harga (price maker) di atas biaya marjinal.  Surplus konsumen untuk setiap tingkat output yang sama  lebih rendah pada pasar monopoli dibanding pada pasar bersaing perfek. Pelaku ekonomi monopoli menikmati rente monopoli yang bersumber dari perbedaan harga di atas biaya marjinal. Kekuatan pasar yang dimiliki pelaku usaha monopoli menimbulkan biaya bagi kemakmuran masyarakat (welfare cost).

Di luar bentuk pasar bersaing perfek dan monopoli terdapat pula bentuk bentuk pasar bersaing imperfek, bersaing monopolistik, duopoli, dan oligopoli. Makin dekat bentuk pasar ke arah bersaing perfek, makin rendah biayanya bagi kemakmuran masyarakat. Sebaliknya, makin besar biayanya bagi kemakmuran masyarakat dengan semakin dekatnya bentuk pasar ke arah monopoli. Intervensi pemerintah sering dibenarkan untuk membuat kondisi agar pelaku ekonomi tampil mendekati pasar bersaing perfek.

Konsentrasi kekuatan pasar memperlihatkan persoalan fundamental yang dihadapi sistem ekonomi Indonesia. Apapun nama sistemnya harus mampu membuktikan efektifitasnya dalam mengurangi konsentrasi kekuatan pasar. Sekelompok besar pelaku ekonomi dengan indeks kekuatan pasar rata-rata sangat rendah menghadapi pasar yang cenderung bersaing secara perfek. Sementara sekelompok kecil pelaku ekonomi dengan skala kekuatan rata-rata sangat tinggi memiliki kekuatan pasar yang cenderung monopolistik. Kelompok besar merupakan small economy yang berperan sebagai price-taker yang hanya mungkin menerima apa yang didiktekan oleh kehendak pasar kepadanya. Kelompok ini tidak banyak berperan di dalam formulasi kebijakan publik di mana politik uang lebih dominan berlaku.

Peran demokrasi diharapkan mampu memberikan koreksi terhadap distorsi politik dan distorsi ekonomi yang telah memperkuat konsentrasi pasar. Bila demokrasi menjadi mandul, maka statusquo kekuatan pasar akan mengembalikan posisi kepada keseimbangan pasar yang tidak stabil. Dalam kondisi seperti itu, demokrasi hanya akan menjadi basa-basi politik semata. Rakyat akan terus dibuai oleh para politisi dengan janji-janji selama kampanye pemilu. Demokrasi hanya akan menjadi kendaraan untuk mengantarkan ambisi para politisi oportunis ke jenjang kekuasaan. Keadilan ekonomi juga akan kembali sebagai komoditas politik yang selalu diiklankan untuk menipu rakyat. Namun banyak hasil penelitian yang menemukan bahwa demokrasi dan pertumbuhan ekonomi tidak akan stabil bila tidak menghasilkan keadilan ekonomi.

Sebaliknya kelompok kecil merupakan large economy yang berperan sebagai price maker yang memiliki kemampuan mendiktekan harga di pasar, baik pasar ekonomi maupun pasar politik. Kelompok ini mempunyai kemampuan melakukan sabotase ekonomi melalui mekanisme pasar dan spekulasi. Kelompok ini memiliki kekuatan politik untuk mempengaruhi, bahkan mampu memesan kebijakan publik dan mengkondisikan opini publik yang menguntungkan bisnis mereka. Bila kebijakan publik dinilai tidak menguntungkan bagi status quo bisnis mereka, mereka dapat pula melakukan reaksi pasar di mana mereka memiliki kekuatan mendiktekan.

Di masa lalu pemerintah cenderung berpihak, dan bahkan berkolusi dengan kekuatan large economy. Orientasi kebijakan pembangunan adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan utama dan proteksi kepada sekelompok kecil kapitalis pemilik modal besar. Akibatnya konsentrasi kekuatan pasar menjadi makin berkembang dan dominan hingga mencapai puncak yang tidak mampu dikoreksi oleh penguasa yang diktator sekalipun.

Dalam masyarakat demokratis kapitalistis terdapat dua sumber kekuasaan yaitu dari kekayaan dan posisi politik (Thurow,1996). Sistem pasar membuka kesempatan tumbuhnya kolusi antara kekayaan sebagai kekuatan ekonomi dan posisi politik sebagai kekuatan politik. Kekuatan ekonomi dapat dikonversi menjadi kekuatan politik. Sebaliknya kekuatan politik dapat pula dikonversi menjadi kekuatan ekonomi. Fakta menunjukkan makin banyaknya pengusaha yang memiliki kekuatan ekonomi menjadi  pendiri, pimpinan partai dan menduduki posisi mewakili rakyat dengan kekuatan ekonominya guna melindungi dan meningkatkan surplus ekonomi melalui pengaruh politik.

Sebaliknya banyak pula pemegang posisi politik yang telah menjadi kaya dengan kekuatan politik yang dinikmatinya. Interaksi antara pasar kekuatan politik dan pasar kekuatan ekonomi semakin intensif dan terbuka dengan demokrasi.  Tidak sedikit pemilik kekuatan politik yang dengan cepat mendapatkan kekuatan ekonomi. Sebaliknya tidak sedikit pula kekuatan ekonomi yang dengan cepat mendapatkan kekuatan politik. Sistem pasar memungkinkan semua ini terjadi. Karena itu demokrasi harus mampu mengontrol kekuatan pasar agar demokrasi tidak menjadi komoditas politik para pemilik modal.

Kolusi antara kekuatan ekonomi dan kekuatan politik di dalam sistem pasar menimbulkan ketidakadilan yang tercermin di dalam kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Sistem demokrasi diharapkan mampu merubah keputusan pasar dan menghasilkan sebuah kondisi distribusi kekuatan ekonomi yang lebih merata  dibanding bila sistem pasar mengambil keputusan sendiri. Pelaku ekonomi yang kehilangan surplus akibat sitem pasar akan melihat pemerintah sebagai pelindung yang positif. Kebijakan redistribusi berperan mempertemukan prinsip demokratis dan prinsip pasar kapitalistis agar tidak terjadi perbenturan.

Meningkatnya konsentrasi kekuatan pasar dapat menjadi penyebab utama krisis ekonomi. Kalau  pemerintahan demokratis tidak mampu melahirkan kebijakan publik untuk mengurangi konsentrasi pasar, maka keseimbangan ekonomi pasar yang berkeadilan tidak akan pernah terjadi. Pemulihan ekonomi akan kembali kepada keseimbangan yang tidak stabil akibat konsentrasi kekuatan pasar dan kesenjangan di dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Bila keadaan ini berkembang, maka stabilitas demokrasi akan menghadapi ancaman yang serius. Keadaan ini harus dihindari oleh bangsa Indonesia yang memimpikan hidupnya ekonomi kerakyatan yang adil dan makmur. Karena ekonomi kerakyatan hanya akan tumbuh stabil dan berkelanjutan di bawah pemerintahan yang mampu melakukan demokratisasi ekonomi dan keadilan redistribusi.

Konsentrasi kekuatan pasar yang tinggi menyebabkan ketimpangan kemampuan pelaku ekonomi di dalam melakukan akumulasi modal. Hanya sejumlah kecil pelaku ekonomi yang menguasai sebagian besar kekuatan pasar mampu melakukan akumulasi modal melalui pengumpulan keuntungan yang melebihi normal dengan posisi monopolistik. Sementara sejumlah besar pelaku ekonomi yang menghadapi pasar bersaing perfek hanya mampu menerima keuntungan ekuivalen dengan nilai marjinal tenaga yang dikorbankannya untuk menghasilkan komoditi.  Namun kecenderungan ini menyemaikan bibit instabilitas, ketidakpastian yang merugikan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan redistribusi menjadi semakin urgen untuk membangun dan mempertahankan stabilitas ekonomi dan stabilitas demokrasi.

Dengan memicu ketidakpuasan sosial, kesenjangan pendapatan menyebabkan instabilitas sosial politik.  Selanjutnya terjadi ketidakpastian dalam lingkungan ekonomi politik yang berakibat berkurangnya investasi. Konsekuensinya adalah hubungan yang negatif antara investasi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Karena investasi adalah penggerak pertumbuhan ekonomi, hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi negatif (Alesina and Perotti, 1993). Negara-negara yang berhasil melakukan reformasi agraria berhasil pula menurunkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan dalam distribusi kekayaan. Negara-negara ini memperlihatkan kinerja politik yang relatif stabil.

Secara sepintas redistribusi fiskal dengan meningkatkan beban pajak atas para kapitalis dan investor menurunkan kecenderungan berinvestasi. Namun kebijakan redistribusi dapat menurunkan ketegangan sosial yang hasilnya menciptakan sebuah iklim sosial politik yang makin mendukung kegiatan produktif dan akumulasi modal (Alesiana & Perotti, 1993; Sala y Martin, 1992). Kebijakan redistribusi juga meningkatkan perlindungan terhadap hak milik melalui dampaknya mengurangi kriminalitas (Fay, 1993). Kesenjangan ekonomi yang tinggi memicu tindakan kriminal terhadap penjarahan harta milik swasta. Kehadiran kelas menengah yang sehat dan kuat menciptakan stabilitas sosial yang mendukung akumulasi modal. Pertumbuhan demokrasi menciptakan pertumbuhan kelas menengah, bukan kapitalisme (Thurow, 1996). Stabilitas demokrasi memerlukan keadilan ekonomi melalui kebijakan redistribusi. Demokrasi lebih bertahan di negara negara dengan kesenjangan yang lebih rendah (Muller, 1988).

Redistribusi aset dapat menghasilkan stabilitas secara internal dan endogenous, damai, demokratis dan manusiawi, tanpa tekanan dan paksaan dari luar. Stabilitas yang dihasilkan di dalam suasana damai dan demokratis akan mendorong investasi yang diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ini tidak akan ada pertentangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Secara teoritis dan empiris, pengalaman negara-negara industri baru memperlihatkan bahwa pemerataan dapat menjadi penggerak pertumbuhan kegiatan ekonomi. Hal ini telah jauh hari dinyatakan oleh Bung Hatta sebagai perintis pemikiran ekonomi kerakyatan (Hatta, 1946; Hatta, 1976). Pemegang Nobel ekonomi, Gunnar Myrdal juga telah jauh hari menyatakan bahwa pemerataan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Myrdal, 1973). Hasil penelitian ekonomi yang masih tergolong baru banyak yang menolak mekanisme rembesan ke bawah yang mempertentangkan antara pertumbuhan dan pemerataan. Padahal  redistribusi aset dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi (Persson & Tabellini, 1994).

Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi tetap mempertahankan kesenjangan penguasaan aset produktif. Konsentrasi kekuatan pasar sebagai refleksi kesenjangan distribusi penguasaan aset akhirnya akan menjadi kendala efektifitas demokrasi politik dalam melaksanakan sistem ekonomi yang adil dan berpihak kepada mayoritas rakyat.  Jangankan mampu mengontrol kolusi, korupsi, dan nepotisme, demokrasi politik yang tidak beriringan dengan demokrasi ekonomi akhirnya berlutut di bawah kendali kekuatan ekonomi oligopolistik. Redistribusi aset menjadi macet, pembangunan ekonomi kerakyatan akhirnya akan tetap tinggal sebagai dokumen dan basa-basi politik belaka.

Bila redistribusi aset tidak terjadi, bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan bisa jalan, bagaimana perekonomian nasional bisa ke luar dari krisis. Bila demokrasi ekonomi tidak mampu dihasilkan oleh demokrasi politik, utang luar negeri yang terus bertambah hanya akan meningkatkan ketergantungan bangsa. Demokrasi  tidak berarti banyak bagi perbaikan kemakmuran mayoritas rakyat  kalau keadilan ekonomi tidak tumbuh. Karena demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi tetap akan mempertahankan statusquo penguasaan sekelompok kecil elit ekonomi atas mayoritas rakyat. Politik uang yang tumbuh subur akhir akhir ini adalah akibat gagalnya keadilan ekonomi. Masih luasnya lapisan rakyat yang tidak berdaya di bidang ekonomi akan senantiasa menjadi objek bagi elit posisi politik dan kekuatan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan memerlukan penerapan prinsip keadilan dan demokrasi di dalam kehidupan pasar yang mengatur alokasi sumber daya produktif. Keadilan dan kehidupan demokratis harus mampu mengendalikan kekuatan pasar. Bila kekuatan demokrasi tidak mampu mengendalikan kekuatan pasar, maka kekuatan pasar akan menggantikan kedaulatan rakyat. Demokrasi akan menjadi instrumen pasar. Sementara dalam kehidupan demokratis pasarlah yang mesti berperan sebagai  instrumen demokrasi.

Distribusi kekuatan pasar mencerminkan distribusi penguasaan aset. Kekuatan pasar yang makin monopolistik adalah cerminan dari distribusi penguasaan aset yang makin timpang. Ekonomi kerakyatan tidak akan tumbuh di dalam kondisi pasar yang makin monopolistik dan distribusi penguasaan aset yang makin timpang. Mekanisme pasar yang berkeadilan, demokratis, dan bersahabat dengan rakyat adalah kondisi yang diperlukan bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Secara riil kondisi tersebut harus tercermin di dalam menurunnya konsentrasi kekuatan pasar, menurunnya ketimpangan distribusi penguasaan aset, dan menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketiganya harus menjadi komponen utama penyusunan kebijakan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat bangsa Indonesia yang adil dan makmur sebagai wujud dari cita-cita kemerdekaan bangsa.

Keadilan harus menjadi kunci kemakmuran yang akan menghantarkan bangsa Indonesia menjadi masyarakat maju. Konsekwensi dari kekeliruan kebijakan pembangunan ekonomi di masa lalu yang telah mendahulukan kemakmuran adalah kesenjangan, ketergantungan pada utang luar negerei dan krisis ekonomi. Karena itu pembangunan ekonomi nasional Indonesia ke depan haruslah menjadikan keadilan distributif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

Paradigma pembangunan harus mengalami perubahan dari growth with equity menjadi equity for growth. Pembangunan dengan keadilan ekonomi lahir dengan kemampuan mengintegrasikan kekuatan ekonomi bangsa secara nasional.  Dominasi pemerintah pusat yang mengatasnamakan nasional seperti masih terjadi perlu dikurangi agar kekuatan ekonomi bangsa benar benar merata ke seluruh wilayah nusantara. Karena itu redistribusi aset produktif dan integrasi ekonomi nasional harus menjadi komponen utama di dalam sistem ekonomi kerakyatan.

DINAMIKA PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UKM

Prof. Dr. Zamruddin Hasid, S.E.

Rektor Universitas Mulawarman, Samarinda

 

 

Pendahuluan

Persoalan keadilan dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945 perlu mendapat perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan. Kesenjangan ekonomi antar sektor atau daerah sangat begitu nampak sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang memperihatinkan. Saat ini pemangku kebijakan lebih mengedepankan kepentingan politik untuk berkuasa dibandingkan upaya mensejahterakan masyarakat. Maka tak mengherankan jika kebijakan pemerintah lebih banyak mengarah kepada golongan masyarakat yang memiliki kapital (modal). Konsep dasar demikian sangat mudah dipahami, karena dalam kancah politik peran uang sangat besar. Kegiatan kampanye politik dari mulai pemilihan anggota legeslatif maupun kepala daerah bahkan presiden dan wakil presiden diperlukan dana yang sangat besar.

Pada sisi lain, pemilik modal memiliki kepentingan bisnis untuk mencari keuntungan yang maksimal, sehingga terjadilah ikatan yang saling menguntungkan antara penguasa (pemerintah) dan pemilik modal. Sementara masyarakat kecil cukup disuguhi janji dan retorika politik tentang kesejahteraan yang tetap menjadi impian sampai kini. Konsentrasi kebijakan ekonomi bertumpu pada pengusaha besar, sementara usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi menghadapi banyak kendala dalam mengembangkan usahanya. Padahal peran UKM-Koperasi sangat besar dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi.

UKM-Koperasi harus diakui keberadaannya merupakan penopang utama perekonomian Indonesia. Melihat UKM-Koperai tidak boleh dilihat dari kuantias aset yang berputar tetapi harus dilihat dari jumlah pelakunya. Jumlah pelaku UKM-Koperasi sekitar 99% dari total pelaku usaha. Pelaku pada UKM-Koperasi inilah yang mampu mengeluarkan Indonesia dari berbagai krisis ekonomi global.

 

Pembangunan Harus Pro Rakyat

Saat ini UKM-Koperasi sedang dihadapkan (baca: dipertarungkan) dengan pelaku usaha yang memiliki modal besar. Pedagang sayuran yang modalnya tidak lebih satu juta rupiah harus berhadapan Super Mall yang berdiri megah dan gagah. Kondisi yang tak seimbang ini harus segera diakhir karena akan berdampak buruk pada perekonomian ke depan. Pembangunan pasar-pasar modern dan super mall tetap dapat dipertahan dengan dibangun suatu kemitraan usaha sehingga dapat menguntungkan keduabelah pihak.

Berdasarkan data dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil  terdapat produk UKM-Koperasi yang diekspor nilainya sekitar 159 trilliun pada tahun 2008. Angka ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang mencapai angka sekitar 140 trilliun. Sebenarnya, nilai ini masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi ekonomi UKM-Koperasi yang dimiliki. Begitu juga dalam pembentukan PDB, kontribusi UKM-Koperasi sekitar 54,22%.

Menurut Ginanjar perlu ada paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development) atau pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development). Konsep pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat tersebut antara lain berlandaskan azas-azas: (a) komitmen penuh pemerintah dengan keterlibatan minimal (fully committed with less involvement), pemerintah berintervensi hanya apabila terjadi distorsi pasar dengan cara selektif dan bijaksana (smart intervention); (b) peran-serta aktif (participatory process) dari seluruh komponen masyarakat madani (civil society); (c) keberlanjutan (sustainability); serta (d) pendanaan bertumpu pada prinsip-prinsip: efisiensi, efektivitas , transparansi, dan accountability serta dapat langsung diterima oleh masyarakat yang betul-betul memerlukan (intended beneficiaries).

Pernyataan yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat kata kunci (1) melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, dan (3) mewujudkan keadilan sosial. Perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan sosial mendapat perhatian pokok pada masa itu ditujukan bukan untuk perseorangan atau golongan, tetapi lebih mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Atau dengan kata lain pembangunan hendaknya mengutamakan kepentingan rakyat.

Sejarah pembinaan terhadap koperasi yang dilakukan pemerintah masih belum memenuhi harapan. Hal ini antara lain disebabkan sebagian masyarakat belum mampu memiliki kekuatan untuk mengembangkan koperasinya. Kerja sama pada perlengkapan organisasi koperasi belum menunjukkan tatanan kerja yang efektif dan efisien. Atas dasar hal itu, bantuan pembinaan dari pemerintah masih mutlak diperlukan, hanya saja bentuk bantuan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan koperasi itu sendiri.

Subiakto Tjakrawerdaja (1985) menyebutkan bahwa pengembangan usaha koperasi harus diusahakan pada kekuatan yang tumbuh dalam organisasi sendiri dan kepercayaan pada diri sendiri. Menumbuhkan kepercayaan anggota sangat penting, karena koperasi dibangun atas dasar partisipasi kepercayaan. Bantuan Pemerintah yang terus menerus melebihi takaran cenderung mematikan potensi daya kreasi dan daya inovasi pada anggotanya (Syamsuri SA, 1985). Bentuk bantuan yang baik dan ideal untuk mengembangkan koperasi ialah memberikan iklim atau rangsangan yang dapat mendorong perkembangan lembaga dan usaha koperasi ke arah yang lebih baik, atau dengan kata lain memberikan iklim yang memungkinkan terjadinya mekanisme kerja yang optimal pada perlengkapan organisasi koperasi, sehingga mendorong koperasi tumbuh berkembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan UKM-Koperasi

Strategi pembangunan ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan UKM-Koperasi merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing. Ada peran yang sangat fundamental dapat dilakukan UKM-Koperasi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkesinambungan. Pemberdayaan UKM-Koperasi seyogyanya dalam lingkup makro maupun mikro.

Pada skala makro pemberdayaan UKM-Koperasi diarahkan pada peran yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal dalam rangkan mendukung ekonomi nasional. Sebenarnya banyak peran yang dapat dimainkan oleh UMK-Koperasi, mulai dari pengambilan keputusan ekonomi yang demokratis sampai implementasinya.

Hal ini tentunya peran pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan kepentingan pelaku UKM-Koperasi. Oleh karena itu fakta perjanjian pada level internasional tidak terpaku pada pelaku ekonomi besar, tetapi perlu memperhatikan pelaku bisnis kecil yang ada pada UKM-Koperasi untuk menghindari gagalnya strategi pembangunan.

 

Perlu Pemahaman Filsafat Ilmu Ekonomi Pembangunan

Dilihat dari spesialisasinya, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu ekonomi yang dahulunya relatif sedikit, sekarang mengalami perkembangan yang menakjubkan. Masyarakat mulai menyadari adanya faktor produksi waktu dan teknologi informasi yang semasa Adam Smith, persoalan itu tidak mendapat perhatian yang serius. Begitu juga dengan fungsi uang, yang semula sebagai alat tukar, juga mempunyai fungsi sebagai penimbun kekayaan.

Setiap perkembangan pengetahuan (teori) selalu dilatarbelakangi oleh filosofis yang mendasari teori itu muncul. Filosofis inilah yang menjadi fundasi untuk kokohnya suatu teori. Runtuhnya pembangunan ekonomi Indonesia yang diperlihatkan oleh krisis moneter 1998 sebagai akibat dari dasar teori yang rapuh. Pembuat kebijakan selain tidak memiliki dasar teori ekonomi yang kuat, juga telah kehilangan makna filosofis ideologi pembangunan. Maka dari itu tidak mengherankan sampai sekarang, perkembangan pemulihan ekonomi tidak menunjukkan fenomena yang mengembirakan.

Pemulihan ekonomi di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi harus multi-sektoral. Tahap pertama yang sangat strategis ialah menata sumber daya manusia (SDM) yang handal. Dalam hal ini perguruan tinggi yang memiliki kontribusi sangat besar perlu mengalami pembenahan. Setiap kegiatan penelitian atau tulisan ilmiah perlu mengedepankan filosofi yang dianutnya, sehingga tidak kehilangan arah dan kendali. Maka dari itu pengajaran filosofi ilmu ekonomi mutlak dipelajari di perguruan tinggi.

Melalui pengetahuan filsafat ilmu ekonomi, ilmuwan akan terbiasa dikendalikan cara berpikir akademis, dan memiliki tuntunan hidup yang menjadi tanggung jawabnya. Atau dengan kata lain ilmuwan selain memiliki bekal hidup akademis, juga memiliki moral. Dengan demikian mereka akan melihat fenomena ekonomi secara akademis dan moral, bukan sebaliknya dengan intuisi dan amoral yang selama ini terjadi.

Koperasi Sebagai Sistem Ekonomi Rakyat

Mohamad Hatta menyusun pemikiran bangun ekonomi yang sesuai dengan rakyat, yang disebut koperasi bukan pekerjaan sekejap. Akan tetapi telah teruji oleh latar akademik yang memadai dan memiliki dasar filosofi agama. Kehadiran koperasi pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 sebenarnya memuat banyak harapan bagi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Koperasi sebagai subsistem mencari nafkah berdasarkan falsafah kehidupan ekonomi yang demokratis. Menurut Soewardi (1995) ada empat kata kunci yang dapat diambil dari konsep koperasi yang dimuat dalam UUD 1945 tersebut, yaitu: (1) asas kekeluargaan yang menyatakan bahwa landasan koperasi Indonesia adalah harmoni dan kekeluargaan, (2) kemakmuran masyarakat yang menyatakan bahwa koperasi menuju ke arah kemakmuran, (3) dikerjakan oleh semua yang berarti tidak ada pengangguran, (4) pemilikan anggota yang menyatakan bahwa usaha itu selalu diawasi oleh anggota.

Kehidupan koperasi pada masyarakat di satu sisi masih sering disejajarkan dengan kegiatan usaha yang tidak efisien, karena lebih menekankan aspek sosial (social oriented), sedangkan pada sisi lain dapat dianggap suatu kegiatan usaha yang efisien karena bersifat profit oriented. Adanya perbedaan konsepsi ini akibat perbedaan yang mendasar dalam mendudukan koperasi sebagai badan usaha. Pemahaman koperasi dapat menggunakan tiga pendekatan, yaitu normatif, legalistis, dan positipis. Berdasarkan normatif, koperasi merupakan semangat yang memberikan petunjuk-petunjuk keputusan secara kooperatif. Legalistis menyebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang memiliki status badan hukum, sesuai Undang-undang Nomor: 25/1992 tentang Perkoperasian. Positipis melihat koperasi merupakan badan usaha yang tidak terlepas dari kaidah-kaidah ekonomi.

Sesuai dengan ketiga pendekatan tersebut, maka koperasi merupakan metoda organisasional untuk menjalankan suatu usaha yang dilakukan anggota secara demokratis. Menurut Mohamad Hatta (1958) koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong (Depkop, 1985:18). Hanel (1989:29) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan orang, yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan, turut serta menanggung resiko yang layak untuk memperoleh kemanfaatan dari usaha di mana para anggota berperan aktif.

Kedua batasan koperasi yang dikemukakan tersebut memberikan makna bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bertujuan memperbaiki nasib yang dilakukan berdasarkan tolong-menolong. Batasan koperasi yang sempurna sulit diperoleh, karena pada setiap batasan yang dikemukakan mempunyai penekanan yang berbeda-beda, namun memiliki makna yang sama. Atas dasar itu maka koperasi perlu ditinjau berdasarkan aspek sistem sosial ekonomi yang berlaku.

Diskusi yang mendalam tentang filsafat pembangunan ekonomi Indonesia telah memberikan suatu kesadaran tentang perlunya berpikir secara filsafati, sehingga mampu melahirkan pemikiran yang kritis. Untuk melihat perbedaan yang kritis sistem ekonomi pasar (kapitalisme) dan kooperativisme sebagai berikut:

Aspek Kapitalime Kooperativisme
Akibat dari daya dorong MaksimalisasiPower motive PeningkatanProfit motive
Unsur terpenting KapitalInterest KerjaTanpa interest
Hubungan Tak ada ulur tanganInstrumental & kalku-latif Ada ulur tanganInstrumental & cinta

Sumber: Herman Soewardi, 1995.

Perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan berwatak sosial adalah dalam operasional sama, tetapi haluannya berbeda. Pertama untuk kemakmuran perseorangan atau golongan, sedangkan yang kedua untuk seluruh masyarakat. Koperasi yang ditawarkan Hatta berlandaskan pada nilai-nilai moral yang berlawanan denan kapitalisme. Kebutuhan manusia dipandang menurut agama Islam adalah terbatas. Islam mengajarkan agar dunia dikendalikan oleh manusia, bukan manusia dikendalikan dunia. Prinsip scarcity dalam pandangan islam tidak ada, karena berlawanan dengan pengakuan kenikmatan. Tujuan yang dicari tidak hanya sekedar happiness tetapi juga hasanah secara seimbang.

Landasan koperasi adalah harmoni dan kekeluargaan, sedangkan kapitalime adalah conflict of life yang bagi koperasi Indonesia hanya merupakan dinamika kehidupan kelompok, sehingga tidak perlu dipertentangkan secara berlebihan. Koperasi menuju kemakmuran rakyat, bukan sekedar bertahan dalam kemiskinan. Dengan demikian sistem ekonomi lebih mengutamakan kedaulatan rakyat dibandingkan kedaulatan pasar. Dengan pemberdayaan rakyat, tatanan ekonomi akan menjadi kuat karena bertumpu pada kepentingan rakyat.

Sri Edi Swasono (1985) mengajukan sedikitnya lima peranan koperasi dalam memperjuangkan ekonomi rakyat, yaitu: (1) koperasi penampung politik rakyat yang lemah untuk melawan penindasan, (2) koperasi menampung dan mempertahankan identitas dan budaya bangsa, (3) koperasi merupakan sarana pembina usaha kecil, (4) koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial, dan (5) koperasi adalah sarana merealisasi ekonomi Pancasila.

Kesimpulan

  1. Peran UKM-Koperasi dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi masih sangat diperlukan.
  2. Peran UKM-Koperasi diarahkan pada pengembangan potensi sumberdaya ekonomi lokal dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.
  3. Pembinaan dari pemerintah terhadap UKM-Koperasi mutlak diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanat UUD 1945.
  4. Pengembangan UKM-Koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan dengan pelaku usaha besar.

 

Prof. Dr. Zamruddin Hasid, S.E.

Rektor Universitas Mulawarman, Samarinda

 

 

Pendahuluan

Persoalan keadilan dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945 perlu mendapat perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan. Kesenjangan ekonomi antar sektor atau daerah sangat begitu nampak sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang memperihatinkan. Saat ini pemangku kebijakan lebih mengedepankan kepentingan politik untuk berkuasa dibandingkan upaya mensejahterakan masyarakat. Maka tak mengherankan jika kebijakan pemerintah lebih banyak mengarah kepada golongan masyarakat yang memiliki kapital (modal). Konsep dasar demikian sangat mudah dipahami, karena dalam kancah politik peran uang sangat besar. Kegiatan kampanye politik dari mulai pemilihan anggota legeslatif maupun kepala daerah bahkan presiden dan wakil presiden diperlukan dana yang sangat besar.

Pada sisi lain, pemilik modal memiliki kepentingan bisnis untuk mencari keuntungan yang maksimal, sehingga terjadilah ikatan yang saling menguntungkan antara penguasa (pemerintah) dan pemilik modal. Sementara masyarakat kecil cukup disuguhi janji dan retorika politik tentang kesejahteraan yang tetap menjadi impian sampai kini. Konsentrasi kebijakan ekonomi bertumpu pada pengusaha besar, sementara usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi menghadapi banyak kendala dalam mengembangkan usahanya. Padahal peran UKM-Koperasi sangat besar dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi.

UKM-Koperasi harus diakui keberadaannya merupakan penopang utama perekonomian Indonesia. Melihat UKM-Koperai tidak boleh dilihat dari kuantias aset yang berputar tetapi harus dilihat dari jumlah pelakunya. Jumlah pelaku UKM-Koperasi sekitar 99% dari total pelaku usaha. Pelaku pada UKM-Koperasi inilah yang mampu mengeluarkan Indonesia dari berbagai krisis ekonomi global.

 

Pembangunan Harus Pro Rakyat

Saat ini UKM-Koperasi sedang dihadapkan (baca: dipertarungkan) dengan pelaku usaha yang memiliki modal besar. Pedagang sayuran yang modalnya tidak lebih satu juta rupiah harus berhadapan Super Mall yang berdiri megah dan gagah. Kondisi yang tak seimbang ini harus segera diakhir karena akan berdampak buruk pada perekonomian ke depan. Pembangunan pasar-pasar modern dan super mall tetap dapat dipertahan dengan dibangun suatu kemitraan usaha sehingga dapat menguntungkan keduabelah pihak.

Berdasarkan data dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil  terdapat produk UKM-Koperasi yang diekspor nilainya sekitar 159 trilliun pada tahun 2008. Angka ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang mencapai angka sekitar 140 trilliun. Sebenarnya, nilai ini masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi ekonomi UKM-Koperasi yang dimiliki. Begitu juga dalam pembentukan PDB, kontribusi UKM-Koperasi sekitar 54,22%.

Menurut Ginanjar perlu ada paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development) atau pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development). Konsep pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat tersebut antara lain berlandaskan azas-azas: (a) komitmen penuh pemerintah dengan keterlibatan minimal (fully committed with less involvement), pemerintah berintervensi hanya apabila terjadi distorsi pasar dengan cara selektif dan bijaksana (smart intervention); (b) peran-serta aktif (participatory process) dari seluruh komponen masyarakat madani (civil society); (c) keberlanjutan (sustainability); serta (d) pendanaan bertumpu pada prinsip-prinsip: efisiensi, efektivitas , transparansi, dan accountability serta dapat langsung diterima oleh masyarakat yang betul-betul memerlukan (intended beneficiaries).

Pernyataan yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat kata kunci (1) melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, dan (3) mewujudkan keadilan sosial. Perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan sosial mendapat perhatian pokok pada masa itu ditujukan bukan untuk perseorangan atau golongan, tetapi lebih mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Atau dengan kata lain pembangunan hendaknya mengutamakan kepentingan rakyat.

Sejarah pembinaan terhadap koperasi yang dilakukan pemerintah masih belum memenuhi harapan. Hal ini antara lain disebabkan sebagian masyarakat belum mampu memiliki kekuatan untuk mengembangkan koperasinya. Kerja sama pada perlengkapan organisasi koperasi belum menunjukkan tatanan kerja yang efektif dan efisien. Atas dasar hal itu, bantuan pembinaan dari pemerintah masih mutlak diperlukan, hanya saja bentuk bantuan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan koperasi itu sendiri.

Subiakto Tjakrawerdaja (1985) menyebutkan bahwa pengembangan usaha koperasi harus diusahakan pada kekuatan yang tumbuh dalam organisasi sendiri dan kepercayaan pada diri sendiri. Menumbuhkan kepercayaan anggota sangat penting, karena koperasi dibangun atas dasar partisipasi kepercayaan. Bantuan Pemerintah yang terus menerus melebihi takaran cenderung mematikan potensi daya kreasi dan daya inovasi pada anggotanya (Syamsuri SA, 1985). Bentuk bantuan yang baik dan ideal untuk mengembangkan koperasi ialah memberikan iklim atau rangsangan yang dapat mendorong perkembangan lembaga dan usaha koperasi ke arah yang lebih baik, atau dengan kata lain memberikan iklim yang memungkinkan terjadinya mekanisme kerja yang optimal pada perlengkapan organisasi koperasi, sehingga mendorong koperasi tumbuh berkembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan UKM-Koperasi

Strategi pembangunan ekonomi melalui pendekatan pemberdayaan UKM-Koperasi merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing. Ada peran yang sangat fundamental dapat dilakukan UKM-Koperasi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkesinambungan. Pemberdayaan UKM-Koperasi seyogyanya dalam lingkup makro maupun mikro.

Pada skala makro pemberdayaan UKM-Koperasi diarahkan pada peran yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal dalam rangkan mendukung ekonomi nasional. Sebenarnya banyak peran yang dapat dimainkan oleh UMK-Koperasi, mulai dari pengambilan keputusan ekonomi yang demokratis sampai implementasinya.

Hal ini tentunya peran pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan kepentingan pelaku UKM-Koperasi. Oleh karena itu fakta perjanjian pada level internasional tidak terpaku pada pelaku ekonomi besar, tetapi perlu memperhatikan pelaku bisnis kecil yang ada pada UKM-Koperasi untuk menghindari gagalnya strategi pembangunan.

 

Perlu Pemahaman Filsafat Ilmu Ekonomi Pembangunan

Dilihat dari spesialisasinya, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu ekonomi yang dahulunya relatif sedikit, sekarang mengalami perkembangan yang menakjubkan. Masyarakat mulai menyadari adanya faktor produksi waktu dan teknologi informasi yang semasa Adam Smith, persoalan itu tidak mendapat perhatian yang serius. Begitu juga dengan fungsi uang, yang semula sebagai alat tukar, juga mempunyai fungsi sebagai penimbun kekayaan.

Setiap perkembangan pengetahuan (teori) selalu dilatarbelakangi oleh filosofis yang mendasari teori itu muncul. Filosofis inilah yang menjadi fundasi untuk kokohnya suatu teori. Runtuhnya pembangunan ekonomi Indonesia yang diperlihatkan oleh krisis moneter 1998 sebagai akibat dari dasar teori yang rapuh. Pembuat kebijakan selain tidak memiliki dasar teori ekonomi yang kuat, juga telah kehilangan makna filosofis ideologi pembangunan. Maka dari itu tidak mengherankan sampai sekarang, perkembangan pemulihan ekonomi tidak menunjukkan fenomena yang mengembirakan.

Pemulihan ekonomi di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi harus multi-sektoral. Tahap pertama yang sangat strategis ialah menata sumber daya manusia (SDM) yang handal. Dalam hal ini perguruan tinggi yang memiliki kontribusi sangat besar perlu mengalami pembenahan. Setiap kegiatan penelitian atau tulisan ilmiah perlu mengedepankan filosofi yang dianutnya, sehingga tidak kehilangan arah dan kendali. Maka dari itu pengajaran filosofi ilmu ekonomi mutlak dipelajari di perguruan tinggi.

Melalui pengetahuan filsafat ilmu ekonomi, ilmuwan akan terbiasa dikendalikan cara berpikir akademis, dan memiliki tuntunan hidup yang menjadi tanggung jawabnya. Atau dengan kata lain ilmuwan selain memiliki bekal hidup akademis, juga memiliki moral. Dengan demikian mereka akan melihat fenomena ekonomi secara akademis dan moral, bukan sebaliknya dengan intuisi dan amoral yang selama ini terjadi.

Koperasi Sebagai Sistem Ekonomi Rakyat

Mohamad Hatta menyusun pemikiran bangun ekonomi yang sesuai dengan rakyat, yang disebut koperasi bukan pekerjaan sekejap. Akan tetapi telah teruji oleh latar akademik yang memadai dan memiliki dasar filosofi agama. Kehadiran koperasi pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 sebenarnya memuat banyak harapan bagi peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Koperasi sebagai subsistem mencari nafkah berdasarkan falsafah kehidupan ekonomi yang demokratis. Menurut Soewardi (1995) ada empat kata kunci yang dapat diambil dari konsep koperasi yang dimuat dalam UUD 1945 tersebut, yaitu: (1) asas kekeluargaan yang menyatakan bahwa landasan koperasi Indonesia adalah harmoni dan kekeluargaan, (2) kemakmuran masyarakat yang menyatakan bahwa koperasi menuju ke arah kemakmuran, (3) dikerjakan oleh semua yang berarti tidak ada pengangguran, (4) pemilikan anggota yang menyatakan bahwa usaha itu selalu diawasi oleh anggota.

Kehidupan koperasi pada masyarakat di satu sisi masih sering disejajarkan dengan kegiatan usaha yang tidak efisien, karena lebih menekankan aspek sosial (social oriented), sedangkan pada sisi lain dapat dianggap suatu kegiatan usaha yang efisien karena bersifat profit oriented. Adanya perbedaan konsepsi ini akibat perbedaan yang mendasar dalam mendudukan koperasi sebagai badan usaha. Pemahaman koperasi dapat menggunakan tiga pendekatan, yaitu normatif, legalistis, dan positipis. Berdasarkan normatif, koperasi merupakan semangat yang memberikan petunjuk-petunjuk keputusan secara kooperatif. Legalistis menyebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang memiliki status badan hukum, sesuai Undang-undang Nomor: 25/1992 tentang Perkoperasian. Positipis melihat koperasi merupakan badan usaha yang tidak terlepas dari kaidah-kaidah ekonomi.

Sesuai dengan ketiga pendekatan tersebut, maka koperasi merupakan metoda organisasional untuk menjalankan suatu usaha yang dilakukan anggota secara demokratis. Menurut Mohamad Hatta (1958) koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong (Depkop, 1985:18). Hanel (1989:29) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan orang, yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan, turut serta menanggung resiko yang layak untuk memperoleh kemanfaatan dari usaha di mana para anggota berperan aktif.

Kedua batasan koperasi yang dikemukakan tersebut memberikan makna bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bertujuan memperbaiki nasib yang dilakukan berdasarkan tolong-menolong. Batasan koperasi yang sempurna sulit diperoleh, karena pada setiap batasan yang dikemukakan mempunyai penekanan yang berbeda-beda, namun memiliki makna yang sama. Atas dasar itu maka koperasi perlu ditinjau berdasarkan aspek sistem sosial ekonomi yang berlaku.

Diskusi yang mendalam tentang filsafat pembangunan ekonomi Indonesia telah memberikan suatu kesadaran tentang perlunya berpikir secara filsafati, sehingga mampu melahirkan pemikiran yang kritis. Untuk melihat perbedaan yang kritis sistem ekonomi pasar (kapitalisme) dan kooperativisme sebagai berikut:

Aspek Kapitalime Kooperativisme
Akibat dari daya dorong MaksimalisasiPower motive PeningkatanProfit motive
Unsur terpenting KapitalInterest KerjaTanpa interest
Hubungan Tak ada ulur tanganInstrumental & kalku-latif Ada ulur tanganInstrumental & cinta

Sumber: Herman Soewardi, 1995.

Perlu digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan berwatak sosial adalah dalam operasional sama, tetapi haluannya berbeda. Pertama untuk kemakmuran perseorangan atau golongan, sedangkan yang kedua untuk seluruh masyarakat. Koperasi yang ditawarkan Hatta berlandaskan pada nilai-nilai moral yang berlawanan denan kapitalisme. Kebutuhan manusia dipandang menurut agama Islam adalah terbatas. Islam mengajarkan agar dunia dikendalikan oleh manusia, bukan manusia dikendalikan dunia. Prinsip scarcity dalam pandangan islam tidak ada, karena berlawanan dengan pengakuan kenikmatan. Tujuan yang dicari tidak hanya sekedar happiness tetapi juga hasanah secara seimbang.

Landasan koperasi adalah harmoni dan kekeluargaan, sedangkan kapitalime adalah conflict of life yang bagi koperasi Indonesia hanya merupakan dinamika kehidupan kelompok, sehingga tidak perlu dipertentangkan secara berlebihan. Koperasi menuju kemakmuran rakyat, bukan sekedar bertahan dalam kemiskinan. Dengan demikian sistem ekonomi lebih mengutamakan kedaulatan rakyat dibandingkan kedaulatan pasar. Dengan pemberdayaan rakyat, tatanan ekonomi akan menjadi kuat karena bertumpu pada kepentingan rakyat.

Sri Edi Swasono (1985) mengajukan sedikitnya lima peranan koperasi dalam memperjuangkan ekonomi rakyat, yaitu: (1) koperasi penampung politik rakyat yang lemah untuk melawan penindasan, (2) koperasi menampung dan mempertahankan identitas dan budaya bangsa, (3) koperasi merupakan sarana pembina usaha kecil, (4) koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial, dan (5) koperasi adalah sarana merealisasi ekonomi Pancasila.

Kesimpulan

  1. Peran UKM-Koperasi dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi masih sangat diperlukan.
  2. Peran UKM-Koperasi diarahkan pada pengembangan potensi sumberdaya ekonomi lokal dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.
  3. Pembinaan dari pemerintah terhadap UKM-Koperasi mutlak diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanat UUD 1945.
  4. Pengembangan UKM-Koperasi dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan dengan pelaku usaha besar.