SDM, Permodalan, dan Akses Pasar adalah Kelemahan UKM

Persoalan sukses atau tidaknya suatu usaha tentu tidak terlepas dari sumber daya manusianya. Begitu juga dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) kualitas SDM (sumber daya manusia) perlu diperhatikan. Menurut Ir. Agus Muharam, Deputi V Kementerian UKM dan Koperasi   dalam acara Bincang Malam Mata Mahasiswa pada episode 22 Agustus lalu, masalah yang pertama soal kualitas SDM dan pemberdayaan UKM, adalah mental,  attitude, mindset lulusan perguruan tinggi masih job seeker, harusnya dirubah menjadi job creator.  Kedua, yang bergelut di mikro ini umumnya masih lulusan SLTP dan SLTA, yang ketiga lemah dalam skill penguasaan bahasa Inggris ataupun komputer, yang keempat mereka masih lemah dalam jaringan bisnis, yang kelima mereka lemah dalam membaca peluang baik mikro maupun makro.

Pemaparan itu disampaikan dalam acara yang tiap Senin malam, pukul 22.00 WIB ditayangkan di TVRI, narasumber lainnya juga hadir, Muhammad Firmansyah dari Kadin, Ismet Hasan Putro dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI). Dari kalangan mahasiswa, hadir Bachtiar Rizky Akbar dari Fakultas Ekonomi Universitas Bakrie, Rudi Gani, Ketua Umum Badko HMI Jabodetabek, dan Lodofitus Dando dari Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKRI).

Muhammad Firmansyah sepakat apa yang disampaikan Agus Muharam. Menurutnya, Kadin sangat konsen terhadap UMKM, malah Kadin sudah melaksanakan training-training di Jakarta, di daerah, maupun luar negeri. Pemerintah masih perlu keberpihakan pada UMKM karena masih lemah baik permodalan, teknologi, maupun jaringan.

Sementara Ismed Hasan Putro mengungkapkan, dalam dunia usaha itu matahari tidak selalu member warna pelangi yang indah, bisa saja jatuh dan bangkrut saat itu juga. UMKM itu perlu dapat perhatian tapi jangan mendikte. Ada dua hal kelemahan yang perlu  disoroti mengenai kelemahan UKM yaitu permodalan dan akses pasar. Di pasar basah yang dihuni oleh UKM   sulit dapat modal dari perbankan. Ada juga yang bisa membuat produk yang bagus tapi kesulitan mengakses pasar. Di sini  harus bahu membahu baik pemerintah, kadin, HIMPI, HPPI untuk memberi peluang usaha yang seluas-luasnya.

Sedangkan Bachtiar Rizky Akbar mengatakan, harus dilihat dari pendidikan terlebih dahulu.  Dari SD sudah dididik untuk menjadi job seeker bukan job maker. Mental wirausaha itu harus ditanamkan melalui pendidikan. Menurutnya lagi,  peserta didik harus diberi mental, belajar networking, dan juga ada praktek.

Rudi Gani menilai di dalam organisasinya sudah konsen terhadap UKM. Yang dikritisi olehnya soal sistem  ekonomi Indonesia yang neoliberal yang mengedepankan usaha swasta dan menyampingkan usaha kecil (UKM). Keadaan UKM sekarang ini masih jauh dari harapan, belum ada keberpihakan dari pemerintah.  Diakuinya memang ada grand design untuk UKM tapi hanya pada tataran teori pada prakteknya tidak ada.

Sementara, Lodofitus Dando memaparkan, hasil penelitian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyebutkan bahwa kemajuan sebuah bangsa 90% ditentukan oleh SDM   dan 10% oleh SDA. Indonesia  memiliki SDA yang melimpah, tapi kalau SDM-nya minim itu tidak berarti. Kedua, bahwa UMKM ini hanya bermodalkan mental saja. Krisis Eknomoni tahun 1997-1998 itu dibangun kembali oleh UMKM, pemerintah seharusnya memperhatikan hal ini.

Dari pandangan para mahasiswa itu, Agus Muharam menyikapi tentang UMKM. Menurutnya, UMKM  itu, pertama adalah pondasi, dindingnya adalah usaha menengah, atapnya adalah usaha besar. Kalau terjadi badai krisis yang kena lebih dulu adalah atapnya. Kalau sudah kena UMKM hancurlah ekonomi karena yang kena adalah pondasinya. Yang kedua adalah kewirausahaan harus diberikan sejak kecil. Terobosan yang sudah dilakukan Kementerian UKM dan Koperasi adalah   melalui pelatihan dan pendidikan, yang kedua melalui injeksi modal, yang ketiga adalah bagaimana membuka pasar, yang keempat bagaimana melakukan input teknologi, yang kelima adalah kemitraan.

Sementara Muhammad Firmansyah mengatakan, di Kadin banyak pengusaha besar yang membantu usaha kecil, seperti menjadi bapak angkat. Hanya saja, ada yang terekspos, ada yang tidak. UMKM ini jumlahnya besar, kontribusinya terhadap PDB di atas 30%,  usaha besar 40%, bedanya sedikit. Ini harus ada bantuan modal, pasar, jaringan, termasuk hal-hal yang non structural seperti pungutan, barang illegal, dan perundangan. “UMKM itu modal saja kecil ditambah pungutan makin repot,” kilahnya lagi.

Ismed Hasan Putro menambahkan, masalahnya ada di pemerintah, karena  yang pertama adalah inkonsistensi, Kementrian UKM dan Koperasi mengatakan kita dukung UKM, tapi di sisi lain pemerintah daerah mengusir usaha kecil dari tempatnya dengan alasan ketertiban dan lainnya. Yang kedua, tidak ada insentif dari pemerintah, sekarang kita baru mendengar dari Dirjen pajak, UKM akan dikenakan pajak. Ada 21 perusahaan migas menunggak pajak sepuluh tahun, jumlahnya triliunan rupiah.   Satu sisi   UKM digenjot supaya bisa bersaing dengan luar, sisi lain pemerintah sangat mudah untuk member ijin barang China masuk. “Jadi dimana konsistensinya? Tadi UMKM diibaratkan lantai karena lantai terus diinjak. Yang pengusaha besar yang diasumsikan atap, malah dikasih pinjaman modal, makanya kredit macet BLBI Rp 600 triliun tidak jelas,” ungkapnya.

Industri Hilir Kelapa Sawit

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010, data ekspor Indonesia di beberapa komoditi besar dan rangking dunia, produktivitas kelapa sawit mencapai 20,4 juta ton dan menempati ranking satu dunia, dengan share di dunia sebesar 74%. Data itu menunjukan prestasi yang luar biasa dalam perkebunan kelapa sawit kita, namun masih sangat disayangkan, apa yang diekspor itu merupakan masih produk hulu alias masih berbentuk CPO (Crude Palm Oil) saja.

Menurut Ketua Masyarakat Kelapa Sawit, Prof. Tien R. Muchtadi, dalam acara Bincang Malam Mata Mahasiswa di stasiun TVRI pada 15 Agustus 2011 lalu,  perlu ada top down policy untuk memaksa para pengusaha sawit ini lari ke industry hilir supaya   tidak hanya ekspor CPO. Kalau kita ekspor gliserinya, surfaktanya, atau produk hilir yang lainnya itu uangnya bisa berpuluh-puluh kali lipat. Melalui MP3EI ini diharapkan ada percepatan indsutri hilir sawit. Yang terjadi sekarang jual CPO keluar diolah dan dibeli lagi produk hilirnya.

Dalam acara yang ditayangkan tiap Senin, pukul 22.00 WIB mengangkat tema “Prospek Industri Hilir Kelapa Sawit” yang hadir sebagai nara sumber lain adalah M. Romahurmuzy, Ketua Komisi IV DPR-RI, Arian Wargadalam dari Kementerian Perindustrian serta kalangan mahasiswa diwakili oleh Adin Jauharudin, Ketua Umum PB PMII, Twedy Noviandi, Ketua GMNI, dan Jhony Rahmat, Ketua GMKI.

Menyikapi prospek industri hilir kelapa sawit, M. Romahurmuzy mengatakan prinsipnya   bagaiamana added value itu terjadi dalam negeri. Namun, di luar masalah added value itu ada masalah ownership. Secara basis negara kita memang produsen terbesar sawit dunia, tetapi sebenarnya siapa yang memiliki lahan-lahan sawit ini. Itu mayoritas dimiliki asing, termasuk tetangga kita Malaysia. Banyak dari produk keseharian kita sabun, pasta gigi, dan sebagainya diproduksi dalam negeri tapi dimiliki oleh asing. Untuk itu melalui undang-undang holtikultura kepimilikan asing dibatasi hanya 30%. UU ini mendapat perlawanan yang dilakukan oleh Ornop yang tentunya dibiayai oleh asing. Ada upaya untuk membatalaknnya itu bertentangan dengan UU untuk memberikan keleluasaan usaha kepada setiap warga yang ada, dan UU penanaman modal.

Sementara Arian Wargadalam menandaskan, dari Kementerian Perindustrian diberi tugas untuk mempercepat industri di MP3EI ini, kebijakan yang sedang digodok sekarang adalah pemberian insentif dan juga disinsentif untuk tidak mengekspor bahan baku. Kita juga mendukung infrastruktur karena itu adalah kunci untuk percepatan industri.

Sedangkan bagi para mahasiswa menyikapi, menurut Adin Jauharudin dalam kelapa sawit ini belum ada kebijakan yang menyeluruh. Ada tiga hal yang disorotinya,  pertama,  adalah dukungan pemerintah. Belum ada kebijakan yang terintegrasi dalam kepala sawit ini. Kedua,   kemampuan kita dalam mengolah kelapa sawit ini belum baik. Ketiga adalah masalah black campaign asing. Jadi intinya, disini ada DPR, pemerintah, dan peneliti  harus bahu membahu mendorong industri kelapa sawit ini.

Twedy Noviadi, justru menyoroti pernyataan M. Romahurmuzy soal kepemilikan asing di ibu pertiwi ini yang dianggapnya sudah dalam bentuk kolonialisme baru. Ia pun mempertanyakan untuk indsutri hilir adalah pelaku industry hulu ini tidak maksimal dan akan terjadi monopoli. Kenapa pemerintah tidak mendorong pelaku-pelaku ekonomi baru agar massif. Kemudian,  masalah pasar,  pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur yang baik untuk pemasarannya.

Bagi Jhony Rahmat mengatakan sawit ini ada bukan hari ini, tapi sudah sejak lama. Harusnya pemerintah melakukan evaluasi dimana kelemahannya dimana kekuatannya. Dan produknya ada regulasi, karena semua bermuara ke sana.  Banyak kebijakan yang tumpang tindih misalnya antara pertanian dan kehutanan. Pemerintah juga belum siap bagaimana membuat regulasi agar masyarakat di sekitar sawit itu merasakan manfaat dari keberadaan sawit. Sekarang sebagian besar kebijakan itu tidak prorakyat tapi pro bisnis.

Kalau dilihat prospek industri hilir dari kelapa sawit, Prof. Tien memaparkan begitu banyak turunan dari kelapa sawit, dari buah sawit, dari sabutnya kita dapat CPO (Crude Palm Oil). Dari intinya yang disebut kernel kita dapat minyak kernel atau Crude Cernel Oil (CCO). Dari sabutnya aja, setelah dipress kemudian disaring, yang tidak ke saring itu ada sludge. Sludge-nya bisa dibikin pakan ternak, pupuk, pulp, papan partikel dan lain-lain. Dari minyaknya bisa dibuat minyak goreng, gilserin, BBM, pelumas, provitamin A dari minyak yang masih merah, Vitamin E dan banyak lagi. Dari kernel bisa dibuat minyak goreng, pupuk, dan sebagainya. Jadi begitu banyak sekali produk hilir sawit.

Ditambahkan oleh M. Romahurmuzy,  sawit itu bisa untuk 4 F yang pertama itu Food (Pangan), Feed (Pakan), Fuel (energy), dan Fiber (serat). Yang diperlukan  pemerintah adalah pertama adalah struktur atau konsistensi bea masuk terhadap produk hilir, yang kedua adalah strukutur bea ekspor untuk bahan baku. Yang ketiga adalah pemberian insentif bagi pengusaha yang bergerak di Industri hilir.

Sedangkan Arian Wargadalam, memaparkan industri hilir kelapa sawit itu merupakan investasi terbuka, siapa saja boleh masuk tidak harus yang sudah punya di hulu. Pemain di kelapa sawit ini juga banyak sampai ratusan. Sekarang baru tiga wilayah yang ditetapkan sebagai pusat industri hilir kelapa sawit karena di daerah itu sudah banyak menghasilkan kelapa sawit. Pemerintah juga mendukung untuk penyediaan infrastruktur. Pelabuhan diperlukan untuk konektifitas antar pulau. Juga jalan raya untuk mengangkut minyak sawit ke pabrik.

“Kalau Orientasinya Ekspor Harus Terapkan Manajemen Industri”

Konflik di Timur Tengah tidak berpengaruh pada ekspor produk pertanian Indonesia selama pemerintah tetap mengontrol atau tidak menaikkan harga bahan bakar minyak dalam negeri. Sementara itu, konflik di Pantai Ganding sangat diharapkan dapat mempengaruhi ekspor produk pertanian Indonesia, khususnya cokelat. Penggalan berita di atas menandakan peluang ekspor produk pertanian Indonesia cukup menjanjikan. Dari sumber BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010, data ekspor beberapa komoditi besar dan rangking di dunia, produk pertanian khususnya perkebunan Indonesia memegang peranan di pasar international, seperti kelapa sawit ekportir nomor wahid di dunia, karet menempati posisi nomor dua, kemudian kopi dan kakao berada di rangking ketiga di dunia.

Untuk lebih jauh bagaimana peran pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dalam menyikapi peluang dan persiapan komoditi lainnya masuk pasar international, belum lama ini Redaksi Tabloid INSPIRASI mewawancarai Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP), Kementerian Pertanian, Prof. Dr. Ir. Zaenal Bachruddin, M.Sc., Ph.D.,  di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya:

 

Bagaimana pendapat Bapak tentang peluang ekspor produk pertanian kita?

Sebelum kita berbicara ekspor, kita harus merubah paradigma petani yang memang mata pencahariannya adalah pertanian. Visi Kementan bukan tanpa makna: “Kami ingin menciptakan Industri Pertanian”. Industri yang berkesinambungan, nilai tambah, daya saing, beroreintasi pasar, dan juga memperhatikan kesejahteraan petani. Untuk merubah paradigma petani menjadi berorientasi pasar itu tidak mudah, tentu perlu ada sebuah lembaga. Bila melihat pasar itu ada tiga yang harus ditembus, yang pertama, pasar yang memang kebutuhan dasar nasional, yang kedua, subtitusi barang impor, dan yang ketiga adalah ekspor.

 

Tapi mengapa kesannya produk pertanian kita sulit ekspor?

 

Produk pertanian Indonesia sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ekspor. Bahkan untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kelapa sawit/CPO, karet alam, biji kakao dan kelapa Indonesia merupakan the big five di dunia. Namun untuk ekspor buah, sayuran dan jagung memang jumlahnya kurang signifikan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain:  terbatasnya supply produk yang berkualitas dikarenakan proses budidaya yang masih belum terdisain untuk ekspor sehingga sangat terbatas untuk mendapatkan komoditi yang memenuhi standar ekspor, terutama karena lahan pertanian di Jawa (sebagai sentra komoditi buah dan sayuran) semakin sempit, termarginalisasi oleh kebutuhan lahan untuk industri.

 

Kendala lainnya apa, Pak?

 

Komoditi yang dihasilkan umumnya tidak seragam. Skala usaha umumnya kecil. Akibatnya kontinuitas supply terbatas dan harga jual kurang bersaing. Penggunaan cool chain management system di tingkat petani sangat terbatas akibatnya kualitas produk tidak terjamin, infrastruktur jalan dan pelabuhan di sentra produksi kurang memadai. Selain itu,  masih adanya regulasi yang belum kondusif berpihak untuk pengembangan hotikultura yang berdaya saing, dukungan perbankan dalam hal pengembangan/investasi hortikultura masih sangat terbatas, dan kemudian perlu juga dicatat bahwa konsumsi dalam negeri yang tinggi terhadap komoditi tersebut sangat tinggi mengingat jumlah penduduk yang besar. Khususnya untuk produk pangan seperti beras, gula, kedelai dan daging.

 

Untuk menuju paradigma kebijakan pertanian yang berorientasi ekspor, bagaimana bentuknya?

 

Beberapa kebijakan nasional yang mendukung ekspor seperti, kebijakan nasional terkait enam koridor ekonomi, program Merauke Integrated Food Estate (MIFE) di Merauke Papua, kerjasama pembangunan Multi Industry Complex (MIC) Project untuk pengembangan kawasan komoditi pertanian dari hulu hingga hilir termasuk infrastrukturnya untuk tujuan ekspor ke Korea Selatan. Saat ini masih dalam pembahasan dengan pemerintah Korea Selatan, kerjasama Agribusiness Working Group IndonesiaSingapore untuk mencapai kembali pangsa pasar buah dan sayuran Indonesia di Singapura yang sempat mencapai 30% pada tahun 80-an. Program ini melibatkan Kementerian Pertanian, AVA Singapura, swasta (Asosiasi Eksportir Sayuran dan Buah Indonesia), petani dan stakeholder lainnya, dan pembukaan akses pasar produk pertanian Indonesia melalui kerjasama perdagangan internasional AFTA, ASEAN-China FTA, ASEAN Korea FTA, IJ-EPA, ASEAN—Australia New Zealand, dan lain-lain.

 

Bagaimana kebijakan Kementerian Pertanian bidang holtikultura agar produknya bisa diekspor dengan baik?

 

Di internal,  kami sedang mengembangkan usaha perbenihan hortikultura yang berorientasi ekspor di dalam negeri, percepatan sertifikasi GAP (Good Agriculture Practices) terhadap kelompok tani hortikultura yang berorientasi ekspor, dan pembentukan kawasan hortikultura yang berorientasi ekspor di sentra-sentra hortikultura. Untuk eksternalnya, kami berupaya adanya perbaikan infrastruktur, seperti jalan usaha tani dan jalan umum di  sentra-sentra hortikultura.

 

Untuk pelayanan pengiriman di pelabuhan atau bandara bagaimana?

 

Kami sedang mengupayakan pembangunan “perishable warehouse” di Bandara Soekarno Hatta sebagai tempat penampungan sementara kargo sayuran dan buah untuk ekspor, pembangunan atau perbaikan sarana pelabuhan untuk bongkar muat sehingga proses bongkar muat lebih efektif dan efisien. Perlunya regulasi yang memprioritaskan kargo hortikultura di pelabuhan laut dan udara untuk ekspor, perlunya regulasi pemberian harga khusus/diskon oleh perusahaan penerbangan nasional terhadap kargo udara komoditi hortikultura untuk ekspor, dan adanya insentif khusus bagi pelaku usaha hortikultura yang berorientasi ekspor.

 

Strategi apa untuk memperkuat peluang ekspor produk pertanian kita?

 

Langkah-langkah yang telah, sedang, dan perlu diambil pemerintah adalah seperti kebijakan dan program di atas.

 

Bagaimana dengan peran teknologi dalam peningkatan daya saing produk pertanian? 

 

Jelas teknologi dalam meningkatkan daya saing produk pertanian sangat penting. Teknologi yang diterapkan adalah yang efisien dan applicable di tingkat petani/GAPOKTAN. Diakui bahwa salah satu yang membuat Indonesia sulit mengembangkan ekspor untuk produk-produk tertentu seperti buah dan sayuran adalah antara lain kurangnya teknologi yang mendukung, antara lain: teknologi benih untuk produk yang sesuai permintaan pasar tapi sesuai dengan karakteristik dan persyaratan tumbuh yang baik di Indonesia. Teknologi budidaya dan farm management yang belum optimal, teknologi pasca panen, penyimpanan, transportasi dan cool storage produk pertanian yang belum optimal, dan teknologi grading, packing sorting dan packaging yang belum optimal.

 

Saat ini posisi kita berada dimana untuk pasar produk pertanian?

 

Untuk pasar pertama kita lebih cenderung untuk persediaan domestik, kita mengamankan kebutuhan pangan nasional, seperti: padi, jagung, kedelai. Substitusi impor itu ada daging, susu, itu ada programnya sekian tahun harus swasembada. Kita mengurangi ketergantungan impor. Untuk ekspor beberapa komoditas kita sudah ada yang menjadi lead terutama untuk perkebenunan. Secara volume kita beberapa komoditi memimpin, tapi secara nilai uangnya kita ke sekian. Seperti karet, secara volume kita nomer dua, tapi secara nilai kita nomor enam,  itu karena masalah di hilir. Pertanian dikoreksi positif karena prestasi perkebunan, penyumbang devisa juga. Secara nilai juga positif. Kemudian yang tak kalah penting lagi adalah emerging komoditi yaitu tropical fruit, bunga, dan minyak atsiri. Tapi yang paling berpeluang adalah buah-buahan.

 

Kenapa produk buah-buahan yang berpotensi seperti jeruk Bali itu tidak diberdayakan lagi?

 

Saya serius sekali, dulu pernah diberdayakan. Namun, persiapan kita yang kurang. Ada dua hal yang harus diperhatikan yang pertama internal kita itu pertanian jelas. Yang kedua adalah kewenangan di luar Kementan. Kalau kita bicara perdagangan itu melibatkan berbagai kementerian. Kalau bicara masalah hortikultura itu akan terkait dengan kepemilikan lahan yang terkait dengan efisiensi. Saya berharap Gapoktan mengatur lahan yang dan mengelola komoditi yang berpotensi pasar, dan kerjasama dengan asosiasi ekspor.

 

Apakah sudah ada  ekspor buah-buahan kita, dan kemana saja?

 

Sudah ada, yang sudah masuk ke China ada buah salak. Mangga, potensi juga, bahkan kemarin ke Timur Tengah, Amerika Serikat diekspor mangga juga. Pisang ekspor ke Jepang. Sekali lagi, dalam budidaya kalau orientasinya ekspor itu harus dilakukan dengan manajemen industri.

 

Bagaimana nasib apel Malang, apakah bisa diekspor juga?

 

Itu orientasi kesekian. Apel itu kan bukan buah tropis. Di Eropa apel lebih hebat. Tapi saya setuju untuk dikembangkan dari keunikan taste-nya. Kita harus ingat kalau pertanian ini harus dikelola dari hulu sampai hilir.

 

Kenapa kita tidak bisa membuat image seperti Bangkok. Kendalanya dimana?

 

Ke depan kita berfokus pada peningkatan nilai tambah. Yang berpengaruh dalam daya saing ini adalah infrastruktur, transportasi misalnya. Kebijakan yang kondusif dari kita harus mendukung terhadap peningkatan daya saing. Soal image itu kan strategi pemasaran yang ditunjang dengan daya saing produknya.

 

Apakah  sudah ada studi banding dengan negara lain soal ekspor produk pertanian?

 

Itu sudah kita lakukan, tahun lalu kita punya tim untuk market intelligence, kita kerjasama dengan IPB untuk mengkaji hal itu. Yang kedua kita menempatkan komisi untuk mengkaji keadaan di luar. Dan komisi market intelligence ini sedang dikaji oleh Pak Menteri. Tadinya diajak kerjasama oleh Malaysia, tapi kita ingin melakukan sendiri dulu, agar kita punya pengalaman.

 

Hal apa saja yang telah kita pelajari dari keberhasilan negara lain?

 

Untuk meningkatkan kualitas, standar, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian berorientasi ekspor, Kementerian Pertanian terus belajar terutama dari pengalaman negara-negara yang sukses melakukan itu, baik melalui program training, magang maupun market intelligence. Selain di bidang teknologi on farm, Indonesia perlu belajar dari aspek koordinasi di semua lini.

 

Dengan negara mana saja kita bisa belajar?

 

Belajar dari sesama Negara ASEAN seperti Thailand, misalnya, untuk meningkatkan ekspor. Di negara itu tidak hanya instansi pertanian yang bekerja keras, tetapi juga dukungan perbankan, transportasi udara dan laut, asuransi serta unsur pendukung lainnya. Dari Malaysia, kita dapat belajar bagaimana di setiap komoditian dalam ekspornya dibangun suatu “board” yang secara professional mendukung penuh upaya-upaya peningkatan ekspor.  Nah, kita sudah mulai merintis hal tersebut dengan didirikannya beberapa dewan komoditi, walaupun saat ini masih terbatas untuk komoditas perkebunan.

 

Jadi, bagaimana peluang ekspor produk pertanian kita ke depan?

 

Kalau pasar internasional itu peluangnya sangat besar, cuma dari internal kita yang harus diperbaiki. Kita belum bisa menghasilkan produk yang seragam, continue, dan baik yang diminta oleh pasar.

“Ini Seperti Mengadu Kambing dengan Gajah..”

H. Sudir Santoso SH (Ketua Umum Parade Nusantara):

Ini Seperti Mengadu Kambing dengan Gajah..

 

Bicara soal bangsa tidak ada habis-habisnya. Dari bergam persoalan yang dikemukakan,  terkesan pemerintah selalu menjadi biang keroknya. Contoh ketika berdiskusi mengenai mampukah waralaba kita bisa go international?  Ketua Umum Parade Nusantara, H Sudir Santosa SH mengatakan kesalahan pemerintah itu ada tiga “i”, yaitu: regulasi, intervensi dan subsidi. Ketika disambangi Redaksi INSPIRASI di kawasan Cikini, Jakarta belum lama ini, pria kelahiran Pati, 4 Februari 1962 ini mengungkapkan persoalan itu semua dikarenakan kurang seriusnya pemerintah dalam memajukan dunia usaha. Untuk mengetahui lebih gamblang perbincangan itu, berikut petikan wawancaranya:

 

Beberapa usaha lokal sukses diwaralabakan. Bahkan, ada yang bisa memiliki outlet bisa hadir di luar negeri. Bukankah hal itu berarti waralaba kita memang mampu go international?

 

Kalau kita berbicara go international mungkin, kalau menurut saya oke-oke saja. Kita kalah start jauh. Statistik pembisnis orang-orang kita dengan Malaysia saja kita jauh. Sekarang Thailand sudah nyalip, Vietnam dalam beberapa hal saja kita sudah kalah. Kalau menurut saya,  kemungkinan waralaba lokal untuk go internasional, menurut saya jauh dari harapan. Penyebabnya adalah  culture, jadi culture pengusaha Indonesia ini tidak tahan banting. Kita lihat saja di Asia Pacific, jangan lihat Amerika dan sebagainya. Carrefour saja koperasi dari Perancis yang bisa mendunia karena didukung dengan manajemen yang sangat bagus.

 

Bagaimana dengan Rumah Makan Sederhana, Ayam Bakar Wong Solo, Ayam Goreng Kremes, yang berhasil membuka waralaba di luar negeri?

 

Memang sebetulnya ada beberapa item, misalnya kopi, makanan-makanan khas Indonesia, yang sebenarnya bisa go international. Tapi masuknya dia bukan karena kompetisi tapi karena keunikannya. Ada prestasi dari bangsa Indonesia sebelum waralaba marak, yaitu warung makan padang. Warung makan padang sebenarnya sudah go international semenjak tahun 1980-an. Di Amerika ada, di Rusia ada, di Filipina ada. Kalau dibilang tadi culture, pengusaha yang bisa go internasional itu ya orang Padang, karena culture dagangnya sangat kuat. Cuma belum ada image branding, karena mereka dulu belum mengenal sistem itu.

 

Bagaiamana peran pemerintah untuk membantu waralaba lokal go international?

 

Kalau kita berbicara masalah government, itu seharusnya yang dilakukan adalah tiga “I”, yang pertama ketika pemerintah dalam keadaan normal,  itu yang dibuat adalah “regulasi”. Seorang anggota parlemen di Amerika keberhasilannya dalam lima tahun itu diukur dalam seberapa banyak dia melahirkan undang-undang. Bukan dilihat dari fungsi budgetingnya atau legilasinya. Indonesia bisa dilihat, satu tahun paling cuma 10 undang-undang, Lebih parah lagi mayoritas adalah undang-undang yang bersentuhan dengan kepentingan sendiri, selebihnya “orderan”.

 

Wah, jadi menarik nih.. Kemudian, apa lagi Pak?

 

Kemudian “I” yang kedua adalah intervesi ketika negara dalam keadaan tidak stabil. Ketika harga beras tidak stabil misalnya, karena ulah spekulan, yang dilakukan adalah “intervensi” pasar. Karena pemerintah punya kekuasaan itu. Dia punya bank central, dia punya modal, dia punya alat. Lalu “I” yang ketiga adalah “subsidi”, ketika terjadi separasi yang cukup tinggi atau masyarakat tidak mampu menjangkau, pemerintah memberikan subsidi.

 

Bukannya hal itu sering disampaikan?

 

Ya, cuma pelaksanaannya belum tepat. Regulasi kita untuk go internasional waralaba belum ditata. UU ini kan inisiatifnya ada dua, bisa dari pemerintah ataupun DPR, tapi DPR sendiri belum ada inisiatifnya. Undang-undang kita itu kan dibuat berdasarkan kepentingan. Kalau lihat dunia usaha UU-nya kan UU penanaman modal, kita lihat satu pasal saja dari UU itu, negeri ini bisa terjual. Waralaba itu sulit untuk berkembang karena satu, regulasinya kurang care kemudian subsidi jauh tidak dilakukan, subsidi untuk kepentingan rakyat kecil saja nggak jalan.

 

Peran asosiasi sendiri,  apakah bisa mendorong pemerintah?

 

Saya orang asosiasi yang realistis bukan fatalistis. Asosiasi pengusaha yang besar di Indonesia ini kan Kadin. Tapi apa peran Kadin? Hanya dinikmati oleh kalangan elit saja. Banyak asosiasi-asosiasi yang hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, tidak bisa mempengaruhi pemerintah.

 

Kalau lihat Petronas Malaysia, pom bensinnya (SPBU) ada di mana-mana, itu kan juga waralaba? Kenapa Pertamina tidak bisa seperti itu?

 

Tahun 1980-an Malaysia itu belajar kepada kita. Tapi sekarang menyodok atau menyalip kita. Itu karena ekonomi mereka berjalan oleh regulasinya. Anak-anak yang pintar dari Malaysia itu disediakan uang negara untuk belajar ke luar negeri sesuai dengan kompetensinya. Ingin belajar hukum, dikirim ke Belanda. Ingin menguasi iptek, dikirim ke Jerman. Ingin mengusai menejemen dan akuntansi, kirim ke Amerika. Bahkan ada yang dikirim ke Indonesia untuk mempelajari budaya Melayu dan sebagainya. Jadi, intinya regulasi. Tanggung jawabnya yaa parlemen. Harus ditekankan kepada parlemen kalau kinerjanya diukur dari regulasi yang dihasilkan, baik kuantitas maupun efektifitas.

 

Jadi, Bapak ingin mengatakan kalau kita tidak punya master plan?

 

Iya dong, Orde Baru yang dibenci-benci itu punya Repelita, dan semuanya dituangkan dalam GBHN. Reformasi ini hanya berbuah eforia kebebasan. APBN yang rata-rata mencapai Rp 1.300 triliyun itu 70% habis untuk belanja rutin, karena tidak ada regulasinya.

 

Waralaba yang ada di dalam negeri itu kan bisa menghancurkan ekonomi kecil. Mereka bangun minimarket atau mall, sementara di sampingnya pasar. Bagaimana menurut Bapak?

 

Pemerintah kurang konsisten dalam masalah ini. Ini seperti mengadu kambing dengan gajah. Kemampuan rakyat kita masih kambing, sementara pesaing dari luar itu gajah. Ini akan debatable, tapi mereka pasti punya alasan-alasan. Parade Nusantara meneliti itu di daerah, sepanjang 4 Km usaha-usaha masyarakat asli mati karena adanya gurita warung waralaba yang sampai ke kecamatan-kecamatan, bahkan desa. Akibatnya, usaha di desa yang sudah kecil disaingi lagi oleh gurita. Akhirnya, solusi jadi buruh migran di kota ataupu jadi TKI dan TKW di luar negeri. Ini karena pemerintah lalai dalam regulasi. Sekitar 70% masyarakat Indonesia itu tinggal di desa. Tapi APBN untuk desa hanya 1,3% saja dari APBN total. Ini karena tidak ada regulasi yang jelas. Jadi, kembali lagi waralaba itu ikut mematikan bisnis rakyat kecil.

 

Kemudian dalam konteks subsidi, BBM sendiri sudah disubsidi oleh pemerintah, pendapat Bapak bagaimana?

 

Menurut saya salah. Lihat mobil-mobil di jalanan, Pemerintah tidak mensubsidi petani kita.bagaimana caranya? Petani kita ini kan sangat sulit mendapat kepercayaan bank. Kenapa pemerintah tidak membuat subsidi atau membuat asuransi yang menjamin kepada mereka. Tahun 1980-an orang kaya di desa itu sangat susah untuk mendapatkan sepeda motor. Tapi di tahun 2000-an cukup dengan KTP dan KK uang muka Rp 500 ribu mereka bisa bawa motor, sangat mudah. Kenapa karena ada leasing yang dijamin oleh asuransi. Ini barang konsumtif yang tiap hari  mengrogoti terus. Petani yang pejuang pangan kita harusnya disubsidi dengan asuransi agar mereka punya akses terhadap pemodalan. Pemerintah ini lebih suka mensubsidi BBM karena ada hitungan keuntungannya.

***

Pria yang sempat menjadi Kepala Desa selama 12 tahun dari 1987-2009 di desa Gedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini, juga angkat bicara soal pertanian dan nasib petani, karena baginya ia merasa orang desa yang tidak begitu diperhatikan oleh pemerinta baik di tingkat propinsi maupun pusat. Wajar saja dengan Parade Nusantaranya, yang memiliki anggota 680 ribu anggota perangkat desa, tidak bosan-bosan turun ke jalan untuk menyuarakan UU Desa. Ia juga sudah menjalin komunikasi dengan semua fraksi DPR RI. Namun anggota parlemen memenjelaskan tidak bisa berbuat banyak. Karena draft UU Desa masih berada di tangan ekskutif ( pemerintah ). Akibat kejadian itu menjadikan DPR RI tidak bisa melakukan pembahasan dengan Mendagri. saat ditanya soal pertanian, pria yang juga menjabat Ketua I Dewan Tani Indonesia bersemangat dan antusias.

 

Bapak tadi menyinggung masalah asuransi pertaninan. Sepertinya itu wacana yang bagus untuk petaniBisa Bapak jelasnkan lebih jauh?

 

Ini lagi-lagi, masalah goodwill dari pemerintah yang kurang. Kita harus lihat multiplier effect-nya. Misalnya, petani diberi bibit baru untuk intensifikasi pertanian, ya mereka mau karena ada jaminan kalau gagal. Yang kedua, kalau tidak ada pupuk, petani yang teriak akan kurang didengan. Tapi kalau ada asuransi, asuransi bisa ikut turun tangan memastikan ada pupuk. Kan kalau tidak ada pupuk, asuransi yang rugi…

 

Kalau di asuransi kan ada premi yang harus dibayar.. Nah, untuk dapat asuransi apakah petani mau bayar premi?

 

85% petani dan nelayan itu terlibat rentenir/lintah darat. Jadi, petani mampu, sebenaranya. Kalau sudah tidak mampu, kembali lagi pemerintah yang turun tangan melalui regulasinya. Lebih baik subisidi kepada petani. Petani menghasilkan beras, berasnya tidak impor, tercipta lapangan kerja di desa.

 

Tadi kan Bapak berbicara masalah regulasi yang kurang. Menurut Bapak solusinya apa?

 

Solusinya ya harus ada revolusi sistem, jangan malu-malu lagi. Orang pinter kalau berada dalam sisitem yang buruk akan ikut buruk. Orang buruk kalau ada dalam sistem yang baik akan baik.

 

Bagaimana caranya untuk melakukan revolusi sistem di Indonesia ini?

 

Saya kalau berbicara revolusi itu harus dari politik. Indonesia ini kan kalau revolusi anggapannya berdarah-darah, padahal tidak perlu harus begitu. Revolusi dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya perubahan total, perubahan siginifikan. Revolusi Meiji (di Jepang, red), revolusi industri, semuanya revolusi, tapi tidak berdarah-darah.

 

Indonesia ini reformasi saja sudah berdarah-darah, bagaimana ini Bapak?

 

Oh, harus tidak.. Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang visioner, strong man, tapi bukan diktator. Keputusan jelas dan tepat. Juga terarah dan terukur. Presiden punya kewenangan yang sangat besar, kenapa tidak digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya?

 

Kalau asuransi pertanian itu disediakan, ketahanan pangan kita bisa terbantu, Pak?

 

Jawaban pasti. Di jaman perubahan iklim ini perang yang akan terjadi bukan untuk memperluas kekuasaaan tapi karena pangan. Amerika negara kaya petaninya itu disubsidi kok.

 

Negara mana saja yang sudah menerapkan asuransi pertanian? 

 

Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Thailand, China dan masih banyak lagi negara-negara yang menerapkan asuransi pertanian.

 

Saat ini asuransi pertanian yang ada di Indonesia bagaimana?

 

Asuransi yang ada di Indonesia itu baru kepada perkebunan sawit, itu semua dikuasai oleh korporasi. Kalau dari sisi pertanian pangan, padi misalnya, itu belum ada.

 

 

 

 

 

 

Bio Data

 

Nama Lengkap                        : H. Sudir Santoso, SH.

Tempat Tanggal Lahir                        : Pati, 4 Februari 2011

Agama                                     : Islam

Pendidikan                              : S1 Fakultas Hukum Univeritas 17 Agustus Semarang

S2 Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus Semarang

S3 Universitas 17 Agustus Semarang (dalam penyelesain)

Pengalaman Kerja                  : 1987-2009: Kepala Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo,

Kabupaten Pati, Jawa Tangeh

Saat ini    : Advokat

Organisasi                               : 2002-Sekarang Ketua Umum Parade Nusantara (Persatuan

Rakyat Desa Nusantara)

Ketua I Dewan Tani Indonesia

Menuju Bisnis Waralaba Global

Oleh: R. Abdul Maqin

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

 

 

Dalam sepuluh tahun terakhir jaringan bisnis waralaba global berkembang pesat di tanah air. Perkembangan tersebut bukan tanpa alasan. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, ditambah pendapatan per kapita yang terus meningkat, maka jelas bahwa pasar dalam negeri Indonesia adalah pasar yang potensial dengan jaminan terus berkembang (emerging market). Perkembangan bisnis waralaba yang pesat saat ini terjadi, baik pada bisnis waralaba yang dikembangkan dari komoditas barang dan jasa lokal maupun internasional. Meskipun harus diakui, perkembangan waralaba produk dalam negeri masih bersifat lokal, belum go international.

Faktor lain yang juga terlihat memotivasi perkembangan bisnis waralaba global adalah dorongan keterbatasan dana investasi global dan faktor-faktor lain terkait strategi investasi, distribusi risiko, faktor inovasi dan efisiensi. Untuk itu ke depan, perkembangan bisnis waralaba dalam konstelasi perekonomian global diperkirakan akan semakin pesat. Apalagi ditambah semakin terbukanya kawasan-kawasan perekonomian berbagai negara (liberalisasi) bagi lalu-lintas komoditas global. Artinya, ketika pada satu sisi ada kondisi dimana perkembangan ekonomi global semakin terdorong ke arah globalisasi dan disisi lain ada kebutuhan dan peluang mengembangkan skala usaha dalam lingkup/jaringan yang luas begitu menggiurkan, maka bisnis waralaba dapat menjadi pilihan banyak pelaku usaha saat ini.

Bagi lingkungan bisnis di Indonesia, perkembangan bisnis waralaba juga menyimpan banyak cerita sukses, seperti untuk waralaba komoditas makanan, toko modern, dan sebagainya. Tetapi cerita sukses tersebut lebih banyak dinikmati oleh jaringan waralaba global. Bagi jaringan waralaba nasional, perkembangannya masih sangat terbatas secara lokal, tidak banyak yang mampu berkembang sebagai jaringan nasional, apalagi berkembang sebagai jaringan internasional. Melihat itu, upaya kita mendorong jaringan bisnis lokal menjadi jaringan bisnis global masih menyimpan banyak tantangan.

Tantangan pengembangan jaringan bisnis waralaba lokal ketingkat nasional dan internasional membutuhkan adanya kultur baru di lingkungan pelaku bisnis di tanah air. Kultur bisnis tersebut seharusnya dikembangkan dari adanya kebutuhan untuk  mengembangkan skala usaha. Untuk mengembangkan skala usaha, dibutuhkan nilai investasi yang tidak sedikit, disisi lain dengan tingginya bunga kredit saat ini dan terbatasnya alokasi dana investasi usaha, maka perkembangan waralaba lokal menjadi tidak sepesat waralaba internasional.

Pada satu sisi, mungkin saja sudah ada keinginan untuk mengembangkan usaha lokal menjadi skala yang lebih luas. Tetapi di sisi lain, ada banyak keterbatasan untuk melakukan itu. Di samping itu, faktor untuk melindungi produk dengan karakteristik yang spesifik masih menjadi kendala menuju bisnis waralaba global. Bagi sebagian besar pelaku usaha kita, masalah identifikasi spesifik produk belum diperhatikan serius ditambah dengan terbatasnya pemahaman regulasi bisnis tersebut. Sehingga, banyak pengusaha yang akhirnya urung mewaralabakan bisnisnya.

Kondisi tersebut tentu saja akan berpengaruh pada perkembangan waralaba lokal. Sebab, langkah utama mengembangkan bisnis dengan pola waralaba salah satu faktor penentunya adalah dengan produk yang spesifik atau keunikan. Untuk komoditas dengan kandungan inovasi tinggi, akan lebih baik lagi jika dilengkapi dengan jaminan hak kekayaan intelektual (HAKI). Perlindungan hukum yang spesifik atas komoditas yang dihasilkan merupakan jaminan utama berkembangnya bisnis lokal, jika ingin menjadi bisnis waralaba nasional maupun internasional.

Kemudian faktor lain yang menentukan keberhasilan mengembangkan bisnis dengan pola waralaba adalah pemahaman terhadap kemitraan bisnis. Bagi sebagian besar pengusaha kita, kemitraan bisnis masih dianggap baru bisa dilakukan dalam bentuk skala usaha yang sudah besar. Padahal untuk skala menengah bahkan skala usaha mikro dan kecil hal tersebut bisa dilakukan.

Kemitraan dalam pengembangan bisnis waralaba adalah hal yang paling pokok. Kemitraan bisa dibangun atas dasar keterbatasan dana investasi usaha, pengembangan produk untuk jangkauan pasar yang lebih luas, dan permintaan terhadap suatu produk yang terus berkembang. Kemitraan yang dijalankan dalam bisnis waralaba harus didasarkan kepada beberapa aspek diantaranya adalah kesamaan kepentingan, saling mempercayai dan menghormati, tujuan bisnis yang jelas dan terukur serta kesediaan untuk berkorban guna merekatkan kemitraan waralaba dalam jangka panjang.

Untuk masuk menjadi jaringan waralaba global, komoditas yang dihasilkan pengusaha lokal otomatis harus memiliki standar global. Untuk memiliki standar global prosesnya tidak mudah. Ada uji kualitas produk yang harus dilalui dan aturan regulasi di masing-masing negara. Ini menjadi kendala utama dalam mengembangkan jaringan bisnis lokal/nasional menjadi jaringan waralaba global. Untuk masuk ke pasar global, komoditas yang kita hasilkan tidak cukup hanya atas dasar asumsi bahwa komoditas kita akan diterima oleh konsumen global. Untuk masuk pasar global diperlukan produk dan pelayanan yang unik sesuai dengan budaya dan selera masyarakat global dengan berorientasi kepada potensi sumberdaya yang dimiliki.

Potensi-potensi spesifik perkembangan bisnis nasional menjadi jaringan waralaba global bisa terjadi pada berbagai macam komoditas. Potensi dan kultur wilayah perekonomian Indonesia menyimpan banyak faktor spesifik yang membedakan komoditas yang kita hasilkan dengan komoditas yang negara lain hasilkan. Dari sisi kuliner (makanan) misalnya, makanan produk dalam negeri sangat mungkin diterima oleh masyarakat konsumen negara-negara tetangga yang memiliki kemiripan jenis makanan yang tidak jauh berbeda. Contohnya, kita saat ini bisa menikmati restoran Padang ada di Kualalumpur, ke depan bisa saja ini dikembangkan dengan berbagai komoditas lain.

Wilayah kita juga menyimpan banyak tanamann yang menyimpan banyak khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan. Seandainya jamu/obat-obatan tersebut distandarnisasi secara global, sangat mungkin kita mengembangkan produk tersebut menjadi jaringan bisnis waralaba global. Yang lagi trend saat ini seperti Kopi Luwak. Sepertinya ironi, sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, pasar minuman tersebut untuk kelas konsumen premium di dalam negeri justru dikuasai oleh waralaba asing.

Kita juga salah satu produsen kakao terbesar di dunia, tetapi kita kalah pamor dengan produk olahan kakao dari negara-negara Eropa. Begitu juga kerajinan di Indionesia yang diminati banyak konsumen luar negeri. Prinsipnya banyak komoditas lokal/nasional yang bisa dikembangkan dengan pola waralaba menjadi jaringan bisnis global. Prinsip lain, untuk mengembangkan jaringan bisnis nasional menjadi waralaba global tidak harus berangkat dari komoditas aktual yang saat ini diterima pasar dan sudah memiliki jaringan konsumen global.

Pada sisi tertentu, dibutuhkan juga peran pemerintah dalam perencanaan pengembangan komoditas nasional agar ke depan menjadi komoditas global dengan dukungan jaringan waralaba. Agar keuntungan yang kita peroleh tidak hanya dari menjual komoditas tersebut kepada trader internasional, alternatif mengembangkan jaringan bisnis komoditas nasional melalui waralaba adalah pilihan yang bisa ditempuh. Selain perencanaan kebijakan, sosialisasi kepada pelaku usaha kita juga harus terus dilakukan. Sosialisasi terutama menyangkut pentingnya kualitas produk yang tetap terjaga dan memenuhi standar kualitas internasional.

Dari sisi iklim bisnis global, pemanfaatan peluang pemasaran dan kemitraan melalui waralaba saat ini banyak dimanfaatkan negara-negara maju. Faktor utama yang memudahkan negara-negara maju lebih ekspansif dalam pengembangan waralaba dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut seperti dukungan teknologi atas pemasaran produk yang dihasilkan serta perlindungan dan identifikasi spesifik yang sudah sangat komprehensif atas produk-produk yang mereka hasilkan. Negara-negara maju memang sudah cukup mapan dalam melindungi komoditasnya dengan aturan-aturan menyangkut paten, merek dan rahasia dagang.

Faktor lain juga didukung oleh dukungan pembiayaan. Kepemilikan dana investasi yang besar menyebabkan pelaku usaha di negara maju tidak memiliki banyak kendala dalam mengembangkan ekspansi usahanya hingga menjadi jaringan usaha global. Atas dasar hal-hal tersebut, daya tawar (bergainning position) pelaku usaha asing lebih kuat dalam mengembangkan pasar dan kemitraan dibandingkan pelaku usaha lokal.

Waralaba dan Persaingan Usaha

Oleh: Sulistiono Kertawacana

Franchise (waralaba) merupakan jenis usaha yang dikecualikan tunduk pada UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

Ada dua hal penting untuk ini yaitu (i) apakah franchisee (terwaralaba) dilarang mengalihkan know how (yang diterimanya) kepada pihak lain dan (ii) guna mencegah terwaralaba bertindak curang memanfaatkan know how yang diperoleh dari franchisor (pewaralaba), haruskah perjanjian waralaba mengatur bahwa setelah perjanjian berakhir, terwaralaba  dilarang melakukan usaha yang sama.

 

Pelaksanaan teknis waralaba di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 16/1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.  259/MPP /Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

 

PP No. 16/1997 juncto SK Menperindag mendefinisikan waralaba (franchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual (HKI) atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang barang dan/atau jasa. HAKI meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang, dan paten.

 

PP No. 16/1997 dan SK Menperindag mensyaratkan waralaba diselenggarakan dengan perjanjian tertulis yang dibuat dalam bahasa Indonesia serta mendasarkan pada hukum Indonesia. Pada prinsipnya, isi perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada kedua pihak disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Sebagaimana prinsip pacta sun servada, maka perjanian adalah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

 

Namun Pasal 7 SK Menperindag memuat ketentuan mandatoir (yang harus ada) mengatur mengenai isi klausul minimal yang harus diatur dalam perjanjian waralaba. Di antaranya (i) jangka waktu, minimal 5 tahun (i) nama dan jenis HKI, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjaadi obyek waralaba dan (iii) hak dan kewajiban para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada terwaralaba.

 

Berdasarkan SK Menperindag, maka seakan tak masalah jika diatur dalam perjanjian bahwa terwaralaba dilarang mengalihkan know how yang diterimanya kepada pihak lain. Anggapan itu kurang tepat, sebab Pasal 3 SK Menperindag membolehkan perjanjian waralaba disertai pemberian hak untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan.

 

Artinya, pendapat yang secara absolut menolak terwaralaba untuk mengalihkan know how (salah satu elemen dalam HKI) yang diterimanya kepada pihak lain, bertentangan dengan SK Menperindag. Sebab, SK Menperindag memberikan opsi (bukan larangan) para pihak, apakah terwaralaba dilarang atau diperkenankan membuat perjanjian waralaba lanjutan (perjanjian secara tertulis antara terwaralaba utama dengan franchisee lanjutan).

 

Cegah Curang

 

Untuk menghindari adanya ‘broker‘ waralaba yang menciptakan inefisiensi, SK Menperindag mengatur, jika terwaralaba diberi hak menunjuk lebih lanjut franchisee lanjutan, franchisee utama wajib mempunyai dan melaksanakan sendiri minimal melakukan waralaba pada satu tempat usaha.

 

Untuk mencegah terwaralaba bertindak curang memanfaatkan know how yang diperoleh dari pewaralaba, haruskah diatur dalam perjanjian bahwa setelah berakhirnya perjanjian, terwaralaba dilarang melakukan usaha yang sama dalam jangka waktu tertentu? Sebab, bisa saja HKI adalah HKI franchisor sebelumnya, hanya mereknya saja yang berbeda.

 

Pengaturan itu melanggar Pasal 19 UU No. 5/1999 bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa antara lain menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan usaha yang sama pada pasar besangkutan.

 

Memang pasal itu menyebutkan bukan melakukan perjanjian, tapi melakukan kegiatan. Namun, justru, gradasi perjanjian, tingkatannya lebih tinggi (sebab dua arah dan mengikat pihak yang sepakat untuk melakukannya) dari sekadar kegiatan sepihak (pihak lawan tidak terikat untuk mematuhinya).

 

Meski waralaba berdasarkan Pasal 50 UU No. 5/1999 dikecualikan, namun perjanjian waralaba yang melarang terwaralaba melakukan usaha yang sama dalam jangka waktu tertentu setelah berakhirnya perjanjian, adalah cenderung kurang memahami UU No. 5/1999 dan HKI.

 

Sebab, pengecualian Pasal 50 UU No. 5/1999 hanya berlaku sepanjang perjanjian waralaba masih berlaku setelah perjanjian itu berakhir. Selain itu juga, HKI melindungi pemiliknya dari penggunaan tidak sah pihak lain. Seakan perjanjian waralaba hanya terkait dengan persoalan merek. Padahal berdasarkan PP No. 16/1997 HKI meliputi juga rahasia dagang dan paten.

 

Karenanya, eks-franchisee dapat melakukan usaha di bidang yang sama pasca berakhirnya perjanjian waralaba. Bahkan, ketika masih terikat dalam perjanjian waralaba. Dengan syarat, tidak melanggar perjanjian waralaba yang disepakati (termasuk ketentuan yang fakultatif) dan tidak melanggar HAKI yang dimiliki franchisor atau eks-franchisor.

 

Jika eks-franchisor merasa telah disalahgunakan know how yang pernah diberikannya kepada eks-franchisee, maka eks-franchaisor menggugat melalui Pengadilan Niaga atas penggunaan hak paten dan/atau rahasia dagang yang digunakan secara tidak sah oleh eks-franchisee. Aturlah perjanjian dengan adil!

Koperasi vs Kemiskinan di Indonesia

Riza Haryanto – Perbanas Institute

 

Kata koperasi tidak asing lagi di dalam kehidupan masyarakat. Namun sebuah keadaan yang perlu kita cermati adalah bagaimana kondisi koperasi itu sendiri di zaman sekarang ini. Masihkah masyarakat bahkan anggota suatu koperasi memahami makna, prinsip, tujuan, fungsi dan perannya dalam perekonomian. Koperasi memiliki cita-cita yang tinggi akan terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi di era modern ini keberadaannya seakan-akan dipandang sebelah mata. Sesungguhnya apa yang terjadi pada koperasi di Indonesia? Pada pembahasan ini marilah kita terlebih dahulu berusaha kembali memaknai koperasi dan relevansinya di zaman sekarang ini.

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui usaha yang dikelola dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Setelah kita pahami kembali makna koperasi selanjutnya kita pahami tentang prinsip-prinsip koperasi.

 

Prinsip-prinsip Koperasi

Koperasi bekerja berdasarkan beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi.

  1. Keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan gender, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama.
  2. Pengawasan oleh anggota secara demokratis. Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh anggotanya, yang secara aktif membuat keputusaan dan menetapkan kebijakan.
  3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil. Bila ada balas jasa terhadap modal, diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua dari tujuan seperti berikut ini: (1) Mengembangkan koperasi dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan. (2) Dibagikan kepada anggota seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi. (2) Mendukung keanggotaan lainnya yang disepakati dalam Rapat Anggota.
  4. Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Apabila Koperasi membuat perjanjian dengan pihak lain, maka hal itu harus berdasarkan persyaratan yang tetap menjamin adanya upaya pengawasan yang demokratis dari anggotanya dan mempertahankan otonomi koperasi.
  5. Pendidikan, pelatihan dan informasi. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota. Tujuannya, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada maasyarakat umum, khususnya pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat mengenai hakikat dan manfaat berkoperasi.
  6. Kerjasama antar koperasi. Dengan bekerjasama pada tingkat lokal, regional dan internasional, maka koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif dan dapat memperkuat gerakan koperasi.
  7. Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh Rapat Anggota.

Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian prinsip-prinsipnya adalah secara singkat berikut ini: (1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, (3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, (5) Kemandirian, (6) Pendidikan perkoperasian, dan (7) Kerja sama antar koperasi.

 

Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

  1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
  2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
  3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
  4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
  5. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

Perekonomian Indonesia tumbuh positif dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut serta-merta belum dapat mewujudkan masyarakat sejahtera. Kemiskinan menjadi potret negara kita, sehingga diperlukan pilar-pilar ekonomi yang mampu menjadi solusi atas kondisi tersebut. Bagaimana koperasi berpartisipasi aktif dalam mengikis kemiskinan?

Dalam tataran praktis, koperasi salah satu wadah yang langsung berhubungan dengan masyarakat khususnya yang menjadi anggota dan masyarakat pada umumnya, koperasi dipacu untuk sedikit demi sedikit mengikis kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

Koperasi memiliki peran sebagai soko guru perekonomian, untuk memaksimalkan peran tersebut perlu dikembangkan dengan memberdayakan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) sampai di pedesaan. Sejauh ini peran LKM oleh koperasi masih sebatas di wilayah perkotaan atau daerah yang tumbuh dan berkembang. Sehingga peran koperasi sebagai LKM ini perlu didorong untuk menjangkau wilayah pedesaan dalam rangka mencapai pemerataan distribusi koperasi sebagai lembaga keuangan mikro.

Tidak hanya itu, badan usaha ini perlu memposisikan diri sebagai organisasi yang profesional tidak sekedar mengelola koperasi secara ekslusif tetapi juga mengembangkan kemampuan entrepreneurship yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan peran ini diharapkan koperasi menjadi pilihan masyarakat sebagai partner dalam melaksanakan kegiatan usaha demi mencapai kemapanan ekonomi.

Koperasi diharapkan dapat menopang usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari segi permodalan, penyediaan berbagai faktor-faktor industri, dan sebagai partner bisnis yang menguntungkan. Selama ini program-program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil yang diharapkan. Dengan koperasi sebagai LKM di tengah-tengah masyarakat pedesaan ini, diharapkan lebih bisa mendeteksi dan memahami langsung apa yang harus dilakukan guna memacu kegiatan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Dibutuhkan peran serta dari berbagai elemen baik pemerintah, koperasi dan masyarakat untuk mencapai kinerja yang maksimal. Memperbaiki image dan meningkatkan eksistensinya bahwa koperasi adalah salah satu pilar ekonomi yang secara langsung menjadi pilihan masyarakat. Sebagai pembelajaran bagi masyarakat bahwa bergabung di koperasi menjadi lebih produktif.

 

Franchise Lokal Kelas Internasional dalam Menunjukkan Eksistensi dan Potensi Bangsa

Ibnu Abdul Aziz, Universitas Indonesia

Berbisnis, bagi sebagian orang menyebutnya sebagai pilihan hidup, keluar dari zona nyaman (comfort zone) dan masuk kedalam dunia tanpa kepastian. ‘High risk high return’, prinsip investasi yang ditemukan juga bagi seorang entrepreneur. Berbisnis tidak luput dari resiko dan pada intinya memang seperti itu. Tidak terlepas dari sebuah entrepreneurial mindset bahwa kenapa seseorang memutuskan untuk berbisnis, pada dasarnya orang tersebut sudah memahami bahwa ketika berbisnis seseorang mungkin harus melepas perangkat-perangkat comfort zone-nya, seperti salary yang diterima tiap bulannya. Bagi sebagian orang hal ini menjadi pertimbangan besar, terlepas dari mindset pegawai ala penjajah yang tertanam di pola pikir masyarakat kita, resiko takut rugi menjadi faktor utama seseorang tidak berani berbeda, not be a follower, menjadi seorang entrepreneur yang berani mengambil resiko.

Resiko tidak dapat dihindari tetapi dapat diminimalisir. Terutama bagi pebisnis pemula, franchise dapat menjadi sebuah pilihan. Menurut John Naishbit dalam bukunya yang berjudul Megatrends, mengatakan bahwa franchise atau waralaba adalah konsep marketing paling sukses dalam sejarah umat manusia. Franchise memang sebuah marketing strategy dalam sebuah bisnis dimana seorang franchisor (perusahaan pewaralaba) menawarkan kepada franchisee (terwaralaba) untuk menjadi investor bagi bisnis yang tidak sekedar business opportunity tetapi bisnis yang settle dalam memberikan keuntungan.

Bagi pebisnis pemula ini sangat membantu, resiko kegagalan usaha dengan membeli waralaba lebih kecil daripada membuka bisnis sendiri. Hal ini dikarenakan jika seseorang memulai bisnis sendiri dengan ‘Trial and Error Method’, kemungkinan gagalnya sangat besar. Apalagi tidak adanya pengalaman dan mentor yang membimbing dalam mengembangkan usaha. Sedangkan melalui franchise, resiko kegagalan diperkecil, karena franchisor sudah menyediakan segala sesuatunya untuk mendukung franchisee dalam hal survei, metode marketing dan promosi, perizinan, bahan baku, manajemen, standar operasional prosedur (SOP), desain interior, dan lain sebagainya. Ekspektasi seorang franchisee juga dapat diperhitungkan dalam franchise bagaimana bisnis yang dimiliki dapat mencapai target penjualan hingga masa Break Even Point (BEP) dan Return on Investment (ROI) alias “balik modal” dapat terlampaui, dan akhirnya bisnis itu ibarat pohon uang, tinggal memetik dari investasi awal.

Franchise selalu menguntungkan? Ternyata tidak. Tingkat kesuksesan waralaba/ franchise di Indonesia hanya 60% akan berbeda jika dibandingkan dengan Amerika yang 90%. Waralaba lokal banyak yang berguguran. Hal ini menyangkut juga sistem franchise di Indonesia, banyak franchisor yang belum terbukti memiliki bisnis yang menguntungkan, atau istilahnya masih dalam tahap business opportunity tetapi sudah di-franchise-kan. Beberapa franchise juga gagal dalam skill sharing, knowledge sharing, dan technical sharing dari franchisor ke franchisee.

Jika kondisi ini dibenturkan dengan tantangan globalisasi yang menurut David M. Smick dalam bukunya yang berjudul Kiamat Ekonomi Global sebagai ideologi di segala bidang termasuk ekonomi, maka akan sangat berbahaya. Franchising telah ada dimana-mana dan bermetamorfosis menjadi fenomena internasional. Semua itu tidak lain dan tidak bukan, berkat makin banyaknya informasi franchise yang dapat dengan mudah diakses, baik melalui internet, buku, pameran, dan seminar di hampir setiap kota di seluruh dunia.

Dalam Asia’s Outlook, dibandingkan dengan US dan Eropa, franchising di Asia Timur dan Asia Tenggara mengalami kemajuan pesat, baik di Jepang, Korea, China, Singapura, Indonesia, Malaysia, dan lainnya. Franchise memang banyak menjadi sorotan, hal ini dibuktikan secara sederhana dengan betapa ‘laris manisnya’ buku yang mengupas masalah franchise dan tingginya minat pengunjung di acara pameran franchise. Akan lebih terkejut lagi karena permintaan di lokal atas waralaba tinggi sekali, terutama untuk waralaba asing.

Tentu saja hal ini selaras dengan pertimbangan/riset investor dalam memilih franchise yaitu merek franchise yang terkenal dan image positif yang dimiliki waralaba asing di pasar yang membawa franchise tersebut diterima konsumen lokal. Kehadiran franchise asing juga tidak lepas dari lunaknya regulasi Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya pilpres dalam mendukung iklim investasi dan ekonomi Indonesia. Tentu saja Indonesia yang ingin tetap menjadi “Tuan Rumah di Negeri Sendiri” terutama saat ini dimana franchise menunjukan titik kulminasi “booming” mencoba tidak hanya menggenjot franchise-franchise lokal tumbuh, tetapi juga berkembang untuk go international.

Istilahnya menurut Joewono dalam bukunya yang berjudul “Creative Business Idea” maka go internasionalnya franchise mengikuti The 5 Arrows of New Business Development, yaitu 1) Day Dreaming, 2) Creative Thingking, 3) Push the Pedal, 4) Speeding Up, dan 5) Celebrating, dan tahap itu adalah Speeding Up. Bersaing di kancah internasional menjadi sebuah tantangan, terutama bagi franchise yang secara bisnis telah bekerja dengan baik di negaranya dalam meningkatkan speed-nya menciptakan strategi yang efektif dalam persaingan global.

Eksistensi adalah jawaban atas pertanyaan kenapa sejak 2007 pemerintah mencanangkan program untuk mendorong waralaba go international. Melalui waralaba lokal yang dapat go international, pemerintah berharap dapat menimbulkan ‘eksistensi’ yaitu masyrakat internasional semakin tahu dan mengakui bahwa ada karya-karya anak bangsa juga memiliki keunggulan-keunggulan, seperti yang diungkapkan oleh Ir. Subagyo, MM selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI. Komitmen dari sasaran ini adalah pemerintah sesuai Permendag No. 31/M-DAG/PER/8/2008 dan PP No. 47/2007 harus melakukan pembinaan terhadap franchise-franshise lokal untuk mengembangkan inovasi yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha dan nilai tambah aktifitas produksi nasional.

Pembinaan kepada waralaba dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang waralaba, fasilitas pemasaran melalui pameran, fasilitas sarana klinik bisnis, fasilitas pemberian kemudahan untuk memperoleh bantuan permodalan, dan pemberian penghargaan kepada waralaba yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional perlu dilakukan pemerintah dalam mengembangkan waralaba lokal. Bagi usaha yang terbukti mapan dalam memberikan keuntungan dan reputasi, tentu bukan franchise yang sembarangan, seperti Kebab Turki Baba Rafi, Es Teler 77, Rice Bowl, dan franchise mapan lainnya treatment-nya tentu berbeda dengan memberikan fasilitas untuk pameran di luar negeri dalam memperkenalkan produk-produk waralaba Indonesia, melakukan kordinasi dengan atase perdagangan dan para Indonesia Trade Promotion Centre dengan memberikan gambaran pasar berupa market intelligence dan kemudahan penyesuaian dalam hal peraturan tentu dengan advokasi-advokasi yang diperlukan.

Eksistensi keberadaan franchise go international karya anak bangsa tidak hanya menunjukan jati diri tetapi sekaligus pengangkat kepercayaan diri, terutama mental berkompetisi. Penghargaan terhadap bangsa yang selama ini dianggap pasar semata bagi produk asing dapat diubah. Franchise dan sendi-sendi ekonomi riil mikro lainnya, baik itu UMKM dan KUBE menjadi pijakan bagi pembangunan nasional harus dikembangkan. Aku cinta produk Indonesia, Jaya Indonesia.

“Ke Depan Koperasi Harus Menjadi Kekuatan Daya Saing”

Bulan Juli ini merupakan bulan koperasi karena tanggal 12 Juli 2011 lalu adalah hari lahirnya Koperasi Indonesia ke-64. Berkaitan dengan itu, Menteri Koperasi dan UKM, Dr. Syarif Hasan hadir dalam acara Bincang Malam Mata Mahasiswa yang ditayangkan TVRI pada 11 Juli 2011.

 

Ia mengatakan, Koperasi dan UKM yang ada di kementeriannya merupakan soko guru perkenomian Indonesia. Hampir boleh dibilang Koperasi dan UKM ini berada di sektor grass root ekonomi.  Bisnis-bisnis yang dijalankan oleh rakyat Indoensia itu kebanyakan dari unsur koperasi dan UKM. Kalau dilihat, koperasi di Indonesia selama 2 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sekarang ini sudah mencapai 186.964 unit,  kalau dibandingkan tahun 2009 itu ada 154.900 unit, itu ada peningkatan kurang lebih 31,9%.

 

“Artinya terjadi pergerakan ekonomi di sektor koperasi. Dari pergerakan ekonomi tersebut kurang lebih menghasilkan sekitar Rp 95 triliyun volume usaha. Belum lagi di sektor UKM. Koperasi ini  berbasis anggota, sekitar 30,5 juta anggota terdaftar di koperasi. Semua lini usaha ada di koperasi dari pertanian, perikanan, perkebunan, simpan pinjam juga ada,” ungkapnya lagi.

 

Dalam acara yang ditayangkan tiap Senin malam pukul 22.00 WIB, juga hadiri sebagai nara sumber lain adalah Atep Sugandi (Komisi VI DPR RI), Prof. Dr. Ruli Indrawan (Rektor Institut Koperasi Indonesia-IKOPIN), dari kalangan mahasiswa hadir Gilar Rosandini (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang), Risnanda (Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Mustopo, Jakarta), dan Matingan Sirait (Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia, Jakarta).

 

Menyikapi hal itu, Atep Sugandi memaparkan koperasi itu berdasarkan UUD 45 pasal 33 bahwa ekonomi itu dibangun bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ekonomi itu dibangun atas tiga pilar, yakni: badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik koperasi. Badan usaha milik koperasi ada menterinya. BUMN ada menterinya. Badan usaha milik swasta gak ada menterinya, tapi mereka bisa lebih massif. UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian oleh DPR telah dibahas dengan pemerintah untuk diperbaharui, karena koperasi itu dinamis. Bayangkan negara Amerika yang liberal koperasinya lebih maju dari kita. Dari data kemiskinan itu menurun dan ini karena peran koperasi.

 

Sementara, Ruli Indrawan mengatakan saat krisis tahun 1997, banyak pengamat asing yang bilang akan banyak bayi mati, banyak pengangguran, akan terjadi krisis yang sangat hebat. Faktanya tidak, karena koperasi sangat berperan penting saat itu. Ke depan, koperasi harus dipandang dalam perspektif yang baru juga. Ke depan yang perlu disikapi secara kolektif oleh bangsa ini adalah pasar bebas. Bahwa tidak mungkin untuk bersaing head to head, tidak mungkin usaha kecil bersaing dengan barang impor. Koperasi menjadi pembangun kekuatan daya saing. Koperasi juga mempunyai peran dalam upaya memberdayakan. Karena bagaimana pun juga dalam membangun masyarakat madani ini membutuhkan sebuah kekuatan real dari masyarakat. Tidak mungkin semuanya diatur oleh negara.

 

Pendapat para mahasiswa, Risnanda balik bertanya kepada Menteri Koperasi dan UKM, kenapa koperasi cenderung berada di menengah ke bawah? Apa program kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam ekonomi kerakyatan melalui koperasi?

 

Sedangkan Matingan Sirait menjelaskan,  dalam UUD 45 Pasal 33 pada intinya ingin menjadikan rakyat itu adil dan makmur. Tapi pada kenyataannya itu tidak. Koperasi ini belum optimal karena, pertama, kurangnya SDM,  kedua, dalam permodalan masih sulit, ketiga, kejujuran dalam koperasi masih kurang. Dan tambahnya lagi, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Yang pertama, mendorong usaha mikro untuk berkoperasi. Kedua, mengembangkan koperasi untuk menjadi wadah usaha berbasis SDA, seperti pertanian, perikanan, dan yang lainnya.  Ketiga, menjamin pasar dan harga produk-produk  koperasi melaui kemitraan. Keempat, memberikan akses modal koperasi. Dan yang kelima memperingan pajak koperasi.

 

Gilar Rosandini malah menyoroti dari segi UUD 45 Pasal 33 ayat 1 itu jelas koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia. Tapi kenyataannya tidak. Dalam koperasi itu ada dualisme, pertama, sebagai badan usaha yanga harus menghasilkan laba. Di sisi lain, juga harus mensejahterakan anggotanya. Pemerintah melalui kementerian koperasi harus meluruskan pemahaman koperasi kepada masyarakat.

 

Menanggapi kritikan dari mahasiswa itu, Dr. Syarif Hasan mengatakan sosialisasi itu penting. Semenjak tahun lalu Kementerian Koperasi dan UKM mengadakan gerakan masyarakat sadar koperasi, ini berhasil dengan peningkatan angka 31%. Di lingkungan mahasiswa ada sekitar 125 unit koperasi. Ini adalah sebuah upaya agar masyarakat aware terhadap koperasi. Menjawab pertanyaan mengapa koperasi selalu menengah ke bawah, beliau menyatakan bahwa kementeriannya mencanangkan dari 186.000 koperasi tadi di setiap provinsi ada tiga ikon koperasi berskala besar. Sebagai contoh di Jawa Tengah, Pekalongan, ada koperasi yang namanya Kospin Jasa, itu asetnya Rp 1,8 triliun.

 

Kemudian untuk menghadapi pasar bebas, peran koperasi ke depan, menurut Dr. Syarif Hasan, koperasi ini harus disadari koperasi ini adalah pilar ekonomi bangsa. Ke depan koperasi ini harus difasilitasi dalam hal kebijakan yang bepihak. Keberpihakan kepada koperasi ini yang harus konsisten dilaksanakan. Lalu dalam hal menjalankan kebijakan strategi tersebut yaitu pemerintah harus mendampingi dari mulai akses kredit sampai pemasaran. Kalau memang mereka bisa bersaing kita harus dampingi terus. Kemudian pemerintah menciptakan koperasi dengan jiwa enterprenership yang tinggi.  Koperasi itu jangan selalu hanya minta diberi oleh pemerintah. ***

“Sawit Kita Sungguh Menjanjikan”

Jika melihat sawit, apa yang terjadi di tingkat nasional, jelas sawit merupakan sumber penghasilan dan lapangan kerja. Kurang lebih 40 juta KK (Kepala Keluarga) terserap di perkebunan sawit. Yang kedua, dilihat dari devisa, sawit merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi Indonesia yang menghasilkan  13.5 milyar US$ di tahun 2009. Kemudian sawit juga merupakan bahan penunjang pangan terkait minyak goreng. Sawit juga sumber energi kaitannya dengan biodiesel.

 

Di dunia global sawit merupakan bahan bakar nabati selain jagung, kedelai, dan bunga matahari. Sawit itu lebih efisien. Kalau dilihat dari segi produktifitas kita dan Malaysia mengusai 86 % produksi sawit. Tentunya sawit merupakan komoditi yang dapat bersaing di dunia global sehingga banyak isu yang dilemparkan terhadap sawit, seperti dulu betakarotin yang dapat menimbulkan kolesterol. Ternyata setelah diteliti tidak ada. Sekarang yang ada adalah isu lingkungan. Demikian paparan Direktur Tanaman Tahunan Kementerian RI, Rismansyah pada acara Bincang Malam Mata Mahasiswa episode 4 Juli 2011.

 

Ikut hadir dalam program acara Mata Mahasiswa di TVRI selama 1,5 jam tiap Senin malam pukul 22.00 WIB itu, Firman Subagyo, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. Slamet Budiyanto dari Masyarakat Sawit Indonesia) dan dari wakil mahasiswa datang dari IPB, Wawat Rohdiawati, Amar Ma’ruf dari Universitas Mulawarman Samarinda, Kaltim, dan Yogi Yoga Sara dari Universitas Lampung.

 

Dari kacamata Firman Subagyo, sawit ini merupakan industri strategis, yang perkembangannya sangat pesat selama 20 tahun ini. Yang luar biasa dari sawit ini adalah 50 % dikuasai oleh swasta, 40% merupakan kebun masyarakat, yang 40% yang menyangkut harkat hidup orang banyak, sedangkan negara sendiri hanya 8%. Di persaingan global Amerika dan Eropa Timur tidak lelah-lelahnya memberikan black campaign terhadap industri sawit Indonesia.
“Nah pemerintah harus berupaya melindungi sawit kita, jangan sampai ada black campaign hanya karena persaingan perdagangan. Kalau dilihat dari devisa sawit menghasilkan 13.6 milyar US$, jadi kalau dibandingkan dengan bantuan Norwegia yang hanya 1 juta US$  tidak ada apa-apanya,” tukasnya lagi.

 

Bagi Slamet Budiyanto, kampanye negatif itu tentunya harus disikapi dengan baik. Yang pertama, aspek hulu dan yang kedua, aspek hilir, mulai dari masalah kesehatan. Asam lemak jenuhnya bisa meningkatkan kolesterol. Akhirnya terbukti bahwa asam minyak trans yang dihasilkan dari proses hidrogenisasi dari minyak kedelai itu lebih berbahaya dari sawit. Oleh karena itu FDA (Food and Drug Administration) USA mencoba mengkamuflase labelling minyak trans itu pada minyak jenuh. Lalu ini sedang digencarkan oleh ILCI (International Loss Control Institute) Eropa untuk menyerang sawit kita. Sehingga kita membutuhkan penelitian dasar, ketika kita diserang kita sudah punya senjata. Para pengusaha sawit selain mereka berkompetisi antara pengusaha sawit, musuh mereka juga datang dari Eropa dan Amerika.

 

Bagi para mahasiswa, Yogi Yoga Sara, mengatakan produktifitas dari tanaman sawit ini sangat menjanjikan, dari data yang ada, Indonesia memproduksi CPO terbesar di dunia, namun untuk industri hilirnya masih kalah jauh dengan Malaysia. Kenapa Indonesia tidak memikirkan jauh untuk hal-hal ini. Industri oilkimia itu menghasilkan keuntungan 40% lebih besar dari CPO. Indonesia punya peluang emas untuk mengembangkan sabun, deterjen, dan pembersih lainnya.

 

Wawat Rodiahwati memaparkan, sayang Indonesia hanya menghasilkan CPO yang 60% diekspor ke luar negeri dan 40% untuk dalam negeri yang umumnya untuk minyak goreng.  Dari kebijakan pemerintah tentang fortifikasi atau penambahan vitamin A dan zat-zat gizi ke dalam bahan makanan supaya tidak terjadi kekurangan zat-zat gizi di dalam bahan makanan itu. Pemerintah akan mem-fortifikasi minyak goreng dengan vitamin A, karena 70% penduduk Indonesia mengkomsumsi minyak goreng dan diketahui bahwa 10 juta bayi di Indonesia. Padahal CPO sendiri sudah mengandung vitamin. Dalam 1 kg CPO mengandung 600-1000 mg  vitamin A.

 

Dan Amar Ma’ruf dari Samarinda mengatakan  masalah sawit, itu sangat berpotensi sekali di Indonesia. Di Kalimantan Timur kurang lebih ada 670.000 hektar lahan sawit.  Menyoroti apa yang selalu dikatakan oleh LSM,  kalau sawit itu tanaman yang banyak menyerap air, kemudian banyak tanaman dan hewan yang rusak. Padahal pada land clearing atau pembukaan lahan sawit setelah sawit ditanam itu ada cover crop yaitu menanami bagian-bagian yang kosong dengan tanaman lain sehingga erosi berkurang. Dari segi ekonomi banyak menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran.

 

Kemudian dengan adanya persaingan usaha industri sawit apalagi dengan adanya black campaign dari asing itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo berpendapat, jiwa nasionalisnya harus ada, dan jangan selalu mendengar kritik tajam dari NGO asing. Yang selalu dikritik oleh NGO itu adalah soal ekologi. Padahal ada 3000 desa di sekitar hutan dan mereka hidup turun temurun saja. Mengapa Amerika dan Eropa gerah,  karena 70% dari 22 juta ton CPO kita itu untuk konsumsi dunia, tentunya itu akan menjadi pesaing Amerika dan Eropa, kedelai hanya 22%.

 

“Pokoknya pemerintah jangan selalu mendengarkan kritik NGO asing itu. Kalau rakyat kelaparan, Amerika tidak akan membantu kita, paling cuma basa-basi saja,” pungkasnya.

 

Sementara bagi Yogi, soal ekologi, kalau sawit ini dianggap sebagai penyumbang emisi gas CO2, kita harus balikkan apakah mereka juga mengurangi emisi karbonnya. Wawat, mengutarakan   data 100 tahun terakhir apakah sawit itu menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari data yang ada, ternyata tidak. Sawit itu bisa menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen. Dan Amar Ma’ruf berpendapat, setiap tanaman yang bermetabolisme itu menghasilkan karbon. Mungkin kelapa sawit sedikit menekan dari emisi gas rumah kaca.  ***